Jokowi pada Pilpres 2014 lahir sebagai sosok non-elite yang menantang kekuatan elite. Apakah ia masih jadi sosok yang sama di Pilpres 2019?
Pinterpolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]emilu 2014 merupakan masa yang mengharu biru bagi beberapa orang, terutama mungkin bagi Joko Widodo (Jokowi). Pada masa itu, hampir tidak terpikir bahwa ada sosok yang di luar kekuatan elite ekonomi-politik nasional berhasil merengkuh kursi RI-1. Meski demikian, Jokowi berhasil memenangkan pertarungan dan dianggap sebagai presiden pertama yang tak memiliki latar belakang elite.
Sebagai seorang outsider dari lingkaran elite nasional, Jokowi diharapkan mampu melepaskan negeri ini dari cengkeraman para elite dan oligark yang mencampuri jalannya negara ini. Segala jenis harapan kemudian dibebankan ke pundak Jokowi untuk melakukan perubahan di negeri ini.
Kini, setelah hampir lima tahun berlalu, sulit untuk mengatakan bahwa harapan kepada sosok non-elite itu benar-benar telah terwujud. Alih-alih lepas dari cengkeraman elite tersebut, beberapa akademisi mancanegara menyebut justru Jokowi harus berkompromi dengan kekuatan dan kepentingan para elite dan oligark untuk mengamankan dan mengonsolidasikan kekuasaannya.
Tak hanya itu, sebagai sosok rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, Jokowi juga diharapkan mampu berpihak kepada rakyat, utamanya dalam hal demokrasi. Meski demikian, lagi-lagi para akademisi internasional menyebut bahwa penerapan demokrasi Indonesia terancam seiring dengan langkah pemerintah menggunakan hukum untuk menekan rakyat yang beroposisi dengan mereka.
Langkah-langkah tersebut seperti menggambarkan bahwa Jokowi terjebak dalam permainan kekuasaan Indonesia dan boleh dianggap mulai bergeser menjadi elite baru di negeri ini. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi pada seorang non-elite seperti Jokowi?
Sang Outsider
Jokowi merupakan gambaran orang biasa dari desa yang mampu ikut serta dalam upaya menggapai puncak politik Indonesia. Ia sama sekali tidak memiliki garis keturunan dinasti penting ekonomi-politik di negeri ini. Selain itu, ia juga bukan seorang purnawirawan militer dengan tanda pangkat mentereng.
Kondisi tersebut membuat Jokowi dianggap sebagai fenomena oleh associate professor dari Australia National University, Greg Fealy. Fenomena ini tergambar melalui lonjakan popularitasnya yang begitu luar biasa pada tahun 2012 hingga 2014.
Penggambaran sosok ini kemudian didukung dengan jargon kampanye yang tidak biasa dan keluar dari kelompok-kelompok elite lama. Revolusi Mental, diharapkan Jokowi dan terutama para pendukungnya untuk merevolusi jalannya pemerintahan Republik ini.
Melalui persona non-elite dan sederhana ini, Jokowi diharapkan bisa menyingkirkan kelompok-kelompok elite dan oligarki yang sejak lama ambil bagian dalam politik negeri ini. Apalagi, lawan Jokowi pada tahun 2014 dianggap sebagai sosok yang menggambarkan kelompok elite dan oligarki tersebut.
Melakukan Kompromi
Sayangnya, jalannya pemerintahan Jokowi yang diharapkan bisa membebaskan diri dari elite dan oligarki ini tampak belum benar-benar terwujud. Jokowi dianggap sebagai seorang outsider yang modal politiknya cenderung minim, sehingga posisi tawarnya cenderung lemah. Jeffrey Winters dari Northwestern University bahkan menyebutnya sebagai presiden terlemah di Indonesia setelah Gus Dur.
Posisi yang lemah ini membuatnya harus melakukan sejumlah kompromi agar kekuasaannya tetap terjaga dan kekuatannya terkonsolidasi. Pada titik ini, Jokowi dianggap berkompromi dengan sejumlah elite agar kekuasaannya tetap aman.
“Jokowi stands for ‘not Prabowo’ but the sense of enthusiasm is gone. Really what you have is two groups of oligarchs fighting it out.” #Pilpres2019 https://t.co/nHmkNNCbP4
— amanda hodge (@hodgeamanda) April 13, 2019
Kompromi itu tidak hanya membuat personanya sebagai sosok non-elite menjadi tergadai, tetapi juga membuat berbagai gagasan dan janji kampanyenya mengalami “penyesuaian”. Revolusi Mental dalam konteks ini menjadi konsep yang harus dikorbankan manakala suara-suara elite mulai mendapat tempat dalam pemerintahan Jokowi.
Terlihat bahwa ada satu hal yang dituju melalui kompromi dan pengorbanan Jokowi tersebut: menjaga kekuasaannya. Dalam konteks ini, kiprah Jokowi selema memerintah dapat digambarkan melalui teori sumber daya kekuasaan yang ditulis oleh Winters dalam Oligarchy dan Oligarchy and Democracy in Indonesia.
Salah satu sumber daya kekuasaan tersebut adalah jabatan publik yang diemban. Dalam konteks ini, sumber daya berupa jabatan tersebut dianggap sebagai sumber kekuasaan yang dimiliki oleh elite. Pada titik ini, ketika Jokowi menggunakan sumber daya tersebut, ia sebenarnya telah menjelma menjadi elite.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu boleh jadi tidak hanya telah berubah menjadi elite, tetapi juga berkompromi dengan kekuatan oligarki. Sebagaimana disebut sebelumnya, oligarki-oligarki lama yang bahkan telah besar di era Orba menjadi kekuatan yang harus diterima agar kekuasaannya tak banyak terhantam badai politik.
Saya tidak datang dari lingkungan elite. Saya datang dari kampung. Hanya karena kehendak Allah jualah saya dapat menjadi Wali Kota, kemudian menjadi Gubernur, dan sekarang ini menjadi Presiden.
Logika politik bisa saja tak masuk, tapi siapa bisa menentang kehendak Allah SWT? pic.twitter.com/9YxKdE5iAc
— Joko Widodo (@jokowi) April 10, 2019
Yang menjadi perkara adalah, dalam jalannya mengonsolidasikan kekuatan ini, Jokowi seperti melupakan demokrasi yang sebenarnya memprosesnya menjadi sosok seperti sekarang ini. Hal ini disoroti misalnya oleh Tom Power dan Edward Aspinall.
Kedua akademisi tersebut menyebut bahwa Jokowi menggunakan hukum untuk melemahkan kekuatan oposisi. Power misalnya menyoroti penangkapan massal jelang Aksi 212. Selain itu, kepolisian juga sempat melakukan berbagai tindakan kepada aktivisme gerakan #2019GantiPresiden di tingkat akar rumput.
Pembelokan ini dapat dianggap sebagai sebuah ironi bagi seorang pemimpin yang dianggap berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat. Sosok non-elite itu justru mengonsolidasikan kekuatannya dengan cara yang boleh jadi tak semua elite tergoda untuk melakukannya.
Padahal, sebagai produk dari hasil demokrasi langsung, Jokowi diharapkan mampu menjaga demokrasi, terutama karena lawannya yang berasal dari elite dianggap akan memalingkan Indonesia dari paham tersebut. Apalagi, dalam berbagai janjinya di tahun 2014, hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi seperti penegakan HAM akan masuk sebagai salah satu agenda utama.
Jokowi memang dikenal sebagai sosok sederhana di Pilpres 2014, meski begitu, di Pilpres 2019 kini ia tampak tak berbeda dengan elite kebanyakan. Share on XDi luar itu, penting pula untuk melihat pandangan Plato mengenai siapa yang sebaiknya menjadi seorang pemimpin. Dalam pandangan Plato, sosok yang paling tepat untuk memimpin adalah seorang filsuf atau kerap dikenal sebagai The Philosopher King.
Menurut Plato, seorang filsuf cenderung tidak mendahulukan tujuan politik pribadi ketika memimpin. Tak hanya itu, seorang filsuf juga dapat meredam konflik yang timbul antara elite dan massa sosial maupun ekonomi saat mempertanyakan siapa yang harus memimpin.
Kondisi Jokowi ini dalam kadar tertentu terjadi pula pada sosok Barack Obama di Amerika Serikat (AS). Obama dapat dikatakan sebagai sosok yang juga tergolong outsider dan tidak pernah terbayang akan menjadi orang nomor satu di negeri Paman Sam. Meski demikian, sosoknya yang dianggap pembaharu dari elite-elite Washington memberikan banyak harapan akan perubahan.
Meski demikian, Obama nyatanya tidak sepenuhnya mampu menjalankan berbagai janji kampanyenya yang membawa perubahan. Pada akhirnya, Obama tetap harus berkompromi dengan kelompok-kelompok oligark yang telah lama menyentuh Washington, sehingga berbagai janjinya harus mengalami “penyesuaian”. Obama pun tak lagi nampak berbeda dibandingkan pendahulunya seperti George W. Bush, terutama dalam urusan perang.
Jika melihat jauh ke sejarah, kisah Jokowi ini memiliki kemiripan dengan kisah Amangkurat II di Kesultanan Mataram. Seperti Jokowi, Amangkurat II dapat dianggap sebagai seorang outsider karena ia sempat terusir dari istananya dan tidak difavoritkan untuk menjadi raja.
Minimnya modal politik dan material membuat Amangkurat II harus mencari kekuatan lain untuk mengonsolidasikan kekuatannya. Kala itu, VOC jadi kelompok yang dipilih untuk dapat mengambilalih kerajaannya. VOC ini dapat disetarakan dengan elite ekonomi atau oligarki dalam konteks Jokowi.
Sayangnya, aliansi dengan VOC ini ternyata memiliki konsekuensi tersendiri. Kerjasama tersebut membuatnya harus memiliki utang kepada kongsi dagang asal Belanda tersebut. Tak hanya itu, VOC juga mengontrol beberapa wilayah Mataram dan juga Amangkurat II sendiri. Kondisi ini dapat menjadi gambaran perubahan dari seorang outsider menjadi sosok elite yang ramah pada elite lain bisa saja memiliki dampak negatif.
Perkara Kepercayaan
Sosok Jokowi yang kian jauh dari merakyat dan lebih dekat ke elite ini membuatnya mulai kehilangan kepercayaan sejumlah pemilihnya di 2014. Kegagalannya membawa perubahan atau revolusi membuat mereka tampak kecewa dengan sosok sederhana di tahun 2014. Hal tersebut masih ditambah kelompok masyarakat lain yang merasa kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi tak berhasil memberikan kesejahteraan.
Kondisi tersebut tergolong berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi. Confucius pernah berujar bahwa yang diperlukan dalam suatu pemerintahan adalah makanan yang cukup, senjata yang memadai, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintahannya.
Dalam konteks tersebut, kepercayaan kepada pemerintahan saat ini boleh jadi tidak ada dalam level yang paling tinggi seiring dengan perubahan drastis yang terjadi pada presidennya.
Sulit untuk mengatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada Jokowi saat ini masih serupa dengan yang ia miliki di tahun 2014. Masyarakat yang semula berharap ia mampu menyingkirkan kelompok elite dan oligarki boleh jadi tidak lagi percaya ketika melihat kondisi Jokowi saat ini yang telah berkompromi.
Selain itu, kepercayaan itu juga berpotensi tererosi seiring dengan tak terlaksananya janji kampanye yang dibalut jargon Revolusi Mental. Alih-alih menjaga demokrasi dan HAM, seperti yang diiming-imingkan, pembelokan ke arah otoritarinisme seperti yang disebutkan Tom Power justru jadi hal yang lebih kentara.
Kepercayaan tersebut berdampak pada antusiasme masyarakat kepada sosok petahana ini. Pada survei Litbang Kompas misalnya, Jokowi sempat memiliki elektabilitas di bawah 50 persen. Sebuah capaian yang tak terlalu menggembirakan bagi seorang petahana yang di awal kemunculannya amat diminati.
Pada titik ini, perubahan drastis Jokowi di tahun 2014 menuju tahun 2019 ini berpotensi membunyikan alarm bahaya bagi ikhtiarnya menuju Istana Negara untuk kedua kali. Sulit untuk membayangkan pemerintahan akan berlangsung tanpa ada kepercayaan rakyat yang kuat.
Pada akhirnya, perubahan dari sosok non-elite menuju elite pada diri Jokowi boleh jadi berhasil mengonsolidasikan kekuatannya di hadapan para elite dan oligark. Tetapi, seperti apa nanti perubahan ini akan dinilai di mata rakyat? (H33)
