Unjuk rasa besar terkait isu rasisme di Amerika Serikat (AS) belakangan ini dinilai mendapatkan porsi pengaruh dari aktivisme dunia digital. Campur tangan buzzer, baik konteks positif maupun negatif, agaknya menjadi pendorong. Di tanah air sendiri belakangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta agar Presiden Joko Widodo (Widodo) menertibkan “provokator” dunia maya tersebut.
PinterPolitik.com
Pergerakan sosial dengan tuntutan terkait isu luhur nan mulia memang selalu menarik animo massa yang masif dan luas. Isu rasial yang menimpa mendiang George Floyd di Amerika Serikat (AS) di satu sisi membuka mata dunia akan romansa aktivisme berlandaskan kebebasan dan kemanusiaan yang juga menjadi fundamental moral negeri Paman Sam.
Bahkan demonstrasi di AS tersebut diartikulasikan menjadi mengemukanya isu terkait Papua di tanah air. Banyak pihak menilai bahwa permasalahan pelik terkait Papua masih belum ditangani dengan baik dan menyeluruh oleh pemerintah hingga saat ini.
Di balik hal tersebut, pemanfaatan media sosial untuk menggemakan isu-isu yang berlandaskan keluhuran dan moralitas memang sedang menjadi kultur baru peradaban modern manusia saat ini.
John Eligon dari The New York Times menuliskannya sebagai model aktivisme abad 21 di mana ia mengamati media sosial sebagai organisator terkuat sebagai penggerak demonstrasi menentang rasisme George Floyd.
Tiga hal yang menjadi intisari tulisan Eligon ialah terkait dengan inti penggerak demonstrasi ialah berupa semangat egaliter masyarakat AS. Kemudian ia juga menggarisbawahi bahwa suara semua orang adalah penting, serta yang terakhir terkait dengan gerakan yang mampu bergerak tanpa kepemimpinan atau leaderless.
Ketiadaan pemimpin konkret atau leaderless inilah yang dirasa menjadi hambatan dalam mempertahankan pesan yang fokus dan jelas dalam konteks secara keseluruhan dari aksi yang dilakukan.
Dua poin dari apa yang disampaikan oleh Eligon harus diakui memang sedang terjadi di era digital activism atau aktivisme digital yang berlandaskan media sosial seperti saat ini, bahkan di berbagai belahan dunia. Namun poin terakhir terkait leaderless tampaknya masih dapat diperdebatkan terkait dengan inspirasi serta motivasi pergerakan tiap demonstran.
Memang, dalam berbagai pergerakan massa atau demostrasi dewasa ini cukup langka dalam menghadirkan satu patron pemimpin tertentu yang mampu mengampu komando mengarahkan massa.
Namun demikian, ketiadaan pemimpin tersebut tidak serta merta pula dapat dikatakan demonstrasi berlandaskan digital activism ini tak memiliki haluan yang jelas dikarenakan leaderless. Mengapa demikian?
Patron Legendaris
Satu hal yang dinilai menjadi penting dalam membangkitkan digital activism saat ini adalah inspirasi dari para pendahulu pejuang moralitas umat manusia seluruh belahan dunia.
Richard Couto dalam tulisannya “Narrative, Free Space, and Political Leadership in Social Movements” menyatakan bahwa preseden historis merupakan elemen fundamental tentang resistensi individu serta kolektif dan diekspresikan secara sosial dan politik melalui sebuah pergerakan.
Preseden historis tersebut juga dikatakan Couto sebagai pemimpin yang menjadi makna dari tiap individu dalam melakukan pergerakan kolektif berupa demonstrasi. Hal ini dapat berupa ekspresi yang berlandaskan keteladanan dari sosok atau peristiwa tertentu yang signifikan di masa lalu.
Konteks preseden historis Couto tersebut dinilai relevan dalam sebagai domain untuk menganulir asumsi leaderless yang dikemukakan Eligon sebelumnya. Dalam berbagai demonstrasi terkait George Floyd, jamak ditemui ide-ide serta keteladanan dari tokoh-tokoh legendaris AS seperti Martin Luther King jr., Abraham Lincoln, hingga tokoh mancanegara seperti Nelson Mandela.
Domain yang berupa pemaknaan nilai keluhuran secara historis tersebut dinilai menjadi pegangan dan pemersatu rakyat AS meskipun mereka berasal dari dan memiliki latar belakang serta prinsip inheren yang berbeda.
Hal ini pula yang dinilai relevan jika ditarik pada konteks dalam negeri. Ketika demonstrasi mahasiswa pada September 2019 silam misalnya, aksi massa tersebut tampaknya sangat dipengaruhi digital activism serta memori pergerakan masa lalu.
Aldon Morris dan Suzanne Staggenborg dalam “Leadership in Social Movements” menyebutkan bahwa esensi dari sebuah demonstrasi ialah saling berbagi rasa dan cerita, konstruksi makna secara kolektif serta mengeksplorasi ide-ide baru yang relevan.
Intensitas paparan aktivisme dalam berbagai kultur pop seperti rekonstruksi cerita Soe Hok Gie, betapa bergeloranya aksi Gejayan pada 1998, hingga heroisme mahasiswa yang kehilangan nyawanya pada berbagai tragedi saat peristiwa 1998, dapat dikatakan menjadi preseden historis tersendiri.
Hal tersebut direpresentasikan pada demonstrasi yang memiliki esensi serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Morris dan Staggenborg di atas. Hal inilah yang agaknya di masa depan akan terus berkembang menjadi faktor pendorong berbagai diskursus, aksi hingga demonstrasi terkait isu-isu keluhuran dan kemanusiaan di tanah air.
Namun demikian, tantangan bagi digital activism di Indonesia sendiri muncul dari sudut lain ketika sosok yang di masa lalu jamak disebut provokator, menjelma menjadi apa yang dikenal sebagai buzzer dan telah hadir dan turut berpartisipasi pada berbagai diskursus, aksi hingga demonstrasi.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya, baru-baru ini menuntut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kewenangannya untuk menertibkan buzzer yang berorientasi negatif. Lantas, apakah hal ini akan dilakukan sang pemimpin bangsa saat ini?
Buzzer Peliharaan Siapa?
Objek “peliharaan” dari sub judul di atas tampaknya cukup pantas untuk melabeli dampak destruktif yang ditimbulkan oleh buzzer. Bagaimana tidak, buzzer banyak dinilai tidak hanya sebatas provokator, tetapi telah mendegradasi cara berpikir masyarakat hingga berpotensi kuat merusak proses demokrasi.
Di sinilah peran pemerintah dengan kewenangannya dapat menertibkan dan memerangi buzzer. Jika terkesan lambat atau bahkan tidak direspon sama sekali, perspektif publik terkait buzzer sebagai objek peliharaan kekuasaan dinilai sulit untuk dielakkan.
Equilibrium theory atau teori keseimbangan dijelaskan oleh Cass R. Sunstein, dalam “Government Control of Information” untuk menggambarkan situasi ketika pemerintah memiliki standar justifikasi untuk menekan informasi dengan melakukan sensor dari sebagian atau seluruh jenis informasi.
Di sisi lain, Dorothy Denning dalam “Power Over Information Flow” menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan mengontrol aliran aliran informasi di masyarakat dari sumber tertentu untuk tujuan dan periode waktu tertentu pula.
Selain itu, Denning menambahkan perihal konteks waktu yang merupakan elemen penting, karena informasi dapat menjadi “kedaluwarsa” dan tidak relevan.
Bentuk kemampuan dan kewenangan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Sunstein dan Denning di atas menunjukkan bahwa tuntutan YLBHI agar Presiden Jokowi segera menertibkan buzzer sangatlah relevan.
Pada titik ini tentu Presiden Jokowi seharusnya tidak ingin persepsi minor terkait kemampuan dan kewenangan pemerintah tersebut berubah menjadi indikasi yang cenderung realita bahwa buzzer erat kaitannya dengan pendukung kekuasaan.
Selain menggerogoti demokrasi, buzzer juga dinilai dapat menjadi ancaman terhadap imlplementasi digital activism serta aktualisasi dari hal tersebut yang trennya semakin menanjak saat ini.
Namun demikian, keberadaan peran vokal berupa tuntutan YLBHI dan berbagai diskursus serupa di sisi lain akan memberikan dampak positif berupa pembangkitan logika publik atas bahaya laten buzzer dalam demokrasi serta kehidupan berbangsa dan bernegara secara konkret.
Ekspos konstruktif seperti ini juga dinilai akan menjadi faktor pendukung bagi preseden historis atas keluhuran dan keteladanan bagi digital activism di masa mendatang. Tentu itulah terus yang kita perjuangkan. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
