Kemana Ahok Pasca Pilkada?

A15

8 tahun ago

Mengenai isu reshuffle tersebut ternyata Ahok pun sempat disinggung kemungkinan menjadi menteri dalam pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla hingga kemungkinan menjadi Dirut BUMN.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ilkada DKI Jakarta telah usai, menurut hasil hitung cepat quick count pasangan calon Anies-Sandi unggul suara 15% diatas suara Ahok-Djarot, hasil tersebut memberikan gambaran bahwa Anies-Sandi yang selanjutnya menerima estafet kepemimpinan untuk memimpin DKI Jakarta periode 2017 – 2022.

Kini selepas Pilkada, Ahok-Djarot kembali menjalani kewajibannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga masa jabatannya habis di bulan Oktober nanti. Selain itu, Ahok juga masih harus mengikuti rangkaian sidang atas dirinya terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu yang pada hari Selasa (25/4) ini menjadi persidangan ke-21 nya.

Ahok menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi setebal 634 halaman yang ia tulis sendiri dalam persidangan kasus penistaan agama di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam pleidoi yang berjudul ‘Tetap Melayani Walau Difitnah’ itu, Ahok menyebut tuduhan penistaan agama terhadap dirinya sebagai propaganda yang terus diulang.

“Dusta yang terus menerus diulang akan menjadi kebenaran. Kita dengarnya di masjid-masjid,” kata Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).

Dalam pembacaan pledoinya, Ahok menyatakan dirinya macam Nemo, salah satu tokoh film animasi, terkait dengan upaya dirinya yang melawan arus untuk menyatakan kebenaran. Namun Hakim Dwiarso Budi Santiarto menegur Ahok karena menganggap bahwa cerita itu adalah di luar nota pembelaan yang sudah disusun.

“Saudara terdakwa, saudara jangan keluar dari apa yang saudara baca. Karena yang anda baca itu ditulis di situ,” ujarnya.

Pada kesempatan ini juga Ahok menegaskan, dia bukan penista agama. Ahok menyebut dia adalah korban fitnah dari pengunggah video di Kepulauan Seribu, yakni Buni Yani. Hal ini, kata Ahok, sesuai dengan fakta di Kepulauan Seribu. Saat itu, banyak media massa yang meliput sejak awal hingga akhir kunjungannya, bahkan disiarkan secara langsung materi di Kepulauan Seribu.

Dalam persidangan tersebut penasehat hukum Ahok mengajukan 5 tuntutan kepada Majelis Hakim. Mereka menilai Ahok tidak melanggar pasal 156 dan 156a seperti yang disebutkan sebelumnya. Mereka pun meminta pengadilan agar memulihkan nama baik Ahok. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ali Mukartono mengaku bahwa JPU akan tetap pada tuntutannya.

Setelah tuntutan dan pembelaan serta replik duplik secara lisan diajukan oleh pihak penuntut umum dan penasehat hukum, Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Setiarto langsung menyatakan pembacaan putusan digelar dua minggu dari persidangan atau tepatnya pada tanggal 9 Mei 2017 nanti.

“Sesuai dengan jadwal maka putusan akan kami ucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei. Untuk itu diperintahkan kepada saudara terdakwa untuk hadir dalam persidangan tersebut,” tegas Dwiarso.

Sebelumnya, Ahok dijerat oleh JPU dengan ancaman pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Jaksa pun akhirnya hanya menuntut Ahok dengan hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Jika vonis hakim sama dengan tuntutan jaksa, maka Ahok tak perlu dipenjara. Kecuali selama dua tahun hukuman percobaan itu, Ahokmelakukan tindak pidana. Maka nantinya Ahok akan langsung menjalani hukuman 1 tahun penjara ditambah hukuman pidana lainnya.

Kemana Perjalanan Ahok Selanjutnya?

Dalam Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid pada hari Sabtu (22/4) lalu, Presiden Jokowi tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target. Ucapan kepala negara ini memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat karena pernyataan Presiden tersebut hanya berselang beberapa setelah hasil quick count keluar.

“Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain,” katanya.

Mengenai isu reshuffle tersebut ternyata Ahok pun sempat disinggung kemungkinan menjadi menteri dalam pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla hingga kemungkinan menjadi Dirut BUMN. Kemungkinan tersebut terlihat dari kedekatan Ahok dengan Presiden Jokowi sehingga banyak spekulasi yang terjadi di masyarakat pasca kekalahan diriya.

Ahok Menjadi Mendagri

Wacana ini bermula saat kehadiran ibu-ibu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ahok Lovers ke Balai Kota untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April lalu. Mereka membawa bunga mawar berwarna merah dan putih sebagai bentuk cinta mereka terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ahok dan Djarot.

Koordinator Ahok Lovers, Florence mendoakan Ahok-Djarot agar bisa menempati posisi terbaik, meski kalah di Pilkada DKI 2017. Meski sudah tidak menjadi Gubernur DKI, wanita berpakaian kebaya itu menginginkan jagoannya bisa menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menggantikan Tjahjo Kumolo.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya melihat hal tersebut merupakan spekulasi yang tidak memiliki landasan. Ia menilai isu tersebut hanya berasal dari dorongan yang mendukung Ahok. Sementara itu, Direktur Political Communication (PolcoMM) Institute, Heri Budianto, mengatakan, memang terlalu dini untuk mengaitkan sinyal reshuffle itu dengan nasib Ahok. Namun, semua bisa saja terjadi.

Di tempat terpisah, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menilai, lebih baik Ahok diberi kesempatan untuk menuntaskan kerja dan janjinya selama menjabat hingga enam bulan ke depan. Di lini masa pun Tagar #AhokMendagri sudah berseliweran di lini masa Twitter. Namun isu tersebut seakan hanya sebagai obat sakit hati bagi pendukung Ahok yang kecewa karena Ahok kalah dalam Pilkada.

Mengenai namanya yang sedang menjadi perbincagan hangat terkait isu reshuffle, Ahok hanya melempar senyum saat ditanyai pendapatnya mengenai hal tersebut. Tak mengiyakan, pun tidak juga menolak. Sebab menurutnya, menunjuk seseorang sebagai menteri adalah wewenang presiden.

Ahok Menjadi Direktur Utama Bulog

Selain isu menjadi Mendagri, Ahok juga diisukan akan menempati beberapa posisi strategis lainnya di dalam pemerintahan. Ahok sempat dikabarkan akan mengisi posisi sebagai Direktu Utama Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal tersebut bermula saat ia bercanda bahwa dirinya mengincar posisi Direktur Utama Bulog pada tahun 2015 lalu.

“Saya sudah bilang ke Presiden kalau bos Bulog enggak beres biar saya yang gantikan,” kata kata Ahok pada peresmian Operasi Pasar 2015 di Balai Kota, Kamis, 2 Juli 2015 lalu.

Waktu itu, Ahok berpendapat Bulog memiliki peranan penting untuk masyarakat.

“Apa susahnya mengatur dan menjaga volume beras,” tambahnya.

Jika dilihat dari kemampuannya dan ketegasan yang dimiliki Ahok dalam menghadapi para koruptor di Indonesia sepertinya Ahok akan mampu menjalani perannya sebagai Dirut Bulog. Terlebih di dalam tubuh Bulog rawan terjadinya korupsi oleh para pejabatnya. Bahkan pada tahun 2016 saja ada sekitar 10 pejabat Bulog yang tersangkut kasus penyimpangan beras, mulai dari memalsukan hasil timbangan beras, kasus pembayaran raskin yang nunggak hinggan kasus beras impor oplosan.

Ahok Menjadi Ketua KPK

Di linimasa Twitter pun para netizen pun beramai – ramai meminta Ahok untuk mengisi beberapa posisi strategis lainnya seperti menjadi Ketua KPK,

Kami seluruh rakyat Indonesia siap mndukung pak AHOK jadi Ketua KPk RI ataupun jadi salah satu menteri di kabinet.#PRESIDEN_RI

— Andri Zho Maxell (@andriboy91) April 24, 2017

Paling cocok ahok jadiin ketua kpk biar pd pusing pejabat 2 yg kurup???

— Sudrajat Drajat (@SudrajatDrajat8) April 22, 2017

Agak memungkinkan untuk Ahok jika didaulat menjadi ketua KPK karena melihat jejak korupsinya selama menjabat sebagai pemimpin DKI Jakarta hampir tidak ada. Bahkan ditengah kisruhnya mega kasus e-KTP yang ramai ini seharusnya nama dia terseret karena dia sempat berada di komisi II DPR saat itu. Ahok ternyata tercatat sebagai orang yang menentang pembuatan e-KTP itu.

Tidak ahanya menjadi Ketua KPK dan Dirut Bulog, bahkan ada juga yang meminta Ahok menjadi Gubernur Bali untuk mengurusi Reklamasi Teluk Benoa yang hingga kini masih diperjuangkan oleh warga Bali.