Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum sepenuhnya usai, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk bersiap menerapkan kebijakan normal baru (new normal) seiring dengan pelonggaran lockdown di berbagai negara lain. Mengapa pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut?
PinterPolitik.com
“Tell the young high school kids keep dreamin’ because they sure do come true” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
Kisah inspiratif yang berasal dari kesuksesan orang-orang lain boleh jadi menjadi motivasi bagi banyak orang dalam menjalani rumitnya kehidupan. Terkadang, kesuksesan orang lain menjadi acuan agar senantiasa berpacu dengan mengikuti langkah mereka.
Kisah sukses yang dimiliki oleh Bill Gates misalnya kerap menjadi salah satu inspirasi keberhasilan meskipun Gates melakukan keputusan yang tidak umum, yakni berhenti berkuliah di Harvard University. Hal itu dilakukannya guna memulai salah satu perusahaan teknologi yang paling sukses di dunia, yakni Microsoft.
Selain Gates, muncul juga nama yang lebih muda, yakni Mark Zuckerberg. Pada usia 20 tahun, Zuckerberg juga memutuskan untuk berhenti dari pendidikan Harvard yang dienyamnya. Kini, ia memimpin salah satu perusahaan media sosial yang paling populer.
Kisah sukses Gates dan Zuckerberg ini boleh jadi menunjukkan bahwa keberhasilan tak harus dituju dengan langkah dan jalan yang biasa ditempuh oleh orang pada umumnya. Setidaknya, kisah mereka menjadi bekal inspirasi bagi banyak orang lainnya.
KTT ASEAN Plus Three sore tadi, juga membahas tantangan pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi.
Mengingat Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan termasuk yang pertama menghadapi Covid-19, pengalaman mereka menangani wabah ini perlu dibagi dengan negara-negara ASEAN. pic.twitter.com/B0rLoKyBRy
— Joko Widodo (@jokowi) April 14, 2020
Mungkin, upaya untuk mencari inspirasi kesuksesan orang lain ini tak hanya terbatas pada persoalan karier, melainkan juga persoalan kebijakan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya menyebutkan bahwa negara-negara lain yang dianggap sukses dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19) perlu dijadikan percontohan bagi Indonesia.
Beberapa negara yang sempat dikutip oleh Jokowi adalah Korea Selatan (Korsel) dan Selandia Baru. Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, negara-negara tersebut telah menggunakan teknologi berbasis Global Positioning System (GPS) guna melacak perpindahan orang-orang yang bisa saja diduga terinfeksi Covid-19.
Mungkin, terinspirasi dari kisah sukses Korsel dan Selandia Baru, Jokowi berharap Indonesia dapat mengikuti langkah mereka. Soal aplikasi berbasis GPS misalnya, presiden berharap jajarannya dapat meniru langkah negara-negara tersebut.
Boleh jadi, bak kisah-kisah inspiratif ala Gates dan Zuckerberg, Presiden Jokowi merasa akan berhasil bila mengikuti jejak Korsel dan Selandia Baru. Bukan tidak mungkin, pemerintah Indonesia nantinya dapat melakukan pelacakan (tracking) serupa melalui aplikasi PeduliLindungi buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Tentunya, harapan yang belum pasti akan terjadi tersebut masih menyisakan pertanyaan. Mungkinkah Indonesia bisa mengikuti langkah Korsel dan Selandia Baru? Mengapa Jokowi merasa perlu mengikuti jejak negara-negara itu?
Survivorship Bias
Tidak ada salahnya memang bila terinspirasi oleh keberhasilan orang lain. Bukan tidak mungkin, dengan mengikuti langkah mereka, Indonesia juga bisa berjalan keluar dari bayang-bayang pandemi Covid-19.
Selandia Baru misalnya kini telah mencatatkan nol kasus baru di wilayahnya. Kebijakan untuk membuka aktivitas ekonomi di negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Jacinda Ardern pun telah dijalankan beberapa waktu lalu.
Tak hanya dianggap sukses oleh Jokowi, negara-negara lain juga memandang Selandia Baru sebagai contoh kesuksesan dalam melawan pandemi Covid-19. Nama Andern juga melambung tinggi karena dianggap sebagai pemimpin perempuan yang mampu bekerja lebih baik dibandingkan kepala pemerintahan di negara-negara lainnya.
Keberhasilan melawan pandemi ini ternyata juga dilakukan oleh pemerintah Korsel. Negara yang kini dipimpin oleh Presiden Moon Jae-in disebut-sebut telah berhasil mendatarkan kurva penularan Covid-19 meski menjadi salah satu pusat pandemi baru di luar Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Tak sedikit media akhirnya membandingkan keberhasilan Korsel ini dengan penanganan pandemi yang dilakukan oleh negara-negara lain – khususnya Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump. Negara yang menjadi tempat asal budaya populer K-pop tersebut dianggap mampu belajar dari pengalaman masa lalunya ketika menghadapi epidemi yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov) pada tahun 2015 silam.
Saking berpengalamannya, Korsel pun dinilai unggul dalam menjalankan tes hingga pelacakan kontak (contact tracing) bagi siapa-siapa saja yang pernah bertemu dengan pasien yang terinfeksi. Informasi mengenai lokasi yang menjadi tempat infeksi juga dibuka secara umum agar masyarakat dapat menghindari tempat tersebut.
Keberhasilan seperti di Korsel dan Selandia Baru memang terdengar menjanjikan bila langkah yang sama dapat dilakukan di Indonesia. Harapannya, Indonesia dapat keluar dari bayang-bayang Covid-19 seperti negara-negara tersebut.
Namun, dijadikannya Korsel dan Selandia Baru sebagai percontohan ini bukan tidak mungkin membuat pemerintahan Jokowi “terjebak” dalam sebuah bias kognitif yang biasa dikenal sebagai survivorship atau survivor bias.
Bias ini membuat seseorang hanya berfokus pada mereka-mereka yang berhasil tanpa memerhatikan pihak lain yang justru gagal. Dengan bias ini, seseorang akhirnya meyakini bahwa, dengan mengikuti langkah keberhasilan orang lain, keberhasilan yang serupa diharapkan dapat tercapai – meski sebenarnya banyak faktor lain turut memengaruhi seperti keberuntungan dan privilege.
Kisah Gates dan Zuckerberg misalnya bisa saja menjadi inspirasi akan langkah seseorang menuju kesuksesan. Meski begitu, banyak faktor lain – seperti fasilitas dan keberuntungan – yang membuat keberhasilan itu tak tercapai walau telah mengikuti langkah kesuksesan yang sama.
Lantas, dengan adanya bias survivor seperti ini, apakah Indonesia mampu meraih kesuksesan yang sama dengan Korsel dan Selandia Baru? Adakah faktor-faktor lain yang memengaruhi meskipun Jokowi mendorong jajarannya untuk mengikuti langkah Ardern dan Moon?
Beda Kondisi?
Bias survivor bukan tidak mungkin memengaruhi saran-saran yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, tantangan dan hambatan yang tidak hadapi oleh Korsel dan Selandia Baru bisa saja malah harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
Kesuksesan Selandia Baru misalnya dinilai sulit diikuti oleh negara-negara lain – khususnya negara-negara besar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Ardern sendiri merupakan salah satu pemimpin yang dengan tegas mendorong kebijakan karantina wilayah (lockdown) lebih awal – kebijakan yang pemerintahan Jokowi keberatan untuk terapkan.
Opsi kebijakan yang dipilih oleh Ardern bisa dibilang wajar karena kerugian ekonomi yang menjadi beban Ardern tak seberat beban ekonomi yang dimiliki negara-negara seperti Indonesia. Selandia Baru merupakan sebuah negara pulau di mana warganya cukup makmur.
Selain itu, Selandia Baru merupakan negara kecil yang tak memiliki penduduk sepadat Indonesia – khususnya Pulau Jawa. Selain itu, lokasi geografis Selandia Baru dinilai lebih terisolasi dibandingkan negara dengan wilayah yang menjadi pusat bisnis – di mana banyak warga asal negara terinfeksi lebih banyak berkunjung.
Bila perbedaan kondisi ini ada di Selandia Baru, perbedaan juga eksis antara Indonesia dan Korsel. Boleh jadi, berdasarkan pengalaman masa lalu dalam menghadapi wabah MERS-Cov.
Meski begitu, terdapat pula perbedaan budaya masyarakat yang membuat Indonesia dan Korsel berbeda. Di Korsel dan kebanyakan negara Asia Timur lainnya, budaya Konfusianisme yang disebut family-state turut membekas di masyarakat.
Dalam budaya sosial tersebut, negara memegang peran sebagai bapak (atau orang tua) bagi masyarakat (sebagai anak-anak yang perlu dibesarkan dengan baik). Hal ini jugalah yang membuat warga Korsel lebih patuh kepada pemerintahnya.
Hal ini juga terlihat dari bagaimana masyarakat mementingkan kepentingan yang sama, yakni kesehatan publik. Meski pelacakan yang dilakukan pemerintah Korsel dapat melanggar privacy, masyarakat dianggap lebih mementingkan kesehatan publik.
Sementara, di Indonesia, publik justru terlihat masih tidak patuh dengan protokol kesehatan. Penutupan McDonald’s Sarinah, Jakarta, beberapa waktu lalu misalnya justru membuat banyak orang berkumpul dalam satu tempat dan waktu – membuat kemungkinan penularan semakin besar.
Dengan perbedaan-perbedaan kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin terdapat faktor-faktor penghambat bagi pemerintahan Jokowi bila ingin mengikuti jejak Korsel dan Selandia Baru. Lagi pula, bukannya pemerintahan Jokowi sendiri mengakui bahwa cara setiap negara berbeda-beda pada awal mula pandemi Covid-19? (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
