Setelah meraih banyak kegagalan di Pilkada 2017, PDI Perjuangan kembali harus menelan pil pahit di Pilkada tahun ini. Faktor apa yang mempengaruhinya?
PinterPolitik.com
“Menang atau kalah di Pemilu tidak terlalu penting dibanding memperkuat bangsa.” ~ Indira Gandhi
[dropcap]P[/dropcap]etuah Perdana Menteri India, Indira Priyadarshini Gandhi yang juga merupakan putri tunggal bapak bangsa India, Jawaharlal Nehru ini menjadi pegangan bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menenangkan kader-kadernya atas kekalahan yang diderita Partai Banteng di Pilkada Serentak lalu.
Sehingga tak heran bila Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto, juga hanya berkomentar kalau apapun hasil Pilkada, Rabu (27/6) lalu, persatuan dan kesatuan bangsa lebih penting dibandingkan segalanya. Lagi pula, bagi Hasto, partainya hanya mengalami satu kekalahan saja dari tujuh kemenangan di Pigub yang ditargetkan.
Seperti diberitakan banyak media, dalam Pilkada Serentak yang berlangsung di 171 wilayah – di mana ada 17 pemilihan gubernur (Pilgub), PDIP hanya menang di enam provinsi, yaitu di Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Sementara kekalahan terjadi di tiga provinsi, yaitu Jabar, Jatim, dan Sumut.
Kalau Partai Pendukung Jokowi seperti Nasdem, Hanura atau Golkar memenangkan Pilkada di banyak Daerah, ya mendingan MenCapreskan Kader partainya sendiri.
Sebab Posisi PDIP Partainya @jokowi di Pilkada 2018 sudah melorot jauh kebawah.
Masa yang diatas dukung yang dibawah?
? pic.twitter.com/Ua9sYBF5iE— tso-s4 (@abu_waras) June 28, 2018
Merujuk dari pengakuan Hasto di atas, bisa diartikan kalau kekalahan TB Hasanuddin di Jabar dan Djarot Saiful Hidayat di Sumut, sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya. Sedangkan kekalahan di Pilgub Jatim – di mana keponakan Megawati Puti Guntur Soekarno ikut bertarung, merupakan kekalahan yang tak terduga.
Meski begitu, Sekertaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari mengaku kalau daerah-daerah di mana PDIP kalah, seperti Sumut, Jabar, dan Jatim, memanglah bukan basis partai mereka. Sehingga kemenangan di Pilgub tahun ini yang hanya 35 persen, bukan hal yang dianggap terlalu buruk.
Di sisi lain, kekalahan PDIP di Pilgub tahun ini sebenarnya juga dialami pada Pilgub 2017 lalu. Saat itu, Partai Banteng hanya mampu memenangkan tiga provinsi dari tujuh Pilgub yang ada. Fenomena ini tentu membuahkan pertanyaan, apa yang sebenarnya membuat PDIP keok di berbagai wilayah?
Salah Strategi, Mesin Partai Macet
“Saat Pemilu, suara yang belum memutuskan biasanya menjadi faktor yang paling menentukan.” ~ Evan Esar
Sebenarnya, Evan Esar merupakan penulis humor terkenal di Amerika Serikat yang lahir tahun 1899 dan meninggal pada 1995. Hanya saja, kutipannya di atas tidak bisa dikatakan lucu, karena faktanya memang begitulah yang kerap terjadi. Bahkan di Pilkada Serentak tahun ini pun, kekuatan suara mengambang (swing voter) telah membuktikannya.
Menurut Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny JA, kemenangan dan kekalahan yang terjadi pada Pilkada Serentak kemarin, berdasarkan analisanya, memang dipengaruhi massa mengambang. Setidaknya, di 10 provinsi dan 9 kabupaten/kota yang hitung cepatnya (quick count) dihimpun oleh LSI, Rabu (27/6).
Selain pengaruh adanya isu-isu SARA yang memunculkan sentimen politik identitas, para pemilih juga sepertinya lebih menekankan pilihannya berdasarkan agama dan ikatan kedaerahan. Pesona tokoh yang diusung dan migrasi suara para pemilih, akhirnya menjadi unsur utama, sehingga menciptakan hasil yang mengejutkan di beberapa wilayah.
Kejutan kekalahan seperti yang terjadi di Pilgub Jatim, misalnya, disinyalir sangat terpengaruh dengan jumlah swing voter yang berdasarkan survei Indobarometer mencapai 15,3 persen. Begitu juga di Pilkada Sumut yang persentasenya terbilang sangat tinggi, yaitu mencapai 33,5 persen.
Adanya massa mengambang sendiri, menurut Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, merupakan hak setiap warga negara (privat citizen) untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam kontestasi politik. Walaupun peran serta warga untuk memilih, sebenarnya akan mempengaruhi keputusan pemerintah.
Kekalahan di Kalbar, menurut Denny, juga lebih disebabkan oleh strategi internal partai yang salah mengusung calon dengan indikasi dinasti politik. Sehingga walau PDIP merupakan partai penguasa dan memiliki mesin partai sangat besar, namun kalau tokoh yang diusung kurang populer di wilayahnya, akan membuat mesin partai tak mampu bekerja maksimal.
Pernyataan Denny ini, didukung oleh Maurice Duverger dalam bukunya Mekanisme Sistem Pemilu dan Partai. Sosiolog dan Politikus Prancis tersebut, mengatakan kalau dalam Pemilu di negara yang menganut sistem multipartai, kompetisi antar-partai dipengaruhi dua faktor yaitu dampak mekanikal partai dan strategi internal partai.
Dua faktor itu sendiri, kemudian akan mempengaruhi produk dari marketing politik yang dilakukan oleh para kader di akar rumput atau mesin partai di daerah pemilihan. Sehingga permasalahan figur yang diusung atau personal characteristic, menjadi sangat mempengaruhi, selain program atau kebijakan yang ditawarkan si kandidat tersebut.
Salah Kader dan Citra Buruk Partai
“Pemilu tak jauh berbeda dari bagaimana cara memperkenalkan kandidat kepala daerah dari seberang jalan.” ~ Kin Hubbard
Perumpamaan yang digunakan kartunis dan jurnalis Frank McKinney Hubbard di atas, seharusnya menjadi pertimbangan bagi PDIP saat menghadapi Pilkada tahun ini. Apalagi, PDIP juga sempat mengalami pengalaman pahit di Pilkada tahun lalu. Bukan hanya kalah telak di Pilgub DKI Jakarta, tapi juga di 10 provinsi lainnya.
Kekalahan besar di dua Pilkada, pada akhirnya membuat kekuatan PDIP di Jawa meredup setelah kekalahan menyakitkan di Banten, Jabar, dan Jatim. Hanya di Jateng saja kekuatan PDIP masih berjaya, itupun disinyalir berkat kuatnya loyalitas para pemilih dan ikatan kedekatan kedaerahan yang dimiliki Ganjar Pranowo.
Menanggapi kekalahan partainya di Pilkada tahun ini, Hasto berkelit kalau PDIP memang sengaja mengutamakan mengusung kadernya sendiri. Pernyataannya Hasto ini memang ada benarnya, sebab dihitung dari Pilkada 2017 dan 2018, saat ini PDIP memiliki sekitar 9 gubernur yang sepenuhnya merupakan kader Partai Banteng.
Fakta ini tentu membuat kekalahan PDIP berbeda dengan parpol lain, misalnya NasDem dan PAN yang kemenangannya di beberapa daerah, karena mengusung calon gubernur yang bukan berasal dari kadernya sendiri. Meski begitu, PDIP sepertinya tetap harus mengakui kekalahannya dari Partai Golkar yang di Pilkada kali ini berjaya di 9 provinsi.
PDIP menang di 91 daerah dalam pilkada serentak 2018 pic.twitter.com/356lsZrLy2
— Bang Maruli (@Namaku_Maruli) June 28, 2018
Sehingga secara keseluruhan, jumlah kekuatan Golkar pun lebih besar dari PDIP, karena di Pilkada 2017 lalu, Golkar juga menang di tiga provinsi sehingga “memiliki” kekuatan di 11 provinsi dari 34 provinsi di tanah air. Keberhasilan Golkar ini berkat strateginya mendekati kader atau tokoh yang memiliki kemungkinan menangnya besar.
Strategi ini terlihat dari keberhasilannya ikut mengusung Khofifah di Jatim, Ganjar di Jateng, dan Edy Rahmayadi di Sumut. Walau kader Golkar sendiri yang ikut bertarung di Pilkada 2018, yaitu Nurdin Chalid di Pilgub Sulsel dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar harus terpaksa menelan kekalahan.
Sehingga sebenarnya, kondisi Golkar tak jauh berbeda dengan PDIP, hanya saja Golkar lebih pragmatis dengan memilih tokoh yang familiar dan memiliki citra baik di mata pemilih. Kekuatan figur yang dikenali dan memiliki reputasi baik ini menurut Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra, memang mampu membuat parpol yang mengusungnya ikut meraih kemenangan.
Oleh karena itu, kekalahan PDIP di dua Pilkada, selayaknya dapat menjadi momentum bagi Partai Trah Soekarno ini untuk introspeksi dan mengevaluasi strategi politiknya. Salah satunya dengan mengusung kader atau tokoh pemimpin rakyat yang bersih dari korupsi maupun dinasti politik, sebab bila tidak, bukan tak mungkin PDIP akan semakin dijauhi pemilihnya. (R24)
