Luhut, Erdogan, dan Batas Kuasa

Luhut disebut sebagai salah satu orang kuat yang mengitari Jokowi, bahkan beberapa orang menilainya tidak hanya Super–Minister, namun Prime Minister. Apa yang menjadikan Luhut begitu hebat, dan tepatkah label tersebut?

Pinterpolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]uhut adalah presiden sesungguhnya, Luhut memenangi Pilpres kali ini, itulah komentar Fadli Zon terhadap upaya lobi yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan kepada Prabowo Subianto. Ucapan Fadli tersebut menggelitik, mengingat bahwa Luhut bukanlah Presiden, juga bukan capres di tahun ini.

Tak hanya Fadli Zon, banyak kalangan menilai bahwa Luhut disebut-sebut sebagai Super-minister, dia adalah menteri serba bisa, serba ada di semua pos pemerintahan. Tiga kali berotasi dari Kepala Staf Kepresidenan, lalu menjadi Menkopolhukam dan terakhir Menko Kemaritiman, pekerjaan Luhut dianggap selalu melebihi nomenklatur posnya.

Ekonom senior, Faisal Basri mengatakan bahkan Luhut Binsar Panjaitan harus dicopot segera sebelum pelantikan Presiden Oktober nanti. Faisal Basri menilai, Luhut memiliki eksesi kuasa, dan dengan posisinya sebagai pengusaha, banyak beririsan dengan kepentingan pribadi.

Kekuasaan Luhut di tingkat lokal sudah sangat jelas terlihat. Bagaimana Ia misalnya bisa bertransformasi menjadi sosok ahli keuangan dengan memanggil Dirut Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo memperbincangkan rupiah. Selain itu, Luhut juga bisa memanggil Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara membahas urusan finansial.

Di tingkat internasional, Luhut melakukan lobi dengan Uni Eropa soal Sawit. Sebuah tupoksi yang seharusnya bisa dieksekusi oleh Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri.

Tak hanya itu, LBP juga baru saja ditunjuk sebagai penanggung jawab investasi Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok di Indonesia. Tim yang dipimpin oleh Luhut akan terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Menko Perekonomian, Menteri Bappenas, dan Menteri BUMN akan masuk ke dalam tim tersebut.

Bahkan acara pertemuan tahunan World Bank dan IMF yang terselenggara di Bali tahun lalu, ketua panitianya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bagi sebagian orang hal ini membingungkan karena sebuah forum finansial yang digarap oleh dirinya sebagai Menko Kemaritiman.

Di tingkat personal, Luhut bahkan adalah orang yang menyisir langsung pesta pernikahan anak dari Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu. Di level psikologi sosial, Luhut juga bahkan berani mengancam secara terbuka kepada lawan politiknya, yaitu Amin Rais yang menuding isu PKI pada pemerintah.

CV Mentereng

Karier Luhut berawal dari militer, di mana ia mendapatkan gelar jenderal bintang empat. Semasa bertugas, ia pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus), juga Komandan Detasemen 81/Anti Teror.

Selama di pendidikan Militer, Luhut juga kerap mengikuti pelatihan kerjasama antara Indonesia dengan negara luar, di antaranya bersama Royal Army di Inggris,  juga di Jerman, dan paling banyak bersama Amerika Serikat.

Dari segi pendidikan, Luhut menamatkan diri dari George Washington University, Amerika Serikat. Jurusan yang diambil yaitu administrasi publik. Hal tersebut yang menjadikan Luhut lihai berbahasa Inggris dan mampu bergaul dan bernegosiasi secara global.

Setelah selesai di militer, Luhut kemudian dijadikan duta besarn oleh Presiden Habibie di Singapura. Sebagai salah satu titik transit ekonomi dunia, Luhut belajar banyak di negeri jiran tersebut. Seluruh kekuatan besar dunia mulai dari Amerika Serikat hingga Tiongkok memiliki kantor perusahaan-perusahaan besar mereka di Singapura.

Selepas itu, Luhut ditarik oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Kabinet Persatuan Nasional. Pemilihan tersebut tentu bukan tanpa alasan, pengalamannya di Singapura menjadi salah satu pertimbangan. Sebab Singapura adalah tempat untuk berdagang, Singapura jagonya jika soal industri.

Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut sebagai tangan kanan Presiden dan super minister di Kabinet Kerja Jokowi. | Q&A "Siapa Berani Lawan Luhut" Rabu (21/2), 19.30 WIB @Metro_TV pic.twitter.com/R0CJws4161

— Q&A MetroTV (@QnA_MetroTV) February 21, 2018

Luhut kemudian mendirikan banyak perusahaan, dia merambah dunia bisnis. Ia mendirikan PT Toba Sejahtera yang bergerak di bidang minyak, gas, perkebunan dan kelistrikan. Anak usahanya, Toba Bara yang bergerak di bidang batu bara memiliki estimasi sumber daya sebesar 236 juta ton dengan luas 1.087 hektare di Kalimantan Timur. Saham Toba Sejahtera di tahun 2012 berhasil terjual hingga mendapatkan 400 Milyar (10% total kepemilikan).

Di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Luhut adalah menteri paling kaya dengan total kekayaan sekitar 660 Milyar per 2015.

Di alam partai politik, Luhut menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Kiprahnya di partai beringin itu berhasil melabuhkan Golkar ke pangkuan pemerintah yang sebelumnya berada di kubu oposisi.

Dengan sederet modal tersebut Luhut menjadi orang yang serba bisa untuk segala urusan. Jokowi sangat mempercayai Luhut, hingga Presiden harus mengeluarkan Perpres untuk menyokong seluruh kerja Luhut.

Salah satu contohnya Perpres Nomor 26 Tahun 2015 yang menjadi lahan bagi Luhut untuk mengemban kewenangan pemegangan Program strategis nasional, tatkala ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Menambah Kuasa

Sematan Super-Minister bahkan Prime Minister kemudian diberikan pada Luhut, tidak secara lateral, hanya sebagai bahan kritik dari beberapa pihak bahwa Luhut adalah orang yang sungguh berkuasa di kabinet Jokowi.

Prime Minister adalah kepala dari satu pemerintahan, dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan sipil negara, sedang Presiden atau Raja adalah orang yang berada di pos kenegaraan, urusan seremonial dan perang berada biasanya ada di tangan dia.

Prime Minister memiliki kendali penuh terhadap seluruh jajaran kabinet, menteri-menteri yang ada di bawahnya. Untuk urusan menangani urusan ekstra teritori, Luhut memang tidak bisa disebut sebagai menteri biasa. Urusannya dari luar negeri hingga soal kondisi finansial Indonesia menjadikan dia mungkin sudah seperti Prime Minister, mungkin minus di beberapa pos saja.

Kasus dimana orang di belakang sang pemegang puncak kepemimpinan tentu bukan hal baru. Sebagai contoh, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menjabat sebagai Prime Minister dari tahun 2003 hingga 2014, lalu menjadi Presiden dari 2014 sampai 2019 ini menggantikan Abdullah Gul.

Gul adalah orang Erdogan, dia anggota dari AKP, partai yang didirikan oleh Erdogan. AKP menang pemilu pada 2002, dan mampu membentuk pemerintahan dengan 34% suara nasional.

Di perjalanannya untuk mengamankan posisi politiknya, Erdogan melakukan berbagai manuver yang merubah konstitusi negara Turki. Di antaranya yaitu menjadikan Presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak, mengurangi masa jabatan presiden dari 7 menjadi 5 tahun, dan digelar pemilu 4 tahun sekali, dengan harus mendapatkan persetujuan legislator sebanyak 184 suara, peraturan ini sah semenjak 2017.

Amandemen 2017 juga penting, sebab dia merubah sistem parlementer ke presidensiil. Presiden akan menjadi pos eksekutif, dan posisi prime minister akan dihilangkan.

Menjabat sebagai Presiden semenjak 2014, dia akan menggunakan hak penuh kontrol atas menteri-menteri, hal tersebut dikritik sebab dia akan memiliki kekuasaan yang berlebihan terhadap pemerintah. Intinya adalah baik sebagai prime minister maupun presiden Erdogan tetap pengendali penuh.

Dengan kata lain, secara nonformal, dapat dikatakan bahwa Erdogan adalah kepala pemerintahan utama di Turki, meski kepala negara formalnya adalah pihak lain.

Melalui psikoanalisis Jean-Jacques Lacan kita bisa membaca bahwa ada dua fenomena yang sama yang terjadi baik di Luhut Binsar Panjaitan maupun di Erdogan, mereka sama-sama terus menambah kekuasaan yang mereka miliki.

Dalam analisis Lacan hal tersebut terjadi sebab setiap manusia selalu gegar di internalnya, dia tidak pernah sempurna. Maka untuk menyempurnakannya yaitu dengan jalan mengelabuhi diri melalui penurutan pada hasrat.

Hasrat untuk berkuasa inilah yang dilakoni demi menyempurnakan diri, demi menjadi manusia seutuhnya, dengan tidak berkuasa seseorang menjadi rumpang. Itu alasan mengapa kekuasaan tidak akan pernah selesai, dia selalu adiktif.

Tentu Luhut tidak melakukan langkah-langkah dan kekuasaan selebar yang dilakukan oleh Erdogan, sehingga mungkin tuduhan dia terlalu berkuasa berlebihan, itu terjadi sebab dia memang mampu mengembannya, dan bukan orang lain.

Dalam konteks ini, Erdogan tetap merupakan kepala pemerintahan utama di Turki, meski posisinya secara formal tidak menjabat hal itu. Sementara itu, hal ini tidak terjadi pada Luhut karena sulit untuk mengatakan bahwa ia berkiprah seperti Erdogan.

Pada titik ini, julukan Luhut the Prime Minister boleh jadi tak terlalu tepat. Dengan kuasanya yang lebih terbatas jika dibandingkan Erdogan, label tersebut boleh jadi hanya sebagai kritik keras dari kubu oposisi semata. (N45)