Situasi Laut China Selatan (LCS) antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kembali memanas dengan masuknya kapal negara tersebut di wilayah Laut Natuna Utara. Mengapa insiden ini terus terjadi meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan kedaulatan Indonesia dengan beberapa kali datang ke Natuna?
“You don’t want no problem, want no problem with me” – Chance the Rapper, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)
Para penggemar anime asal Jepang mungkin tidak asing lagi dengan franchise anime yang berjudul Dragon Ball. Sebagian besar, franchise satu ini banyak mengisahkan tentang perjalanan seorang Saiyan yang bernama Goku – atau Kakarot.
Sebagai seorang Saiyan, Goku memang memiliki sejumlah kekuatan manusia super yang biasa ia gunakan untuk melindungi teman-temannya. Dalam perjalanannya, Goku juga menemukan sejumlah lawan tangguh – mulai dari Frieza, Cell, hingga Broly.
Meski begitu, Goku juga memiliki rival yang juga seorang Saiyan. Rival Goku yang sangat tangguh ini bernama Vegeta. Dalam banyak kesempatan, keduanya saling bersaing untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka.
Namun, hubungan Goku dan Vegeta ini tampaknya tidak selamanya berkutat pada persaingan dan pertandingan. Dalam beberapa kesempatan, keduanya bahkan menunjukkan upaya kolaboratif, saling mendukung, dan saling menghormati.
Kerja sama yang baik di antara keduanya tampak ketika mereka melawan Broly. Bahkan, dalam pertempuran tersebut, Goku dan Vegeta melakukan fusion dan bertransformasi menjadi Gogeta.
Boleh jadi, hubungan frenemies seperti ini tidak hanya terjadi di dunia Dragon Ball. Mungkin, hubungan serupa juga terjadi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Hubungan baik antara Indonesia dan negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut terlihat dari bagaimana investasi dan perdagangan di antara keduanya meningkat signifikan pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, pemerintahan Jokowi sering kali dianggap memiliki kedekatan tertentu dengan pemerintahan Xi.
Namun, meski keduanya tampak akrab, Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang kompleks (complicated). Hal ini terlihat dari persoalan Laut Natuna Utara (atau Laut China Selatan) di antara keduanya yang terus berulang.
Insiden pertama terjadi pada tahun 2016 – ketika kapal patroli Tiongkok berusaha mencegah penangkapan kapal ikan ilegal oleh Indonesia. Insiden juga terjadi kembali pada akhir tahun 2019 – membuat Presiden Jokowi mengunjungi Natuna untuk kedua kalinya pada tahun 2020 setelah sebelumnya upaya yang sama dilakukan pada tahun 2016.
Namun, setelah berbagai insiden itu terjadi, situasi kembali memanas akhir-akhir ini kala dunia masih disibukkan oleh pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia pun dikabarkan bersiap-siap menghadapi masuknya kapal patroli Tiongkok pada 12-14 September.
Apa yang terjadi di Natuna ini tampaknya terus berulang dan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Lalu, mengapa Tiongkok tampak terus mengganggu kesabaran Indonesia terkait zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara? Strategi apa yang tengah diterapkan oleh pemerintahan Xi?
Hegemoni Kawasan
Boleh jadi, apa yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) – termasuk Laut Natuna Utara – merupakan bentuk upaya Tiongkok untuk memaksimalkan kekuatannya. Pasalnya, negara ini disebut-sebut tengah berusaha untuk mencapai status hegemon di Asia – khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara.
Apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini sejalan dengan penjelasan John Joseph Mearsheimer – seorang profesor Hubungan Internasional dari University of Chicago, Amerika Serikat (AS) – dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics. Setidaknya, Mearsheimer menjelaskan bahwa setiap negara akan berusaha untuk mencapai status hegemon agar merasa aman.
Upaya untuk mencapai hegemoni ini dilakukan karena situasi politik internasional yang bersifat anarki – tidak ada otoritas terpusat yang menjamin kepastian dan keamanan. Maka dari itu, jalan untuk merasa aman bagi negara adalah dengan menjadi dominan di antara negara-negara lain.
Guna mencapai status hegemon tersebut, negara akan melakukan peningkatan terhadap kekuatan yang dimilikinya. Salah satu kekuatan yang bisa jadi tengah diinginkan oleh Tiongkok kali ini adalah kekuatan laut (sea power).
Keinginan ini juga digambarkan oleh Mearsheimer dalam tulisan lainnya yang berjudul The Gathering Storm. Dalam tulisan itu, Mearsheimer menyebutkan bahwa Tiongkok tengah berusaha menerapkan filosofi sea power yang dicetus oleh seorang ahli strategi asal AS yang bernama Alfred Tayer Mahan.
Bukan tidak mungkin, inilah mengapa Tiongkok berupaya mengklaim sebagian besar LCS sebagai traditional fishing grounds. Selain itu, aktivitas militer negara tersebut juga meningkat signifikan di wilayah LCS – seperti dengan membangun sebuah pulau dengan fasilitas militer.
Namun, seperti yang dijelaskan oleh Mearsheimer, dengan meningkatnya upaya Tiongkok untuk mencapai status hegemon melalui upaya peningkatan kekuatan, kompetisi dan kemungkinan untuk terjadinya perang turut meningkat. Maka dari itu, negara-negara lain – seperti Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya – semakin merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok.
Selain Indonesia dan kawan-kawan Asia Tenggara lainnya, reaksi juga muncul dari hegemon lain di belahan barat Bumi, yakni AS. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul China’s Unpeaceful Rise menjelaskan bahwa negara Paman Sam tersebut akan memperlakukan Tiongkok layaknya lawan kala Perang Dingin, yakni Uni Soviet.
Namun, di samping Tiongkok berupaya untuk mencapai status hegemon dengan memaksimalkan kekuatan militernya, apa yang terjadi di Laut Natuna Utara bisa saja memiliki arti lain. Kira-kira, apa arti sebenarnya dari manuver Tiongkok di wilayah tersebut? Apakah negara pemerintahan Xi menginginkan tujuan lain di balik manuver-manuvernya di Laut Natuna Utara?
Gertak-isme ala Tiongkok?
Selain menginginkan dominasi di Asia Timur dan Asia Tenggara, Tiongkok bisa jadi ingin mencapai upaya tertentu melalui diplomasi. Tentunya, upaya diplomatik ini tidak selalu berakhir sebatas dialog dan negosasi saja – seperti dengan gertakan dan paksaan.
Sebenarnya, diplomasi antarnegara juga dapat dilakukan dengan cara-cara koersif. Salah satunya adalah gunboat diplomacy (diplomasi kapal perang) dengan menunjukkan kekuatan militer yang dimilikinya.
James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi jenis ini adalah upaya pencapaian tujuan politik luar negeri dengan menunjukkan kekuatan angkatan laut (naval power) – atau kekuatan militer lainnya – dengan secara tidak langsung menerapkan ancaman kepada negara lain.
Diplomasi semacam ini pernah dilakukan oleh AS kepada Jepang pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1853. Kala itu, Jepang yang masih berada di bawah kekuasaan ke-shogun-an Tokugawa masih memiliki tendensi untuk menutup diri dari kekuatan-kekuatan Barat.
AS yang kala itu dipimpin oleh Presiden Millard Fillmore mengirim Komodor Matthew C. Perry untuk menekan Jepang agar mau membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk pedagangan. Alhasil, Perry pun muncul dengan armada laut yang kuat di Teluk Edo dan membuat Jepang ketakutan.
Apa yang dilakukan AS kala itu juga dikenal dengan istilah “deterrence” yang berarti upaya untuk mencegah atau membuat negara lain melakukan sesuatu. Dengan deterrence, negara yang lebih kuat membuat negara lain melakukan apa yang diinginkan negara tersebut.
Bisa jadi, apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara selama ini adalah upaya gunboat diplomacy terhadap Indonesia. Pasalnya, meski pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Xi menjalin hubungan ekonomi yang erat, beberapa kerja sama justru menghadapi sejumlah aral.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, belum juga sepenuh terbangun dengan berbagai persoalan yang ada. Bahkan, pemerintah Indonesia berencana menggabungkan jalur dalam proyek tersebut dengan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang kerja samanya dilakukan dengan Jepang – sesuatu yang tidak diinginkan baik oleh Jepang maupun Tiongkok.
Di sisi lain, Tiongkok kini tengah bermanuver untuk mendapatkan landasan hukum akan kehadirannya di LCS, yakni dengan mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk duduk bersama guna membahas code of conduct atas sengketa di laut tersebut. Dengan begitu, kekuatan AS dapat dihalau dari situasi LCS yang semakin memanas.
Keinginan Tiongkok ini juga pernah disebutkan oleh peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A. Laksmana. Kala Wei Fenghe berkunjung menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, negara Tirai Bambu tersebut dianggap tengah berusaha mengajak Indonesia untuk mendukung posisinya di LCS.
Bisa jadi, munculnya kembali kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara ini merupakan cara Tiongkok untuk menekan Indonesia agar dapat duduk di sisi meja yang sama dalam negosiasi lanjutan perihal LCS. Mungkin, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Xi ini dapat disebut gertak-isme ala Tiongkok yang telah dilakukan sejak 2016 silam.
Namun, tentunya, kemungkinan strategi dan manuver taktis seperti ini belum tentu benar-benar terjadi. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini memiliki konsekuensi diplomatis lanjutan.
Mungkin, seperti kutipan lirik penyanyi rap Chance the Rapper di awal tulisan, Tiongkok secara implisit menyampaikan pesan kepada Indonesia bahwa negara kepulauan terbesar ini tidak ingin memiliki masalah dengannya. Mari kita nantikan saja bagaimana gertak-isme ala Tiongkok ini mengarah ke mana. (A43)
