Katanya, Jokowi mulai cemas memasuki tahun politik 2018. Benarkah begitu?
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]oal statement tersebut, silahkan tanya pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Menurut penuturan Hendri, Jokowi kelihatannya mulai terdesak. Soalnya banyak janji kampanye saat Pilpres 2014 belum terwujud semuanya. Konon, Jokowi perlu bantuan para kepala daerah, biar ia nggak terjebak dalam janji-janji yang aspal alias asli tapi palsu.
Banyak daerah yang hasil alamnya justru diambil pusat semua, contoh Kalimantan Timur, Riau. Kemudian Papua juga kan sebenarnya punya kewenangan otonomi khusus. Jadi wajarlah berbeda,” katanya. Sistem Federasi dan Kekhawatiran Jokowi Hadapi Tahun Politik https://t.co/Wxb5XurNaA
— August Hnedri (@Hnedri) January 25, 2018
Hm, mungkin analisa Hendri bisa jadi benar. Presiden yang terkenal dengan strategi gebuk-menggebuk ini, kayaknya sedang digebuk balik. Entah dari lawan-lawan politiknya atau digembosi dari dalam, saya kurang tau persis.
Mulanya ia digebuk dengan menggunakan labelling ‘antek asing, pro Tiongkok atau pro komunis’, tapi itu kayaknya nggak mempan. Kemudian, ia digebuk lagi dengan tuduhan ‘anti Islam dan ulama’, itu pun nggak mengenai sasaran. Menanggapi semua itu, Jokowi balas gebuk dengan sejumlah aksinya yang dikenal sebagai ‘politik simbol’.
Di tengah sibuknya dia dengan pembangunan infrastruktur, datang lagi satu gebukan yang kelihatannya sempat mengenai salah satu tembok pertahanannya. Ia diklaim terlalu sibuk untuk kelarin infrastruktur, padahal angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Bahkan ada kasus gizi buruk di ujung timur Papua, yang katanya luput dari perhatiannya. Aihh, aihh, kebijakan Jokowi mulai keseleo?
Kelihatannya Jokowi perlu berhati-hati nih, baik dalam bertutur kata maupun dalam membuat kebijakan. Di sisa waktu yang tinggal satu setengah tahun ini, ia perlu melakukan evaluasi besar-besaran dan bekerja lebih keras lagi. Biar ntar nggak ada lagi yang tubir-tubir alias ribut-ribut dengan pernyataan maupun kebijakannya. Lantas apakah selama ini, kinerja pemerintah pusat udah nyetel dengan pemerintah daerah belum?
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bahwa selama ini kerap muncul perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena kebijakan di masing-masing daerah di Indonesia nggak bisa disamaratakan dengan yang berlaku di pemerintah pusat. Ow, gitu ya. Saya kira akibat efek dari kebijakan sejumlah kepala daerah yang lebih mentingin ‘kotak berangkas’, eh. Atau saya yang kudet alias kurang update dengan situasi bangsa ini? (K-32)