Seri Pemikiran Khishore Mahbubani #19
Singapura bersama 14 negara lain menggalang gerakan vaccine multilateralism untuk menjamin ketersediaan vaksin bagi negara-negara kecil. Langkah ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Indonesia, yang cenderung ada di pendekatan vaccine nationalism – yang oleh beberapa pihak dianggap justru berbahaya.
Singapura kini jadi salah satu negara yang paling menyita perhatian negara-negara dunia. Bukan tanpa alasan, negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Hsien Long ini tengah menggalang gerakan global dengan menyatukan banyak negara dalam satu panji untuk secara bersama menghadapi kesulitan terutama dalam hal pengadaan vaksin Covid-19.
Setidaknya demikian yang ditulis oleh media asal negara tersebut, The Straits Times, dalam salah satu ulasan terbarunya terkait bagaimana Singapura mengupayakan platform multinasional dengan menggandeng negara-negara lain.
Disebutkan ada setidaknya ada 14 negara dan organisasi regional yang didekati oleh negara tersebut, di antaranya ada Australia, Kanada, Uni Eropa, Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Qatar, Saudi Arabia, Swiss, Uni Emirat Arab dan United Kingdom alias Inggris.
Negara-negara ini sudah mengirimkan komitmen legal yang mengikat mereka dalam Covid-19 Vaccine Global Access (Covax) Facility yang merupakan semacam kesepakatan terkait jaminan akses terhadap vaksin bagi semua.
Hal ini menjadi gerakan politik yang menarik untuk dilihat, mengingat konteks ketersediaan vaksin Covid-19 menjadi kepentingan nasional banyak negara saat ini. Sementara di saat yang sama, tidak semua negara bisa memproduksi vaksin tersebut. Bahkan, negara seperti Tiongkok “menggunakan” vaksin secara politik untuk memperkuat pengaruhnya di berbagai kawasan.
Apa yang dilakukan oleh Singapura ini bisa dikategorikan sebagai pendekatan vaccine multilateralism atau multilateralisme vaksin, yang bisa disebut sebagai cara menggalang dukungan lewat kerja sama lebih dari dua negara untuk menyelesaikan persoalan terkeait ketersediaan vaksin Covid-19.
Vaccine multilateralism merupakan kutub seberang dari pendekatan lain yang juga kini tengah diupayakan oleh banyak negara, yakni vaccine nationalism atau nasionalisme vaksin. Istilah terakhir merujuk pada negara yang menggunakan kerja sama bilateral dengan negara atau produsen vaksin tertentu semata-mata untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.
Menariknya, vaccine nationalism adalah strategi yang kini dipakai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat kerja sama dengan Tiongkok terkait penyediaan produk vaksin.
Lalu, seperti fenomena ini dilihat dalam kaca mata pemikiran akademisi dan mantan diplomat asal Singapura sendiri, Kishore Mahbubani? Benarkah vaccine nationalism justru berbahaya di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini?
Manuver Singapura Bendung Tiongkok?
Manuver galang dukungan ala Singapura ini memang salah satunya diupayakan oleh Umej Bhatia, Duta Besar Permanen Singapura untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Programnya memang tidak lepas dari pernyataan Perdana Menteri Singapura sendiri, Lee Hsien Long yang menyebutkan bahwa negaranya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjamin ketersediaan vaksin bagi semua orang dan semua negara.
Artinya, gerakan ini memang akan sangat efektif jika menggunakan pintu PBB dengan 193 negara anggotanya. Umej Bhatia sendiri menyebut dirinya terinspirasi dari kiprah para diplomat veteran Singapura macam Tommy Koh yang memainkan peranan penting dalam negosiasi hukum laut di PBB, juga termasuk mantan diplomat permanen seperti Kishore Mahbubani dan Bilahari Kausikan. Tokoh-tokoh ini memang dikenal karena keberhasilan mereka meningkatkan daya tawar Singapura di dunia internasional.
Dengan demikian, memang ada kesamaan perspektif yang bisa dilihat dari Singapura saat ini dengan di era Kishore Mahbubani misalnya, termasuk dalam konteks persepsinya tentang hubungan internasional. Mahbubani memang kerap menunjuk multilateralisme sebagai salah satu kunci utama negara bisa bertahan dan meraih kesuksesan dalam sistem internasional saat ini.
Dalam konteks perkembangan dan kebangkitan Tiongkok seperti sekarang ini misalnya, multilateralisme adalah salah satu variabel utama yang ditunjuk oleh Mahbubani sebagai faktor yang menempatkan negara tersebut ada pada titik kebangkitan seperti saat ini.
Terkait penanganan Covid-19, vaccine multilateralism sendiri merupakan langkah yang sesuai dengan kebutuhan bagi negara-negara dengan jumlah penduduk kecil seperti Singapura. Negara tersebut juga menjadi pimpinan di Forum of Small States – semacam kelompok negara-negara kecil yang beranggotakan negara-negara dengan populasi di bawah 10 juta.
Ada setidaknya 108 negara yang menjadi bagian dari forum ini. Dengan demikian, multilateralisme cenderung akan lebih menguntungkan bagi negara-negara ini karena mereka bisa lebih dipandang setara dengan negara-negara yang berwilayah luas dan berpenduduk banyak.
Dalam konteks di Covax sendiri, disebutkan bahwa target program tersebut adalah menyediakan 2 miliar dosis vaksin hingga penghujung tahun 2021. Singapura tentu merasa perlu menjadi salah satu negara terdepan untuk mewujudkan vaksin yang berkeadilan – demikian yang kerap digembar-gemborkan oleh banyak pemimpin dunia.
Manuver Singapura ini juga menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan upaya “menandingi” strategi sebaliknya yang kini tengah dilakukan oleh salah satu negara yang sudah berhasil memproduksi vaksin Covid-19, yaitu Tiongkok. Negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping ini memang dalam beberapa waktu terakhir cenderung menggunakan vaksin sebagai alat politik untuk menggapai kepentingannya terhadap negara lain.
Politik vaksin Tiongkok ini memang ada pada kutub vaccine nationalism seperti yang sudah disinggung di awal. Negara tersebut menggunakan status beberapa perusahaannya yang sudah menjamin ketersediaan produksi vaksin untuk “menekan” secara tidak langsung negara-negara lain.
Filipina misalnya, akan mendapatkan akses cepat produksi vaksin Tiongkok. Namun, negara tersebut memberikan “imbalan” bahwa mereka tak akan mengkonfrontasi Tiongkok di Laut China Selatan jika diberikan bantuan pengadaan vaksin yang cepat dan diprioritaskan.
Cerita serupa juga terjadi pada Thailand, Vietnam, Kamboja dan Laos yang bertaruh pada tuntutan terhadap Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa terkait tuduhan bahwa negara tersebut bertanggungjawab pada kekeringan yang terjadi di keempat negara lain.
Sebelumnya memang sempat diberitakan bahwa Tiongkok dituduh melakukan pembatasan terhadap aliran sungai Mekong, sehingga menjadi penyebab kekeringan di negara-negara lain yang dialiri oleh sungai tersebut. Nah, Tiongkok kemudian mendinginkan persoalan tersebut dan justru menawarkan vaksin sebagai bagian dari kesepakatan. Proposal ini diterima dengan baik oleh negara-negara tersebut.
Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika.
Di satu sisi vaccine nationalism semacam ini bisa dianggap sebagai cara negara untuk mengamankan kepentingan masyarakatnya. Namun, di sisi lain, jika bicara Covid-19 sebagai pandemi yang mengglobal, maka konteks kepentingan negara lain tidak bisa diabaikan.
Pasalnya, Covid-19 mengganggu supply chain atau rantai ekonomi dan arus manusia di seluruh dunia. Jika hanya berfokus pada satu negara, maka potensi pandemi itu akan terus tersebar menjadi sangat besar karena kemungkinan negara-negara miskin dan lemah untuk tidak mendapatkan vaksin yang cukup menjadi terbuka lebar.
Hal inilah yang kemudian membuat Rebecca Weintraub, Asaf Bitton dan Mark L. Rosenberg dalam tulisan mereka untuk Harvard Business Review (HBR) menyebutkan bahwa vaccine nationalism justru berbahaya. Pasalnya, strategi tersebut tak menjamin rantai penyebaran virus bisa terputus begitu saja.
Jika demikian apakah hal ini berarti langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi yang memang cenderung vaccine nationalism merupakan jalan yang salah?
Salah Langkah Jokowi?
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Tiongkok, Xi Jinping disebut telah memberikan jaminan bahwa negaranya akan memberikan bantuan terkait pengadaan vaksin bagi Indonesia.
Indonesia bahkan telah menandatangani kesepakatan pengadaan vaksin dalam bentuk konsentrat sebanyak 50 juta dosis, yang nantinya akan diproduksi secara lokal oleh PT Bio Farma – perusahaan farmasi pelat merah.
Namun, banyak yang menduga ada persoalan politik yang kemungkinan besar menjadi turunan dari kerja sama vaksin ini. Yang jelas Presiden Jokowi tidak bisa disalahkan juga terkait langkah yang diambilnya demi menjamin ketersediaan vaksin lewat kerja sama langsung dengan negara atau perusahaan tertentu. Pasalnya yang diperjuangkan Jokowi tentu saja adalah nasib masyarakat di negara ini.
Namun, dalam konteks yang lebih besar, mungkin Indonesia perlu melihat langkah politik Singapura yang menggalang dukungan internasional sebagai peluang untuk menjaga perimbangan pengaruh.
Jika punya cadangan sumber vaksin lainnya, posisi tawar Indonesia di hadapan Tiongkok justru akan meningkat. Ini bisa menjamin Indonesia terhindar dari jebakan vaksin Tiongkok yang mungkin saja akan merugikan negara ini di kemudian hari.
Yang jelas, menarik untuk ditunggu apa langkah Pak Jokowi terkait manuver yang dilakukan oleh Tiongkok ini. Kita mungkin sempat mendengar pidato Jokowi di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu yang menekankan vaksin yang berkeadilan bagi semua lewat kerja sama mulitilateralisme. Namun, jelas Indonesia saat ini berdiri di atas dua kaki – baik vaccine nationalism maupun vaccine multilateralism. (S13)
