HomeNalar PolitikKilas Kiprah dan Ambisi JK

Kilas Kiprah dan Ambisi JK

Di usianya yang saat ini menginjak 75 tahun sepertinya semua hal sudah dicapai oleh JK – begitu kalau kita menggunakan cara berpikir orang pada umumnya. Namun, jika berbagai rumor yang beredar selama ini benar, bisa jadi JK masih punya ambisi yang belum kesampaian: menjadi orang nomor satu di negara ini.


PinterPolitik.com

“Intelligence without ambition is a bird without wings” – Salvador Dali (1904-1989), pelukis

[dropcap size=big]M[/dropcap]ungkin tanggal 15 Mei 2017 kemarin tidak ada peringatan yang istimewa di tingkat nasional, sama seperti Senin biasa di ibukota yang macet dan bising. Namun, di rumah dinas Wakil Presiden ada suasana yang berbeda. Ternyata ada perayaan hari ulang tahun Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK). JK merayakan hari lahirnya yang ke-75 dalam posisinya saat ini sebagai wakil presiden.

Untuk merayakannya, JK menggelar pesta sederhana di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain keluarga JK, pada perayaan tersebut terlihat beberapa tokoh penting di tingkat nasional, misalnya mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie, serta beberapa pengusaha dan politisi nasional.

Bukan namanya masyarakat Indonesia kalau tidak sering mengkritik pemimpinnya. Demikan pun dengan perayaan ulang tahun JK ini, selain banyak yang memberi ucapan, tidak sedikit pula yang mengkritiknya. Apalagi, saat ini JK sedang diterpa isu terkait hubungan yang kurang baik dengan Presiden Jokowi, khususnya dalam 6 bulan terakhir di seputaran pilkada Jakarta.

https://twitter.com/KATAKAMl/status/863973964221079552

Memang tak dipungkiri lagi, di usianya yang sudah kepala 7, JK adalah salah satu politisi senior yang masih diperhitungkan di tingkat nasional. Namun, usia kepala 7 tampaknya tidak membuat JK kehilangan ambisi untuk meraih posisi yang lebih tinggi – demikian kalau berbagai rumor kerenggangan hubungannya dengan Presiden Jokowi tersebut benar. Banyak yang menilai JK masih berambisi menjadi presiden – posisi yang belum bisa diraihnya selama berkarier di dunia politik. Benarkah demikian?

Asal Muasal Kekayaan JK

Jika Sultan Hasanuddin (1631-1670) dikenal dengan julukan ‘Ayam Jantan dari Timur’, mungkin julukan ‘Saudagar dari Timur’ cocok untuk disematkan pada Jusuf Kalla. Sama-sama berasal dari Makassar, JK yang di tempat kelahirannya juga dikenal dengan nama Daeng Ucu, memiliki semua syarat untuk mendapatkan predikat sebagai Saudagar.

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla – demikian lengkapnya – merupakan anak ke 2 dari 17 bersaudara. Ayahnya Haji Kalla dan ibunya Hajjah Athirah Kalla merupakan pasangan suami istri yang membentuk cikal bakal Kalla Group – sebuah grup perusahaan keluarga Kalla yang saat ini merupakan salah satu grup usaha terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Group Kalla sendiri didirikan ayah JK dengan nama NV Hadji Kalla Trading Company. Group Kalla bergerak di bidang perdagangan hasil bumi, tekstil, hingga bahan bangunan. Di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, NV Hadji Kalla mampu berkembang dari sekedar bisnis ekspor impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit dan telekomunikasi. Berikut ini beberapa bidang bisnis yang digeluti oleh Kalla Group.

Ambisi JK

Dari bisnisnya tersebut, JK diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 465.610.495.057 dan USD 1.058.564, demikian menurut laporan kekayaan pada saat ia maju mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Menurut daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia yang dirilis pada pertengahan tahun 2016 lalu, JK dan Kalla Group menempati posisi ke-49. Total kekayaan Kalla Group diperkirakan mencapai 750 juta dollar.

Beberapa selentingan juga bermunculan pada zaman Orde Baru, ketika JK disebut-sebut sebagai salah satu konglomerat pribumi yang mendapatkan keuntungan dari keberadaan Tim Sepuluh yang dibentuk oleh Soeharto melalui Mensekneg Sudharmono SH. Keberadaan Tim Sepuluh – antara tahun 1980-1988 – yang mempunyai kewenangan untuk menentukan alokasi anggaran proyek termasuk belanja semua Departemen dan BUMN memberikan kesempatan yang sangat besar untuk beberapa pengusaha pribumi termasuk JK untuk membesarkan bisnisnya.

Baca juga :  Megawati Tumbangkan Pengaruh Jokowi-Anies

Dengan kekayaan yang demikian besar serta kepentingan bisnis yang luas, maka tidak heran JK memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Tentu semua pebisnis tahu bahwa keterlibatan dalam dunia politik seringkali dipakai seorang pebisnis sebagai salah satu cara untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Apakah demikian halnya dengan JK?

Sepak Terjang Politik JK

Sejak tahun 1965, JK sudah aktif dalam dunia politik saat ia menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan mewakili Partai Golkar. Tercatat karier politik JK secara perlahan tapi pasti semakin meroket hingga akhirnya ia bisa menjadi salah satu petinggi partai berlambang beringin tersebut. Jabatan tertinggi yang pernah dicapai JK adalah Wakil Presiden antara tahun 2004-2009 dan tahun 2014-2019. Berikut adalah beberapa posisi politik dan karier organisasi yang pernah diduduki oleh JK.

jusuf kalla-02

Selain dikenal sebagai politisi yang cekatan dan ahli dalam melakukan lobi politik, JK juga terkenal karena komentar-komentarnya yang tajam dan seringkali berseberangan dengan patron politik yang menaunginya. Kita tentu ingat fenomena ‘matahari kembar’ yang terjadi pada masa ia menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ini pun fenomena ‘matahari kembar’ jilid 2 disebut-sebut sedang terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.

JK juga disebut oleh beberapa pihak sebagai politisi yang ambisius. Hal tersebut misalnya diungkapkan oleh Surya Paloh dalam biografinya yang ditulis oleh Usamah Hisyam – penulis yang juga menulis biografi SBY dengan judul SBY Sang Demokrat yang ditulis menjelang pemilihan presiden tahun 2004 dan diyakini ikut mendongkrak popularitas SBY saat itu. Dalam biografi berjudul Surya Paloh Sang Ideolog, Surya Paloh mengungkapkan bagaimana JK ‘mengkhianatinya’ sebelum pemilihan ketua umum Golkar pada tahun 2004.

Dalam panggung politik nasional, ada beberapa posisi JK yang perlu menjadi catatan penting, misalnya ketika JK menjadi Ketua Umum Partai Golkar antara tahun 2004-2009, serta posisinya saat ini yang menjabat sebagai ketua Dewan Masjid Nasional. Saat menjadi Ketua Umum Golkar, JK disebut Surya Paloh ‘mengkhianati’ dirinya ketika mengurangi dukungan pada Surya Paloh yang maju pada pemilihan Ketua Umum Golkar pada tahun 2009 – hal yang membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk mendirikan partai sendiri.

Terkait posisinya sebagai Ketua Dewan Masjid Nasional yang saat ini masih dijabatnya, JK mendapat kritik tajam karena dianggap membiarkan isu-isu agama menguat dalam gelaran politik di Pilkada Jakarta dalam 6 bulan terakhir. Banyak selentingan yang beredar dari group chat dan media sosial yang menyebut JK sedang berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi – walaupun kabar tersebut masih sebatas angin lalu dengan isi saling lempar pernyataan, misalnya yang dilakukan oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

Kiprah JK juga tidak jauh dari kontroversi. JK memang dianggap sebagai orang yang berjasa dalam proses perdamaian berbagai konflik kedaerahan yang terjadi di Indonesia, misalnya di Ambon, Poso dan Aceh. Namun, tidak sedikit pula kabar yang beredar bahwa di beberapa tempat konflik tersebut, JK sebetulnya mempunyai kepentingan bisnis. JK misalnya dianggap sebagai salah satu orang yang terlibat dalam konflik di Poso terkait keberadaan pertambangan di Poso dan PLTA Bukaka yang dikelola oleh PT Bukaka Hydropower Engineering – salah satu perusahaan dalam Kalla Group – yang tengah membangun PLTA Poso 740 MW.

Saat masih muda, JK juga ditengarai terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran bangunan-bangunan milik orang-orang Kristen di Makassar pada tahun 1967. Hal tersebut ditulis oleh Mujiburrahman dalam disertasinya di Universitas Leiden, Amsterdam. Dalam tulisan yang berjudul Feeling Threatened, Muslim-Christian Relationship In Indonesia’s New Order, JK – yang pernah menjadi salah satu pemimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) – disebut memerintahkan anggota HMI dan oraganisasi Islam lain lewat siaran radio untuk berkumpul sebelum memulai aksi tersebut. Disertasi tersebut beredar di dunia maya – walaupun pada saat ini bisa juga ditanggapi sebagai bagian dari upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana politik nasional.

Baca juga :  “Parcok” Kemunafikan PDIP, What's Next?

Terlepas dari kontroversi-kontroversi tersebut, JK adalah salah satu politisi yang selalu berada di lingkaran kekuasaan pasca reformasi – kecuali di periode 2009-2014. Ia menjabat sebagai Menko Kesra pada zaman Megawati dan Wakil Presiden pada periode pertama pemerintahan SBY dan saat ini di pemerintahan Jokowi. Mungkinkah di lingkungan kekuasaan itulah JK bisa mengamankan kepentingan bisnis keluarganya?

JK dan Ambisi Yang Tak Pernah Padam

Di usianya yang saat ini menginjak 75 tahun sepertinya semua hal sudah dicapai oleh JK – begitu kalau kita menggunakan cara berpikir orang pada umumnya. Namun, jika berbagai rumor yang beredar selama ini benar, bisa jadi JK masih punya ambisi yang belum kesampaian. Ambisi itu tentu saja adalah menjadi orang nomor satu di negara ini.

Beberapa pihak juga mengatakan bahwa JK menggunakan isu aksi afirmatif (affirmative action) – yakni sebuah kebijakan yang sejatinya bertujuan agar suatu kelompok atau golongan memperoleh peluang yang setara dengan golongan atau kelompok lain dalam bidang yang sama – untuk mendongkrak karier politiknya. Hal ini terlihat ketika JK menjelaskan bahwa di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghuchu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar beragama Islam dan ada juga yang kristen. “Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini,” demikian kata JK ketika berbicara tentang kesetaraan di Indonesia.

Beberapa pihak menganggap JK menggunakan isu kesetaraan itu untuk menggerakan kelompok massa pribumi melawan masyarakat keturunan yang menguasai perekonomian, sementara ia sendiri menunggangi isu tersebut untuk meraih kekuasaan. Apakah benar demikian? Mungkin perlu penelusuran lanjutan untuk masalah ini.

Secara ekonomi, JK punya modal yang sangat besar untuk merebut posisi itu saat ini. Secara politik pun Presiden Jokowi sangat mudah digoyang, mengingat latar belakangnya yang bukan pimpinan partai politik dan bukan dari golongan militer. Dengan carut marut suasana politik nasional yang dipenuhi aroma sentimen SARA, posisi politik JK sangat mungkin untuk merebut kursi kepemimpinan RI 1.

Ambisi JK – kalau benar – memang hanya bisa terpenuhi saat ini. JK tak mungkin menunggu Pilpres tahun 2019 karena perubahan peta politik dalam tubuh partai Golkar, serta usianya yang sudah mendekati kepala 8 saat itu. Mungkin JK benar-benar bermimpi untuk menjadi orang kedua dari wilayah timur Indonesia yang menjadi pemimpin di negara ini setelah BJ Habibie.

Seperti kata Salvador Dali – pelukis surealis asal Spanyol – di awal tulisan ini, kecerdasan tanpa ambisi itu seperti burung yang tanpa sayap. JK punya semua yang ia butuhkan untuk menduduki posisi puncak di negara ini – semua yang sudah dirintisnya sejak pertama kali terjun ke dunia politik hampir setengah abad lalu. Persoalannya adalah apakah ia punya ambisi yang cukup kuat untuk meraih posisi itu sama seperti ketika ia meraih pucuk pimpinan Golkar? Indonesia tentu saja jauh lebih kompleks dari Golkar. Kita mungkin perlu menanti beberapa saat lagi – jika rumor tersebut benar – apakah sang Saudagar dari timur ini akan mencapai ambisinya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Prabowo dan Hegemoni Rasa Takut

Beberapa konglomerat menyiratkan “ketakutan” soal akan seperti apa pemerintahan Prabowo bersikap terhadap mereka.