Seri Pemikiran Kishore Mahbubani #23
Tonggak bersejarah terjadi di ASEAN: sebuah perjanjian blok dagang bertajuk Regional Comprehensive Economic Partnership akhirnya disepakati di kawasan ini. Perjanjian yang juga melibatkan negara-negara seperti Tiongkok, Korsel, Australia, Selandia Baru dan Jepang ini nyatanya menggambarkan makin kentalnya status sentralitas ASEAN di tengah persaingan dagang antara AS dan Tiongkok. Pada saat yang sama, ini juga menjadi gambaran pragmatisme politik yang makin terasa di kawasan – hal yang tergambar juga dari pendekatan politik Presiden Jokowi sendiri.
“Most Asian policymakers do not adopt approaches that are driven by any ideology or intellectual framework. Instead their goal is to focus on results”.
::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::
November 1814 hingga Juni 1815 boleh jadi adalah salah satu periode yang menjadi tonggak paling bersejarah di Eropa karena negara-negara di kawasan tersebut bertemu untuk menggambar ulang peta Eropa dalam sebuah pertemuan penting bertajuk Congress of Vienna.
Eropa kala itu memang baru selesai menghadapi gejolak yang terjadi selama Perang Napoleonic atau pasca berubahnya konstelasi kekuasaan setelah Revolusi Prancis. Congress of Vienna tersebut menjadi salah satu catatan keberhasilan multilateralisme dalam perannya menyudahi konflik serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat di benua biru tersebut.
Kini, 200 tahun kemudian di belahan bumi yang lain, perbincangan tentang multilateralisme yang serupa kembali mengisi ruang-ruang diskursus politik internasional, sekalipun dalam wajah dan tujuan yang berbeda. Adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang baru ditandatangani oleh ASEAN dan beberapa negara lain di kawasan yang menjadi momen bersejarah tersebut.
Kesepakatan blok perdagangan ini mungkin tak spesifik “menggambar ulang” peta negara-negara seperti yang dilakukan dalam Congress of Vienna, tetapi punya dampak signifikan karena menggambar ulang peta perdagangan bebas internasional di kawasan.
Pasalnya RCEP yang di dalamnya berisi 10 negara ASEAN ditambah Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Australia dan New Zealand ini menjadi trading block alias blok perdagangan terbesar di dunia. Wilayahnya melingkupi sepertiga bagian bumi dengan lebih dari 2 milliar penduduk. Wilayah ini juga menguasai hampir 30 persen nilai dan aktivitas perdagangan global.
RCEP diharapkan akan mengeliminasi tarif impor di negara-negara anggotanya dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Kesepakatan ini juga mencakup ketentuan lain misalnya terkait kekayaan intelektual, telekomunikasi, layanan keuangan, e-commerce, dan aneka layanan profesional. “Viva multilatelarisme!” Perdana Menteri China, Li Keqiang bahkan menyebut perjanjian ini sebagai: “The victory of multilateralism and free trade”.
Kesepakatan ini terlihat sangat menggiurkan tentunya untuk banyak negara yang ikut di dalamnya, mengingat blok perdagangan ini berpotensi meningkatkan aktivitas ekspor impor. Indonesia sendiri lewat Kementerian Perdagangan memproyeksikan peningkatan volume ekspor ke negara-negara yang ada dalam lingkup perjanjian ini hingga 8-11 persen.
Namun, banyak pengamat yang justru melihat perjanjian ini hanya akan menguntungkan negara seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.
Apalagi, dimensi politisnya makin terasa dengan kuatnya peran Tiongkok dalam kerja sama ini, pun karena pemain lain seperti Amerika Serikat (AS) pada saat ini dianggap belum terlalu terlihat “bermain” di kawasan seiring kesibukan negara tersebut mengurus persoalan politik domestiknya sendiri dalam tajuk Pemilu 2020. Benarkah demikian? Lalu seperti apa akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani, melihat persoalan ini?
ASEAN Centrality: Sebuah Pragmatisme
Bicara tentang RCEP tidak lengkap tanpa menyinggung konsepsi ASEAN centrality. Untuk beberapa waktu yang lama, konsepsi tentang ASEAN centrality atau sentralitas ASEAN ini memang menjadi gagasan yang diperjuangkan oleh ASEAN sendiri.
Hidetoshi Nishimura, Masahito Ambashi dan Fusanori Iwasaki dalam ulasan mereka untuk Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) menyebutkan bahwa gagasan sentralitas ASEAN – seperti yang termaktub dalam Piagam ASEAN – sebetulnya bertumpu pada posisi organisasi regional ini sebagai sentral dari framework multinasional negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Gagasan ini bisa dibahasakan dengan analogi: “ASEAN in the driving seat” – ASEAN di kursi kemudi.
Artinya, posisi ASEAN haruslah menjadi motor dan sekaligus sentral dalam kerja sama termasuk dengan negara-negera eksternal di luar ASEAN. Konteks ini penting untuk dilihat karena gagasan sentralitas ASEAN ini menempatkan negara-negara ASEAN di pusat ekonomi dan politik kawasan Asia Pasifik.
Hal ini juga bisa terjadi karena apa yang oleh Kishore Mahbubani disebut sebagai geopolitical luck atau keberuntungan geopolitik yang terjadi akibat kondisi geografis negara-negara ASEAN yang sangat strategis dalam perdagangan internasional.
Selain itu, dalam tulisannya yang lain, ia juga menyebutkan bahwa konteks keberuntungan tersebut juga bisa terjadi karena ASEAN sempat mempunyai pemimpin-pemimpin bertangan kuat di tahun 1980-an, misalnya Soeharto di Indonesia, Mahathir Mohamad di Malaysia dan Lee Kuan Yew di Singapura. Karena statusnya sebagai pemimpin kuat, maka mereka terbebas dari tekanan politik domestik dalam menentukan arah politik luar negerinya, katakanlah dalam ASEAN.
Secara spesifik, Mahbubani menyinggung soal Soeharto sebagai sosok yang memberikan banyak sumbangsih pengaruh lewat kebijakan-kebijakannya kala itu – katakanlah ketika mengajak negara-negara ASEAN lain untuk menentang aksi Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1978.
Konteks sentralisme ASEAN dan keberuntungan geopolitik itu memang kemudian bisa terlihat jelas dalam RCEP ini. ASEAN adalah sentral dalam perjanjian blok perdagangan ini dan posisinya menjadi kuat karena suaranya tidak terpecah-pecah, baik antara negara yang kecil maupun negara yang lebih besar.
Walaupun demikian, ada faktor lain yang sebetulnya bisa ditempatkan sebagai kunci utama manuver lewat RCEP ini dapat terjadi. Faktor tersebut adalah pragmatisme.
Banyak pihak memang menilai negara-negara ASEAN cenderung bersikap pragmatis ketika berhadapan dengan kerangka kerja multinasional, terutama dengan negara-negara di luar ASEAN. Hal ini juga sempat disinggung oleh Mahbubani, bahwasannya kebanyakan pemimpin-pemimpin negara-negara di Asia secara umum, tidak mengambil kebijakan berdasarkan faktor ideologis atau kerangka kerja intelektual. Pendekatan yang dipakai selalu berfokus pada hasil.
Konteks pragmatisme ini memang mirip dengan yang dilakukan oleh Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping dengan kutipan paling terkenalnya: “Tak peduli kucing itu hitam atau putih, yang terpenting ia bisa menangkap tikus”. Hal inilah yang membuat dalam konteks persaingan antara Tiongkok dan AS misalnya, cenderung dimaknai secara pragmatis oleh negara-negara ASEAN sendiri.
Ketika Tiongkok menawarkan kerja sama atau pinjaman dengan hasil yang bagus, maka negara-negara ASEAN akan tertarik dan ikut di dalamnya. Sementara pada saat yang sama, ketika AS menawarkan model kerja sama yang berbeda, negara-negara ini juga tak akan ragu untuk terlibat – tentu saja sembari tetap memperhatikan batasan-batasan kedaultan, status ikatan antar negara ASEAN sendiri dan dampaknya terhadap situasi politik dan ekonomi di kawasan.
Namun, sadar atau tidak, pertentangan antara AS dan Tiongkok tersebut pada akhirnya makin mengukuhkan status sentralitas ASEAN. Jika demikian, lalu seperti apa persoalan ini dilihat dari sudut pandang Indonesia?
Cocok Dengan Jokowi?
Bicara soal pragmatisme sebetulnya menjadi hal yang tak asing untuk Presiden Jokowi. Hampir sebagian besar pengamat politik, scholar dan Indonesianis menyebut Jokowi sebagai tokoh yang pragmatis.
Jelang Pilpres 2014 lalu, Greg Fealy dari Australian National University sempat menyebutkan bahwa sekalipun Jokowi seorang yang cenderung pragmatis dalam pendekatan politiknya, ia juga seorang nasionalis. Artinya, jika pendapat tersebut digunakan sebagai analisis kebijakan politik internasional Indonesia, maka dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh Jokowi di level tersebut, akan selalu bertumpu pada kepentingan Indonesia yang berfokus pada “hasilnya apa”.
Hal ini tergambar jelas dari setiap kunjungan dan atau kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi ke luar negeri. Misi utamanya adalah membawa sebanyak-banyaknya investasi dan kerja sama ekonomi lainnya. Dengan demikian, RCEP ini sebetulnya sangat cocok dengan pendekatan politik Jokowi sendiri.
Persoalannya adalah jika bicara kerja sama ekonomi penghilangan tarif, maka negara yang sudah pasti akan sangat diuntungkan adalah yang basis industrinya sudah kuat. Negara-negara seperti ini adalah yang membutuhkan pasar untuk memasarkan produk-produknya. Dalam konteks RCEP, negara-negara tersebut adalah Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.
Walaupun demikian, bukan berarti Indonesia tak bisa mengambil untung juga dari kerja sama blok perdagangan ini. Yang dibutuhkan tinggal strategi yang tepat saja agar barang-barang ekspor Indonesia bisa juga menjadi primadona yang bersinar di tonggak sejarah multilateralisme di kawasan ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.Jokowi, ASEAN, RCEP, Soeharto, KIshore Mahbubani, tiongkok, China
