Belum reda berbagai isu yang mendera pemerintahan Presiden Jokowi, isu akan terjadinya reshuffle kabinet kini kembali menghangatkan diskursus publik. Kendati Jokowi dikenal kerap melakukan perombakan menteri, begitu cepatnya isu reshuffle berhembus di 3 bulan pertama periode kedua kekuasaannya tentu membuat berbagai pihak menautkannya dengan kegaduhan publik yang kerap terjadi sebelumnya. Ini seolah menunjukkan kurang baiknya pemerintahan Presiden Jokowi dalam melakukan manajemen isu.
PinterPolitik.com
Jika ingin direfleksikan, sebenarnya agak aneh isu reshuffle kabinet tiba-tiba berhembus ke hadapan publik. Bagaimana tidak, isu ini mendapatkan perhatian luas setelah dilontarkan oleh pegiat sosial media (sosmed) sekaligus pendukung Presiden Jokowi, Dede Budhyarto lewat akun Twitternya pada 21 Februari 2020.
Dalam cuitannya, Dede mengaku baru kembali dari pertemuan di Istana Bogor dan menyebutkan akan terjadi reshuffle bagi menteri yang kinerjanya tidak baik.
Menariknya, Koordinator Tim Sembilan Partai Golkar, Cyrillus Kerong pada 14 Februari 2020 lalu bahkan menyebutkan terdapat sekitar sembilan menteri yang akan diganti oleh Presiden Jokowi sebelum atau sesudah Lebaran mendatang.
Sontak saja, publik bereaksi dan mulai menebak-nebak siapa gerangan menteri yang akan diganti. Terlebih lagi, dengan banyaknya menteri yang memberikan pernyataan kontroversial beberapa waktu terakhir, isu akan terjadi reshuffle tentu menjadi masuk akal.
Beda dengan publik yang mulai menebak-nebak, beberapa menteri seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menko PMK Muhadjir Effendy justru menunjukkan kekompakan dengan memilih memberikan jawaban diplomatis, hingga tidak memberikan tanggapan sama sekali.
Peka bahwa isu tersebut dapat kembali menimbulkan kegaduhan, Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Menko Polhukam Mahfud MD, dengan tegas menepis akan terjadi reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi bahkan menyebutkan bahwa dirinya dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru belum memiliki pemikiran akan melakukan reshuffle.
Menariknya, Ketua DPR Puan Maharani justru memberikan tanggapan yang seayun dengan persepsi publik bahwa isu tersebut adalah peringatan bagi para menteri yang belum menunjukkan kinerja yang baik.
Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari tiba-tiba merebaknya isu reshuffle kabinet tersebut?
Kegaduhan Terus Berulang, Mengapa?
Pada titik ini, tentu saja persoalan benar tidaknya reshuffle kabinet akan terjadi dalam waktu dekat hanya menjadi semacam obrolan-obrolan di warung kopi semata. Akan tetapi, dengan fakta isu ini telah dilontarkan oleh Koordinator Tim Sembilan Partai Golkar, Cyrillus Kerong, itu menimbulkan pertanyaan tersendiri terkait mengapa kegaduhan publik justru terjadi sekarang.
Jawabannya mungkin sederhana, yakni karena adanya cuitan dari Dede yang menyebutkan dirinya baru bertolak dari Istana Bogor. Dengan kata lain, cuitan tersebut dipahami publik sebagai semacam bocoran informasi yang tentu memberikan kesan adanya “kebenaran”.
Suka atau tidak, konteks tersebut menunjukkan terdapat semacam pembiaran, bahkan ada pula dugaan bahwa isu tersebut memang sengaja dilontarkan.
Secara teoritis, fenomena tersebut memang dapat kita pahami melalui teori komunikasi publik yang disebut dengan manajemen isu. Ini adalah proses strategis dan antisipatif yang membantu organisasi – dalam konteks ini adalah pemerintah – untuk mendeteksi dan merespons berbagai perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik.
Karena perubahan tren dan isu tersebut dapat mengkristal menjadi suatu masalah yang dapat memberikan dampak destruktif, maka organisasi terkait perlu untuk memberikan respon yang tepat untuk mencegah terjadi kristalisasi masalah. Salah satu caranya adalah dengan melemparkan isu lain agar isu yang tengah dipergunjingkan masyarakat tidak mengkristal – hal yang sering disebut sebagai pengalihan isu.
Merujuk pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya isu reshuffle, kemungkinan terdapat suatu isu yang tengah dicoba untuk dialihkan dari perhatian masyarakat. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapatkan PinterPolitik, sampai saat ini memang tidak terdapat perbincangan di Istana terkait reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Walaupun demikian, didapatkan informasi pula bahwa tiga menteri yang menjadi rising star, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makariem, dan Menteri Pariwisata Wishnutama tengah mendapat laporan negatif dari berbagai pihak. Terkhusus Wishnutama, kinerjanya benar-benar disorot seiring dengan lesunya pariwisata saat ini sebagai dampak fenomena virus corona.
Mencoba membaca rasionalisasi pemerintah, seperti halnya yang diungkapkan oleh Puan Maharani, itu mungkin adalah semacam peringatan terbuka atas kinerja berbagai menteri yang dinilai belum maksimal. Tidak hanya itu, itu juga mungkin ditujukan pula kepada para menteri yang kerap menimbulkan kegaduhan publik karena memberikan pernyataan kontroversial.
Sebut saja Menkumham Yasonna Laoly pada kasus Harun Masiku, Menko Polhukam Mahfud MD yang justru menggunakan diksi-diksi yang tidak tepat dalam menanggapi isu Papua, Menteri Agama yang sempat mengusulkan pelarangan cadar dan celana cingkrang, hingga pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang mengusulkan agar orang yang kaya menikahi yang miskin untuk mengurangi angka kemiskinan.
Atas berbagai kegaduhan akibat pernyataan para menteri, mantan direktur Freedom Institute, Akhmad Sahal bahkan bertanya kepada Presiden Jokowi di akun Twitter pribadinya, apakah memang sedang ada perlombaan “paling eror” di tingkat menteri.
Namun, alih-alih menurunkan atensi publik atas pernyataan kontroversial para menteri, isu reshuffle tersebut justru semakin menambah kegaduhan dan membuat atensi publik semakin meruncing karena mengaitkannya dengan berbagai pernyataan para menteri sebelumnya.
Atas hal tersebut, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebutkan bahwa hal ini menjadi indikasi bahwa manajemen isu pemerintahan Presiden Jokowi tidak sebaik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, SBY memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah isu sehingga kegaduhan publik dapat diminimalisir. Ini juga terjadi karena Ketum Partai Demokrat tersebut memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga pernyataan-pernyataan kontroversial dapat diantisipasi sejak dini.
Manajemen Isu SBY Lebih Baik?
Baiknya kemampuan SBY dalam mengolah isu tersebut boleh jadi karena sang jenderal memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Itu misalnya terlihat dari pernyataannya dalam menanggapi kasus Munir sebagai berikut:
“Jika masih menganggap keadilan sejati belum terwujud, saya katakan, selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran sejati. Jika memang masih ada kebenaran yang belum terkuak, saya mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum kasus ini, jika memang ada yang belum selesai.”
Membaca pernyataan tersebut, terdapat kesan bahwa SBY tengah membangun optimisme dan dirangkai dengan bahasa yang bagus. Oleh karenanya, pernyataan tersebut tidak menimbulkan percikan-percikan gesekan lanjutan.
Pegiat Indonesian Culture Academy (INCA) Jakarta, Deny Humaedi Muhammad dalam tulisannya menyebutkan bahwa beda halnya dengan Jokowi yang memiliki komunikasi politik yang kurang baik, komunikasi politik SBY disebut memberikan kesan serius, formal, tenang, sistematis dalam penyampaian, dan tampak menguasai masalah yang sedang dibicarakan.
Michael Bachelard dalam tulisannya di The Sydney Morning Herald, juga menyebutkan bahwa SBY memang memiliki kemampuan manajemen yang baik, di mana itu terlihat dari keberhasilannya dalam mengkonsolidasikan demokrasi, mendamaikan konflik di Aceh dan membangun kembali Provinsi tersebut setelah terkena Tsunami pada 2004 lalu, hingga pada keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pada titik ini mungkin dapat disimpulkan bahwa jika manajemen isu pemerintahan Presiden Jokowi tetap seperti saat ini, maka mantan Wali Kota Solo tersebut akan sulit untuk mendapatkan soft landing di akhir kepemimpinannya.
Akan tetapi, seperti kata filsuf Yunani Kuno, Heraclitus: “Seseorang tidak pernah tercebur di sungai yang sama”, kita tentu berharap akan terjadi perubahan di sisi manajemen isu pemerintahan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
