Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki saran agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggunakan media-media yang digemari oleh kelompok muda guna menanamkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah dengan menyisipkan narasi Pancasila di lagu-lagu Didi Kempot.
PinterPolitik.com
“Man take our culture, our blueprint, pay the knockoff to come model us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dikenal sebagai salah satu presiden yang dekat dengan kelompok muda dan milenial. Pidato-pidatonya di luar negeri misalnya, beberapa kali menggunakan referensi-referensi budaya populer, seperti alur cerita dalam film-film Hollywood.
Saking cocoknya dengan kelompok muda dan milenial, Jokowi juga menggemari beberapa jenis musik yang sedang menjadi tren. Lagu-lagu Didi Kempot yang tengah ramai digandrungi oleh sadboys, sadgirls, dan sobat ambyar misalnya, tampaknya turut menjadi bagian dari playlist presiden.
Kegemaran Jokowi pada karya-larya Didi Kempot sempat terpancar pada Agustus 2019 lalu ketika penyanyi itu membawakan lagu yang berjudul “Sewu Kutho” di Istana. Mantan Wali Kota Solo tersebut tampak hapal dan ikut bernyanyi kala itu.
Kita hadirkan Pancasila melalui olahraga, musik, dan film. Tidak masalah kita nebeng Didi Kempot, titip sama sad boy dan sad girl, jadi bagian "sahabat ambyar", atau titip satu lirik di “Pamer Bojo”.
Tidak apa-apa. Demi nilai-nilai Pancasila yang menjangkau generasi muda. pic.twitter.com/1dSyXm3X5q
— Joko Widodo (@jokowi) December 4, 2019
Bukan tidak mungkin kegemarannya terhadap Didi Kempot ini membuat Presiden Jokowi ingin turut menebarkan benih-benih broken heart ala Didi kepada anak-anak muda lainnya. Ide ini diungkapkannya beberapa waktu lalu di Istana Negara.
Namun, ide dari Jokowi ini tentu bukan tanpa modifikasi. Sang presiden menginginkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menitipkan narasi-narasi yang mengandung nilai Pancasila ke dalam lirik-lirik Didi Kempot.
Gagasan ini ditujukan untuk membumikan Pancasila kepada anak-anak muda. Selain melalui lagu-lagu Didi Kempot, Jokowi juga menyarankan penggunaan medium-medium lainnya, seperti olahraga, film, dan media sosial.
Presiden yang sering kali nge-vlog tersebut juga menyarankan BPIP agar mengajak kolaborasi para pembuat konten media sosial, seperti YouTuber, selebgram, dan selebtwit. Dengan begitu, Jokowi berharap anak-anak muda juga turut menggandrungi nilai-nilai Pancasila dibandingkan nilai-nilai lain.
Namun, bukan tidak mungkin gagasan Jokowi untuk membumikan Pancasila kepada kaum muda ini memiliki implikasi politik. Kira-kira, dampak politik apa yang akan muncul di masyarakat?
Medium Propaganda?
Meski belum pasti dilakukan, gagasan yang diusulkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi memiliki implikasi yang luas dalam diskursus di masyarakat. Pasalnya, bukan tidak mungkin medium-medium yang ditekankan dalam usulan tersebut menjadi saluran gagasan-gagasan yang bersifat propaganda.
Propaganda sendiri – mengacu pada tulisan Johan Farkas dan Christina Neumayer yang berjudul Disguised Propaganda from Digital to Social Media – dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memenangkan hati masyarakat melalui penyusunan gagasan-gagasan yang dikemas dengan menarik guna menyembunyikan intensi yang persuasif.
Upaya-upaya semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti televisi, radio, film, hingga musik.
Wacana untuk menyisipkan narasi-narasi Pancasila dalam lagu-lagu Didi Kempot misalnya, bisa saja merupakan salah satu cara memenangkan hati publik. Pasalnya, dalam musik, penanaman nilai yang dilakukan oleh negara sebenarnya bukanlah hal yang unik dan baru.
John Street dari University of Anglia dalam tulisannya yang berjudul Music as Political Communication menjelaskan bahwa musik kerap menjadi wadah komunikasi politik, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi partai, pemerintah, dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.
Beberapa rezim yang disebut menggunakan musik sebagai propaganda oleh Street ini adalah rezim Joseph Stalin (Uni Soviet) dan rezim Adolf Hitler (Jerman). Rezim-rezim seperti ini menciptakan birokrasi yang mempromosikan musik-musik yang menguatkan pesan, nilai, dan visi dari tatanan dominan – bahkan sampai merepresi musik dan musisi yang tak sejalan.
Lantas, bagaimana dengan usulan Presiden Jokowi untuk menggandeng Didi Kempot?
Hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Street dalam tulisannya, usulan Jokowi ini nantinya disalurkan melalui birokrasi yang sejak beberapa tahun lalu memang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yakni BPIP. Bukan tidak mungkin, penyisipan narasi semacam ini akan cenderung mengutamakan nilai-nilai tatanan dominan, yakni pemerintah.
Selain itu, jika ditilik kembali, Jokowi juga mengusulkan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Hal ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan para pembuat konten dan influencer.
Hal ini sejalan dengan penjelasan Farkas dan Neumayer dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa propaganda juga dapat dilakukan melalui media sosial. Potensi yang dimiliki oleh media digital untuk menjadi saluran propaganda juga besar seiring internet menjadi sumber informasi yang penting.
Tiongkok misalnya, memberdayakan bintang-bintangnya – termasuk musisi – guna menyebarkan nilai-nilai patriotisme kepada anak-anak muda. Budaya kaum muda Tiongkok di media sosial yang terobsesi dengan selebriti ini membuat pemerintah negara tersebut memanfaatkan figur-figur populernya, seperti grup musik TFBoys dan pemain basket Yao Ming dalam lagu “We are the Heirs of Communism” yang diaransemen menjadi musik pop.
Bila berkaca pada apa yang terjadi di Tiongkok, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia nantinya dapat mendapat asupan propaganda. Lantas, apa dampak dari upaya-upaya propaganda tersebut?
Teori Hegemoni
Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, propaganda sebenarnya merupakan upaya persuasi yang dikemas menarik agar dapat memenangkan hati publik. Akibatnya, hegemoni ideologi pun bukan tidak mungkin dapat terbangun.
Antonio Gramsci melalui bukunya yang berjudul Prison Notebooks membangun sebuah pemikiran yang kini disebut sebagai Teori Hegemoni. Berdasarkan teori ini, hegemoni dan dominansi terbangun melalui penguasaan gagasan di masyarakat oleh negara atau kelas yang berkuasa (ruling class).
Gramsci menekankan bahwa penguasaan gagasan ini dapat dilakukan melalui dimensi ideologi dan budaya. Melalui dimensi ini, kelas yang dominan menyalurkan nilai-nilai yang nantinya diinternalisasi oleh masyarakat – menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai akal sehat yang diyakini bersama.
Lantas, bagaimana dengan usulan pembumian Pancasila dari Jokowi? Apakah Teori Hegemoni menjadi relevan dengan adanya wacana itu?
Meski belum pasti terlaksana, bukan tidak mungkin usulan tersebut menjadi bagian dari pembangunan akal sehat yang diyakini bersama di masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Teori Hegemoni, penanaman nilai-nilai ideologi yang diusulkan oleh Jokowi tersebut akan disalurkan melalui medium-medium budaya.
Elemen kompetisi antarnilai pun juga terasa dalam usulan Jokowi, yakni agar penanaman nilai pada kaum muda tidak didahului oleh nilai-nilai. Boleh jadi, pemerintahan Jokowi ingin agar nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang hegemon melalui internalisasi oleh kelompok muda.
Bila hal itu terjadi, dampak lanjutannya – menurut pemikiran Gramsci – adalah terbentuknya persetujuan (consent) terhadap penguasa. Hal ini juga sejalan dengan konsep propaganda yang disebutkan oleh Farkas dan Neumayer sebagai bagian dari manufaktur persetujuan (consent manufacturing).
Lantas, bagaimana caranya pemerintahan Jokowi dapat membangun hegemoni ideologi melalui musik-musik yang cenderung propagandis? Apa dampak lanjutan lainnya?
Pembangunan hegemoni ideologi melalui musik-musik propaganda ini setidaknya pernah dilakukan oleh pemerintah Singapura. Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di Asia Tenggara ini bahkan menyalurkannya propagandanya melalui program dan festival musik yang dikenal sebagai “Sing Singapore”.
Lily Kong dalam tulisannya yang berjudul Music and Cultural Politics menjelaskan bahwa kelas penguasa menggunakan musik untuk melanggengkan dominansi dan hegemoni ideologi. Dengan lagu-lagu nasional yang dinyanyikan dalam program musik pemerintah, patriotisme dan rasa kebangsaan akan versi identitas nasional milik pemerintah diharapkan dapat terinternalisasi di masyarakat.
Boleh jadi, bila ditarik kembali pada usulan Jokowi, penyisipan nilai-nilai Pancasila dalam musik dan medium-medium lainnya juga dimaksudkan untuk membangun hegemoni ideologi dan nilai yang diinginkan di masyarakat.
Meski begitu, gambaran kemungkinan akan pembangunan hegemoni ideologi melalui musik ini belum pasti akan terjadi. Gagasan tersebut juga baru sebatas wacana dan saran yang diberikan Jokowi kepada BPIP.
Namun, bila kemungkinan itu benar terjadi, gambaran tersebut dapat turut tercerminkan melalui lirik rapper Dreezy di awal tulisan. Melalui cetak biru budaya dan musik yang diambil, cetakan-cetakan versi baru bisa saja tercipta, entah cetakan mana yang akan menjadi lebih dominan. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
