Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, warganet diramaikan dengan sebuah meme dengan tajuk “Klepon Tidak Islami”. Mengapa isu klepon membuat ramai khalayak lini masa media sosial? Apa dinamika politik yang mendasarinya?
PinterPolitik.com
“Distractin’ my thoughts of you” – The Weeknd, penyanyi R&B asal Kanada
Pada suatu Minggu pagi, terdapat seorang anak kecil yang tidak sabar bertemu dengan nenek dan keluarga besarnya yang tinggal di suatu kota di Jawa Timur. Begitu juga dengan orang tua anak tersebut yang berharap untuk segera berangkat menuju kota tersebut untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga besar.
Namun, di tengah perjalanan, sang anak ingin mencoba kue atau jajanan yang khas dan populer dari suatu daerah. Kebetulan, daerah tersebut juga dilalui dalam perjalanan antarkota tersebut.
Maka dari itu, sang ayah yang mengemudikan kendaraannya memutuskan untuk berhenti di salah satu toko yang menjual kue yang diinginkan oleh anaknya. Toko itu bisa dibilang tidak jauh dari sebuah bundaran yang dijuluki dengan nama yang sama dengan sebuah roket Amerika Serikat (AS) yang mengantarkan Neil Armstrong ke bulan, Apollo.
Daerah ini dikenal dengan nama Gempol yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Jenis kue yang banyak dijajakan di daerah tersebut juga bukanlah jenis kue yang baru populer seperti yang banyak bermunculan sekarang.
Nama kue tersebut adalah klepon. Kue yang mungkin tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu dibuat dari tepung beras ketan yang dibentuk menyerupai bola.
((( KUE KLEPON TIDAK ISLAMI ))) pic.twitter.com/BUXXRysddd
— 🌷♐🇲🇨 I r e n e (@Irenecutemom) July 21, 2020
Satu hal yang harus diwaspadai ketika menyantap kue ini, yakni gula aren cair yang ada di dalam bola-bola kecil tersebut. Kata banyak orang, isi kue tersebut bisa keluar ke mana-mana bila tidak berhati-hati ketika menyantapnya.
Namun, kini, kenangan klepon mungkin tidak akan bisa sama lagi. Pasalnya, tidak sedikit warganet Indonesia kini dikejutkan oleh sebuah meme yang bertajuk “Klepon Tidak Islami”.
Sontak, meme ini menggemparkan jagat dunia maya. Banyak orang akhirnya mempermasalahkan maksud dari meme tersebut. Banyak juga yang menilai bahwa meme tersebut hanyalah akal-akalan seseorang untuk membuat kegaduhan di masyarakat.
Pasalnya, media sosial kini kembali ramai terisi oleh upaya saling tuding antarkelompok. Istilah “kadrun”, misalnya, kerap dilontarkan ketika mengomentari meme tersebut.
Alhasil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berkomentar terkait kegaduhan ini. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh menilai bahwa para pengunggah dan penyebar meme tersebut perlu diusut oleh aparat penegak hukum karena telah membuat banyak orang terlibat dalam kegaduhan.
Kegaduhan yang tiba-tiba muncul ini akhirnya menimbulkan pertanyaan. Mengapa kue klepon yang umum di masyarakat Indonesia ini dapat begitu saja memunculkan banyak perdebatan di media sosial? Lantas, bagaimana dampaknya pada diskursus masyarakat?
Residu Pilpres 2019?
Bukan tidak mungkin, ramainya isu “Klepon Tidak Islami” ini didasarkan pada persoalan identitas yang mengakar di masyarakat. Apalagi, beberapa pihak menilai bahwa polemik meme ini menjadi bukti bahwa residu Pilpres 2019 tetap membekas di publik.
Bagaimana tidak? Ungkapan yang saling menuding antara sejumlah kelompok identitas kemudian mencuat kembali. Istilah “kadrun” yang identik dengan salah satu kubu pendukung pasangan calon Pilpres 2019, misalnya, kembali dituding menjadi pihak yang dianggap memunculkan gagasan bahwa klepon tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Asumsi seperti ini turut diungkapkan oleh Ismail Fahmi – pendiri lembaga analissi Drone Emprit. Dalam cuitannya, Ismail menyebutkan bahwa kegaduhan ini merupakan hasil dari sisa-sisa polarisasi politik kala Pilpres lalu.
Politik identitas sepertinya memang susah hilang meskipun kontestasi politik yang ada telah dilalui. Hal serupa sebenarnya juga terjadi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS).
Faktor pembeda antarkelompok mampu menciptakan kepercayaan diri akan citra seseorang. Share on XPolarisasi politik di negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump tersebut disebut-sebut semakin memburuk. Dalam sebuah tulisan opini milik John Avlon di CNN, dibeberkan bahwa banyak survei menunjukkan bahwa polarisasi politik semakin memburuk di negara Paman Sam tersebut.
Identitas dukungan politik juga semakin mengemuka di AS di tengah-tengah tahun politik ini. Salah satu isu yang ramai dibicarakan di negara tersebut adalah penggunaan masker di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Associated Press dan NORC Center for Public Affairs Research, 76 persen Demokrat mengatakan akan selalu mengenakan masker – berbeda dengan Republik yang hanya menunjukkan angka 59 persen. Bahkan, selisih ini juga terlihat di kalangan komunitas yang mendukung masing-masing partai, seperti kelompok Afrika-Amerika yang lebih cenderung menggunakan masker.
Persoalan masker di AS ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan polemik klepon. Pasalnya, fokus utama dalam polemik ini adalah nilai dan pembeda yang dianggap berbeda antarkelompok.
Lantas, mengapa isu seperti ini dapat dengan cepat menyebar di masyarakat?
Kristen Renwick Monroe, James Hankin, dan Renée Bukovchik Van Vechten dalam tulisan mereka yang berjudul The Psychological Foundation of Identity Politics mencoba menjelaskan hal ini. Mereka menggunakan beberapa teori sosial guna menjelaskan fenomena politik identitas.
Monroe dan rekan-rekannya juga menyebutkan Teori Identitas Sosial yang dicetuskan oleh Henri Tajfel dan John C. Turner. Dengan teori tersebut, mereka menjelaskan bahwa faktor pembeda antarkelompok mampu menciptakan kepercayaan diri akan citra seseorang.
Alhasil, anggota-anggota kelompok akan termotivasi untuk meningkatkan citra dirinya dengan berfokus pada pembeda antarkelompok. Mungkin, inilah mengapa banyak akun media sosial akhirnya menyerang meme tersebut karena dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diyakini kelompoknya.
Belum lagi, isu ini juga disinyalir diteruskan oleh akun-akun yang dianggap sebagai buzzer politik. Unsur politik juga kental dalam lini masa akun-akun tersebut.
Terlepas benar atau tidaknya peran buzzer politik, pertanyaan lanjutan pun muncul. Bila persoalan identitas antarkelompok ini mampu menjadi fokus dari masyarakat, bagaimana dampaknya pada diskursus dan dinamika politik?
Bagaikan WTC?
Fokus masyarakat pada polemik klepon ini bisa jadi didasarkan pada aspek psikologi sosial. Pasalnya, perhatian publik juga dapat meningkat melalui emosi sosial yang dirasakan.
Mengacu pada penjelasan Tai-Quan Peng, Guodao Sun, dan Yingcai Wu dalam tulisan mereka yang berjudul Interplay between Public Attention and Public Emotion toward Multiple Social Issues on Twitter, perhatian publik pada isu tertentu dapat menimbulkan respons emosi, baik positif maupun negatif.
Respons emosi ini dapat berlanjut pada tahap selanjutnya, yakni perilaku yang ditunjukkan. Peng dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa respons emosi pada objek politik akan berujung pada evaluasi tertentu terhadap objek tersebut.
Uniknya lagi, Peng dan rekan-rekannya tidak hanya berfokus pada respons emosi yang dihasilkan oleh suatu isu di media sosial, melainkan juga porsi perhatian publik melalui zero-sum theory dalam agenda-setting. Bukan tidak mungkin, aspek emosi yang besar dalam persoalan identitas dapat berujung perhatian yang lebih besar.
Tragedi Serangan 11 September yang terjadi di World Trade Center (WTC), New York, AS, misalnya. Setelah serangan itu terjadi, isu identitas di masyarakat kemudian menyeruak. Hal ini terlihat dari bagaimana jumlah kejahatan yang didasarkan pada motivasi rasial meningkat.
Uniknya, berita penyerangan itu justru dianggap tepat untuk dijadikan pengalihan isu oleh sejumlah pejabat di pemerintah AS karena dianggap mampu mengalihkan perhatian publik ketika akan menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu. Memo soal rencana ini akhirnya bocor dan menjadi coretan buruk bagi pemerintah AS.
Bukan tidak mungkin, seperti isu tragedi tersebut, isu klepon dapat menjadi pengalih isu yang baik di tengah situasi politik terkini. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa isu politik tertentu juga tengah menjadi perhatian publik.
Isu penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, hingga kini menjadi sorotan karena jumlah kasus positif disebut-sebut malah meningkat di tengah kebijakan normal baru (new normal) – sekarang bernama adaptasi kebiasaan baru. Apalagi, pemerintah baru-baru ini merombak tim yang berwenang dalam menangani pandemi.
Selain itu, terdapat juga isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law yang beberapa waktu lalu menjadi sasaran demonstrasi dari kelompok buruh. Pasalnya, RUU ini tetap didorong untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dinilai menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi Indonesia.
Di luar dua isu itu, ada juga isu terbaru yang baru-baru ini mengisi media massa dan media sosial, yakni rekomendasi PDIP untuk Pilkada Solo 2020 yang jatuh pada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Kabarnya, sang presiden juga menawarkan posisi tertentu pada Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo yang disebut-sebut menjadi hambatan bagi majunya Gibran.
Namun, tentu saja, misteri akan benar atau tidaknya isu klepon menjadi pengalihan isu ini belum dapat terjawab secara pasti. Hal yang jelas adalah bukan tidak mungkin isu ini mengambil porsi perhatian publik di tengah pandemi Covid-19 – entah apa maksud sebenarnya di balik meme tersebut. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
