Jokowi-Prabowo, Rebut Swing Voters!

Swing Voters menjadi rebutan bagi kedua pasang kandidat yang bertarung pada Pemilihan Presiden 2019. Kelompok yang didominasi oleh kalangan milenial ini memerlukan pendekatan yang riil dan konkrit.

Pinterpolitik.com 

[dropcap]B[/dropcap]agi sebagian orang, jika ditanya akan memilih siapa pada Pemilihan Presiden nanti barangkali  belum bisa menentukan jawaban. Meski sebagian yang lain sudah mantap dengan pilihannya masing-masing.

Alam demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia memberikan pilihan beragam melalui mekanisme yang sudah disediakan. Hal ini juga memberikan tantangan bagi para kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum. Salah satu yang menjadi tantangan bagi para kandidat adalah meyakinkan konstituen agar memilih mereka.

Masalahnya, pemilih kerap tidak melihat sesuatu yang menarik dari kandidat tersebut. Visi misi yang tidak jelas hingga minimnya kreativitas dalam berkampanye mengakibatkan pemilih bingung. Hal ini menciptakan suatu kondisi kebimbangan bagi para pemilih, atau biasa yang disebut dengan swing voters. 

Fenomena swing voters juga patut dicermati pada helatan Pilpres 2019. Swing voters lebih dikenal sebagai perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan dari satu partai ke partai lain atau satu calon kandidat ke calon kandidat lain dalam satu Pemilu.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dinilai akan sulit untuk mendekati kelompok swing voters di masa Pemilihan Presiden 2019.

Pada Pilpres kali ini, setidaknya ada dua fenomena yang lekat dengan swing voters. Yakni spiral of silence dan doublethink. Setidaknya Pilkada DKI Jakarta 2017 mengajari hal tersebut.

Lantas, bagaimana sebaiknya memandang fenomena spiral of silence dan doublethink, serta relasi terhadap swing voter secara umum?

Swing Voters Rasional?

Pemilih mengambang dalam politik Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pilpres 2019 disebut diwarnai oleh 40% orang yang belum mantap menentukan pilihan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap calon yang sedang bertarung.

Para kandidat yang bertarung saat ini cenderung tidak menunjukkan diskursus yang cerdas dengan menjual visi misi serta program kerja. Namun masih menonjolkan kampanye negatif dari lawan politiknya.

Dalam sejarahnya, perilaku pemilih mengambang di Indonesia jumlahnya sangat besar sejak Pemilu demokratis dilangsungkan kembali pada tahun 1999.

Terakhir, polling dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tahun 2017 mengungkapkan kedekatan psikologis (party identification) dengan partai lemah, hanya sekitar 11,7%.

Hasil polling tersebut juga mengungkap swing voters paling banyak dialami Partai Demokrat (51%), kemudian diikuti PAN (50%), PPP dan Hanura (masing-masing 47%), Gerindra (45%) dan Golkar (38%). Adapun partai yang paling sedikit swing voter-nya adalah PKS (20%) dan PDI-P (23%).

Maka dari itu, dalam konteks Pemilu 2019, partai-partai politik di Indonesia dipastikan akan berusaha maksimal untuk meyakinkan sekitar 40% calon pemilih tidak loyal atau swing voters jika ingin meraup suara sebanyak mungkin.

Perang Tagar Tak Akan Signifikan Merangkul Pemilih Mengambanghttps://t.co/VztqDPpvWE

— KATADATAcoid (@KATADATAcoid) September 13, 2018

Di sisi yang lain, para swing voters saat ini dinilai sudah rasional. Peneliti dari lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan dalam sebuah forum bahwa swing voter atau pemilih mengambang didominasi oleh generasi muda atau millenials.

Hal ini bisa saja bukan isapan jempol belaka. Jika merujuk pada prediksi KPU, jumlah pemilih muda saat ini diperkirakan 35-40% atau mencapai 70-80 juta dari 139 juta pemilih. Artinya bahwa kelompok ini akan menjadi perebutan bagi kedua paslon, terutama karena mereka masih dalam area abu-abu.

Jika mengacu pada berbagai tulisan, kelompok milenial bisa dikatakan adalah kelompok yang rasional.

Tentu saja untuk melakukan pendekatan terhadap pemilih mengambang yang didominasi oleh kelompok milenial ini perlu strategi tersendiri.

Doublethink

Kontestasi elektoral menciptakan sebuah anomali. Pada umumnya, terdapat korelasi yang sangat konsisten dan kuat antara kinerja petahana dengan tingkat keterpilihannya. Secara rasional, warga mengakui kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur, keseriusannya menangani korupsi, dan lain-lain.

Namun, tingginya approval rating atau angka dukungan Jokowi tidak otomatis mengangkat elektabilitasnya. Elektabilitas Joko Widodo bisa dibaca dengan gelas setengah kosong (50%) puas dengan kinerjanya, tetapi enggan memilihnya.

Gejolak terbelahnya “kepala” dengan “hati” ini diistilahkan oleh George Orwell sebagai “double think” yaitu kemampuan seseorang mempercayai dua hal yang bertolak belakang secara bersamaan tanpa merasa bersalah atau tidak nyaman (disonansi kognitif).

Mereka mengakui kinerja petahana baik, tapi merasa banyak faktor lainnya yang diragukan terhadap Joko Widodo, misalnya 66 janji kampanye yang belum terpenuhi atau muak dengan pencitraannya. Perilaku pemilih bukan semata-mata faktor rasionalitas, tetapi juga faktor emosional dan ideologi.

Selain itu, masih adanya isu bahwa Jokowi tidak ramah terhadap kelompok Islam menjadi pertimbangan bagi sekelompok orang untuk menjatuhkan pilihannya pada Jokowi atau tidak. Kemudian, adanya hembusan yang menyebut Jokowi sebagai rezim otoriter karena senang “mempersekusi” orang-orang yang mengkritik dirinya juga menjadi pertimbangan.

Kondisi doublethink juga berlaku pada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mantan Danjen Kopassus serta mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta disebut bisa mengungguli Jokowi melalui isu ekonomi. Ekonomi merupakan koridor penting bagi Prabowo-Sandi untuk menghantam Jokowi.

Bagi orang-orang yang ingin beralih kepada Prabowo, tapi masih berpikiran apakah Sang Jenderal tersebut akan berlaku otoriter atau tidak. Karena bagaimanapun, persoalan HAM masa lalu masih menjadi perbicangan hangat publik.

Jarogon-jargon soal nasionalisme ekonomi misalnya, cenderung dikampanyekan dengan cara-cara yang keras dan tidak ramah. Sehingga mennyebabkan orang berpikir mendua.

Hal seperti nampaknya tidak mampu dimanfaatkan oleh kubu Prabowo sebab hingga saat ini tidak dapat memainkan isu-isu  dengan baik.

Tidak adanya tawaran alternatif menyebabkan masyarakat menjadi berpikir ulang atau ragu untuk menatapkan Prabowo sebagai pilihannya.

Spiral of Silence

Dalam fenomena swing voters, biasanya dialami pula karena seseorang mengalami tekanan lingkungan. Hal ini seperti pada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory yang diperkenalkan oleh Elisabeth Noelle Neumann.

Teori ini mengungkapkan kelompok minoritas cenderung akan diam atau tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut terisolasi. Mereka akan mengikuti pendapat kelompok mayoritas. Sehingga kaum minoritas tenggelam dalam kebungkamannya terhadap kaum mayoritas.

Lebih lanjut, Neumann mengungkapkan pada spiral of silence memiliki tiga asumsi mendasar, yaitu pertama, bahwa individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi. Kedua, ketakutan akan terisolasi menyebabkan individu mencoba untuk menilai opini terus-menerus.

Ketiga, perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh penilaian opini publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa opini publik berdasar pada sentimen kolektif dari sebuah populasi terhadap suatu isu ataupun subjek tertentu.

Artinya, kebanyakan orang takut akan isolasi sosial. Oleh karena itu, orang terus-menerus mengamati perilaku orang lain untuk mencari tahu pendapat tentang persetujuan atau penolakan di ruang publik.

Dalam hal ini, fenomena spiral of silence mewujud pada kondisi swing voter yang terjadi di Indonesia. Misalnya saja pada Pilkada di berbagai daerah beberapa waktu lalu, ada fakta bahwa mereka belum punya pilihan. Tapi ketika ditanya, biasanya akan mengikuti suara terbanyak di lingkungan mereka,

Hal ini disebabkan karena suara masyarakat Indonesia, biasanya masih dipengaruhi oleh keluarga. Seseorang yang bimbang dalam menentukan pilihan cenderung akan mengikuti suara terbanyak di lingkungannya termasuk keluarga.

Sebuah Upaya

Berbicara tingginya swing voters dalam Pemilu di Indonesia semakin menarik karena mereka digadang-gadang bisa menjadi penentu hasil akhir. Kelompok ini pada dasarnya menunggu momentum dari kedua paslon apakah sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak.

Selain itu, mayoritas swing voters adalah pemilih yang rasional, berasal dari kalangan kelas menengah terpelajar. Kelompok ini tidak suka dengan tawaran-tawaran opini yang sifatnya bombastis.

Perlu adanya pendekatan persuasif dari para kandidat dan menonjolkan sifat-sifat moderat. Selain itu, perlu ada strategi yang terukur dan realistis sehingga tidak mengawang dalam benak pemilih mengambang.

Oleh karena itu, baik Jokowi atau Prabowo mampu meyakinkan swing voters dengan hal-hal yang sifatnya realistis, konkret, menjadi kebutuhan rakyat, maka salah satu di antara merekalah yang akan dipilih.

Mengacu pada fenomena doublethink dan spiral of silence, Peluang keduanya saat ini bisa dikatakan masih sama kuat, atau 50:50. Hal itu lantaran lantaran sampai sekarang swing voters ini tidak mau memperlihatkan kecenderungan sikap politiknya kepada siapa.

Mereka akan menentukan pilihannya di detik terakhir, maka yang paling mungkin dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo itu adalah tetap tampil on the stage sebagaimana mestinya dan tampil meyakinkan.

Prabowo sejauh ini dianggap masih berkampanye dengan jargon-jargon ide besar seperti soal isu nasionalisme ekonomi, namun belum mampu menerjemahkannya dalam ide-ide yang konkret dan riil, hal ini menjadi tantangan bagi Prabowo untuk merengkuh swing voters.

Sementara Sandiaga sudah cukup mendapatkan simpati dari masyarakat berkat kampanye kreatif dan positifnya. Sandi cenderung mengkritik kebijakan Jokowi dengan narasi-narasi unik sehingga mengambil simpati publik.

Di lain kubu, Jokowi masih tetap dalam model kampanyenya yang low profile. Namun tidak menutup kemungkinan adanya doublethink yang mengintai dirinya. Sementara Ma’ruf, nampaknya tidak ada yang bisa banyak diharapkan dari sang kiai untuk menggaet swing voters selain berharap pada suara kelompok Islam.

Dengan demikian, fenomena swing voters ini akan terus berlanjut hingga masa pemungutan suara tiba. Kelompok tersebut menjadi peran vital bagi kemenangan para kandidat. Sejauh mana kedua paslon dapat berkampanye dengan baik dan tidak ada blunder yang signifikan, maka besar kemungkinan akan memenangkan kontestasi Pilpres. (A37)