Dalam pidatonya di HUT ke-8 Partai Perindo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada 2024 nanti mungkin akan menjadi jatahnya Prabowo Subianto. Apakah itu merupakan dukungan politik Jokowi terhadap Prabowo?
Pada 2 November 2022, dalam acara Indo Defence 2022 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sejak awal ia telah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang disinyalir sebagai dukungan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Sudah sejak awal. Kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau,” ungkapnya.
Beberapa hari kemudian, sinyal politik kepada Prabowo kembali dikeluarkan Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-8 Partai Perindo pada 7 November 2022. Secara lugas, Jokowi mengatakan pada 2024 nanti mungkin adalah jatahnya Prabowo.
“Saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya, setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ungkap Jokowi.
Pernyataan lugas itu disambut Prabowo dengan gestur memberi hormat dan tepuk tangan meriah yang hadir dalam acara. Lebih menarik lagi, Jokowi juga tidak mempermasalahkan apabila pernyataannya ditafsirkan sebagai sinyal dukungan kepada Prabowo.
Tebaran Sinyal Jokowi
Dalam artikel PinterPolitik.com yang berjudul Jokowi Tidak Restui Anies Nyapres? pada 3 November 2022, ada dua kesimpulan yang disebutkan. Pertama, melihat pada komparasi reaksi, Jokowi tampaknya tidak merestui Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.
Sekalipun bukan Jokowi secara pribadi, eks-Wali Kota Solo itu tampaknya tidak ingin bersitegang dengan PDIP yang merespons keras deklarasi Partai NasDem terhadap Anies. Memberi sinyal tidak masalah Anies maju dapat memberikan efek kontraproduktif karena PDIP terus menggelengkan kepala.
Ketika Partai Golkar ataupun Partai Gerindra mengusung ketua umum (ketum) partainya sebagai capres di Pilpres 2024, serangan politik seperti yang diterima NasDem saat ini tidak terlihat. Tidak ada kritik terhadap Airlangga Hartarto maupun Prabowo. Dorongan agar Golkar dan Gerindra keluar kabinet juga tidak tercium baunya.
Kedua, demi mendapatkan keamanan atau perlindungan politik, mendukung Prabowo adalah keputusan yang masuk akal. Selain memiliki pengaruh politik besar karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kemungkinan Prabowo untuk menang juga dinilai tinggi.
Melihat kabar terbaru, PDIP juga disebut-sebut berpeluang masuk ke dalam koalisi Gerindra dan PKB. Pada 4 November 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengakui partainya terus menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKB.
Namun, apakah serangkaian variabel yang ada menunjukkan dukungan politik Jokowi sudah pasti jatuh ke Prabowo?
Sayangnya, kita perlu menahan kesimpulan semacam itu. Apabila melihat secara menyeluruh gestur politik Jokowi, sinyal dukungan politik juga diberikan kepada kandidat lainnya. Ada berbagai tebaran sinyal dukungan yang terlihat.
Pada 15 Januari 2020, ketika menghadiri dan melantik Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022, Jokowi menyebut Sandiaga Uno adalah sosok yang bisa menggantikan dirinya.
Pada 21 Mei 2022, ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Jawa Tengah (Jateng), Jokowi menyebut yang kita dukung ada di sini. Banyak pihak menyebut pernyataan ditujukan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara. Apalagi, pernyataan Jokowi disambut teriakan, “hidup Pak Ganjar”.
Kemudian, hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi yang menempatkan Sandi dan Ridwan Kamil di posisi atas juga merupakan sinyal dukungan tersendiri.
Dengan beredarnya sinyal dukungan ke banyak kandidat, siapa yang sebenarnya didukung Jokowi? Mungkinkah Jokowi sedang menyamarkan dukungan politiknya?
Jika demikian, ini persis seperti dijelaskan Alberto Alesina dan Alex Cukierman dalam The Politics of Ambiguity. Menurut mereka, petahana seringkali membuat publik kesulitan menebak preferensi politiknya. Alesina dan Cukierman menyebutnya sebagai “politik ambiguitas”.
Mengutip ahli bahasa William Lutz, selain menciptakan ambiguitas, Jokowi juga tampaknya tengah menghindari konflik terbuka. Menurut Lutz, politisi kerap menggunakan bahasa kiasan dan bercabang untuk mengantisipasi ketidaksukaan dari pihak yang merasa tidak nyaman.
Jokowi Bertaruh pada Semua?
Di titik ini, mungkin beberapa dari kita kebingungan menafsirkan gestur politik Jokowi. Dengan adanya tebaran sinyal-sinyal politik, siapa yang sesungguhnya didukung Jokowi?
Atas kebingungan ini, mungkinkah kita tengah keliru dalam mengajukan pertanyaan? Alih-alih bertanya siapa yang didukung Jokowi, mungkinkah Jokowi justru memberikan dukungannya kepada semua kandidat?
Kesimpulan ini juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa pada 19 September 2022. Saat itu, Desmond merespons pemberitaan The Straits Times yang menyebut Jokowi mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo.
“Ya kalau Jokowi kan meng-endorse siapa saja. Ganjar, Erick Thohir, Pak Sandi, ke semua mungkin. Dia cari selamat saja. Siapapun presidennya dia selamat dari masalah dia yang sekarang tidak beres,” ungkap Desmond.
Apa yang dikemukakan Desmond selaras dengan konsep kekuatan ala Jawa dari Benedict Anderson dalam bukunya Language and Power. Disebutkan, raja-raja Jawa selalu mengumpulkan pusaka dan orang-orang yang memiliki kekuatan.
Pusaka dan orang-orang berkekuatan ditempatkan di sekitar istana raja karena dianggap mampu memusatkan kekuatan pada sang raja.
Jokowi sendiri telah lama disebut sebagai pengejawantahan raja Jawa. Seperti dijelaskan Aris Huang dalam tulisannya Jokowi-Prabowo political reconciliation as Javanese strategy, dirangkulnya Prabowo masuk kabinet merupakan strategi politik Jawa.
Mungkin dalam benak Jokowi, seperti konsep kekuatan Jawa, daripada bermusuhan, akan jauh lebih menguntungkan apabila Prabowo menjadi pusaka dan ditempatkan di istana.
Dengan mendukung semua kandidat, seperti kata Desmond, siapapun pemenangnya, Jokowi akan mendapatkan perlindungan politik.
Jika benar demikian yang tengah dilakukan Jokowi, itu persis seperti publikasi Time yang berjudul Why Presidents Wait to Endorse Their Successors.
Karena dukungan politik presiden bermakna kandidat yang didukung adalah investasi politik yang meneruskan citra dan programnya, presiden tidak boleh terburu-buru menentukan dukungan untuk menghindari mendukung “kuda” yang salah.
Singkatnya, daripada bertaruh pada satu kuda di balapan, Jokowi tengah bertaruh pada semua kuda yang berpotensi ikut dalam balapan Pilpres 2024. (R53)
