HomeNalar PolitikManuver Moeldoko di Periklindo

Manuver Moeldoko di Periklindo

Terpilihnya nama Moeldoko menjadi Ketua Umum Periklindo menjadi hal yang menarik. Pasalnya, pasca isu KLB Demokrat, Moeldoko malah mengemban tugas baru untuk mengurus mobil listrik di Indonesia? Lantas manuver apa yang dapat dilihat di balik penunjukan ini?


PartaiPolitik.com

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) resmi didirikan pada hari Minggu lalu. Periklindo akan menjadi asosiasi untuk menampung aspirasi dan kepentingan para pelaku industri kendaraan listrik di Indonesia.

Terbentuknya Periklindo membuat pertanyaan tersendiri di masyarakat karena Indonesia sudah memiliki asosiasi yang serupa, yakni Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Gaikindo merupakan wadah bagi produsen mobil dan kendaraan komersial di Indonesia.

Selain itu, Gaikindo saat ini juga memiliki divisi yang mengurus kendaraan dengan teknologi alternatif. Divisi tersebut dinamakan Kompartemen Teknologi Otomotif Masa Depan yang ingin mengembangkan produksi mobil ramah lingkungan (green car). Divisi ini yang membuat Periklindo lebih mirip lagi dengan Gaikindo. Pengurus Gaikindo pun berharap tidak adanya tumpang tindih tanggung jawab di antara kedua asosiasi.

Namun pihak Periklindo berargumen bahwa Periklindo berbeda dengan Gaikindo. Periklindo tidak hanya menampung merek kendaraan listrik roda empat saja, tetapi juga diperuntukkan untuk kendaraan listrik roda dua, komersil, truk bahkan sepeda. Periklindo juga akan mengakomodasi industri penyokong yang mendukung ekosistem kendaraan listrik, seperti PLN, vendor charging station, baterai, dan sebagainya.

Yang menarik dari Periklindo ini adalah terseretnya kembali nama Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kali ini Moeldoko dipercayai menjadi Ketua Umum Periklindo.

Baca Juga: AHY Sengaja Biarkan Moeldoko Buat KLB?

Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan, mengingat citra Moeldoko sempat buruk akibat kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Kali ini, nama Moeldoko muncul kembali dengan mengemban tugas baru untuk mengurus kendaraan listrik.

Sebelumnya, Moeldoko juga mendapat tugas sebagai pengarah tim transisi pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Lantas, intrik politik apa yang dapat dimaknai dari penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Periklindo?

Upaya Memperoleh Legitimasi?

Bulan Maret lalu, Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB i di Deli Serdang oleh kubu kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Manuver Moeldoko kalah telak. Ia dianggap gagal untuk membaca situasi politik dan terjebak dengan kubu yang mendorongnya untuk melakukan kudeta. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak KLB kubu Moeldoko.

Kekalahan ini direspons negatif oleh berbagai pihak. Banyak yang meminta Moeldoko agar mundur dari posisi KSP agar tidak menjadi beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga :  The Ultimate Java War

Manuver Moeldoko di Demokrat membuatnya mendapatkan citra yang buruk. Posisi di Periklindo mungkin bisa menjadi solusinya. Hal ini bisa dijelaskan melalui tulisan Isabela Fairclough yang berjudul Legitimation and Strategic Maneuvering in the Political Field.

Fairlough menjelaskan bahwa ketika aktor politik tidak memperoleh legitimasi, maka ia membutuhkan strategi bermanuver untuk memperoleh legitimasi itu sendiri. Manuver itu sendiri dapat terlihat pada pidato, kebijakan atau aktivitas politik lainnya. Hal ini dibutuhkan guna untuk meyakinkan publik atas kapabilitas dan eksistensinya di posisi tersebut sehingga ia memperoleh legitimasi.

Berangkat dari tulisan Fariclough, maka Periklindo dapat menjadi resep untuk Moeldoko mengingat tren kendaraan listrik masa kini. Banyak negara-negara yang sudah mulai beralih kepada kendaraan dengan energi terbarukan. Perusahaan kendaraan listrik di Tiongkok, misalnya, mengalami peningkatan keuntungan dan saham yang signifikan

Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mengatakan bahwa kendaraan listrik dapat menguntungkan untuk Indonesia. Kendaraan listrik dapat memberikan keuntungan ekonomi sebesar Rp 9.603 triliun pada 2030.

Keuntungan ini berangkat dari pengurangan dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, penekanan biaya dan penghematan energi. Oleh karenanya, Periklindo jelas memiliki peluang bisnis yang besar.

Selain itu Periklindo juga dapat mendukung percepatan kendaraan listrik berbasis baterai yang tertuang di Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Gaikindo dianggap kurang banyak berkontribusi dalam akselerasi perkembangan kendaraan listrik, maka dari itu dibutuhkan asosiasi seperti Periklindo yang memang berfokus pada kendaraan listrik.

Periklindo diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target dan cita-cita kendaraan listrik di Indonesia. Target tersebut yakni adanya 400 ribu unit roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada 2025. Selain itu ada target pengadaan 600 ribu roda empat dan 2,45 juta unit roda dua di tahun 2030.

Baca Juga: Benarkah Moeldoko Titisan Moertopo?

Periklindo akan menjadi wadah untuk memberikan masukan-masukan dari pelaku industri kepada pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik. Melalui Periklindo, pengusaha industri kendaraan listrik juga dapat menjawab berbagai tantangan, seperti pengadaan kendaraan listrik yang murah.

Melihat peluang bisnis yang besar, peran Periklindo dalam mengembangkan kendaraan listrik bisa memperoleh kesuksesan tersendiri di masa depan. Jika Moeldoko sebagai Ketua Periklindo dapat berhasil memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan dari kendaraan listrik dan membantu pemerintah memenuhi target pemerintah, maka nama buruk Moeldoko bisa tertutup dengan prestasinya.

Dengan ini, citra Moeldoko lambat laun bisa pulih dan dapat kembali memperoleh legitimasinya. Selain kepentingan politis, posisi Ketua Periklindo juga memberikan kepentingan pribadi kepada Moeldoko. Moeldoko sendiri merupakan pengusaha bus listrik Mobil Anak Bangsa (MAB).

Baca juga :  Rahasia Rotasi Para Jenderal Prabowo

Moeldoko sering menunjukkan bahwa bus listriknya merupakan bus listrik pertama di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa bus tersebut memilki teknologi yang canggih karena menggunakan sistem transmisi Automatic Manual Transmission (AMT) agar lebih hemat dalam penggunaan daya listrik.

Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa Moeldoko masih dipercaya untuk menduduki posisi tersebut? Mengingat bahwa Moeldoko telah melakukan manuver politik yang kurang elok.

Jokowi Ambil Andil?

Presiden Jokowi bisa jadi menjadi orang di belakangnya. Pasalnya, sebelumnya, di tengah dorongan masif untuk mengganti Moeldoko, mantan Panglima TNI itu juga diberikan tanggung jawab baru sebagai pengarah tim transisi pengambilalihan TMII. Besar kemungkinan ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih mempercayai Moeldoko sebagai kaki tangannya di istana.

Berdasarkan tulisan Catherine Lu yang berjudul Political Friendship Among Peoples, ia menjelaskan bahwa pertemanan dalam politik sangat lumrah terjadi. Lu mengatakan bahwa pertemanan dalam politik biasanya hanya disusupi kepentingan pribadi sehingga pertemanan tersebut tidak tertulis.

Namun, Lu juga berargumen bahwa bukannya tidak mungkin pertemanan politik didasari “niat baik secara timbal balik” dan saling mengakui satu sama lain. Lu juga mengutip konsep Aristoteles yang menjelaskan pertemanan dalam politik dalam tiga kegunaan, yakni pertemanan untuk kesenangan (pleasure), pertemanan untuk utilitas (utility), dan pertemanan atas dasar nilai (virtues)

Baca Juga: Moeldoko Masih Dipercaya Jokowi?

Berangkat dari tulisan Lu, hubungan Jokowi dan Moeldoko sekiranya menggambarkan pertemanan dalam politik. Konteks ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang ada. Yang paling mencolok mungkin ketika Moeldoko dipilih sebagai perwakilan pihak keluarga Jokowi dalam pernikahan putrinya Kahiyang Ayu bersama Bobby Nasution.

Penegasan kedekatan keduanya juga terlihat ketika Jokowi tetap menjaga Moeldoko di dalam lingkaran Istana walaupun banyak yang meminta Moeldoko di-reshuffle. Gestur ini dapat dibaca bahwa Jokowi tampaknya tidak keberatan dengan beban politik yang dibawa Moeldoko ke Istana.

Pada kesimpulannya, Moeldoko memperoleh keuntungan politis dan ekonomi dengan menjabat sebagai Ketua Periklindo. Perkembangan Moeldoko di Periklindo menarik untuk diperhatikan. Apakah ini menjadi resep yang bagus untuk Moeldoko? Kita lihat saja.  (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Youtube Membership

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Promo Buku
spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Dengarkan artikel ini: Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut. Meski belum juga terjadi, banyak yang...

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Ivermectin, Kebijakan Buru-Buru Erick?

Obat ivermectin yang diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi polemik di masyarakat. Obat ini sendiri masih dalam tahap uji klinis, namun sudah digunakan...

Jokowi di Simpang Infrastruktur dan Pandemi

Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang...

Mungkinkah Dialog Papua Terwujud?

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mewujudkan dialog dengan Papua sebagai upaya pemerintah menggunakan pendekatan damai. Di sisi lain, pemerintah...