Presiden Jokowi telah memberi arahan agar Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tidak terburu-buru dalam memutuskan dukungan untuk Pilpres 2024. Tegasnya, pada saatnya ia akan mengumumkan ke mana pilihan dijatuhkan. Apakah pernyataan itu adalah sentilan untuk tim Ganjar Pranowo?
“Presidents may also wait now to avoid backing the wrong horse” – Lissandra Villa, dalam Why Presidents Wait to Endorse Their Successors
Menariknya, sejak Oktober 2019, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah diproyeksikan beberapa pihak sebagai pengganti Joko Widodo (Jokowi). Ini bertolak dari rilis survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2019 yang menunjukkan elektabilitas Ganjar paling tinggi.
Sejak saat itu, elektabilitas Ganjar konsisten berada di tiga besar di berbagai rilis survei. Tidak heran kemudian terdapat dukungan agar Gubernur Jateng itu dapat menjadi suksesor Jokowi. Keduanya juga berasal dari partai yang sama.
Puncaknya adalah deklarasi Ganjarist (Ganjar Pranowo Menuju Indonesia Satu) pada 1 Juni kemarin. Ganjar dinilai sebagai sosok yang paling kompatibel untuk menggantikan Jokowi. “Rata-rata background kami adalah aktivis relawan pada saat Pak Jokowi mengikuti kontestasi tempo hari,” begitu penuturan Mazdjo Pray, Ketua Umum Ganjarist.
Baca Juga: Anies-Ganjar Berebut Jokowi?
Menariknya, pada 13 Juni, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk menyikapi kontestasi Pilpres 2024. “Nanti pada saatnya, saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini kemudinya akan kita arahkan,” begitu tegasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tidak terburu-buru dalam menentukan sikap. Ia menyadari Seknas begitu “seksi”, bahkan telah ada upaya agar dukungan diarahkan ke tokoh tertentu.
Mengacu pada momentumnya, mungkinkah pernyataan tersebut untuk menyikapi Ganjarist yang mengaku dari relawan Jokowi?
Sedang Menyentil?
Matthew Eshbaugh-Soha dalam tulisannya The Politics of Presidential Speeches menjelaskan persoalan momentum sebagai cara untuk menginterpretasi motivasi di balik pidato presiden. Kita perlu melihat, pidato itu keluar pada waktu apa, atau dalam kondisi apa?
Eshbaugh-Soha mencontohkan, pidato kerap kali untuk merespons perkembangan negatif, seperti kondisi ekonomi yang memburuk. Pada masa itu, presiden kerap mengeluarkan pidato untuk menjelaskan keadaan. Namun menurutnya, apa pun motivasi yang melatarbelakasi sebuah pidato, formulanya sama, semua pidato mempertimbangkan untung-rugi.
Pada pidato Presiden Jokowi, terdapat dua variabel kunci yang dapat digunakan untuk membuat interpretasi. Pertama adalah variabel waktu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pidato itu terjadi setelah Ganjarist dideklarasikan.
Kedua adalah variabel kondisi. Ganjarist dengan lugas menyebut background dari relawan Jokowi. Penegasan tersebut dapat dibaca sebagai politik bahasa. Penegasan itu seolah bermakna ada “restu” dari Presiden Jokowi.
Persoalan ini dapat menjadi masalah karena dapat menciptakan kesan Jokowi terlibat dalam ketegangan antara Ganjar dengan sejumlah elite PDIP. Apalagi, pada 30 Mei juga ada penekanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader partai tidak melupakan posisinya sebagai petugas partai. Tidak boleh ada kepentingan pribadi di atas kepentingan partai.
Baca Juga: Jokowi dan Jebakan Simbol Negara
Seperti penegasan Eshbaugh-Soha, ada kalkulasi untung-rugi. Dengan pemerintahan yang masih berlangsung sekitar tiga tahun, Presiden Jokowi tentu tidak ingin terlibat ketegangan dengan PDIP yang merupakan partai dominan sekaligus partai pengusungnya.
Bagaimana pun, dukungan PDIP sangat dibutuhkan untuk menjaga Presiden Jokowi soft landing di akhir pemerintahannya.
Ya singkatnya, jika benar pidato tersebut adalah respons terhadap deklarasi Ganjarist, dapat disimpulkan Presiden Jokowi telah melakukan “sentilan”. Jika dikaitkan dengan seteru di PDIP saat ini, itu adalah pesan bahwa RI-1 tidak terlibat dalam persoalan Ganjar.
Patut Didukung?
Selain interpretasi respons atas Ganjarist, ada dua lagi interpretasi yang dapat ditarik dari pidato Presiden Jokowi.
Pertama adalah konotasi negatif. Ini dapat dibaca bahwa Presiden Jokowi tidak menempatkan dirinya sebagai simbol negara. Michael Auslin dalam tulisannya America Needs a King memberi penegasan, sebagai satu-satunya pejabat yang dipilih secara nasional, presiden telah menjadi simbol negara.
Menurutnya, simbol negara, baik dalam demokrasi, monarki, atau negara otoriter, harus memiliki tujuan di atas politik, baik di dalam maupun di luar negeri.
Namun pada banyak kasus, seperti yang terlihat dari pidato-pidato Presiden Amerika Serikat (AS), sering kali Presiden AS tidak menempatkan dirinya sebagai simbol negara karena terlibat dalam politik partisan. Menurut Auslin, Presiden AS semestinya mengisi peran simbolisnya sebagai pemersatu, bukannya ikut dalam polarisai politik.
Suka atau tidak, jika benar pidato Presiden Jokowi adalah respons atas deklarasi Ganjarist, maka sang RI-1 telah gagal memenuhi peran simbolisnya. Sekalipun bukan ditujukan untuk Ganjarist, pidato tersebut menunjukkan mantan Wali Kota Solo ini justru menanggapi isu politik partisan. Seperti kata Auslin, tidak tepat pidato semacam itu dikeluarkan.
Baca Juga: Jokowi Dukung Ganjar di 2024?
Kedua adalah konotasi positif. Di luar dugaan keterlibatan dalam politik partisan, pidato tersebut patut mendapat dukungan. Pasalnya, Presiden Jokowi memberi penegasan bahwa ia akan memberikan political endorsement atau memilih suksesor.
Lissandra Villa dalam tulisannya Why Presidents Wait to Endorse Their Successors menyebut bahwa political endorsement dari presiden bermakna kandidat yang didukung dipercaya sebagai investasi politik yang meneruskan mereka, baik citra maupun programnya. Persoalan itu membuat presiden tidak boleh terburu-buru dalam menentukan dukungan agar menghindari mendukung kuda yang salah.
Memilih suksesor ini menjadi penting karena pergantian kekuasaan di Indonesia seperti apa yang digambarkan Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principe. Jika kursi kekuasan berganti, berganti pula pos-pos kekuasaan lainnya. Masalahnya, itu membuat tidak terjadinya kesinambungan kebijakan, khususnya pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Dengan dalih politik diferensiasi atau memberi kesan kebaruan, presiden selanjutnya hadir dengan visi dan misi yang berbeda. Padahal, seperti yang diketahui, proyek-proyek pembangunan, baik hard maupun soft infrastructure tidak mungkin dapat diselesaikan dalam rentan waktu 5-10 tahun. Sangat diperlukan perencanaan jangka panjang.
Kyle Springer dalam penelitiannya Building Bridges: Navigating Indonesia’s Infrastructure Choices menyebutkan Indonesia memiliki kebutuhan infrastructure and connectivity (I&C) yang besar dan khas, tidak seperti negara Indo-Pasifik lainnya.
Ini karena pemerintah perlu mengoordinasikan proyek infrastruktur terintegrasi yang menyelesaikan kesenjangan konektivitas antar pulau. Ini tentu bukanlah pekerjaan yang singkat.
Memang ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Namun masalahnya, RPJMN dan RPJPN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Untuk menjawab persoalan diskoneksi pembangunan, caranya dua. Pertama, RPJMN dan RPJPN harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika Presiden tidak berhasil merealisasikannya, ia dapat menerima sanksi. Namun usulan tersebut sepertinya sukar dilakukan. Akan ada berbagai rintangan politik.
Oleh karenanya, yang lebih mungkin adalah cara kedua. Presiden perlu menemukan suksesor. Presiden harus meng-endorse sosok yang dapat melanjutkan program-programnya.
Pada konteks tersebut, pidato Presiden Jokowi patut didukung. Untuk menciptakan koneksi pembangunan, ia memang harus memilih pengganti. Di sini tentu pertanyaannya, siapa sosok tersebut?
Sampai saat ini situasinya terlihat masih cair. Masih ada waktu dua sampai dua setengah tahun bagi Presiden Jokowi untuk menentukan pilihannya. Kita lihat saja kuda mana yang akan dipilih. (R53)
