Dugaan adanya intervensi Partai Komunis Tiongkok dalam sendi aspek politik dan pemerintahan di negara tetangga, Australia semakin mengemuka belakangan ini. Sementara isu dengan konteks serupa juga masih hangat di tanah air melalui polemik RUU HIP meskipun rancangannya telah mendapat perbaikan dan ditangguhkan sementara pembahasannya. Lalu, apakah isu komunisme memang menjadi hal yang genting untuk diantisipasi saat ini? Jika ya, mengapa demikian?
PinterPolitik.com
Ada hal yang cukup menarik saat demonstrasi multi isu di depan gedung parlemen Senayan kemarin saat salah satu kelompok demonstran yang menyuarakan isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) membawa poster besar bertuliskan “Bubarkan PDIP”.
Polemik RUU HIP sendiri menjadi bola panas saat banyak pihak menduga ada upaya mengusik Pancasila yang merupakan dasar negara serta ideologi bangsa. Tudingan minor seketika tertuju kepada PDIP sebagai partai yang telah terkuak menginisiasi keluarnya rancangan regulasi tersebut.
Meskipun saat ini poin kontroversial RUU HIP telah diperbaiki dan bahkan belakangan ditunda kelanjutannya, sentimen minor telah kepalang terpatri pada PDIP. Ya, PDIP dan Pancasila seolah menjadi isu yang sangat mudah membara belakangan ini bagi kubu yang memang sebelumnya telah meyakini bahaya laten dan adanya indikasi reinkarnasi komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).
Bukan rahasia lagi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga kader PDIP, terkesan membawa Indonesia sangat dekat dengan Tiongkok, yang notabene merupakan negara berhaluan komunis, melalui berbagai kerja sama di bidang ekonomi. Hal inilah yang kemudian menjadi pangkal kecurigaan dan presumsi tersendiri di mata kubu yang sangat anti terhadap komunisme.
Di Indonesia sendiri, paling tidak terdapat dua kubu yang memiliki perspektif berbeda dalam melihat isu komunisme atau PKI. Selain mereka yang telah disebutkan di atas, terdapat kubu yang lebih moderat dan cenderung skeptis ataupun tak terlalu ambil pusing dalam melihat isu komunisme di tanah air dikarenakan hal tersebut cukup sulit terjadi atau menilai bahwa isu tersebut hanya permainan politik belaka.
Pada titik ini, skeptisisme kubu moderat tersebut secara kasat mata tampak memiliki rasionalisai yang lebih masuk akal. Terlebih lagi, mereka yang ada di kubu ini kebanyakan ialah generasi yang lebih muda yang tergolong kaum intelektual.
Ingat gaes, kata Pak @aniesbaswedan ini cuma buat kepentingan rakyat dan nggak ada yang lain. #politik #pinterpolitik #aniesbaswedan https://t.co/ZBB91hWI2N pic.twitter.com/60QVoJdfei
Lantas dengan kecenderungan tersebut, apakah isu yang berkembang belakangan ini mengenai komunisme atau PKI, hanyalah “mitos” belaka? Bagaimana dengan dinamika ideologi tersebut sesungguhnya saat ini?
Alarm Dari Negeri Tetangga
Pada dasawarsa terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa diskursus terkait komunisme berhulu pada manuver ekspansionis Tiongkok sebagai salah satu kekuatan baru dunia. Sam Ahmad dalam “One Belt One Road” – China’s New Growth Strategy Looks at Westwards Expansion mengatakan bahwa melalui kebijakan One Belt One Road (OBOR), ekspansi Tiongkok yang mayoritas berbentuk investasi di berbagai negara tidak hanya bermotif pengaruh ekonomi, tetapi juga politik.
Motif politik yang berkamuflase di balik kerja sama ekonomi inilah yang bertransformasi menjadi tendensi negatif ketika Australia saat ini tengah menginvestigasi campur tangan ilegal dari Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis Tiongkok ke dalam sistem politik dan sendi vital domestik lainnya melalui perpanjangan tangannya di negeri Kangguru.
Kasus yang belakangan mengemuka, meningkat eskalasinya saat badan intelijen serta kepolisian federal Australia menggeledah properti milik legislator Shaoquett Moselmane yang disinyalir memiliki hubungan dengan CCP dan turut mendistorsi proses politik yang ada.
Amy Searight, seorang analis Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan bahwa upaya Beijing mempengaruhi demokrasi dan pengambilan keputusan di Australia berbentuk dukungan keuangan kepada politisi, sektor bisnis, lembaga penelitian, serta entitas lain yang juga bertujuan mengkonstruksikan citra dan kepentingan pro Tiongkok.
Lebih lanjut, Nadège Rolland dalam China’s Counteroffensive in the War of Ideas menganalisa berlandaskan temuan fakta dan kecenderungan yang ada bahwa CCP menyusup ke ruang politik serta demokrasi di negara-negara partnernya dengan mengerahkan diaspora serta pebisnis Tiongkok sebagai afiliasi utama yang misinya ialah mengukuhkan pengaruh dan kepentingan strategis Beijing di seluruh dunia.
Wih di Singapura ekonomi turun udah dekat2 separuhnya. Tsadissh. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/0HuCg26eKg pic.twitter.com/94SVqpaYgC
National Security Agency (NSA) atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) bahkan pernah mempublikasikan laporan bahwa Tiongkok menggunakan taktik intelijen sedemikian rupa untuk mengintervensi negara-negara demokratis yang selain AS dan Australia. Tendensi ini juga belakangan diakui oleh Kanada dan Brazil.
Meskipun selalu dibantah oleh Beijing, tren berkedok ekspansionisme Tiongkok ini bahkan telah dianggap sebagai sebuah ancaman di negara-negara yang notabene memberikan keleluasaan bagi eksistensi ideologi apapun. Yang berarti poinnya ialah, indikasi upaya infiltrasi Tiongkok secara sistematis tersebut berdampak cukup destruktif pada sistem politik dan demokrasi di negara mitranya yang telah menyadari pola praktik tersebut.
Di sisi lain, indikasi campur tangan Tiongkok secara sistematis tersebut menguak kelemahan Australia dalam mengantisipasi ekspansionisme negeri Tirai Bambu. Evan Laksmana, seorang peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menggunakan istilah strategic surprise untuk menggambarkan efek “kejut” luar biasa pandemi Covid-19 bagi Indonesia.
Strategic surprise sendiri dikatakan oleh Laksmana sebagai efek yang tampak sangat signifikan dari sebuah peristiwa yang tak terduga ketika disebabkan dari absennya antisipasi yang memadai.
Dalam konteks ini, strategic surprise dinilai relevan untuk menggambarkan keguncangan yang terjadi di Ausralia saat menemukan pola infiltrasi CCP dalam sendi politik dan pemerintahan yang diduga kuat mengarah pada minimnya antisipasi atas ekspansi Tiongkok di negara yang dipimpin oleh Scott Morrison itu.
Kemudian jika berkaca pada apa yang terjadi di Australia serta menggeser perspektif pada eksistensi kubu “moderat” tanah air yang cenderung skeptis terhadap komunisme seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah ada kemungkinan infiltrasi Tiongkok di tanah air yang akan memiliki tendensi strategic surprise serupa?
Perlunya Kalibrasi Perspektif
Jika mengambil posisi pada pihak yang turut merasa khawatir akan infiltrasi destruktif Tiongkok di Australia, eksistensi kubu “moderat” akan isu komunisme di tanah air dinilai menambah rasa kekhawatiran tersebut.
Terlebih jika kecenderungan bahwa mereka yang memiliki perspektif yang mengedapankan rasionalitas ini ialah kaum intelektual muda dan bahkan tak menutup kemungkinan juga mencakup mereka yang berada di level pembuat keputusan dalam pemerintahan.
Pada titik inilah, menjadi penting kiranya untuk mengatur ulang perspektif dalam melihat dinamika secara utuh dan hati-hati, baik agar tidak tenggelam dalam provokasi berlebihan atau justru hilang antisipasi dan berujung pada strategic surprise seperti yang disebutkan oleh Laksmana sebelumnya.
Sampel yang terjadi di Australia semestinya menjadi peringatan bagi Indonesia, yang memang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi cukup bergantung pada Tiongkok.
Meski demikian, antisipasi yang lebih komprehensif juga diperlukan terkait kemungkinan lainnya bahwa yang terjadi di Australia tersebut juga sebagai bentuk perimbangan isu serta pengaruh Barat, meskipun tendensi tersebut sejauh ini masih samar atau belum terlihat.
El Mehdi Talib dalam Which World for Tomorrow? Towards a Redefinition of Polarity berkata bahwa sistem global saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak stabil dan setiap kekuatan, dalam hal ini Tiongkok dan AS, masih terus berupaya menanamkan pengaruhnya di berbagai negara, baik secara ekonomi, politik, dan ideologi dengan berbagai cara.
Berlandaskan argumen Talib tersebut, antisipasi kolektif seluruh elemen di Indonesia dalam berbagai isu, termasuk isu sensitif terkait ideologi, sangat diperlukan saat ini dalam menyongsong dinamika global dan tantangan domestik.
Ekspansi CCP Tiongkok di Australia seyogianya disikapi dengan bijak dan hati-hati oleh setiap pihak di Indonesia, untuk menciptakan kewaspadaan atas potensi strategic surprise serta terhindar dari provokasi ataupun skeptisisme berlebih. Itulah yang tentunya diharapkan Bersama. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.