Dua tokoh itu duduk di depan para wartawan yang hadir saat itu. Sambil sesekali menyeruput teh, keduanya menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Suasana akrab dan penuh kehangatan terlihat di antara keduanya. Akankah ada perubahan peta politik di tingkat nasional?
pinterpolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]emandangan itu tidak lain dan tidak bukan terjadi di salah satu sudut istana. Sehari yang lalu, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.
“Tabayyun”, itulah istilah yang digunakan oleh SBY untuk menggambarkan kunjungannya. Tabayyun sendiri berasal dari bahasa Arab, secara harafiah bisa diartikan sebagai ‘mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya’. Namun, tabayyun juga bisa berarti ‘meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya’. Masalah apa yang ingin dicari kejelasannya oleh SBY? Hanya SBY dan Jokowi yang tahu.
President Jokowi Welcomes SBY to Palace https://t.co/f0NTOkqGN4 pic.twitter.com/tXrbhGQMMc
— METRO TV (@Metro_TV) March 9, 2017
Sudah menjadi rahasia umum kalau dalam beberapa bulan terakhir, suhu politik nasional sempat memanas, mulai dari Pilkada DKI Jakarta hingga Grasi Antasari. Persoalan-persoalan tersebut sempat memanaskan hubungan antara SBY dengan pemerintah. (Baca: Kartu As Bernama ‘Antasari’)
Kunjungan ini seolah menjadi penyejuk bagi suasana karut marut politik di tingkat nasional yang telah menyita energi kebangsaan. Bagi masyarakat umum, ada kesejukan yang terasa dari kunjungan-kunjungan semacam ini. Tentu saja hal ini diharapkan mampu membawa dampak bagi masyarakat di tingkat bawah.
Masih dalam tajuk mendalami Jokowi-isme sebagai sebuah ‘politik-isme’ Presiden Jokowi, kita tentu saja bertanya-tanya: ada apa di balik kunjungan ini? [Baca: ‘Jokowi-isme: Politik-isme Presiden? (Bagian 1)’] Apakah ini merupakan salah satu bagian dari strategi politik Jokowi? Bagaimana sebetulnya Jokowi-isme itu menjadi penopang kekuasaan Presiden Jokowi?
Jokowi-isme: Pilih Lawan, Pilih Kawan
Seperti mengatur strategi dalam permainan catur, demikian yang dilakukan oleh presiden Jokowi – sama halnya yang terjadi pada para politisi pada umumnya. Kunjungan SBY juga merupakan sinyal adanya strategi politik yang sedang dijalankan oleh Jokowi. Untuk saat ini, Jokowi adalah pemain utama dalam politik di tingkat nasional – tentu saja karena posisinya sebagai presiden.
Walaupun pernah menjabat sebagai walikota Solo dan gubernur Jakarta, Jokowi terhitung sebagai tokoh baru dalam dunia politik skala nasional. Maka, posisi ‘anak baru’ yang disandangnya ini tentu saja membuat Jokowi menjadi seperti pemimpin di tengah ‘lautan badai’ politik nasional yang keras. Angin ribut dan ombak besar terus mengguncang kapal yang sedang dinahkodainya. Tanpa latar belakang militer serta belum pernah terjun dalam politik praktis di tingkat legislatif misalnya, membuat perahu Jokowi terombang-ambing di awal-awal masa pemerintahannya.
Untuk menghadapi pertarungan di tingkat elit, Jokowi menerapkan strategi ‘pilih kawan, pilih lawan’. Kita tentu masih ingat bagaimana harmonisnya Jokowi dan SBY menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden. Namun, seiring memanasnya situasi di DPR, semuanya berubah. Situasi politik pun semakin panas di seputaran pilkada DKI Jakarta.
Menghadapi persoalan-persoalan tekanan politik yang sering terjadi, Jokowi tampaknya tidak kebingungan. Jokowi tahu dukungan masyarakat banyak ada di belakangnya. Oleh karena itu, tidak heran pada aksi damai ‘212’ lalu, Jokowi bahkan berani tampil di atas panggung dan menemui para pendemo. Sebelumnya, pasca aksi ‘411’, Jokowi juga langsung menemui para ulama dan Kyai untuk menenangkan suasana yang terjadi. Dua aksi tersebut merupakan satu kesatuan dalam aksi besar melawan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok – yang sering juga diistilahkan dengan ‘Ahok Gate’.
Jokowi tampaknya tahu bagaimana mengelola kawan dan lawan. Kita juga menyaksikan bagaimana beberapa partai yang sebelumnya berada di koalisi yang berseberangan dengan pemerintah mulai berpindah haluan, misalnya Golkar dan PAN. Kita juga menyaksikan beberapa kali Jokowi menemui lawan yang dihadapinya pada pemilihan presiden 2014 lalu, Prabowo Subianto.
Dan yang terakhir, kita menyaksikan bagaimana Jokowi bertemu dengan SBY. Terkait pertemuannya dengan SBY, banyak pihak yang menilai Jokowi paham betul kapan momentum yang tepat untuk aktivitas politik semacam ini. Jokowi dianggap paham betul bagaimana mengelola timing politik.
Kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh yang terlibat aksi dugaan makar berhasil ditangkap oleh polisi. Polisi mengatakan bahwa dugaan makar sudah diketahui dua hari sebelum tanggal 2 Desember 2016, namun pihak-pihak terduga baru ditangkap pada dini hari 2 Desember 2016 – sebuah strategi yang cerdas untuk meredam gelombang gerakan yang lebih besar lagi. Hal ini juga menggambarkan strategi jitu Jokowi yang belakangan ini terlihat makin dekat dengan Panglima TNI dan Kapolri – keduanya selalu menyertai presiden dalam kunjungan-kunjungannya, bahkan terlihat semakin kompak dengan presiden.
Strategi politik Jokowi ini mungkin terlihat sederhana, namun efektif untuk menahan tekanan politik dari elit maupun juga dari kelompok masyarakat tertentu. Semuanya seolah sudah diatur dalam strategi ‘bidak catur’ ala Jokowi.
Jokowi-isme Melawan Tekanan
Lalu, dari mana strategi politik yang demikian didapatkan oleh Jokowi? Jokowi sendiri memang pernah mengakui bahwa ia mendapatkan banyak resep dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping terkait bagaimana caranya untuk mengelola pemerintahan yang baik dan memajukan ekonomi negara. Apakah itu berarti Jokowi juga sepenuhnya mengadopsi cara Xi-Jinping dalam politik?
Temui Presiden Xi Jinping, Jokowi Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Cina https://t.co/TVxKloSW4u
— Republika.co.id (@republikaonline) September 3, 2016
Selain terkenal karena kebijakan-kebijakannya yang mampu memajukan perekonomian Tiongkok, Xi Jinping juga dikenal melalui kebijakan anti-graft atau anti korupsi yang dilakukannya. Cita-cita Xi Jinping adalah menciptakan pemerintahan Tiongkok, militer, bahkan juga Partai Komunis Tiongkok yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, baik pemerintahan, militer, maupun partai komunis dibersihkan dari oknum-oknum koruptor.
Namun, pada tahun 2014 lalu, muncul dugaan bahwa gerakan anti-graft ini dilakukan oleh Xi Jinping untuk ‘membereskan’ lawan-lawan politiknya dan memberikan kesempatan pada sekutu-sekutunya atau pendukungnya untuk menduduki jabatan-jabatan yang ditinggalkan. Pada pertengahan April 2014 lalu misalnya, sebuah laporan dari Reuters menyebutkan bahwa Presiden Xi Jinping menggunakan program pemberantasan korupsi untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, terutama mereka yang tidak setuju dengan agenda reformasi yang sedang digalakkan oleh Xi Jinping.
Pada saat itu, Presiden Xi ditengarai mempromosikan sekitar 200 pejabat dari Zhejiang – provinsi tempat Xi pernah menjabat sebagai ketua partai di sana antara tahun 2002 sampai 2007 – ke Shanghai. Para pejabat itu ditengarai merupakan orang-orang yang loyal kepada Xi dan mendukung program reformasi yang sedang dicanangkannya. Sementara, ada 300-an pejabat yang punya hubungan dengan Zhou Yongkang – seorang mantan petinggi Partai Komunis Tiongkok yang terlibat kasus suap dan korupsi – telah ditahan dan dimintai keterangan, termasuk juga sekitar 10 pejabat tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Xi Jinping sebagai strategi untuk menghadapi lawan-lawan politiknya tersebut.
Jokowi memang pernah mengatakan bahwa ia meminta saran untuk persoalan politik dan ekonomi dari Presiden Xi Jinping. Lalu, apakah itu termasuk dengan strategi menjerat lawan politik melalui kasus korupsi? Well, hal ini memang belum bisa dibuktikan secara pasti. Namun, kalau mau dianalisis, bisa terlihat pola-pola tersebut.
Kita tentu ingat pada awal-awal kepemimpinan Jokowi, DPR begitu gaduh. Tarik menarik kursi kepemimpinan dan polemik APBN membuat energi politik terkuras. Namun, semenjak kasus ‘papa minta saham’ – yang entah darimana datangnya – semuanya seolah berubah. Dimulai dengan pergantian kursi kepemimpinan di DPR, berbaliknya Partai Golkar ke kubu pemerintah, hingga kisruh-kisruh yang terjadi di seputaran persoalan tersebut.
Bagi beberapa pihak, semakin sering tertangkapnya para koruptor juga dianggap sebagai salah satu strategi Jokowi untuk menekan lawan-lawan politiknya. Apa benar demikian? Tentu saja hal ini perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Yang jelas, Jokowi benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno: “Tuntunlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Jokowi sepertinya mengikuti apa yang dikatakan Presiden Soekarno: belajar dari Tiongkok.
Chaos Politik dan Pilpres 2019
Saat ini, Jokowi mungkin menjadi figur politik paling kuat di republik ini – di samping Prabowo Subianto. Sosoknya dan pribadinya yang sederhana dan tegas memang menjadi kekuatan utama Jokowi. Jika tetap dalam track politiknya seperti sekarang, lalu program-program pembangunan dan ekonominya berjalan mulus, maka sulit untuk mengatakan ada sosok lain yang mampu mengalahkannya jika ia maju lagi pada pemilihan presiden berikut. Semuanya tergantung perjalanan dua setengah tahun ke depan.
Jokowi telah memenangkan pertarungan politik di tingkat bawah – artinya saat ini Jokowi adalah sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat di tingkat bawah. Sekarang tinggal bagaimana Jokowi memenangkan pertarungan di tingkat elit.
Carl von Clausewitz (1780-1831) – seorang jenderal dan ahli perang kerajaan Prussia – pernah mengatakan bahwa tak ada seorangpun yang memulai perang atau kekacauan jika ia tidak punya tujuan yang ingin dicapai. “No one starts a war – or rather, no one in his sense ought to do so – without first being clear in his mind what he intends to achieve by the war and how he intends to conduct it.” Beberapa pihak menilai kegaduhan politik atau chaos yang terjadi beberapa waktu terakhir sebetulnya juga merupakan bagian dari Jokowi-isme. Apa betul demikian?
Perlu pembuktian, tetapi ini pendapat yang masuk akal. Dengan adanya ‘perang’ dan chaos di tingkat elit, Jokowi sebetulnya mendapat keuntungan. Kita tentu ingat bagaimana Jokowi menyebut adanya ‘aktor politik’ di balik aksi 411. Jokowi seolah menabuh ‘genderang perang’ saat itu. Dan seperti kata Clausewitz, tidak mungkin perang itu dikobarkan kalau tidak ada tujuan di dalamnya. Karut marut dan chaos yang terjadi, membuat persepsi publik terhadap elit politik pun berubah-ubah. Sementara Jokowi? Dengan slogan ‘kerja, kerja, kerja’ serta pelarian-pelariannya ketika membicaarakan masalah politik, ia akan tetap dipandang publik sebagai tokoh yang bekerja untuk rakyat dan harus tetap didukung. Dari sudut pandang ini, Jokowi sangat pandai memanajemen chaos politik di tingkat elit.
Jika konsisten di jalur politik yang ada saat ini, niscaya tidak ada kesulitan bagi Jokowi untuk memenangkan kontestasi politik di pemilihan presiden 2019 nanti. Semua instrumen yang digunakan Jokowi saat ini akan semakin memperbesar peluangnya untuk memenangkan kontestasi politik nasional. Lalu, strategi apa lagi yang akan digunakannya?
Jokowi-isme: Masa Depan Politik-isme Indonesia?
“Knowledge will give you power, but character respect”. Demikianlah penggalan kalimat yang pernah diucapkan oleh salah satu tokoh paling terkenal dalam dunia seni bela diri, Lee Jun-Fan atau yang lebih populer dengan nama Bruce Lee (1940-1973). Pengetahuan hanya akan memberimu kekuatan/kekuasaan, namun karakter, itulah yang akan membuatmu dihormati.
Kata-kata itu sepertinya sangat tampak dalam tampilan politik Presiden Joko Widodo. Jokowi mungkin menjadi salah satu presiden dengan basis kekuasaan terlemah sepanjang sejarah republik ini. Ia bukanlah tokoh utama dalam partai politik. Ia juga bukan seorang elit partai. Namun, dalam segala kelemahan latar politiknya tersebut, ia mampu memainkan instrumen-instrumen lain yang membuatnya mendapat kekuatan dari rakyat – bahkan bisa jadi saat ini sangat berkuasa di tingkat elit. Karakternya yang kuat adalah salah satu hal yang membuatnya menjadi populer di tingkat masyarakat.
Selain itu, political branding yang digunakan oleh Jokowi membuatnya makin dicintai oleh banyak orang. Kita menyaksikan bagaimana popularitas Jokowi bisa meningkat misalnya lewat kuis-kuis berhadiah sepeda. Sehari yang lalu kita melihat bagaimana penyanyi seperti Raisa atau Andre Hehanusa mendapat hadiah sepeda dari presiden Jokowi dalam acara peringatan Hari Musik Nasional. Dengan basis penggemar yang besar, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini secara tidak langsung akan menaikan popularitasnya di kalangan penggemar para penyanyi tersebut: Machiavelli mungkin akan menilai hal ini sebagai strategi politik yang cerdas.
Jokowi-isme terlihat dari penggunaan berbagai instrumen komunikasi politik yang mampu menarik perhatian rakyat banyak. Jokowi juga adalah salah satu presiden yang dalam setiap tutur dan perilakunya sangat dekat dengan komedi. Kebetulan atau memang disengaja, yang jelas Jokowi paham betul apa yang dikatakan oleh komedian Charlie Chaplin (1889-1977) bahwa komedi dan tawa adalah puncak tragedi yang di dalamnya menyimpan kegetiran.
Ketika terjadi polemik pimpinan DPR terkait kasus ‘papa minta saham’, Jokowi membalasnya dengan mengundang para komedian untuk makan malam ke Istana Negara. Saat berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu, Jokowi mengajak komedian Andre Taulani dan Sule Sutisna untuk menjadi pengisi acara saat Jokowi bertemu masyarakat di sana. ‘Jokowi dan komedi’ adalah cara presiden menghadapi tekanan-tekanan politik.
Jokowi mungkin tidak punya kekuatan politik yang besar. Namun, di balik kekurangan politik tersebut, Jokowi-isme ini patut dipelajari dengan seksama karena bisa saja Jokowi-isme ini justru akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dan pada 2019 nanti, mampu membuat rakyat memilih Jokowi untuk kedua kalinya. Pendekatan-pendekatan politiknya yang berbeda membuat Jokowi akan tetap menjadi tokoh yang paling diperhitungkan di pilpres 2019 nanti – tentunya kalau ia maju lagi. Akankah hal itu bisa terwujud? (S13)
