HomeNalar PolitikKorupsi Bikin Lupa Diri

Korupsi Bikin Lupa Diri

Korupsi lagi, tak henti-henti. Para pejabat banyak yang suka lupa diri dan lupa mati. Uang rakyat sendiri, malah dibagi-bagi.


PinterPolitik.com

Wahai para pejabat…
Jaga amanah rakyat…
Janganlah uang dibabat…
Ingat akan akhirat…

Seringkali, kita mendengar politikus yang sesumbar akan memberantas korupsi dalam kampanyenya. Namun lidah memang tak bertulang, saat melihat uang dengan jumlah tak terbilang, tetap saja terasa menggiurkan. Uang memang bikin orang lupa pikiran, kata Nicky Astria. Jadi tak heran bila banyak pejabat yang terlena dan langsung lupa akan janji-janjinya pada rakyat jelata.

Gara-gara banyak yang lupa pikiran, lembaga yang menangani penyelewangan penggunaan uang pun ikut kena digoyang. Itulah nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Gara-gara anggota DPR kita rame-rame bancakan dana e-KTP, mereka pun kini rame-rame ingin merevisi Undang-undang terkait KPK supaya posisi dan jabatannya tetap aman serta kenyang.

Korupsi proyek e-KTP ini sangat merugikan rakyat, karena dana yang dibagi-bagi mencapai Rp 2,55 triliun dari keseluruhan nilai proyek, yaitu Rp 5,9 triliun. Jumlah yang fantastis, karena hampir setengah dana proyek tersebut masuk ke kantong-kantong pribadi. Di antara nama penerimanya ada juga pejabat dari dalam Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto. Namun disinyalir, keduanya masih banyak lagi pejabat negara, para petinggi partai, dan anggota dewan yang terlibat.

Hebohnya lagi, ternyata aktor pemeran utama ‘Papa Minta Saham” di Freeport dulu, juga ikut dalam drama panggung adu korupsi ini. Sosok itu, tak lain dan tak bukan adalah Setya Novanto yang sempat membuat gerah Golkar. Saking gerahnya, beberapa petinggi partai ini mulai bergerilya ke daerah demi menggalang dukungan untuk munaslub.

Baca juga :  KPK Jangan “Slo-mo” Korupsi BI? 

Akibat skandal korupsi besar-besaran ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah rekannya berinisiatif untuk menggelar hak angket mengenai e-KTP. Namun sayangnya, hingga kini hak angket tersebut  terkesan tidak serius dilakukan. Padahal melalui hak angket inilah, kronologi masuknya nama pejabat Kementerian Dalam Negeri  tersebut diusut.

Sumber SP, Selasa (15/3) mengatakan, adanya hak angket itu sah saja karena masih banyak yang penasaran dan melekat pada anggota dewan. “Namun substansinya belum imbang dan usulan itu tidak serius ditanggapi, sehingga tak jelas pula nasibnya. Bakal kandas lagi,”

Beberapa partai yang menolak hak angket ini diantaranya Partai Hanura dan Partai Kebangkitan bangsa (PKB) mereka menegaskan bahwa sebaiknya kasus ini diserahkan saja pada proses hukum. Ketua Fraksi FKB Hajjah Ida Fauziah mengatakan “ Dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang saat ini sedang di proses oleh KPK, sebaiknya diproses secara hukum di KPK agar diselesaikan hingga tuntas.”

Namun karena kekhawatiran akan adanya opini, serta tuntutan publik akan adanya intervensi yang dapat melemahkan kinerja KPK. Sebagai rakyat, sepertinya sudah tidak tak mampu lagi berkata apa-apa. Masyarakat hanya jadi penonton, saat para pejabat merampok dan menguasai keran dana untuk dibocorkan ke sana sini. Sungguh fakta yang menyesakkan dada. (Suara Pembaruan)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Apapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?

Jokowi dan Misteri “Kepunahan” Kelas Menengah 

Perbincangan seputar berkurangnya kelas ekonomi menengah Indonesia belakangan tengah ramai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ada kesalahan sistemik di baliknya? 

Creative Destruction Efisiensi Prabowo

Efisiensi anggaran negara yang tengah didorong Presiden Prabowo nyatanya mendapatkan gejolak dan tentangan.

Balada Rakyat Ekonomis dan Pejabat Hedonis

Pameran kemewahan pejabat, seperti patwal Raffi Ahmad, perdalam kecemburuan rakyat. Mengapa ini perlu jadi perhatian pemerintahan Prabowo?

Why Always Bahlil?

Upaya penertiban dan penataan subsidi LPG 3 Kg entah kenapa malah jadi resistensi dan mengarah langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Padahal, terlepas dari eksekusi di awal yang harus diakui kurang rapi, kebijakan tak populer ini memiliki esensi sangat positif. Hal itu memantik interpretasi mengenai “perlawanan” kuat yang bisa saja terorkestrasi. Benarkah demikian?

IKN House Has Fallen!

Pemblokiran anggaran IKN Nusantara lemahkan pengaruh Jokowi, membuka peluang bagi Megawati untuk perkuat posisinya dalam politik Prabowo.

Ini Jurus Rahasia Trump “Perkasakan” Amerika? 

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berniat mendirikan sovereign wealth fund (SWF). Keputusan ini dinilai jadi keputusan yang sangat besar dan berdampak ke seluruh dunia, mengapa demikian? 

Prabowo dan The Intra-Elite Enemy

Masalah penataan distribusi gas LPG 3 kilogram menjadi sorotan terbaru publik pada pemerintahan Prabowo.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...