Jokowi hadir di Pilpres 2014 dengan harapan dan perubahan. Apakah harapan dan perubahan itu masih ada di Pilpres 2019?
Pinterpolitik.com
[dropcap]J[/dropcap]oko Widodo (Jokowi) adalah fenomena. Setidaknya itu yang tergambar di Pilpres 2014 manakala mantan Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan untuk mengambil bagian di gelaran tersebut. Kala itu, media begitu menyoroti Jokowi dan sosoknya yang tak lazim dalam politik Indonesia.
Kisah tentang Jokowi di Pilpres 2014 dihadirkan bak cerita negeri dongeng oleh media. Bagaimana tidak, ada orang desa yang besar di luar ingar-bingar Jakarta, maju menjadi penantang dari kekuatan elite ekonomi-politik tradisional. Kisah Jokowi yang mengawali karier politik dari level terbawah yaitu Wali Kota Solo menjai bumbu lain yang membuatnya jadi sosok sempurna untuk disorot.
Kini, sosok orang desa itu telah memimpin negeri ini sebagai presiden selama lebih kurang lima tahun. Selama hampir lima tahun tersebut, ternyata sambutan media dan masyarakat sebagai pembaca media kepada Jokowi sudah tak lagi benar-benar sama. Jika di Pilpres 2014 ia tampak seperti media darling, kini sudah mulai banyak media yang kritis kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Terlihat bahwa waktu hampir lima tahun bisa mengubah sikap media dan masyarakat kepada Jokowi. Memang, hingga kini masih banyak yang memujanya. Meski begitu suara kritis dan vokal juga kini mulai sering terdengar. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Fenomena Jokowi
“Fenomena Jokowi”, itulah kata-kata yang digunakan oleh Greg Fealy, seorang Associate Professor di Australia National University. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana Jokowi mendominasi pemberitaan media sejak pertengahan 2012 ketika ia melaju dalam Pilgub DKI Jakarta. Fenomena Jokowi ini kemudian berlanjut hingga ia memutuskan melaju dalam Pilpres 2014.
Ross Tapsell menyebutkan bahwa ada alasan spesifik mengapa Jokowi dapat menjadi fenomena yang benar-benar meroket di tahun-tahun tersebut. Jokowi disebutkan memiliki gaya yang tidak konvensional, sehingga mengundang partisipasi dari media.
Selain mendapatkan sorotan dari media massa, Jokowi juga menjadi fenomena di media sosial. Dimulai sejak kampanyenya di Pilgub DKI Jakarta 2012, Jokowi tampak menjadi sosok yang begitu dicintai oleh netizen tanah air.
Fenomena Jokowi tersebut hadir sebenarnya bukan tanpa alasan. Suami dari Iriana itu, di awal kemunculannya, hadir bak antitesis bagi kebanyakan politisi Indonesia. Ia tidak lahir dari keluarga dengan latar belakang elite ekonomi-politik yang mentereng. Selain itu, ia juga tak memiliki pengalaman militer dengan banyak bintang di pundak. Jokowi kerap digambarkan di media sebagai sosok sederhana dari Solo yang menantang kekuasaan elite di Jakarta dan Indonesia secara umum.
Tak hanya soal kesederhanaan latar belakangnya, media juga kerap menyoroti gaya kepemimpinannya sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Blusukan, menjadi salah satu branding yang erat dengan Jokowi dan banyak disoroti media. Selain itu, ia juga dianggap sebagai sosok yang reformis dan membawa perubahan dalam menyelesaikan masalah pemerintahan.
Berbagai peliputan media massa dan pembicaraan di media sosial membuatnya menjadi sosok yang amat diharapkan oleh banyak orang. Perubahan dari yang paling umum seperti masalah kesejahteraan hingga yang paling tabu seperti kasus HAM, dianggap bisa hadir melalui tangan Jokowi.
Meski hadir sebagai fenomena media pada tahun 2012 hingga 2014, tampaknya media sosial dan media massa tak terlalu ramah lagi bagi Jokowi di tahun 2019. Terlihat bahwa ada pergeseran sikap menjadi lebih kritis kepada Jokowi setelah hampir lima tahun berkuasa.
Beberapa orang mulai melihat bahwa harapan-harapan yang ada di tangan Jokowi tak sepenuhnya terealisasi. Berbagai persona anti-elite juga perlahan luntur seiring dengan komprominya dengan elite-elite ekonomi politik tanah air. Hal ini membuat kritik dari media dan masyarakat mulai muncul kepada sosok yang sempat menjadi media darling ini.
Penerimaan Pesan
Perubahan sikap media dan masyarakat secara umum ini dapat dilihat melalui teori encoding dan decoding media. Teori ini dikemukakan oleh Stuart Hall di tahun 1973 dan menjadi salah satu teori yang kerap digunakan untuk membahas penerimaan pesan dari media.
Berdasarkan teori tersebut, ada istilah yang dikenal encoding dan decoding dalam komunikasi. Encoding pesan merujuk pada proses produksi dari pesan tersebut. Pada proses ini, pesan yang dikirimkan memiliki kode tertentu sehingga si pembuat pesan harus memahami konteks yang tepat bagi penerima.
Pada proses ini, si pengirim pesan akan menggunakan simbol-simbol yang dimengerti oleh penerima pesan. Proses pembentukan pesan ini menjadi hal yang penting, terutama terkait dengan maksud dari pesan yang akan dikirim.
Jokowi dapat dianggap sebagai fenomena di tahun 2014, tetapi kondisi itu tampak luntur di tahun 2019. Share on XSementara itu, decoding merujuk pada bagaimana penerima pesan itu memahami dan menginterpretasikan pesan. Penerima pesan ini berusaha untuk memecah gagasan dalam pesan dengan memberi arti atau makna pada simbol-simbol yang diberikan dan menginterpretasi pesan secara keseluruhan.
Idealnya, komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang dikirim dapat diterima dan dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Akan tetapi, melalui proses decoding, pesan yang dikirim bisa saja dipahami berbeda dengan maksud dari proses encoding.
Berdasarkan teori ini, ada tiga bentuk penerimaan pesan. Ada penerimaan pesan dominan, di mana penerima pesan memaknai semua pesan sesuai dengan maksud si pengirim. Kedua, negosiasi, di sini, penerima pesan memaknai pesan sesuai dengan pengirim tetapi tidak secara keseluruhan. Ketiga, alternatif atau oposisi, di mana penerima pesan menolak pesan yang dikirimkan karena tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam dirinya.
Mengintrepretasi Ulang Pesan
Merujuk pada hal tersebut, terlihat bahwa saat ini masyarakat telah banyak yang melakukan decoding tersendiri terhadap pesan-pesan tentang Jokowi yang tersaji melalui media massa maupun media sosial. Terlihat bahwa pesan-pesan yang dahulu berhasil membuat Jokowi menjadi media darling, kini mulai diartikan berbeda oleh pemilih sesuai dengan nilai yang mereka miliki.
Rasanya cukup aman untuk mengatakan bahwa Jokowi bisa dianggap sebagai produk dari encoding media, terutama di tahun 2012 hingga 2014. Jokowi seperti dikonstruksikan oleh media massa dan media sosial sebagai sosok yang bisa membawa perubahan dan mewujudkan harapan masyarakat.
Pesan dari media itu tampak diterima dengan cukup baik oleh masyarakat di tahun 2012 hingga 2014. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kala itu tergolong dalam penerima pesan yang bersifat dominan, tergambar melalui kecintaan mereka kepada Jokowi dan performa Jokowi secara elektoral.
Saat ini, boleh jadi kelompok masyarakat penerima pesan tentang Jokowi yang bersifat dominan mulai tergeser. Sementara itu, kelompok masyarakat penerima pesan tentang Jokowi yang bersifat negosiasi atau oposisi justru mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada sikap masyarakat yang mulai kritis dan tak sepenuhnya menjadikan Jokowi sebagai fenomena seperti pada 2012 hingga 2014.
Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki nilai sendiri, sehingga mampu melakukan decoding terhadap sosok Jokowi. Sosok Jokowi yang digambarkan sebagai simbol harapan dan non-elite perlahan mulai diinterpretasi ulang sebagai sosok sebaliknya. Masyarakat tampak sudah mengetahui bahwa kini Jokowi mulai berjarak dari gambaran dirinya di tahun 2014.
Dalam urusan pemimpin non-elite misalnya, kini masyarakat sudah memiliki informasi yang cukup bahwa Jokowi kini dikelilingi oleh kekuatan oligarkis tradisional. Dalam urusan harapan dan perubahan, Jokowi juga tak sepenuhnya berhasil mewujudkan hal tersebut, tergambar misalnya dalam urusan penegakan hukum dan HAM.
Proses decoding terhadap Jokowi ini berpotensi membuatnya tak lagi memiliki popularitas luar biasa seiring dengan memudarnya persona sang petahana sebagai fenomena media. Memang, ia masih menjadi primadona di berbagai survei, tetapi keunggulannya tak bisa dibilang aman apalagi telak.
Yang juga penting adalah, media secara umum memiliki kecenderungan akan mewartakan sesuatu sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai penerima pesan. Pada titik ini, di tengah masyarakat yang melakukan decoding dan bergeser menjadi negosasi atau oposisi, media juga berpotensi bergeser. Oleh karena itu, wajar jika media kemudian banyak yang lebih kritis terhadap Jokowi karena mengikuti selera khalayak yang juga mulai kritis kepada sang presiden.
Pada titik ini, Jokowi sudah tak lagi seperti di tahun 2012 hingga 2014. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sosok dirinya yang sudah tak lagi jadi fenomena media ini, akan berpengaruh pada perolehan suaranya? (H33)
