HomeNalar PolitikJokowi Digembosi ‘Orang Dalam’?

Jokowi Digembosi ‘Orang Dalam’?

“Elektabilitas Presiden Jokowi selalu di puncak survei, adakah lawan sepadan atau justru mudah digembosi?”


PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]elang Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo dibekali berbagai kekuatan politik sehingga membuatnya ‘menari di atas angin’. Salah satunya dibuktikan dengan tercatatnya nama Jokowi di puncak survei untuk menuju periode kedua Presiden RI.

Elektabilitas Jokowi tak terkalahkan dan beberapa tokoh lain yang masuk radar survei pun mengekor jauh di belakang. Jalan mulus Jokowi ini berpeluang terhambat pada dua hal, yaitu munculnya kekuatan baru dengan tokoh yang sepadan atau adanya penggembosan elektabilitas dari ‘dalam’.

Namun, sampai saat ini belum muncul calon alternatif yang mampu mendulang elektabilitas tinggi dan mampu menantang perebutan kursi Presiden dari Jokowi.

Artinya bahwa sebagai petahana, Jokowi memang diunggulkan dan memiliki ruang yang cukup untuk bersentuhan dengan masyarakat. Namun disisi lain, bila kinerja bersama Kabinet Kerja membuat masyarakat terbebani, maka elektabilitas Jokowi dapat tergembosi.

Namun, upaya penggembosan elektabilitas Jokowi bukan hanya dari karakter kepemimpinannya saja, bisa juga melalui kinerja dan kebijakan Kabinet Kerja yang berpotensi menyebabkan masyarakat merasa semakin terbebani.

Salah satu kebijakan yang berpotensi menggembosi elektabilitas Jokowi adalah program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dinilai tidak populer dan cenderung membuat rakyat merasa dicekik oleh pungutan pajak maupun non pajak.

Tentu perasaan rakyat yang  merasa terbebani akan berpotensi sebagai sumbu dalam upaya penggembosan elektabilitas Jokowi. Dengan kata lain, kepercayaan, keyakinan, dan keinginan untuk memilih Jokowi kembali di 2019 akan semakin mengikis.

Program Tak Populer Kemenkeu

Program tak populer Kemenkeu yang dikomandoi Sri Mulyani dinilai berpeluang menjadi salah satu bagian yang akan menggerogoti elektabilitas Jokowi sebelum Pilpres 2019 nanti.

Salah satu program yang paling tidak populer adalah wacana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU-PNBP) yang akan mengubah UU no. 20 tahun 1997. Perubahan UU ini  ‘memaksa’ rakyat untuk semakin terbebani dengan pungutan negara dari berbagai sektor. Salah satunya menyasar sektor layanan umum, diantaranya kesehatan, pendidikan, keagamaan, bisnis berbasis daring, dan lainnya.

Walau sampai tahun ketiga ini, Presiden Jokowi sempat meringankan beban masyarakat dengan menghadirkan kebijakan tanpa pungutan di sektor pelayanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Namun, hal ini tak bertahan lama.

Langkah Sri Mulyani ini pada akhirnya menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Rizal Ramli. Ia menuturkan bahwa pemerintah seharusnya jangan hanya memungut penerimaan negara dari sektor kecil saja. Karena sebenarnya pemerintah dapat mengoptimalkan pungutan PNBP dari sektor yang lebih besar, misalnya dari sumber daya alam (SDA), baik dari Migas dan non Migas, atau dari pendapatan laba BUMN serta pendapatan Badan Layanan Usaha (BLU).

Baca juga :  Siasat Rahasia Prabowo-Sri Mulyani?

Saat ini, menurut Rizal, pemerintah semakinganas menarik pungutan dari masyarakat  dan semakin lesu menarik pungutan dari sektor yang sesungguhnya lebih besar. Ini dibuktikan dengan dominasi penerimaan SDA Migas yang mengalami penurunan akibat parameter perhitungan yang cenderung menurun sejak tahun 2015.

Apalagi revisi UU PNBP sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun 2017. RUU PNBP ini disusun dalam naskah akademik dan bertujuan untuk mengejar pendapatan negara, khususnya di sektor sumber daya alam. Selain itu, diperlukannya pengaturan tentang beban pungutan tambahan selain pajak untuk semua sektor.

Bukan hanya bergulir di era Jokowi, RUU PNBP yang disusun dalam naskah akademik sudah digagas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, putusan final belum didapatkan hingga saat ini.

Sementara itu, awalnya PNBP 2017 yang ditargetkan mencapai Rp 250 triliun, namun ternyata di dalam pelaksanaannya hanya mampu mencapai Rp 146, 1 triliun di semester pertama tahun 2017.

Target penerimaan negara untuk PNBP belum tercapai di semester pertama tahun 2017 sehingga ‘mau tak mau’ pemerintah terus menggenjot dan mengejar pemasukan dari berbagai potensi yang ada.

Artinya pemerintah akan semakin menggeliat untuk menarik pungutan dari masyarakat. Pasalnya, PNBP dikenakan ke layanan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari pendidikan, hingga keagamaan. Tentu hal ini akan berdampak pada tercekik dan terbebaninya masyarakat.

Tentunya masyarakat pun harus mendapatkan pelayanan yang sepadan dengan pungutan yang mereka berikan sehingga bukan hanya beban finansial yang didapatkan, namun juga pelayanan berbagai sektor pelayanan dapat bermanfaat.

Oleh karena itu, negara harus mempertanggungjawabkan kesesuaian kenaikan tarif dengan memberikan pelayanan yang diberikan.

Penggembosan Elektabilitas  Jokowi?

Elektabilitas Presiden Jokowi berpotensi dapat digembosi seiring dengan dampak pungutan upeti pemerintah yang membebani masyarakat dari berbagai sektor.

Semakin mencekik kondisi perekonomian suatu bangsa, tentu akan menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemimpinnya.

Sementara itu, Indonesia berpotensi mengarah pada titik yang sama dengan Argentina walau memang dalam segi regulasi masih menunggu pembahasan lanjutan oleh DPR RI 15 November 2017 mendatang.

Dengan kata lain, DPR sebagai lembaga legislatif berpotensi membuat regulasi yang akan mengantarkan masyarakat pada beban hidup yang semakin besar.

Apabila pemerintah dalam konteks ini telah berupaya mencekik masyarakat dengan perlahan dan  melakukan pemotongan anggaran yang cukup signifikan, maka peristiwa ini terpotret seperti fragmen di Argentina puluhan tahun yang lalu.

Di bawah kepemimpinan Carlos Menem (1989-1999), Argentina memiliki sebuah fenomena yang lebih kurang memiliki kesamaan dengan Indonesia. Upaya ‘penyelamatan’ ini menggunakan kekuatan pemerintah untuk memotong-motong anggaran dan menarik pajak dari berbagai sektor termasuk layanan masyarakat.

Baca juga :  Koalisi Titan: Sentripetalisme Konsensus Demokrasi Prabowo

Bahkan, Argentina kacau balau puluhan tahun lalu itu akibat negaranya sangat membutuhkan uang dan rakyatnya mengeluh dengan dikeluarkannya kebijakan potong anggaran (Austerity). Alasan kebutuhan negara yang memaksa dirinya untuk menarik upeti lebih dari masyarakat.

Selain itu, Menteri Keuangan Argentina, Domingo Cavallo mengambil langkah di luar ekspektasi. Ia melakukan upaya penjualan aset negara dengan kata lain melakukan swastanisasi perusahaan negaranya.

Hal ini dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Setelah dianalisis tenyata Cavallo merupakan kepanjangan tangan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang mengharuskan ia mengambil kebijakan tidak populer dan jelas tidak pro rakyat.

Banyak juga pihak yang menyatakan bahwa Cavallo menganut paham neolib yang bertentangan dengan keinginan Carlos Menem, Presiden Agentina yang menjanjikan kebijakan pro rakyat saat perhelatan kampanye.

Awalnya, Argentina menemui titik kebangkitannya saat kebijakan Cavallo dijalankan, namun ternyata disisi lain hal ini berdampak pada munculnya dampak lain yang membawa Argentina jauh dari kemandirian dan secara kebijakan meninggalkan rakyat kecil.

Ditinjau dari campur tangan World Bank dan IMF di perekonomian suatu negara, Indonesia memiliki sosok yang cakap dan kapabel berbicara tentang dua institusi tersebut.

Tiada lain ia adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI yang sempat menjabat Direktur Pelaksana World Bank. Bila hanya melihat keterkaitan World Bank dan IMF tentu memiliki posisi yang sama.

Hal ini menandai adanya campur tangan yang sama dengan peristiwa di Argentina pada masa lampau dengan situasi Indonesia saat ini. Tentu bila ini yang terjadi di Indonesia, dampaknya akan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat kepada Jokowi. Terutama akibat pungutan yang dirasa mencekik masyarakat.

Dari potret ini, Indonesia memiliki kondisi yang lebih kurang sama, apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman pahit Argentina ini? Bahkan, untuk hanya bicara menggerogoti elektabilitas Presiden saja merupakan dampak sempit dari potret kebijakan seperti ini.

Karena ketika perekonomian rakyat semakin menghimpit, efeknya akan lebih parah lagi. Belajar dari peristiwa 1998, adanya penggulingan kekuasaan akibat penguasa tidak lagi pro dengan keinginan rakyat dan hanya menyengsarakan rakyat, bisa saja akan terjadi kembali.

Kinerja Kabinet saat ini, memang memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Jokowi tentu akan mendapatkan keuntungan apabila kabinetnya mampu menggapai prestasi dan membahagiakan rakyat. Namun di sisi lain, kebijakan menterinya pun dapat mengakibatkan kesengsaraan rakyat yangberpotensi munculnya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. (Z19)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

The War of Java: Rambo vs Sambo?

Pertarungan antara Andika Perkasa melawan Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah jadi panggung pertarungan besar para elite nasional.

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

More Stories

Wali Kota Depok ‘Biduan Lampu Merah’

"Kualitas humor tertinggi itu kalau mampu mengejek diri sendiri. Cocok juga ditonton politisi. Belajar becermin untuk melihat diri sendiri yang asli, " - Butet...

DPR Terpilih ‘Puasa Bicara’

“Uang tidak pernah bisa bicara; tapi uang bisa bersumpah,” – Bob Dylan PinterPolitik.com Wakil rakyat, pemegang amanah rakyat, ehmmm, identitas yang disematkan begitu mulia karena menjadi...

Ridwan Kamil Jiplak Jurus Jokowi

“Untuk melakukan hal yang buruk, Anda harus menjadi politisi yang baik,” – Karl Kraus PinterPolitik.com Pemindahan Ibukota masih tergolong diskursus yang mentah karena masih banyak faktor...