Polemik terkait penyelenggaraan Formula E kian memanas. Merespons hak interpelasi yang diajukan Fraksi PDIP dan PSI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui melobi pimpinan tujuh fraksi di DPRD untuk tidak melakukan interpelasi dengan mengundang makan malam. Tepatkah langkah Anies tersebut?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui mengundang sejumlah pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta dalam acara makan malam di rumah dinas Gubernur.
Acara makan malam ini terasa spesial karena terselenggara di tengah kuatnya isu interpelasi yang tengah bergulir. Seperti yang diketahui, sehari sebelum acara makan malam ini, Fraksi PDIP dan PSI resmi menyerahkan surat interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E.
Pasca jamuan makan malam tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mewakili sejumlah pimpinan fraksi yang diundang memaparkan bahwa mereka sepakat untuk tidak melakukan interpelasi.
Lebih lanjut, Ia pun membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gubernur Anies membahas berbagai hal, utamanya terkait polemik penyelenggaraan Formula E.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mempertanyakan langkah Anies untuk mengumpulkan sejumlah pimpinan fraksi tersebut. Ia menilai langkah ini terlalu reaktif dan justru seakan-akan memberi indikasi bahwa memang ada yang salah dalam penyelenggaraan Formula E.
Lalu, tepatkah langkah Anies tersebut?
Belajar dari Jokowi
Upaya interpelasi yang dilakukan DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta bukanlah hal yang baru. Tercatat pada tahun 2013 lalu sejumlah 30 anggota parlemen daerah tersebut mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu Joko Widodo (Jokowi) terkait layanan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Satu hal yang menjadi sorotan dalam polemik kasus saat itu adalah cara Jokowi menghadapi ancaman interpelasi.
Jokowi terlihat sangat tenang dan pandai memainkan simbol politik. Dalam berbagai kesempatan Ia justru menyambut baik langkah parlemen tersebut dan mengatakan akan menggunakan interpelasi tersebut untuk menjelaskan seterang-terangnya terkait polemik yang terjadi.
Namun alih-alih membangun lobi dan komunikasi dengan elite parlemen, Jokowi dalam polemik ini justru lebih intensif mengunjungi masyarakat kelas bawah, menjelaskan terkait program KJS yang sedang dipermasalahkan serta mendengarkan masukan dari masyarakat terkait hal tersebut.
Seiring berjalannya waktu Jokowi justru mendapatkan simpati dari masyarakat. Saat itu bahkan terbangun narasi yang sangat kuat, yaitu “DPRD vs Rakyat”. Jokowi dianggap berhasil memposisikan rakyat berada pada pihaknya, akhirnya interpelasi pun gagal karena beberapa fraksi menarik diri. Disinyalir karena kuatnya tekanan dari publik saat itu.
Baca Juga: Gagalnya Politik Simbol Jokowi
Pengamat menilai dalam kasus ini keberhasilan Jokowi meredam interpelasi dikarenakan kepandainnya dalam membaca situasi dan memainkan simbol politik.
Kimly Ngoun dalam tulisannya yang berjudul What Southeast Asian Leaders Can Learn from Jokowi sempat memuji kemampuan Jokowi dalam memainkan simbol-simbol politik.
Ia berpendapat, mantan Wali Kota Solo itu mampu mengkonstruksi seperangkat simbol yang membedakan dirinya dengan pemimpin-pemimpin lain di Asia Tenggara.
Dengan kepiawaiannya memainkan simbol politik tersebut, Jokowi diungkapkan juga seringkali menggunakan strategi soft power dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
Dalam studi ilmu politik, soft power adalah kemampuan mengubah pikiran dan pilihan orang lain dengan cara menarik perhatian. Dengan menggunakan strategi ini, pihak lain dapat melakukan hal yang menguntungkan bagi kita tanpa perlu meminta atau memaksa untuk melakukannya.
Seperti dalam kasus interpelasi ini, Jokowi berhasil menarik perhatian masyarakat untuk menekan DPRD agar membatalkan hak interpelasi tersebut.
Lalu, haruskah Anies tiru Jokowi?
Diplomasi Makan Malam
Seperti yang kita ketahui, Anies dan Jokowi adalah politisi yang dikenal memiliki dua karakteristik komunikasi politik yang berbeda.
Jokowi, seringkali membiarkan tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sementara Anies justru terkenal pandai meretorika kata-kata.
Dalam kasus interpelasi, Anies dinilai seharusnya bisa memanfaatkan kelebihannya dalam membangun narasi politik.
Hak interpelasi pada dasarnya bukanlah hak anggota dewan yang perlu ditakuti Anies. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 120 Tata Tertib DPRD, hak interpelasi hanyalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai strategis.
Berbeda dengan hak angket, hak interpelasi dirasa sulit untuk dibawa ke ranah politis, bahkan hingga berujung pemakzulan.
Justru dengan kemampuan Anies yang selama ini pandai membangun narasi politik dan meretorika kata-kata, interpelasi harusnya jadi panggung untuk menjelaskan dan mengklarifikasi terkait polemik permasalahan ini secara jelas.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memaparkan bahwa cara Anies menggunakan kekuatan politik untuk menghentikan interpelasi merupakan logika adu kuat-kuatan politik. Ini sangat bertentangan dengan citra yang selama ini dibangun sebagai sosok yang mengutamakan dialog dan transparansi.
Strategi ini sampai detik ini pun dinilai gagal. Memang di satu sisi pimpinan fraksi yang diundang menyatakan akan menolak interpelasi, tapi di sisi lain strategi ini justru makin memperuncing polemik ini.
Baca Juga: Apa Pentingnya Formula E untuk Anies?
Fraksi PDIP dan PSI, pasca pertemuan yang digagas Anies dengan para pimpinan fraksi lain justru semakin bersemangat untuk melanjutkan interpelasi. Ditambah sikap pasif Anies terhadap media dalam isu ini semakin menimbulkan narasi perdebatan di publik.
Anies sendiri dalam isu ini justru memainkan strategi diplomasi dengan mengundang makan malam beberapa pimpinan parpol. Fenomena ini lazim disebut dengan culinary diplomacy.
Dalam kasus ini, pesan yang ingin disampaikan Anies melalui pertemuan makan malam tampaknya berlawanan dengan perspektif masyarakat. Masyarakat disinyalir lebih ingin mendengar penjelasan Anies secara clear dalam kasus penyelenggaraan Formula E dalam proses interpelasi.
Langkah Anies mengumpulkan dan melobi beberapa pimpinan fraksi untuk menggagalkan interpelasi justru menunjukkan secara tersirat bahwa Anies tidak percaya diri dalam menghadapi interpelasi kali ini.
Kalaupun Anies ingin menggunakan strategi culinary diplomacy untuk menghalau DPRD melakukan interpelasi, ada satu hal yang kurang, yaitu Anies tak mengundang pihak yang berseberangan dalam makan malam tersebut. Seperti yang diketahui, Anies justru tidak mengundang Fraksi PDIP dan PSI.
Pertanyaannya, jika Anies adalah politisi yang memiliki kemampuan narasi politik dan retorika yang baik, mengapa Anies seolah menghindari interpelasi?
Kelemahan Anies?
Retorika sendiri merupakan bentuk komunikasi yang menggabungkan argumentasi pesan, cara penyampaian yang menarik, adaptif, berkualitas, dan kredibilitas dari pembicara. Sebagai bagian dari ilmu komunikasi politik, retorika memainkan peran penting dalam dunia perpolitikan. Kemampuan beretorika akan menentukan citra politik dan dukungan.
Pemimpin atau politisi yang pandai membangun narasi dan beretorika umumnya mempunyai nilai tambah tersendiri dan cenderung mudah disukai masyarakat. Namun, ada satu kelemahan dari para politisi yang mempunyai kemampuan beretorika.
Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan bahwa politisi yang pandai beretorika cenderung menggunakan pola komunikasi high context dengan bahasa yang dibungkus sangat indah.
Namun, sayangnya, gaya bicara high context ini tidak mudah menjangkau semua kalangan masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah, misalnya, dinilai tidak begitu menyukai gaya komunikasi ini.
Baca Juga: Jokowi Dukung Anies-Puan di 2024?
Dalam konteks Anies, Yunarto menilai gaya bahasa Anies yang high context di satu sisi justru menjadi kelemahan utamanya.
Ia menilai tidaklah mudah buat orang seperti Anies yang biasa berbicara retorika dan bicara dengan berirama masuk ke penegasan program dan kebijakan yang akan dibuat. Biasanya, solusi yang disampaikan Anies lebih kepada pandangan makro saja.
Oleh karena itu, hal ini dianggap bisa menjadi bumerang bagi Anies ketika menghadapi berbagai pertanyaan terkait penegasan program dan kebijakan yang Ia buat di hadapan DPRD DKI saat proses interpelasi.
Anies dinilai tidak ingin mengambil risiko lebih jauh untuk menghadapi interpelasi ini, sehingga langkah-langkah pragmatis seperti melobi langsung beberapa fraksi untuk menggagalkan interpelasi tampaknya menjadi langkah Anies untuk segera meredam isu interpelasi.
Pada akhirnya mungkin Anies perlu belajar untuk lebih pandai membaca situasi dan memainkan simbol politik dari Jokowi yang terbukti telah berhasil meredam isu interpelasi pada masa kepemimpinannya. (A72)
