Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan guna meninjau proyek lumbung pangan (food estate) di Sumatera Utara (Sumut). Sementara, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang sebelumnya digadang-gadang di proyek food estate Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak terlihat batang hidungnya.
“In the food chain, I’m the one that eat ya” – Megan Thee Stallion, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
Bagi generasi milenial, film yang berjudul Mean Girls (2004) mungkin bukanlah hal yang asing lagi. Film ini mengisahkan murid baru yang bernama Cady Heron yang harus mengarungi kemelut hubungan pertemanan di sekolah barunya.
Cady yang awalnya berteman dengan Janis Ian dan Damian Leigh ternyata juga mulai mendapatkan teman-teman baru di kalangan gadis populer, yakni Regina George, Gretchen Wieners, dan Karen Smith. Alhasil, Cady mulai merasa bingung mengatur pertemanannya yang sangat berbeda ini – mengingat Janis dan Damian adalah anak-anak yang dikenal sebagai nerd atau geek.
Bukan tidak mungkin, upaya untuk mengimbangi dua hubungan pertemanan yang berbeda jauh ini juga tengah dirasakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Ketika mantan Wali Kota Solo tersebut dianggap semakin dekat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang sekaligus mantan lawannya di Pilpres 2019, sejumlah relawan pendukungnya malah “menuding” beberapa menteri yang pantas di-reshuffle.
Kelompok yang menyebut dirinya sebagai Jokowi Mania (JoMan) ini menyebutkan bahwa terdapat Menteri P yang kinerjanya hanya mementingkan kepentingan bisnis dan ambisi pribadi untuk berpolitik pada tahun 2024 mendatang. Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer bahkan mengatakan bahwa kelompoknya siap merilis nama-nama menteri tersebut untuk diberikan kepada Jokowi.
Inisial yang dibocorkan oleh JoMan ini membuat banyak pihak menduga bahwa nama Prabowo lah yang disebutkan oleh kelompok relawan itu. Alhasil, Partai Gerindra pun langsung angkat suara dan membela ketua umumnya tersebut.
Menurut Gerindra, Prabowo justru bekerja sesuai instruksi dari presiden. Ketika berkunjung ke banyak negara lain, misalnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa sang Menhan melakukan penjajakan sistem pertahanan sekaligus menjaga keseimbangan politik antarnegara.
Mungkin, layaknya Janis dan Damian, para pendukung yang merupakan “teman lama” ini ingin Jokowi tidak akur kembali dengan Prabowo. Semua ini bergantung kembali pada bagaimana presiden dapat mengimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di sekitarnya.
Terlepas benar atau tidaknya bahwa Menteri P adalah Prabowo, sejumlah pertanyaan pun muncul. Apakah benar Prabowo menjadi salah satu menteri yang bisa dinilai menjalankan sejumlah kepentingan tertentu? Selain itu, mungkinkah Jokowi melakukan reshuffle terhadap sang Menhan?
Ketika Prabowo Jadi Menteri
Apa yang disebutkan oleh JoMan bisa jadi benar. Pasalnya, setelah Prabowo menjadi menteri, Gerindra bisa dibilang mulai mengambil peran pemerintahan di sektor pangan dan perikanan – sejalan dengan usulan partai sebelum Jokowi membentuk pemerintahannya di periode kedua.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Edhy Prabowo, misalnya, kini telah mengizinkan kembali ekspor benih lobster yang sebelumnya sempat dilarang mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti. Diizinkannya kembali ekspor tersebut tentu membuat khalayak umum bertanya.
Berdasarkan laporan investigasi salah satu media, diizinkannya kembali ekspor benih lobster itu justru dinilai membuka kesempatan bagi banyak perusahaan pangan dan perikanan. Salah satunya adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas).
Agrinas ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun, direksi dan komisaris di perusahaan ini banyak diisi oleh kader-kader Gerindra.
Tidak hanya di bidang perikanan, Agrinas ini tampaknya juga dilibatkan dalam proyek lumbung pangan (food estate) yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek itu juga menempatkan Kemenhan sebagai leading sector – membuat Prabowo menempati posisi dan tugas khusus dari Presiden Jokowi.
Bukan tidak mungkin, kepentingan “bisnis” ini juga diiringi dengan kepentingan politik. Pilpres 2024, misalnya, dinilai masih menjadi ambisi politik dari Prabowo.
Bila apa yang dibilang JoMan benar, mengapa Prabowo masih dipersilahkan oleh Jokowi untuk mengambil peran-peran penting dalam pemerintahannya? Apakah ini berkaitan dengan dinamika politik yang tengah disiapkan untuk tahun 2024 mendatang?
Pasalnya, ada sejumlah anggapan yang muncul bahwa Prabowo tengah disiapkan oleh Jokowi untuk menjadi salah satu calon presiden pada tahun 2024 nanti. Anggapan ini sempat diungkapkan oleh pakar intelijen, Stanislaus Riyanta, yang menganggap bahwa Prabowo menjadi salah satu kunci bagi Jokowi untuk melanjutkan ambisi pembangunannya untuk Indonesia.
Namun, selain itu, keputusan Jokowi untuk menggandeng Prabowo ini bisa jadi bagian dari permainan politik yang tengah dilakukan sang presiden terhadap PDIP. Pasalnya, Menhan dan partainya, Gerindra, dinilai semakin dekat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP setelah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi.
Hal ini bisa jadi sejalan dengan asumsi yang mengatakan bahwa Jokowi tengah berupaya membangun poros ketiga selain PDIP dan PKS. Sejalan dengan permainan politik ini, mantan Wali Kota Solo tersebut bisa saja tengah memainkan apa yang dijelaskan dalam teori permainan (game theory) – di mana keuntungan satu pihak dapat menjadi kerugian di pihak lawan dalam suatu permainan.
Meski begitu, bukan berarti Jokowi membiarkan begitu saja Prabowo mendominasi di sektor pangan. Bukan tidak mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut masih membutuhkan bantuan lain sebagai penyeimbang kekuatan Gerindra.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mungkin menjadi jawabannya. Hal ini terlihat dari bagaimana Jokowi tetap melibatkan Luhut di salah satu proyek lumbung pangan (food estate) nasional, yakni di Sumatera Utara (Sumut).
Hal ini sejalan dari bagaimana Luhut sejak dulu menjadi gatekeeper bagi Jokowi pada masa pemerintahan yang pertama. Menurut Kanupriya Kapoor, Menko Marves tersebut dulunya dijadikan “tameng” yang siap menghalau pengaruh Megawati dan PDIP.
Meski begitu, dinamika politik yang ada di sektor pangan dan perikanan Indonesia ini bisa saja tidak hanya dimainkan oleh aktor politik domestik. Pasalnya, terdapat negara besar lain yang disebut-sebut tengah membutuhkan lahan kebun pangan di negara-negara lain.
Tiongkok di Balik Food Estate?
Menariknya, tidak hanya dinamika politik domestik saja yang mungkin menghantui proyek food estate. Pasalnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga dinilai menggunakan investasi untuk membangun jaringan pangan dunia.
Pasalnya, negara itu beberapa waktu lalu dikabarkan tertarik untuk menanamkan investasi di proyek-proyek food estate. Kemungkinan investasi inipun sempat dibahas bersama oleh Prabowo dan Luhut.
Bukan tidak mungkin, Tiongkok dapat menggunakan relasi yang terbangun dengan Indonesia. Luhut, misalnya, kerap dinilai memiliki kedekatan khusus dengan negara Tirai Bambu tersebut.
Selain itu, Xiaoyu Jiang, Yangfen Chen, dan Lijuan Wang dalam tulisan mereka yang berjudul Can China’s Agricultural FDI in Developing Countries Achieve a Win-Win Goal? menjelaskan bahwa Tiongkok telah menyebarkan investasi langsung (foreign direct investment atau FDI) di sejumlah negara lain, termasuk di Indonesia.
Menurut Jiang dan rekan-rekan penulisnya, Tiongkok menggunakan pertimbangan geo-relationship dengan negara-negara tetangganya. Dengan begitu, operasi bisnis dan ekonomi dari Tiongkok dapat berjalan berdekatan secara geografis.
Bukan tidak mungkin, kondisi dan letak geografis Indonesia dinilai sejalan dengan operasi ekonomi dan bisnis Tiongkok. Dengan begitu, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara ini menjadi penting secara geopolitik.
Asumsi ini juga sejalan dengan pertimbangan risiko ekonomi dan politik bagi Tiongkok. Pertimbangan hubungan geografis ini – mengacu pada tulisan Jiang dan rekan-rekannya – didasarkan pada pentingnya operasi bisnis dengan perolehan yang maksimum dan risiko yang seminim mungkin.
Penjelasan ini bisa jadi terlihat dari pola investasi Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt, One Road (OBOR) dari Tiongkok. Sumut yang jadi bagian dari proyek food estate, misalnya, merupakan salah satu koridor utama dari pembangunan BRI dari negara tersebut.
Meski begitu, gambaran kemungkinan keterkaitan dinamika politik dalam proyek food estate ini belum tentu benar adanya. Yang jelas, kepentingan politik bukan tidak mungkin terdapat di balik proyek-proyek lumbung pangan – entah kepentingan apa yang ingin dicapai. (A43)
