Serangkaian kerumunan massa dan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menimbulkan sentimen minor publik. Masyarakat menilai pemerintah tak tegas dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Apa sebenarnya yang menyebabkan pemerintah terkesan tak berbuat banyak terhadap fenomena ini?
Sejak kepulangannya yang fenomenal ke Indonesia, pemberitaan mengenai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) tak henti-hentinya menghiasi headline-headline media massa nasional. Bagaimana tidak? Setiap gerak-gerik sang Habib memang selalu mengundang perhatian lantaran kerap diikuti oleh kerumunan massa dalam jumlah yang tak sedikit.
Usai kerumunan di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang sempat menyebabkan ratusan penerbangan mengalami keterlambatan, HRS kembali mendapat sorotan setelah simpatisannya menyemut di acara Maulid Nabi yang dihadirinya. Saking padatnya, acara tersebut bahkan sampai membuat Jalan Tebet Raya sempat mengalami kemacetan yang cukup parah.
Pun begitu dengan acara resepsi pernikahan putri HRS yang digelar di kediamannya di bilangan Petamburan, akhir pekan lalu. Banyaknya massa yang antusias terhadap acara ini membuat sebagian ruas Jalan KS Tubun sempat ditutup.
Rangkaian kerumunan yang terjadi berturut-turut di tengah pandemi Covid-19 ini akhirnya membuat publik mulai gerah. Kekesalan itu pun diluapkan warganet lewat #IndonesiaTerserah yang kembali memuncaki trending topic di media sosial Twitter beberapa waktu lalu.
Tak hanya warganet, fenomena munculnya kerumunan ini pun tak luput dari sentimen minor para ahli kesehatan dan epidemiolog. Mereka menyoroti ketidaksigapan pemerintah dalam mengantisipasi munculnya kerumunan simpatisan HRS yang sangat kontraproduktif terhadap penanganan pandemi.
Dokter sekaligus influencer, dr Tirta Mandira Hudhi juga menyuarakan hal serupa. Ia bahkan sampai meminta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang saat ini masih diterapkan di Ibu Kota dicabut lantaran menilai pemerintah, baik Provinsi DKI Jakarta maupun pusat, memiliki standar ganda dalam penerapannya.
Ia menyoroti sikap kedua belah pihak yang terkesan “mendukung” terjadinya kerumunan, seperti kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke kediaman HRS saat seharusnya Ia menjalani masa karantina mandiri, maupun bantuan 20 ribu masker oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk acara pernikahan putri HRS.
Lembeknya sikap pemerintah dalam mengatasi kerumunan yang disebabkan oleh massa HRS pun menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa pemerintah yang biasanya tak ragu menggunakan cara-cara represif dalam membubarkan massa, kini malah terkesan tak berdaya ketika harus berhadapan dengan para simpatisan HRS?
Lack of Skin in The Game
Luapan kemarahan kepada pemerintah yang dinilai tak tegas terhadap kerumunan HRS bisa jadi disebabkan karena adanya kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan dr.Tirta yang meminta penerapan PSBB dicabut pun merupakan bentuk kekecewaan karena pemerintah dianggap gagal dalam mengeksekusi kebijakan yang setara untuk semua orang.
Adanya perbedaan perlakuan tersebut dapat dikaji melalui konsep Skin in The Game yang dikemukakan oleh seorang epistemolog berdarah Lebanon-Amerika, Nassim Nicholas Taleb. Dalam tulisannya yang berjudul What do I mean by Skin in the Game? My Own Version, Taleb mendefinisikan skin in the game ke dalam beberapa pengertian.
Pertama, skin in the game mengacu pada pilar utama berfungsinya sistem secara organik, baik sistem di manusia maupun di alam. Kedua, skin in the game bisa merujuk pada hubungan simetris yang mengatur keseimbangan antara insentif dan disinsentif. Ketiga, frasa tersebut juga bisa diartikan sebagai mekanisme atau sistem kolektif yang mengatur hal positif akan mendapatkan isentif (keuntungan), dan hal negatif akan mendapatkan disinsentif (kerugian).
Nathan Lusting dalam tulisannya yang berjudul Lack of Skin in The Game Is The Root of Our Problems kemudian memaparkan suatu kondisi di mana skin in the game itu tidak terjadi. Gejala yang Ia istilahkan sebagai lack of skin in the game itu dipercaya sebagai penyebab dari banyak persoalan yang dihadapi manusia, mulai dari krisis keuangan, rusaknya pemerintahan, hingga perang, korupsi, polusi, dan kelaparan.
Lusting mengatakan ketika manusia berbagi risiko dan keuntungan atas setiap keputusan yang diambil terhadap orang lain, maka mereka cenderung akan membuat keputusan yang baik. Ia juga mengafirmasi pernyataan Taleb yang menyebut bahwa skin in the game adalah keharusan moral yang menjadi dasar dalam masyarakat yang berfungsi dengan baik.
Singkatnya, skin in the game merupakan prinsip kesetaraan permainan. Ini adalah prinsip yang menekankan bahwa tidak boleh ada satu pihak yang diberi tanggung jawab, namun pihak lainnya justru tidak demikian.
Sebuah Kompromi?
Di bagian sebelumnya, kita sudah memahami mengapa pembiaran kerumunan HRS menuai banyak polemik di masyarakat melalui kaca mata konsep lack of skin in the game. Namun begitu, pertanyaan yang kiranya masih perlu dijawab lebih lanjut adalah mengapa fenomena lack of skin in the game itu bisa terjadi.
Untuk menjawab hal ini kita sepertinya bisa melihat kembali konteks perselisihan antara pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap HRS dan elemen-elemen pendukungnya, yang selama ini dianggap sebagai salah satu simbol kebangkitan politik Islam di Indonesia.
Tomáš Petrů dalam tulisannya di Central European Institute of Asian Studies mengatakan salah satu ciri terlemah dari kepemimpinan Jokowi adalah pragmatisme politiknya. Meski Jokowi adalah seorang Muslim, yang dikenal sering bekerja dengan non-Muslim, Ia disebut jarang berupaya mengekang pertumbuhan fundamentalisme Islam di Indonesia.
Sebaliknya, untuk memperkuat posisi kekuasaannya, Jokowi disebut tak segan-segan berkompromi dengan golongan fundamentalis Islam. Petrů mencontohkan hal ini terjadi ketika mantan Wali Kota Solo tersebut memilih Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presidennya di Pilpres 2019 lalu.
Lalu berangkat dari sini, apakah ini artinya sikap pemerintah yang terkesan tak berbuat banyak terhadap munculnya kerumunan-kerumunan HRS merupakan bentuk kompromi Jokowi terhadap golongan Islam fundamentalis seperti massa FPI dan Persaudaraan Alumni (PA) 212?
Jawaban Pemerintah?
Kendati dianggap cenderung memiliki sikap pragmatis, namun bukan berarti Jokowi tak melakukan upaya apapun untuk menekan pertumbuhan fundamentalisme Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan Petrů sebelumnya. Sebaliknya, Ia justru disebut tak segan-segan menggunakan kekuatan aparat untuk menekan lawan-lawan politiknya itu.
Hasbi Anwar dalam tulisannya yang berjudul Destructing the Islamist In Indonesia: Joko Widodo Policy and Its Controversy mengatakan bahwa kebangkitan kekuatan Islamis dalam politik Indonesia dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan Jokowi. Atas dasar itu, rezim Jokowi kerap memberlakukan hukuman yang berat kepada golongan-golongan tersebut. Ia mencontohkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui instrumen Perppu untuk memperkuat argumennya itu.
Berangkat dari sini, maka rasanya tak mungkin pembiaran terjadinya kerumunan HRS merupakan bentuk kompromi pemerintah. Sebaliknya, sikap ini justru bisa menjadi pertanda bahwa pemerintah tengah menimbang-nimbang untuk mengambil langkah yang lebih tegas.
Asumsi ini semakin mendapatkan afirmasinya jika kita mengacu pada pernyataan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto belum lama ini. Dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube Pusat Penerangan TNI, Hadi didampingi pimpinan-pimpinan pasukan elite TNI, mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan demi menjaga stabilitas nasional dari provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas.
Selain itu, Ia juga menegaskan prajurit TNI merupakan alat utama pertahanan negara yang bertugas melindungi bangsa. Oleh sebab itu, Ia menuturkan tidak boleh ada musuh yang dibiarkan. Terlebih musuh tersebut dianggap berupaya melakukan ancaman terhadap bangsa Indonesia.
Meski tak menyebut siapa musuh negara yang Ia maksud, namun konteks pernyataan Hadi ini sulit dipisahkan dari fenomena kepulangan HRS. Sebab, kepulangan HRS sendiri turut membawa narasi-narasi Revolusi Akhlak, sekaligus dianggap sebagai simbol perlawanan kekuatan oposisi terhadap pemerintah.
Dalam konteks kerumunan massa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun memberikan pernyataan yang tidak kalah kerasnya.
Dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Hadi dan sejumlah kepala aparat keamanan negara, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bahkan tak segan-segan menyebut para pelanggar protokol kesehatan itu sebagai pembunuh para kelompok rentan terhadap Covid-19. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka menjadi masuk akal jika pernyataan Hadi dan Mahfud MD dimaknai sebagai jawaban pemerintah atas kerumunan massa sekaligus respons terhadap kembalinya HRS ke kancah perpolitikan nasional.
Kendati begitu, sekelumit ulasan di atas hanyalah analisis teoritis semata yang belum tentu benar adanya. Namun yang jelas, pengumpulan massa, apapun bentuknya, merupakan tindakan yang kontraproduktif terhadap penanganan pandemi. Ketegasan pemerintah, selama masih dalam koridor hukum, memang diperlukan untuk memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi semua pihak demi mengakhiri pagebluk ini. (F63)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
