Mampu Indonesia Lepas dari Batu Bara?

Pemerintah terus menyuarakan untuk beralih dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, Indonesia masih belum bisa lepas sepenuhnya dari penggunaan batu bara. Lantas, apakah Indonesia mampu memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2025 mendatang?

PinterPolitik.com

Negara-negara di dunia perlahan mulai mengembangkan ekonomi hijau sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan iklim. Hampir semua negara di seluruh dunia mulai melihat peluang berinvestasi untuk mendukung berkembangnya hal tersebut melalui pengoptimalan energi baru terbarukan (EBT). Misalnya, bagi negara-negara yang tergabung di Uni Eropa, berdasarkan data yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dalam satu dekade terakhir porsi energi bauran EBT di Uni Eropa meningkat dari yang awalnya baru mencapai 22 persen pada tahun 2010, kini meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2020 menjadi 38 persen.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan EBT, dalam kurun waktu yang sama penggunaan energi fosil turun dari 49 persen pada tahun 2010, menjadi 37 persen pada tahun 2020. Fenomena ini tidak lepas dari niat negara-negara Uni Eropa untuk memerangi perubahan iklim yang didukung pula dengan penguasaan teknologi untuk energi terbarukan.

Selain Uni Eropa, Tiongkok juga meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dengan mengoptimalkan tenaga surya dan angin hingga menjadi 11 persen dari total konsumsi listriknya pada tahun 2020, yaitu sebesar 9,7 persen. Fenomena ini sejalan dengan komitmen dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar non fosil menjadi 25 persen pada tahun 2030. Tujuan besar dari upaya pengurangan bahan bakar fosil ini, yaitu ingin membuat Tiongkok bebas karbon hingga tahun 2060.

Sama halnya dengan pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk memenuhi penggunaan energi baru terbarukan dengan porsi 23 persen pada Bauran Energi Nasional di tahun 2025. Upaya ini juga bertujuan supaya Indonesia mampu memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah diatur dalam Perjanjian Paris yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Dalam perjanjian tersebut Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen melalui bantuan internasional.

Melihat komitmen yang harus segera dipenuhi, maka pemerintah Indonesia terus gencar menyuarakan peralihan dari kebijakan energi nasional dari fosil ke energi baru terbarukan. Hal ini sudah beberapa kali dikemukakan oleh para pejabat tinggi di Indonesia, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Meski sudah terus menerus dikemukakan, namun nyatanya Indonesia masih belum optimal dalam menjalankan komitmen untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Terlihat dari laporan berjudul Global Electricity Review 2021 yang memperlihatkan bahwa salah satu masalah kelistrikan di negara ini karena masih terlalu bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Lantas, seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap komoditas ini?

Bergantung pada Batu Bara?

Ketergantungan Indonesia terhadap komoditas batu bara tidak lepas dari harganya yang murah jika dibandingkan dengan harga listrik yang dihasilkan oleh energi baru terbarukan (EBT). Maka, tidak heran apabila baurannya baru mencapai 11 persen pada tahun 2020. Persentase ini masih jauh dari target nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Menurut data yang dikemukakan oleh Direktur Mega Project PLN Muhammad Ikhsan Assad, terlihat bahwa pada tahun 2020, kontribusi PLTU berbahan bakar batu bara masih mendominasi hingga mencapai angka 50,4 persen atau sebesar 31.827 megawatt (MW). Maka situasi ini memperlihatkan kelistrikan di Tanah Air masih tergantung pada penggunaan komoditas batu bara.

Ketergantungan yang masih cukup besar terhadap komoditas tersebut, membuat Indonesia menjelma menjadi negara pemasok batu bara ke negara-negara lain. Hal ini terbukti dari data dari Badan Energi Internasional (IEA) yang memperlihatkan Indonesia sebagai eksportir baru bara terbesar sepanjang 2019 dengan 455 juta ton. Jumlah ini naik dari tahun 2018 yang mencapai angka 434 juta ton.

Bahkan, berdasarkan data dari IHS Markit, Indonesia diprediksi masih menjadi eksportir batu bara hingga tahun 2050 mendatang dan volumenya diproyeksikan berada pada angka di atas 300 juta ton per tahun. Maka, bukan suatu kebetulan jika negara lain seperti Tiongkok mengandalkan ekspor batu bara dari Indonesia, demikian pula sebaliknya Indonesia juga mengandalkan ekspor komoditas tersebut terhadap Tiongkok.

Terlebih pada momentum krisis energi yang melanda dunia termasuk Tiongkok saat ini. Upaya Presiden Xi Jinping untuk mengurangi penggunaan energi fosil justru membuat negara Tirai Bambu ini mengalami kekurangan energi untuk pasokan kelistrikan. Hal ini tidak lepas dari insiden pemadaman listrik yang semakin meluas sehingga memaksa pabrik untuk menunda produksi.

Melihat Indonesia yang memiliki cadangan batu bara yang besar hingga diprediksi bisa bertahan sampai 65 tahun mendatang, tentu menjadi peluang bagi Tiongkok untuk mengoptimalkan keadaan tersebut. Indonesia pun demikian, melihat Tiongkok sebagai pangsa pasar untuk batu bara, mengingat ada indikasi peningkatan ekspor batu bara dari Indonesia dibandingkan tahun 2020 lalu, yaitu dari 115,03 juta ton dan diproyeksikan akan naik hingga 200 juta ton.

Jika mengacu pada pendapat dari Raul Prebisch dalam tulisan berjudul Dependency Theory: An Introduction karya Vincent Ferraro, dijelaskan bahwa negara-negara miskin yang mengekspor barang dari negaranya kepada negara maju, kerap tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena negara maju mampu menjual kembali barang ekspor yang sudah diolah kepada negara miskin atau berkembang. Pada intinya, perekonomian negara miskin bergantung pada kondisi ekonomi negara maju.

Dalam hal ini, Indonesia pun demikian, yaitu terus menerus mengekspor bahan baku batu bara ke Tiongkok karena negeri Tirai Bambu mengalami krisis energi. Jika demikian, Indonesia mungkin tidak akan berbuat banyak selain menjalankan fungsi ekspor barang baku kepada Tiongkok. Alhasil, Indonesia terus memproduksi batu bara untuk memenuhi permintaan ekspor.

Cuma Mimpi?

Fenomena yang terjadi, baik di dalam lingkup domestik dan global ini memperlihatkan Indonesia masih tergantung kepada komoditas batu bara. Ketergantungan ini bertentangan dengan cita-cita negara untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Apabila sifat ketergantungan ini terus dibiarkan, Indonesia sudah sepatutnya berhati-hati. Negara di Amerika Selatan, yaitu Venezuela bisa menjadi contoh bahwa ketergantungan terhadap satu komoditas akan memberikan dampak negatif pada negara tersebut. Negara tersebut terlalu bergantung pada cadangan minyak yang mencapai 302 miliar barel.

Alhasil, sejak International Monetary Fund (IMF) menegaskan produk minyak mintah Venezuela mengalami penurunan, kondisi ekonomi negara tersebut semakin memburuk karena tidak ada investasi di sektor lainnya. Alhasil, Venezuela saat ini menjelma menjadi negara dengan kategori gagal karena mengalami krisis di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga politik.

Selain Venezuela, Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman Norwegia. Negara tersebut berhasil keluar dari jerat ketergantungan terhadap batu bara dan menginvestasikannya ke energi baru terbarukan. Upaya itu dilakukan oleh salah satu dana pensiun terbesar asal Norwegia, Kommunal Landspenjonskasse (KLP) yang telah mendivestasi portofolio dari 46 perusahaan di dunia yang bersinggungan dengan batu bara.

Baca Juga: Erick Thohir dan Delusi Energi Terbarukan

Mengacu pada hal ini, Indonesia sebenarnya mampu untuk melepaskan diri dari jerat ketergantungan terhadap batu bara. Satu hal penting yang bisa dimulai dengan para pengusaha batu bara di Tanah Air untuk berkomitmen mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih kepada energi baru terbarukan. Apabila semua pihak menjalankan komitmennya dengan baik, maka energi baru terbarukan bisa menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar mimpi. (G69)