HomeNalar PolitikJokowi Menanti Badai Pembalik Survei

Jokowi Menanti Badai Pembalik Survei

Hasil survei yang dirilis Litbang Kompas menunjukkan Jokowi mendapatkan suara di bawah 50 persen. Haruskah kandidat petahana itu khawatir?


Pinterpolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]urvei Litbang Kompas beberapa waktu lalu bagai menghadirkan petir di siang bolong bagi kandidat presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Bagaimana tidak, survei salah satu lembaga terkemuka itu menyebut bahwa elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sudah berada di bawah 50 persen.

Pada survei tersebut, tergambar bahwa elektabilitas Jokowi-Ma’ruf telah mencapai angka 49,2 persen. Sementara itu, lawannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno meraup suara responden sebesar 37,4 persen. Hal ini berarti jarak di antara kedua pasangan calon hanya tinggal 11,8 persen.

Meski masih unggul, angka tersebut tentu tak terlalu menggembirakan bagi Jokowi-Ma’ruf. Bagaimanapun, sebagai kandidat petahana, idealnya mereka mampu mengungguli survei dengan marjin cukup jauh. Di lain pihak, hasil survei tersebut menjadi angin segar bagi Prabowo-Sandi karena kini momentum mereka seperti mulai menanjak.

Memang, di berbagai belahan dunia, para kandidat petahana tak selalu menikmati elektabilitas atau approval rating di atas 50 persen. Akan tetapi, jika melihat elektabilitas petahana presiden Indonesia terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), elektabilitas Jokowi memang tak terlalu menggembirakan.

Lalu, apa artinya perolehan survei di bawah 50 persen ini bagi Jokowi? Apakah ini artinya momentumnya tengah menurun? Ataukah angka ini masih wajar dan tetap memiliki kemungkinan menang tinggi?

Tertinggal di Survei

Apakah elektabilitas di bawah 50 persen berarti kekalahan bagi seorang petahana? Jika Negeri Paman Sam Amerika Serikat (AS) yang jadi patokannya, maka jawabannya bisa saja tidak. Beberapa presiden petahana mengalami penurunan dalam hal approval rating dan elektabilitas menjelang usaha mereka menuju kursi presiden untuk kedua kalinya.

Hal tersebut misalnya dialami oleh Barack Obama. Presiden asal Partai Demokrat itu sempat memiliki elektabilitas di bawah 50 persen di berbagai survei jelang Pilpres AS 2012. Dalam beberapa survei, lawannya, Mitt Romney bahkan sempat menyalip kandidat petahana tersebut.

Dalam survei yang dibuat oleh Gallup misalnya, Obama sempat memulai dengan angka 45 persen. Angka ini memang kemudian mengalami kenaikan, tetapi umumnya berada di kisaran 46 hingga 50 persen. Berdasarkan survei Gallup tersebut, Obama tak pernah mendapatkan suara responden lebih dari 50 persen.

Meski hasil survei opini masyarakat AS tersebut menempatkan Obama dalam posisi yang kurang menguntungkan, nyatanya hasil akhir Pemilu berkata lain. Obama akhirnya kembali menjadi Presiden AS dengan perolehan suara 51,1 persen berbanding 47,2 persen milik Romney.

Dengan modal hasil survei opini yang di bawah 50 persen, Obama jelas tidak memenangkan pertarungan dengan benar-benar mudah. Banyak pihak menyebut bahwa kemenangan Obama dibantu oleh peristiwa Badai Sandy.

Kala itu, hasil survei opini Obama bukan hanya berada di bawah 50 persen, tetapi sudah mulai tersalip oleh Romney. Akan tetapi, ketika Badai Sandy melanda AS, momentum tersebut berubah. Obama yang momentumnya sempat tersendat seperti mendapatkan angin kembali akibat aksinya menangani dampak badai tersebut.

Obama ketika itu memang sangat sigap bersikap untuk menangani Badai Sandy. Sementara itu, nama Romney justru mulai tergeser dari tajuk-tajuk utama berita akibat peristiwa tersebut. Terlihat bahwa Badai Sandy telah menahan momentum Romney dan menaikkan momentum Obama.

Hal tersebut menjadi gambaran bahwa boleh jadi, perlu ada momen khusus agar hasil survei yang tak menggembirakan berubah menjadi hasil prima di penghitungan suara asli. Oleh karena itu, meski kandidat petahana yang punya elektabilitas 50 persen masih mungkin menang, perlu ada kondisi khusus agar kemenangan tersebut dapat dikunci.

Mudahnya Mengunci Kemenangan

Memang, fenomena seperti Obama adalah hal yang mungkin terjadi dalam politik. Meski begitu, jika ingin aman mengarungi sebuah pemilihan, idealnya seorang petahana bisa mendapatkan keyakinan dari responden dengan suara di atas 50 persen. Dalam konteks tersebut, SBY dapat menjadi contoh bagaimana survei di atas 50 persen membuat ia begitu mudah mengunci kemenangan.

SBY boleh jadi adalah anomali yang positif dalam politik. Jika beberapa presiden AS saja tak mampu menguasai lebih dari 50 persen hati rakyat, SBY dengan mudah mendapatkan kepercayaan rakyat di survei opini dengan perolehan di atas 50 persen.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di tahun 2009 misalnya, sempat menempatkan SBY yang kala itu berpasangan dengan Boediono di urutan teratas dengan perolehan 71 persen. Sebuah perolehan suara yang cukup fantastis dan tergolong sulit untuk disamai.

Angka tersebut memang sempat mengalami penurunan, tetapi keterpilihan SBY masih tergolong amat tinggi. Pada dua survei LSI berikutnya, SBY berturut-turut mendapatkan suara responden sebesar 67 persen dan 63 persen.

Hasil survei tersebut kemudian tergambar pada penghitungan suara resmi versi KPU. Pada hasil Pilpres 2009, SBY berhasil unggul telak dengan persentase suara 60,80 persen. Perolehan ini membuatnya berhasil mengunci kursi presiden untuk kedua kalinya tanpa harus mengikuti putaran kedua pemilihan.

Kisah SBY tersebut bukan hanya menjadi fenomena fantastis, tetapi juga menjadi gambaran bahwa elektabilitas di atas 50 persen dapat membuat kemenangan dikunci dengan mudah. Hingga saat ini, tampak sulit kejadian serupa akan terjadi lagi di Indonesia.

Pentingnya meraup suara 50 persen ke atas untuk mengamankan kursi ini diungkapkan misalnya oleh Michael S. Lewis-Beck dan Tom W. Rice. Menurut mereka, perolehan suara survei 50 persen dapat memastikan kandidat petahana untuk terpilih kembali.

Perlu ‘Badai’

Merujuk pada kondisi tersebut, Jokowi tampaknya memang belum setara dengan SBY. Modal 49,2 persen milik Jokowi jelas tertinggal jauh dari perolehan 71 persen milik SBY di tahun 2009.

Selain itu, kecuali ada momen dramatis, sulit pula bagi Jokowi bisa menyamai perolehan survei milik SBY tersebut di tahun ini. Hal ini membuat langkah mantan gubernur DKI Jakarta tersebut untuk mengunci kemenangan boleh jadi tak akan semulus SBY di tahun 2009.

Jokowi memang masih mungkin menang meski hasil survei Litbang Kompas menunjukkan penurunan suaranya. Meski demikian, perlu kerja keras untuk mewujudkan hal itu. Share on X

Jika dibandingkan dengan SBY, hal tersebut tentu merupakan sebuah ironi. Jokowi memiliki waktu yang sama dan sumber daya serupa sebagai presiden untuk memuaskan masyarakat. Akan tetapi, Jokowi seperti tak sepenuhnya berhasil memanfaatkan waktu dan sumber daya tersebut untuk mengamankan posisinya di tangga survei.

Memang, ada kasus Obama yang juga keunggulan surveinya tipis dan bahkan sempat tersalip Romney. Meski begitu, seperti disebutkan di atas, ada faktor khusus berupa Badai Sandy yang membuat Obama berhasil memenangkan pertarungan dari Romney.

Pada titik itu, dengan kondisi perolehan survei yang sama sekali tak setara dengan SBY di tahun 2009, Jokowi boleh jadi membutuhkan ‘badai’ tersendiri, sebagaimana Obama yang terdongkrak oleh badai Sandy. Hal ini tergolong penting untuk menahan momentum lawannya dan menciptakan momentum untuk dirinya sendiri.

Tentu, hal ini tidak berarti Indonesia harus tertimpa bencana terlebih dahulu agar Jokowi bisa mengubah hasil survei yang mengkhawatirkan menjadi kemenangan di penghitungan suara KPU. Yang diperlukan adalah momen untuk mengubah dan membalikkan momentum yang kini sepertinya tengah berpihak di kubu Prabowo-Sandi.

Jika Jokowi tidak bisa menemukan badai pengubah momentum tersebut, maka boleh jadi laju Prabowo-Sandi akan semakin sulit dihentikan. Pada titik ini, Jokowi tak bisa sepenuhnya berharap kisah Obama akan terjadi pula kepadanya.

Pada akhirnya, elektabilitas Jokowi sebagai petahana memang sama sekali tak setara dengan SBY di tahun 2009. Perlu kerja ekstra keras untuk menciptakan badai agar momentum bisa diraih kembali. Jika tidak demikian, maka jangan salahkan jika Prabowo bisa menyalip, entah di meja survei atau di bilik suara. (H33)

Baca juga :  Raib Dana Pensiun PNS Kacau BUMN Era Jokowi
spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...