People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) mengirim surat ke pemerintah Indonesia untuk menghentikan produksi kopi luwak karena berpotensi melahirkan penyakit zoonosis seperti Covid-19 di Wuhan, Tiongkok. Pertanyaannya, jika kekhawatiran tersebut terjadi, mampukah Indonesia menanganinya?
Bagi para penikmat kopi, kopi luwak tentu merupakan nama yang tidak asing. Kopi fermentasi ini dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Namun, baru-baru ini isu miring menerpa produk kebanggaan dalam negeri ini. Berdasarkan hasil investigasinya, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) telah mengirim surat ke pemerintah Indonesia untuk menutup industri kopi luwak.
Menurut mereka, kondisi kandang luwak di berbagai peternakan begitu kotor sehingga berpotensi mengancam kesehatan para luwak. Lebih lanjut, PETA juga menghubungkannya dengan kasus Covid-19 di Wuhan, Tiongkok yang disebut-sebut berasal dari pasar ikan Huanan. Menurut mereka, sangat mungkin peternakan kopi luwak akan melahirkan penyakit zoonosis seperti yang terjadi di Wuhan.
Sebelum investigasi tersebut, isu miring seputar kopi luwak memang telah lama bermunculan. Keberatan atasnya umumnya berpusat atas pelanggaran hak hewan karena peternakan luwak disebut jauh dari animal welfare. Selain persoalan tempat peternakan, luwak yang dipaksa memakan biji kopi juga menjadi perhatian tersendiri. Menimbang pada kemungkinan adanya luwak yang sakit, kekhawatiran atas penyakit zoonosis tentu patut diperhatikan.
Akan tetapi, jika PETA ingin melakukan perbandingan yang setara, surat tersebut mestinya lebih ditujukan kepada pasar hewan liar, seperti di Tomohon, Manado. Atas hal ini, tidak sedikit yang menilai miring hasil investigasi tersebut sebagai pemanfaatan momen pandemi Covid-19 guna memperkuat argumentasi penolakan.
Namun, di luar perdebatan yang ada, katakanlah lahir penyakit zoonosis seperti yang dikhawatirkan oleh PETA, pertanyaannya adalah, mampukah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanganinya?
Respons Tiongkok atas Pandemi
Tidak hanya Covid-19, berbagai wabah penyakit menular kerap kali disebut berasal dari Tiongkok. Beberapa di antaranya adalah Flu Asia pada 1956 yang memakan korban jiwa 1-4 juta di seluruh dunia, H5N1 pada tahun 1996, SARS pada 2002 yang menginfeksi 8.098 dan memakan 774 korban jiwa di 17 negara, dan H7N9 pada 2013.
Ross Pomeroy dalam tulisannya Why Do New Disease Outbreaks Always Seem to Start in China? menjelaskan bahwa fenomena tersebut mudah untuk dijelaskan. Dengan penduduk yang padat dan kontak yang intens dengan hewan, lahirnya penyakit zoonosis adalah konsekuensi yang tidak mengejutkan. Terlebih lagi, di Tiongkok Selatan terdapat banyak peternakan babi dan unggas yang memiliki sanitasi terbatas dan pengawasan yang lemah.
Quan Liu, Lili Cao, dan Xing-Quan Zhu dalam tulisan mereka yang berjudul Major Emerging and Re-Emerging Zoonoses in China: A Matter of Global Health and Socioeconomic Development for 1.3 Billion lebih merinci mengapa berbagai penyakit zoonosis berasal dari Tiongkok. Perkaranya bukan hanya soal peternakan hewan, melainkan juga pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi, jangkauan perdagangan hewan yang luas, dan tingginya konsumsi membuat transmisi penyakit begitu mudah terjadi.
Menariknya, kendati Tiongkok berulang kali dihantam pandemi, negara yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping tersebut nyatanya mampu bertahan, bahkan tetap menjadi kekuatan besar dunia. Di pandemi Covid-19, ketika pada awalnya berbagai pihak menilai itu akan menjadi akhir bagi Tiongkok sebagai manufacturing hub dunia, negeri Tirai Bambu saat ini justru mulai bangkit setelah menangani pandemi dengan cepat.
Alexander Chipman Koty dalam tulisannya Why China Could Lead the Global Economic Recovery After Covid-19 pada awal Mei lalu bahkan menyebutkan bahwa Tiongkok dapat memimpin pemulihan ekonomi global. Menurutnya, inti dari hal tersebut adalah kemampuan Tiongkok dalam menangani Covid-19.
Sebagaimana diketahui, Wuhan yang menjadi sumber penularan bahkan telah memasuki kehidupan normal. Pada 15 Agustus lalu, konser musik besar-besaran yang dilakukan di dalam sebuah kolam renang publik bahkan telah dilakukan.
Saat ini, Tiongkok juga merupakan salah satu negara terdepan dalam pengadaan vaksin Covid-19. Menariknya, kendati vaksin yang aman belum ditemukan, pada Juli lalu, Tiongkok telah menjanjikan pinjaman sebesar US$ 1 miliar atau sebesar Rp 14,6 triliun kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia agar dapat mengakses vaksin Covid-19. Pemerintah Meksiko bahkan memberikan sambutan hangat terhadap wacana bantuan tersebut.
Menimbang pada strategi debt-trap diplomacy (diplomasi jebakan utang) yang kerap dipertontonkan Tiongkok, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa vaksin akan dijadikan alat investasi ke depannya. Jacob M Puliyel dan Ashutosh Shrivastava dalam tulisannya Global Access to Vaccines – Poor Nations are Being Lured Into a Debt Trap dapat membantu kita menjelaskan hal ini.
Menurut mereka, banyak negara-negara miskin terperangkap utang vaksin karena negara-negara tersebut tertarik dengan iming-iming bantuan dana (hibah) dari produsen vaksin. Masalahnya, ketika hibah sudah tidak lagi diberikan, negara yang sudah terlanjur menjadikan vaksin sebagai program nasional, mau tidak mau harus berutang untuk melanjutkan program vaksinasi. Pada kasus Tiongkok, apa yang dijelaskan Puliyel dan Shrivastava dapat saja terjadi.
Kembali pada pertanyaan awal, katakanlah muncul pandemi yang berasal dari Indonesia, mampukah pemerintahan Presiden Jokowi merespons, bahkan menjadikan pandemi sebagai peluang seperti halnya Tiongkok?
Sulit Terjadi?
Melihat situasi politik dan birokrasi saat ini, tampaknya pemerintahan Presiden Jokowi akan sulit untuk memberikan respons sebaik pemerintahan Xi Jinping. Jawaban Francis Fukuyama terkait pertanyaan Fareed Zakaria mengenai rezim (sistem politik) seperti apa yang menangani pandemi dengan lebih baik di CNN beberapa waktu yang lalu akan membantu kita lebih memahami persoalan ini.
Menariknya, Fukuyama menyebut penekanannya tidak terletak pada sistem politik, melainkan pada trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Jika kepercayaan ada, itu akan membuat masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah, misalnya dengan menggunakan masker, ataupun tidak protes dengan lockdown yang dilakukan selama tiga bulan.
Terlepas dari sistem politik otoriter Tiongkok, trust yang tinggi akibat berlakunya filsafat Konfusius disebut Fukuyama sebagai alasan kunci. Dalam negara-negara yang menganut filsafat ini, masyarakatnya memang memiliki kecenderungan untuk memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap pemerintah.
Shaohua Hu dalam tulisannya Confucianism and Contemporary Chinese Politics juga menyebutkan bahwa filsafat Konfusius masih relevan dan berlaku di Tiongkok saat ini. Tegasnya, filsafat ini bahkan disebut sebagai faktor yang mendorong kemajuan negeri Tirai Bambu.
Berbeda dengan di Indonesia, setelah merasakan rezim otoriter Soeharto, terjadi trauma politik dan surplus ketidakpercayaan terhadap pemerintah di tengah masyarakat. Atas trauma ini, kekuasaan kerap dipandang sebagai entitas jahat yang hanya mengeksploitasi rakyatnya.
Minimnya trust ini juga turut menjadi penyebab buruknya penyelenggaraan birokrasi sehingga putusan yang cepat dan tepat sulit dilakukan. Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), trust disebut dapat membentuk kohesi sosial dan kesejahteraan, sehingga itu memungkinkan pemerintah dapat memerintah masyarakat tanpa melalui paksaan. Singkatnya, trust yang dimiliki pemerintah adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi, politik serta birokrasi.
Seperti yang kita lihat, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sampai saat ini terus dihujani kritik, khususnya dari epidemiolog. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru-baru ini bahkan ditentang oleh para menteri karena dinilai buruk bagi perekonomian.
Artinya, sinergi yang dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai sekarang tampaknya belum terjadi dengan baik.
Kemudian, berbeda dengan di Indonesia yang menerapkan desentralisasi kekuasaan, Tiongkok yang meletakkan pusat kendali kebijakan di Xi Jinping, membuat setiap putusan dapat dengan cepat dieksekusi.
Di awal Covid-19 terdeteksi, dunia bahkan dikejutkan karena Tiongkok mampu membangun Rumah Sakit Covid-19 hanya dalam waktu satu minggu di Wuhan. Selain itu, perintah untuk melakukan lockdown total terhadap Wuhan juga dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya tarik ulur seperti penerapan PSBB di Indonesia beberapa bulan yang lalu.
Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan terdapat dua faktor utama mengapa pemerintahan Presiden Jokowi akan sulit merespons pandemi sebaik pemerintahan Xi Jinping. Pertama adalah trust yang minim di tengah masyarakat, dan kedua adalah kekuasaan Presiden Jokowi tidak sebesar Presiden Xi Jinping.
Akan tetapi, melihat pada faktor yang membuat penyakit zoonosis rentan terjadi Tiongkok, industri kopi luwak ataupun pasar hewan liar di Tomohon tampaknya memiliki peluang yang kecil untuk melahirkan penyakit zoonosis. Pasalnya, penjualan dan konsumsi hewan liar di Indonesia tidak semasif di Tiongkok. Pun begitu dengan perdagangan kopi luwak yang belum menjadi industri besar. (R53)
