Konflik di Perairan Natuna yang melibatkan Tiongkok benar-benar telah membuat panas diskursus publik akhir-akhir ini. Ketegangan ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan menteri-menterinya, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto, yang cenderung tak begitu tegas. Tidak selarasnya Jokowi dengan para menteri ini tentu menyisakan pertanyaan terkait apakah mungkin tidak terdapat sinkronisasi yang baik. Mengapa demikian?
PinterPolitik.com
“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita”. Begitulah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 6 Januari 2019 lalu dalam menanggapi konflik di perairan Natuna yang melibatkan Tiongkok.
Tidak hanya Presiden Jokowi, petinggi eksekutif lain alias para menteri juga memperlihatkan ketegasan serupa terkait konflik ini. Sebut saja Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi yang menegaskan tidak akan mengakui nine-dash line atau sembilan garis putus-putus yang membentang di 90 persen Laut China Selatan – termasuk perairan Natuna – yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok menjadi teritorinya.
Pun begitu dengan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menegaskan akan mengerahkan segala kemampuan untuk mengusir kapal-kapal militer dan nelayan Tiongkok di perairan Natuna.
Tapi anehnya, kontras dengan sikap tegas tersebut, terdapat pula menteri-menteri Jokowi yang justru bersikap lunak, bahkan disebut lembek terkait pernyataannya dalam konflik tersebut.
Pada persoalan itu, mata publik utamanya tertuju kepada dua menteri yang dapat disebut sebagai “matahari” di kabinet Presiden Jokowi.
Sebelumnya, pada 3 Januari 2019 lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa masalah Natuna tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak hanya itu, Luhut juga terlihat santai dan menganggap lumrah terkait masuknya kapal Tiongkok di perairan Natuna, yang disebutnya terjadi karena kurangnya kemampuan kapal yang dimiliki Indonesia untuk melakukan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto yang menyebut telah berkoordinasi dengan Luhut juga memberikan pernyataan yang bersifat “lembek” karena menyebutkan persoalan ini harus diselesaikan dengan baik. Bahkan ia menyebut Tiongkok sebagai negara sahabat.
Artinya, dapat disimpulkan bahwa suara Prabowo sebenarnya adalah perpanjangan dari suara Luhut.
Terkait pernyataan Luhut, mungkin banyak yang mengingat pada peran pentingnya dalam menjembatani hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini. Konteksnya berbeda dengan Prabowo yang nampak menunjukkan wajah garang kepada Tiongkok selama masa kampanye Pilpres 2019.
Kompaknya Luhut dan Prabowo terkait Natuna sedikit tidaknya membangkitkan ingatan terkait keduanya pernah terlibat hubungan bisnis ketika sama-sama mengelola aset Kiani Kertas Nusantara yang diberikan Soeharto kepada mereka.
Kendati Luhut telah mengubah pernyataannya usai sidang kabinet paripurna dengan menegaskan tidak ada kompromi terkait masalah kedaulatan di konflik Natuna, publik tentu tidak akan lupa begitu saja dengan pernyataan kontras Luhut sebelumnya.
Tidak hanya kontras, publik juga menangkap terdapat ketidakselarasan yang kentara antara Presiden Jokowi, Luhut dan Prabowo. Sehingga tidak heran, perbedaan itu menciptakan kebisingan politik tersendiri menimbang pada berbagai pihak turut berkomentar.
Atas pernyataan Prabowo misalnya, Presidium Alumni (PA) 212 bahkan meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dicobot dari jabatannya sebagai Menhan karena menilai pernyataannya seharusnya sejalan dengan Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi.
Jika terdapat pernyataan yang selaras antar pejabat eksekutif, yakni presiden dan menteri, sekiranya kebisingan-kebisingan semacam itu tentu tidak akan terjadi.
Atas persoalan ketidakselarasan pernyataan yang mengakibatkan kebisingan politik tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi?
Presiden Tidak Memiliki Kuasa yang Cukup?
Ed Rogers dalam The Politics of Noise, menjabarkan bahwa kebisingan dalam politik sebenarnya adalah suatu hal yang lumrah. Akan tetapi, menurutnya, kebisingan tersebut dapat membuat publik menjadi tidak fokus pada inti masalah karena lebih menyibukkan diri membahas kebisingan yang tengah terjadi.
Apa yang disampaikan Rogers sekiranya tepat. Pasalnya, kita dapat melihat berbagai media massa justru menikmati dalam hal menabrakkan pernyataan-pernyataan para menteri dengan presiden ini.
Atas fenomena ketidakselarasan tersebut, dengan mudah kita mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadinya kurang atau tidak adanya sinkronisasi antara presiden dengan para menteri.
Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa mungkin tidak terdapat briefing atau pengarahan dari presiden agar para menteri tidak mengeluarkan pernyataan terkait suatu masalah apabila belum diberikan arahan.
Di luar persoalan ketiadaan sinkronisasi atau briefing tersebut, masalah yang lebih dalam mungkin menyangkut Presiden Jokowi itu sendiri. Merujuk pada pandangan Niccolo Machiavelli terkait kuasa dapat menjadi pengikat kepatuhan ataupun kesetiaan di dalam politik.
Dengan adanya respon cepat Luhut dan Prabowo terkait masalah Natuna, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kuasa mantan Wali Kota Solo tersebut mungkin sebenarnya tidaklah cukup untuk membuat para menteri memiliki kepatuhan untuk mencegahnya mengeluarkan pernyataan tanpa menunggu arahan dari presiden.
Terkait hal ini, menarik untuk melihat opini Resty Woro Yuniar di South China Morning Post yang berjudul Indonesian President Jokowi’s Second Term: Free as a Bird or a Lame-Duck President?, yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan Presiden Jokowi akan memiliki kuasa yang lemah pada periode kedua kekuasaannya yang disebut dengan istilah lame-duck president atau presiden bebek lumpuh.
Istilah ini biasanya merujuk pada presiden yang mulai kehilangan kuasanya di pemerintah, dan khususnya terjadi di periode kedua pemerintahan. Salah satu contoh presiden yang mengalaminya adalah Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Ini pula yang ditulis oleh Joel Achenbach di The Washington Post bahwa Presiden Obama sebenarnya tidak memiliki kuasa sebesar yang orang lain pikirkan selama ini.
Membuat perbandingkan skala kuasa atau pengaruh, baik Presiden Jokowi maupun Luhut – yang linear dengan Prabowo – sebenarnya sama-sama memiliki pengaruh yang kuat di lingkaran Istana. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat menjadi alasan kuat terkait pandangan tersebut.
Pertama, dalam tulisan Aaron L. Connelly, pertemuan Presiden Jokowi dan Luhut disebut pertama kali terjadi pada 2008 ketika Luhut mencari seseorang yang dapat mengubah kayu mentah dari konsesi hutannya di Kalimantan menjadi produk jadi. Sejak saat itu, mereka memiliki hubungan yang baik, baik dalam hal bisnis maupun kampanye politik.
Kedua, konteks hubungan baik Jokowi dan Luhut tersebut sangat berhubungan dengan tulisan Leo Suryadinata yang berjudul Golkar’s Leadership and the Indonesian President, yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan manuver dengan membangun hubungan yang baik dengan Partai Golkar sejak periode pertama kepemimpinannya karena menyadari terdapat banyak petinggi PDIP yang tidak menyukainya – mungkin juga termasuk Megawati Soekarnoputi.
Dua konteks itu kemudian membuat terdapat pihak-pihak yang menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sengaja menempatkan Luhut di lingkaran Istana untuk mengimbangi dominasi pengaruh Megawati.
Pandangan tersebut semakin diperkuat dengan diperluasnya peran Luhut di periode kedua yang terbukti dengan bergantinya Menko Kemaritiman menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Sudah menjadi rahasia umum juga kalau Luhut benar-benar menjadi andalan Presiden Jokowi sebagai jembatan untuk mendatangkan investor.
Artinya, boleh jadi memang konteks perbedaan sikap ini karena pengaruh yang saling beriringan. Luhut tentu menjadi kunci hubungan Indonesia dengan Tiongkok di sisi investasi – hal yang kemudian sangat mungkin ikut mempengaruhi sikap Prabowo sebagai Menhan.
Sengaja Dilakukan?
Selain dugaan bahwa Presiden Jokowi mungkin tidak memiliki kuasa yang cukup untuk mengontrol menteri-menterinya, terdapat pula dugaan yang menyebutkan mungkin perbedaan pernyataan tersebut sengaja untuk dilakukan.
Melihat pada kasus-kasus sebelumnya, persoalan perbedaan pernyataan antara presiden dan menteri sebenarnya kerap terjadi atau bukan pertama ini terjadi. Atas hal ini, tidak heran terdapat pihak yang menyebutkan jangan-jangan terdapat pembiaran. Seperti yang disebutkan oleh Ed Rogers, hal-hal semacam itu sebenarnya umum terjadi di dalam politik.
Dapat pula disimpulkan bahwa jika benar terjadi pembiaran tersebut, mungkin itu dilakukan untuk mendistorsi atau mengalihkan perhatian publik terhadap isu-isu yang sebenarnya lebih urgen. Terlebih lagi, strategi-strategi pengalihan isu semacam itu sangat umum dilakukan dalam politik.
Lalu benarkah telah terjadi pembiaran tersebut? Lantas isu-isu apakah yang tengah ingin ditutupi oleh pemerintah dengan kebisingan politik yang marak terjadi? Terkait hal tersebut, tentu hanya pihak-pihak terkait yang mengetahuinya.
Di luar persoalan tersebut, satu hal yang pasti, bahwa Presiden Jokowi, Luhut dan Prabowo sudah memiliki pandangan yang selaras terkait konflik di Natuna. Atas hal ini tentu sangat menarik untuk menantikan bagaimana para pejabat eksekutif tersebut menyelesaikan konflik Natuna yang sebenarnya sudah menahun tersebut. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.