Lagi, Presiden Jokowi kembali menegur menteri karena serapan anggaran penanganan Covid-19 masih rendah. Getirnya, ini adalah teguran yang ketiga kalinya. Lantas, mungkinkah ini adalah indikasi bahwa sang presiden sudah tidak lagi didengar oleh para pembantunya?
PinterPolitik.com
“Hierarki-hierarki pun masih penting karena tidak semua orang bisa dipercaya setiap saat untuk hidup dengan aturan-aturan etis” – Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity
Pada 28 Juni lalu, publik dihebohkan dengan rilis video Istana yang memperlihatkan kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal kabinet pada 18 Juni atau sepuluh hari sebelumnya. Di sana, mantan Wali Kota Solo tersebut terlihat jelas begitu tidak puas dengan kinerja para menterinya dalam menanggulangi pandemi virus Corona (Covid-19).
Mulai dari menyebut belum dilihatnya sense of crisis, sehingga banyak menteri masih bekerja secara biasa-biasa saja, hingga menyinggung serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ternyata baru sebesar 1,53 persen dari Rp 75 triliun (sekitar Rp 1,1475 triliun).
Kendati video kemarahan tersebut memuat ancaman seperti pembubaran lembaga dan reshuffle, perubahan signifikan kinerja ternyata belum terlihat. Ini jelas terlihat dengan Presiden Jokowi yang kembali melakukan teguran pada 27 Juli lalu, karena serapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 ternyata baru 19 persen. Baru terealisasi Rp 136 triliun dari Rp 695 triliun.
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan agar para menterinya segera mempercepat kinerja, mengambil langkah extraordinary (luar biasa), dan meminggirkan ego sektoral agar krisis ekonomi akibat pandemi dapat ditangani dengan baik.
Akan tetapi, sekali lagi, sang presiden harus gigit jari. Pasalnya, alih-alih melihat perbaikan kinerja yang diharapkan, teguran ketiga justru dilayangkan. Baru-baru ini, Presiden Jokowi kembali mengungkit serapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 yang ternyata baru bertambah sebanyak satu persen alias baru 20 persen.
Getirnya, belum sampai pada level realisasi anggaran, 40 persen anggaran ternyata belum memiliki DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Ini kemudian membuat Presiden Jokowi menyebut bahwa dirinya belum melihat aura krisis di Kementerian yang ada. Lebih tegas lagi, sang presiden bahkan menyebut menterinya tidak mengetahui prioritas yang harus dikerjakan.
Tentu menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa seorang presiden harus menyampaikan teguran kepada menterinya sebanyak tiga kali di hadapan publik? Apa yang dapat dimaknai dari fenomena ini?
Taktik Melempar Kesalahan?
Melihat teguran terbuka berulang Presiden Jokowi mungkin akan membuat banyak pihak menyimpulkannya sebagai bentuk ketegasan. Pasalnya, teguran terbuka semacam itu bukanlah hal yang umum dilakukan oleh pejabat publik setingkat presiden yang gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian.
Akan tetapi, sorotan pesimis justru datang dari Direktur Eksekutif Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi dengan menyatakan teguran Presiden Jokowi yang jamak ditafsirkan sebagai kemarahan tersebut kemungkinan bertujuan hanya untuk memuaskan publik apabila tidak diikuti oleh tindakan nyata seperti reshuffle kabinet.
Pernyataan Burhanuddin Muhtadi tersebut dapat lebih dalam kita pahami melalui salah satu taktik dalam politik yang disebut dengan blame game. Raanan Sulitzeanu-Kenan dan Christopher Hood dalam tulisan mereka yang berjudul Blame Avoidance with Adjectives? Motivation, Opportunity, Activity and Outcome menyebutkan bahwa blame game adalah taktik untuk melimpahkan tanggung jawab ataupun kesalahan terhadap pihak lainnya.
Pada konteks teguran berulang Presiden Jokowi, taktik blame game tampaknya yang tengah dilakukan. Pasalnya, dengan melakukan teguran berulang seperti itu, publik akan melemparkan tanggung jawab dan belum baiknya penanganan pandemi Covid-19 ke para menteri presiden.
Dengan kata lain, seperti pernyataan Burhanuddin Muhtadi, tanpa aksi nyata seperti melakukan reshuffle, teguran ini tampaknya ditujukan sebagai presentasi di depan publik semata. Teguran terbuka tersebut akan menciptakan persepsi di tengah publik bahwa Presiden Jokowi telah berusaha keras, sehingga memahami bahwa akar masalah ada di tangan para menteri. Terlebih lagi, dengan mantan Wali Kota Solo tersebut kerap mengungkit belum dilihatnya sense of crisis, ini jelas membuat publik berpikir bahwa para menteri tidak menanggapi serius pandemi Covid-19.
Jika benar Presiden Jokowi telah melakukan taktik blame game, tentu menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa hal ini harus dilakukan?
Trust dan Social Capital
Francis Fukuyama dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity tampaknya dapat membantu kita untuk menjawab mengapa taktik tersebut dilakukan. Dalam bukunya, Fukuyama memberikan perhatian khusus pada trust atau kepercayaan, karena ini adalah elemen penting untuk membentuk social capital.
Berbeda dengan human capital, di mana komunitas masyarakat bekerja sama di atas kepentingan atau transaksi tertentu, social capital adalah bentuk kerja sama yang semata-mata tumbuh di atas rasa saling percaya dan pembiasaan terhadap norma-normal moral.
Andrew Norton dalam tulisannya Filling the 20 Per Cent Gap: Francis Fukuyama on Trust and Social Capital menyebutkan bahwa Fukuyama sangat percaya bahwa social capital akan membuat biaya ekonomi menjadi lebih murah dan meningkatkan kapasitas produksi.
Menurut Fukuyama, masyarakat high-trust dapat mengorganisasikan kerja samanya dengan basis yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kelompok. Pada hasilnya, ini akan membuat usaha-usaha dapat terus muncul dan berkembang karena iklim pasar yang baik terpenuhi.
Akan tetapi, pada masyarakat low-trust, dibutuhkan intervensi negara untuk mewujudkan pasar karena masyarakat terbelenggu dalam rasa saling curiga satu sama lain, sehingga membuatnya ragu untuk membuka ataupun mengembangkan usaha. Konteks penjelasan Fukuyama ini, tampaknya yang membuat adagium “kepercayaan adalah barang yang mahal” menjadi lumrah kita dengar.
Singkatnya, kita dapat menyebutkan bahwa kepercayaan adalah komponen vital agar suatu kerja sama dapat terjalin dengan baik di suatu komunitas. Konteks ini tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi, melainkan juga komunitas politik yang menjadi bagian penting dari ekonomi.
Ketiadaan Trust dan Hierarki?
Apa yang dijelaskan oleh Fukuyama sepertinya menjawab mengapa Presiden Jokowi sampai memberikan teguran sebanyak tiga kali sampai saat ini. Jika trust dan social capital telah tumbuh di kabinet yang dibuat oleh sang presiden, bukankah kerja sama yang baik akan terjadi?
Artinya, teguran tersebut sebenarnya menjadi indikasi kuat bahwa kabinet Presiden Jokowi tengah mengalami defisit trust dan social capital. Ini kemudian menjadi jawaban mengapa birokrasi pemerintahan begitu alot karena transaksi-transaksi tambahan justru terjadi.
Akan tetapi, Fukuyama juga menyadari bahwa trust tidak dapat begitu saja terbentuk di tengah masyarakat. Oleh karenanya, menjaga adanya hierarki menjadi penting guna membuat komunitas masyarakat yang belum memiliki social capital dapat berkerja sama. Mekanisme hierarki ini yang memungkinkan sanksi dapat diberlakukan agar masyarakat tidak melanggar aturan ataupun norma-norma yang ada.
Dengan demikian, kendatipun social capital belum terbentuk di kabinet Presiden Jokowi, bukankah hierarki sang presiden sudah cukup untuk menciptakan kepatuhan bagi para menterinya? Mantan Wali Kota Solo tersebut juga dapat memberikan sanksi seperti pemecatan jika para menteri tidak bekerja dengan semestinya.
Namun, sebagaimana diketahui, kinerja yang baik, nyatanya juga belum diperlihatkan oleh para pembantu presiden, sehingga teguran berulang justru disaksikan oleh publik. Jika sudah begini, mungkinkah hierarki juga tidak terbentuk?
Sebagaimana diketahui, hierarki juga tidak terjadi begitu saja. Hierarki membutuhkan pengakuan agar kepatuhan dapat terjadi. Contohnya, jika X tidak mengakui Y sebagai pemimpinnya, besar kemungkinan X tidak akan mau mendengar perintah ataupun arahan Y.
Singkatnya, apakah mungkin para menteri tidak mengakui hierarki Presiden Jokowi? Jika ini benar yang terjadi, maka ini jelas menunjukkan bahwa para menteri ditunjuk berdasarkan “pesanan” pihak lain, baik dari partai politik ataupun kelompok kepentingan lainnya.
Tentunya, hal ini bukanlah yang kita inginkan untuk terjadi. Oleh karenanya, Presiden Jokowi harus bertindak tegas, seperti melakukan reshuffle agar persepsi minor seperti ini tidak berseliweran di tengah publik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
