HomeNalar PolitikKPK Periksa Sandiaga Uno

KPK Periksa Sandiaga Uno

Kapasitas Sandiaga dalam kasus ini adalah sebagai komisaris PT DGI yang saat itu menjadi pelaksana proyek dari PT Mahkota Negara. KPK memastikan tidak ada unsur politis terkait pemanggilan Sandiaga sebagai saksi.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno akan memenuhi panggilan KPK hari ini, Selasa (23/5) terkait dugaan dua kasus korupsi, yaitu korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet serta korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali yang menjerat Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi.

Dengan menggunakan kemeja putih, Sandiaga tiba di markas KPK sekitar pukul 09.55 WIB. Ia menuturkan bahwa dirinya akan diperiksa secara marathon hari ini. Pada pemeriksaan kasus pertama akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB, sementara pemeriksaan kasus kedua dilakukan pukul 13.00 WIB.


Sandiaga”Saya akan berikan kepada penyidik, tapi saya sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak terlibat,” kata Sandiaga sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).


Kapasitas Sandiaga dalam kasus ini adalah sebagai komisaris PT DGI yang saat itu menjadi pelaksana proyek dari PT Mahkota Negara, anak perusahaan Permai Group milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin bukan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena saat proyek tersebut berlangsung, Sandiaga merupakan Komisaris PT DGI yang kemudian berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering.

Untuk kasus pengadaan alat kesehatan, diduga ada unsur kongkalikong antara tiga orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, I Made Meregawa. Ketiganya berupaya memenangkan lelang proyek pengadaan alkes dan juga menggelembungkan harga.

Baca juga :  Paloh Pensiun NasDem, Anies Penerusnya?

Sementara kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011, PT DGI memenangkan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, berkat kerjasama antara PT DGI dan Nazaruddin, dengan nilai kontrak mencapai Rp 194,618 miliar.

KPK memastikan tidak ada unsur politis terkait pemanggilan Sandiaga sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK hanya ingin mendapatkan keterangan darinya selaku mantan Komisaris PT DGI, agar KPK dapat mengembangkan kasus tersebut kedepannya.


“Banyak pihak, banyak saksi, (kasus ini) yang juga kita sudah panggil sebelumnya. Bahwa (kalau) latar belakang saksi itu ada yang dari partai politik, atau ada calon kepala daerah, itu hal lain yang kita pisahkan,” kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/5).


Menurut Febri, keterangan dan kesaksian Sandiaga sangat dibutuhkan untuk bisa menjerat dan membongkar kasus yang dilakukan oleh mantan anak buahnya. Febri menduga, Sandiaga mengetahui banyak sekali hal yang yang terkait dengan proyek yang dijalani PT Duta Graha Indah tersebut. (A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo dan Hegemoni Rasa Takut

Beberapa konglomerat menyiratkan “ketakutan” soal akan seperti apa pemerintahan Prabowo bersikap terhadap mereka.

“Parcok” Kemunafikan PDIP, What’s Next?

Diskursus partai coklat atau “parcok" belakangan jadi narasi hipokrit yang dimainkan PDIP karena mereka justru dinilai sebagai pionir simbiosis sosial-politik dengan entitas yang dimaksud. Lalu, andai benar simbiosis itu eksis, bagaimana masa depannya di era Pemerintahan Prabowo Subianto dan interaksinya dengan aktor lain, termasuk PDIP dan Joko Widodo (Jokowi)?

Prabowo vs Kemlu: Warrior vs Diplomat?

Perbedaan pendapat dalam politik luar negeri tampaknya sedang terjadi antara Prabowo dan diplomat-diplomat Kemlu. Mengapa demikian?

Prabowo dan Prelude Gerindra Empire?

Partai Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto seolah sukses menguasai Pulau Jawa setelah tiga “mahapatih” mereka, yakni Andra Soni, Dedi Mulyadi, serta Ahmad Luthfi hampir dapat dipastikan menaklukkan Pilkada 2024 sebagai gubernur. Hal ini bisa saja menjadi permulaan kekuasaan lebih luas di Jawadwipa. Mengapa demikian?

Kejatuhan Golkar di Era Bahlil?

Dengan kekalahan Ridwan Kamil dan Airin Rachmi Diany di Pilkada Serentak 2024. Mungkinkah Golkar akan semakin jatuh di bawah Bahlil Lahadalia?

Ridwan Kamil “Ditelantarkan” KIM Plus? 

Hasil tidak memuaskan yang diperoleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam versi quick count Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) menjadi pertanyaan besar. Mengapa calon yang didukung koalisi besar tidak tampil dominan? 

Prabowo dan Filosofi Magikarp ala Pokémon

Pemerintahan Prabowo Subianto siapkan sejumlah strategi untuk tingkatkan investasi dan SDM. Mungkinkah Prabowo siap untuk “lompat katak”?

Belah PDIP, Anies Tersandera Sendiri?

Endorse politik Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 kepada kandidat PDIP, yakni Pramono Anung-Rano Karno justru dinilai bagai pedang bermata dua yang merugikan reputasinya sendiri dan PDIP di sisi lain. Mengapa demikian?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...