Viralnya unggahan penyanyi Anji yang mengomentari keganjilan foto jenazah Covid-19 menjadi indikasi tersendiri perihal psikis publik yang terlihat lumrah dengan korban Covid-19. Lantas, mengapa hal ini terjadi? Haruskah Presiden Jokowi memanggil pemain drum Superman is Dead (SID) Jerinx sebagai solusi atas masalah tersebut?
PinterPolitik.com
“Kematian satu orang adalah tragedi, kematian jutaan orang adalah statistik” – Unknown
Siapa yang tidak panik ketika virus Corona (Covid-19) pertama kali teridentifikasi di Indonesia. Dengan kasus yang baru berjumlah dua orang pada awal Maret lalu, kelangkaan dan kenaikan drastis harga masker serta hand sanitizer menjadi indikasi kuat betapa besarnya histeria publik saat itu.
Namun menariknya, seiring dengan meningkatnya kasus positif ataupun kematian Covid-19 di tanah air, histeria tersebut justru terlihat semakin menurun. Sehingga tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa kenaikan kasus berbanding terbalik dengan reaksi publik terhadapnya.
Tidak hanya terlihat dari tidak disiplinnya masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan, pernyataan sejumlah public figure juga terlihat kontraproduktif dengan usaha penanggulangan pandemi Covid-19. Yang paling vokal, tentu saja bertengger nama pemain drum Superman is Dead (SID) Jerinx yang percaya bahwa Covid-19 adalah konspirasi dan tidak berbahaya.
Lalu, ada pula kasus YouTuber Indira Kalistha yang sempat viral karena dinilai meremehkan Covid-19 di salah satu wawancara. Kendati tidak sama dengan Jerinx yang mempertahankan pernyataannya, kasus Indira dapat menjadi representasi bahwa mudahnya pernyataan kontraproduktif perihal Covid-19 keluar adalah indikasi bahwa virus ini tidak begitu dinilai serius.
Yang terbaru, terdapat nama penyanyi Anji yang mendapatkan kecaman dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) karena dinilai mendiskreditkan kinerja jurnalis melalui unggahannya yang mengomentari foto jenazah Covid-19 Joshua Irwandi. Seperti yang diketahui, Anji kemudian meminta maaf dan menghapus unggahannya.
Jika kita mengacu pada premis bahwa manusia akan bersimpati pada kematian manusia lainnya. Lantas, mengapa simpati tersebut tidak menjadi beribu-ribu kali lipat di tengah semakin meningkatnya korban Covid-19?
Hmm, komentar Mas @duniamanji berbuntut panjang. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/sli7CenBGl pic.twitter.com/elrL6IzuWj
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 21, 2020
Kelelahan Bersimpati?
Keith Payne dalam tulisannya Why Is the Death of One Million a Statistic? mencoba menjelaskan fenomena terkait mengapa simpati publik justru menurun seiring dengan meningkatnya korban dalam suatu peristiwa. Dalam studinya bersama dengan Daryl Cameron, ditemukan bukti bahwa ketika jumlah korban meningkat, itu justru berbanding lurus dengan padamnya perasaan simpati. Dalam simpulan penelitiannya, simpati seseorang diketahui berkurang seiring dengan bertambahnya korban karena individu terkait kewalahan dalam membagi emosinya.
Ini mudah untuk dipahami. Ketika X fokus pada Y, tentu mudah bagi X memerhatikan atau melimpahkan emosinya kepada Y. Akan tetapi, bagaimana jika X harus berurusan dengan Y, Z, A, B, dan 50 orang lainnya? Tentu sulit untuk tetap memberikan perhatian yang besar. Ini kemudian membuat X harus membagi perhatian atau emosinya, di mana ini berimplikasi dengan berkurangnya emosi yang didapatkan masing-masing pihak.
Tidak hanya soal kapabilitas psikis manusia yang kewalahan dalam membagi emosinya, kondisi ini juga diperparah dengan adanya bencana kesehatan mental di tengah pandemi Covid-19.
Bertus F Jeronimus dalam tulisannya Personality and the Coronavirus Covid-19 Pandemic, turut menyoroti hal ini dengan menyebutkan pandemi Covid-19 lebih kepada fenomena sosial daripada fisik karena dampaknya yang besar bagi kehidupan sehari-hari umat manusia. Dengan adanya gangguan mental kolektif selama pandemi, Jeronimus bahkan memberi pertanyaan, “Apakah kita akan menjadi warga negara yang sedikit lebih introvert, enggan mengambil risiko, dan kolektivis?”.
Dengan kondisi saat ini, tentu kemudian lumrah ditemukan berbagai kasus di mana berbagai pihak ingin menurunkan perhatiannya kepada Covid-19 guna menghindari stres atau kelelahan psikologis. Ini misalnya banyak kita lihat dari kritik pedas warnaget terhadap media yang mengunggah berita-berita negatif perihal Covid-19. Singkatnya, banyak dari kita ingin mendengar kabar baik guna menenangkan psikis yang tengah terpuruk.
Hmm, setuju nggak nih PAN gabung dalam kabinet Pak Jokowi lagi? #politik #pinterpolitik #infografishttps://t.co/sli7CenBGl pic.twitter.com/VBexFpCj1D
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 21, 2020
Teori Kelangkaan
Penjelasan terkait penurunan simpati publik terhadap korban Covid-19 ini juga dapat dipahami melalui ilmu ekonomi, yakni prinsip kelangkaan (scarcity principle). Secara sederhana, prinsip ini menerangkan bahwa nilai atas suatu objek atau komoditi akan semakin meningkat seiring dengan agen ekonomi menilai langka komoditi tersebut.
Ini kemudian melahirkan berbagai strategi marketing atau pemasaran yang membuat kesan bahwa komoditinya begitu langka sehingga sangat bernilai. Strategi ini dapat kita jumpai pada ditaksir tingginya harga mobil mewah ataupun tas bermerek yang memang sengaja diproduksi dalam jumlah terbatas.
Prinsip ini juga menjelaskan lonjakan drastis harga masker dan hand sanitizer beberapa waktu yang lalu karena adanya permainan untuk mengatur peredaran kedua komoditi tersebut tidak sebanyak sebelumnya. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menyebutkan bahwa ini dapat terjadi karena terciptanya kelangkaan semu dalam kognisi manusia. Ini adalah apa yang disebut Dobelli sebagai scarcity error.
Mengadopsi eksplanasi tersebut, kita dapat memahami mengapa simpati publik semakin menurun karena kasus dan korban Covid-19 yang terus meningkat telah membuat objek menjadi tidak seberharga sebelumnya. Ini sama halnya dengan mengetahui korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap hari, sehingga tidak perlu untuk dikejutkan.
Eksplanasi ini juga menjelaskan mengapa kecelakaan pesawat memiliki efek teror yang lebih hebat daripada kecelakaan lalu lintas. Ini karena kecelakaan pesawat amatlah langka, sehingga peristiwa tersebut dinilai sebagai sesuatu yang berharga. Media pun turut memperparah efek teror dengan mengeksposnya berlebihan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Dengan kondisi yang sudah terlanjur seperti ini, tentu menjadi pertanyaan tersendiri, apa sekiranya yang harus dilakukan pemerintah? Pasalnya, jika simpati publik terus menurun, itu dapat berkonsekuensi pula pada penurunan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
Merespons masalah ini, pemerintah sebenarnya sudah bereaksi dengan tepat. Pada 14 Juli lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil sejumlah pekerja seni beken, termasuk Anji untuk meminta tolong menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.
Akan tetapi, usaha tersebut tampaknya tidak akan memberikan pengaruh signifikan apabila pemerintah tidak meredam narasi-narasi konspiratif seputar Covid-19 yang misalnya didengungkan oleh Jerinx.
Pada 20 Juli lalu, mantan Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas penanganan Covid-19 Achmad Yurianto bahkan memberikan komentar khusus kepada penabuh drum SID tersebut dengan menyebutnya menggunakan kepopulerannya untuk menyebarkan konspirasi Covid-19 yang tidak mendidik.
Sejak awal, memang cukup aneh dilihat, mengapa pemerintah tidak merespons pernyataan-pernyataan Jerinx yang kontraproduktif dengan penanganan Covid-19. Padahal, jika narasi Jerinx dapat diredam, persepsi publik yang memahami pandemi sebagai konspirasi kemungkinan besar tidak banyak terjadi.
Dengan kata lain, sepertinya pemerintah, khususnya Presiden Jokowi harus memanggil Jerinx, seperti halnya memanggil para pekerja seni pada 14 Juli lalu. Pasalnya, jika narasi Jerinx dibiarkan, itu akan menciptakan kesan di tengah masyarakat bahwa tudingan konspirasi Covid-19 bukanlah hal yang dilarang oleh pemerintah.
Usulan semacam ini umumnya akan dibantah dengan dalih bahwa kebebasan berbicara merupakan hak dasar dalam demokrasi. Akan tetapi, perlu untuk diingat, kebebasan berbicara tidak dalam artian kebebasan dalam mengungkapkan apapun.
Masalahnya adalah, jika pernyataan Jerinx bahwa Covid-19 hanya konspirasi dan tidak berbahaya diikuti oleh banyak pihak, itu akan membuat kasus Covid-19 terus meningkat. Jika itu terjadi, tentunya kapabilitas anggaran dan fasilitas medis yang ada tidak akan memadai untuk menangani pasien yang terus meningkat. Alhasil, itu dapat menyebabkan kematian bagi mereka yang tidak mendapatkan perawatan karena keterbatasan sumber daya.
Jika demikian yang terjadi, apakah Jerinx harus dibiarkan hanya karena dalih kebebasan berbicara?
Tentunya, dilakukan tidaknya saran ini tergantung pada kebijaksanaan dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sendiri. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan strategi mantan Wali Kota Solo tersebut dalam menghadapi pandemi Covid-19. Harapan kita adalah, narasi kontraproduktif seperti yang dikeluarkan Jerinx ataupun unggahan Anji tidak berulang lagi nantinya.
Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
