Kawat telegram Dubes AS untuk Indonesia tahun 1996-1999, J. Stapleton Roy menyebut pemerintahan BJ Habibie kala itu menyimpan masalah. Pasalnya, ada kemungkinan besar ABRI-lah yang memegang peran dalam pemerintahannya dan bahwa salah satu agenda Habibie bisa jadi adalah meningkatkan pengaruh Islam dalam politik. Dokumen itu menyebut Habibie tengah menjalin hubungan dengan fundamentalis Islam. Kini, memori dalam dokumen yang meramalkan kebangkitan Islam politik tersebut jadi warna perdebatan pasca Presiden Trump menunjuk dubes baru untuk Indonesia.
PinterPolitik.com
“When diplomacy ends, war begins.”
:: Adolf Hitler ::
Sejak era kebangkitan hubungan diplomatik modern di Italia pada tahun 1300-an, posisi duta besar (dubes) menjadi salah satu sentral politik luar negara sebuah negara. Hingga kemudian diformalisasikan lewat Kongres Vienna pada tahun 1815, dubes menjadi diplomat dengan rank atau peringkat tertinggi sebagai wakil kepala negara di negara lain.
Tak heran, posisi dubes kemudian selalu dilihat dalam konteks kepentingan pemerintahan yang berkuasa di sebuah negara terhadap negara lain. Hal inilah yang menjadi inti perdebatan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan telah menunjuk dubes baru untuk Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, yang ditunjuk adalah Sung Yong Kim, seorang diplomat senior yang punya rekam jejak mentereng sebagai perpanjangan tangan pemerintah AS di kawasan Asia Pasifik.
Yong Kim adalah Dubes AS untuk Filipina saat ini dan telah menempati posisi tersebut sejak ditunjuk Obama pada 2016 lalu. Yong Kim kini tinggal menunggu persetujuan Senat AS untuk menggantikan Joseph R. Donovan Jr. yang kini menjabat sebagai Dubes AS untuk Indonesia.
Sung Yong Kim sebelumnya pernah menjadi special envoy – semacam utusan khusus – mewakili AS di Six-Party Talk, sebuah forum perdamaian yang berisi 6 negara dalam membahas persoalan nuklir Korea Utara. Forum yang berisi AS, Tiongkok, Rusia, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara ini memang punya dampak pada masih terjaganya situasi politik di Asia Timur.
Kiprah Kim dalam konteks kepentingan AS di Asia Pasifik juga tak diragukan karena yang bersangkutan juga pernah menjadi tokoh utama yang mempertemukan Trump dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un beberapa waktu lalu.
Sebagai anak imigran dari Korea Selatan, posisi Yong Kim memang menarik perhatian di tengah kebijakan pemerintahan Trump yang cukup diskriminatif terhadap imigran dan pendatang. Selain itu, konteksnya menjadi semakin menariklagi jika menilik hubungan Indonesia dan AS dalam beberapa waktu belakangan ini.
South China Morning Post menuliskan konteks tersebut dalam bingkai ketegangan ekonomi alias Perang Dagang yang tengah terjadi antara AS dan Tiongkok. Pasalnya, kebijakan Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini memang cenderung berusaha untuk merangkul kedua negara tersebut secara bersama-sama.
Namun, hal tersebut bisa dilihat secara berbeda jika menilik hubungan dagang yang terjadi di antara dua negara. Pasalnya, Tiongkok kini menjadi partner dagang terbesar Indonesia dengan total nilai perdangan pada 2017 lalu mencapai US$ 58,85 miliar (Rp 820,2 triliun). Bandingkan dengan hanya US$ 27 miliar (Rp 376,3 triliun) yang menjadi milik AS.
Hal ini belum ditambah dengan kebijakan pemerintahan Jokowi yang cenderung menempatkan Tiongkok sebagai target investor utama – hal yang pernah dibahasakan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai sumber “duit murah”, merujuk pada bunga pinjaman yang rendah.
Konteks ini memang membuat hubungan Indonesia dengan AS beberapa waktu lalu sempat ada dalam kondisi yang “panas dingin”, setidaknya terkait dengan kondisi makin dekatnya pemerintahan Jokowi dengan Tiongkok.
Dengan demikian, penunjukkan Yong Kim yang punya track record penting dalam hubungan AS dengan Korea Utara misalnya, menjadi hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata bagi Indonesia.
Beberapa pihak menduga Presiden Trump sedang berupaya mengintensifkan hubungannya dengan Indonesia, hal yang mulai terlihat dari bahasa politik ketika ia bertemu Jokowi di KTT G-20. Pertanyaanya adalah benarkah hubungan kedua negara akan berlangsung makin positif?
Dubes AS, Bukan Sembarangan
Posisi seorang dubes memang bukan posisi sembarangan. Kedudukannya sebagai highest rank diplomats atau diplomat dengan peringkat paling tinggi memang selalu dianggap menjadi perpanjangan tangan presiden secara langsung.
Dalam konteks AS, posisi dubes memang sentral dalam perpanjangan tangan politik luar negeri presiden yang sedang berkuasa di negara tersebut.
Edward L. Peck, mantan diplomat AS antara 1956-1989 dalam salah satu tulisannya, menyebutkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena seorang Dubes AS disebut sebagai chief of mission mandate sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Foreign Service Act – semacam Undang-Undang hubungan luar negeri AS – tahun 1980 dan melakukan mandatnya sesuai arahan Presiden AS yang berkuasa.
Hal inilah yang menurutnya membuat pada titik tertentu, Dubes AS harus diduduki oleh diplomat karier. Apalagi, 60 persen dubes yang ditunjuk oleh pemerintah AS umumnya adalah mereka yang tidak punya rekam jejak dalam diplomasi dan hanya mendapatkan posisi tersebut karena kontribusinya dalam kampanye pemenangan sang presiden.
Dengan demikian, penunjukan Kim yang merupakan diplomat karier, besar kemungkinan “pengabdiannya” adalah kepada kepentingan dan arahan presiden sesuai dengan ketentuan dalam Foreign Service Act.
Dalam hal perubahan arah dan kepentingan Trump, pergantian dubes ini bisa saja menunjukkan konsen politik yang lebih besar terhadap Indonesia. Pasalnya, beberapa pihak menyebut Donovan yang kini menjabat sebagai Dubes AS di Indonesia adalah sosok yang cenderung low profile dalam konteks pembangunan persepsi publik Indonesia terhadap citra AS.
Hal tersebut cukup berbeda jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di era pendahulunya, Robert O. Blake yang mampu membawa citra dan kepentingan negara tersebut dengan lebih baik, sekalipun hal tersebut juga dipengaruhi oleh citra personal Presiden Barack Obama yang pernah tinggal di Indonesia.
Dengan demikian, wajar jika banyak pihak menduga penunjukan Kim sangat mungkin mewakili peningkatan perspektif hubungan AS terhadap Indonesia. Pasalnya, beberapa pihak menyebut bahwa sebelum-sebelumnya Trump bahkan tak pernah memandang penting Indonesia dalam konteks politik luar negerinya.
Jika melihat bahasa politik Presiden Trump saat menghadiri KTT G-20 di Osaka, Jepang beberapa waktu lalu hal ini bahkan bisa dibilang terlihat cukup jelas.
Kala itu, Trump cukup sering berbicara langsung dengan Jokowi. Bahkan, pada sesi foto bersama, Jokowi pun menempati posisi di samping Trump. Hal ini memang bisa dilihat dari konteks yang lebih besar, bahwa bisa saja Jepang sebagai tuan rumah “sengaja” mengaturnya demikian – dengan persetujuan AS tentunya. Jepang sendiri masih menjadi investor terbesar kedua di Indonesia saat ini. (Baca: Misteri Foto G20 Jokowi)
Hal ini juga mempertegas pentinganya posisi Dubes AS dalam konteks kepentingan politik negara tersebut di Indonesia. Sejak era sebelumnya, peran dubes AS di Indonesia sangat besar. Mulai dari era Soekarno, Soeharto hingga era-era belakangan ini. Selain karena kepentingan yang diwakili di belakangnya, tetapi juga dalam konteks pengaruhnya terhadap peta politik di dalam negeri.
Salah satu contohnya adalah ketika J. Stapleton Roy yang menjadi Dubes AS di Indonesia antara tahun 1996-1999. Dalam dokumen yang telah diungkap ke publik, diketahui bahwa Roy telah meramalkan kebangkitan Islam politik sejak tahun 1998.
Hal ini tentu sulit untuk tidak dilihat keterkaitannya dengan dinamika politik yang terjadi sekarang-sekarang ini, di mana Islam politik adalah salah satu pemain utama dalam politik nasional.
Ma'ruf Amin siap tanggalkan ciri khasnya saat menjabat.
Nantikan artikel selengkapnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/lF4ogfagZd
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 10, 2019
Arah Baru Kepentingan Trump?
Andrew Yang, kandidat presiden dari Partai Demokrat AS untuk Pilpres 2020 dalam pernyataannya ketika ditanya saat debat beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa pendekatan politik luar negeri AS yang cenderung konfrontatif dengan Tiongkok adalah “bencana”. Pasalnya, dampaknya akan sangat terasa untuk banyak pengusaha AS yang sudah menjalin kerja sama dengan negara tersebut.
Ia juga menyinggung dampak Perang Dagang ini terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, pun dengan kemungkinan jika perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok harus angkat kaki dari negara tersebut.
Sekalipun fakta tersebut diungkap oleh seorang kandidat Demokrat, namun sangat mungkin Trump juga melihat kemungkinan terjadinya hal itu. Maka, boleh jadi perubahan pendekatan terhadap Indonesia memang sedang diupayakan oleh ayah dari Ivanka Trump tersebut.
Makin turunnya nilai perdagangan di antara dua negara juga membuat Trump kembali melihat konteks hubungan dengan Indonesia tersebut.
Hal ini juga berkaitan dengan hubungan Indonesia dan AS yang secara keseluruhan beberapa waktu terakhir makin membaik.
Kembali dibukanya keran kerja sama di bidang militer yang sebelumnya sempat tertahan – misalnya terhadap Kopassus – memang menjadi salah satu indikasi mulai adanya perubahan arah kebijakan AS terhadap Indonesia di era Jokowi. Bahkan militer Indonesia disebut akan melakukan latihan bersama dengan militer AS pada tahun 2020.
Selain itu, konteks hubungan Trump dengan beberapa petinggi dan tokoh yang kini menjadi koalisi Jokowi juga berpotensi mengubah arah pendekatan politik di antara kedua negara. Hary Tanoesoedibjo misalnya, kini telah ada di barisan pendukung Jokowi. Hary Tanoe memang untuk waktu yang cukup lama disebut sebagai “sekutu” Trump di Indonesia.
Hal ini bisa saja menjadi jalan masuk perubahan pendekatan politik yang bisa saja mempengaruhi arah politik luar negeri Trump atas Indonesia.
Dengan demikian, penunjukan Yong Kim memang bisa jadi adalah “kemenangan” – demikian bahasa yang dipakai oleh South China Morning Post – bagi Indonesia dalam konteks hubungannya dengan AS. Persoalannya adalah akan sejauh apa dampak penunjukan Yong Kim terhadap hubungan kedua negara secara riil? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
