[Seri pemikiran Kishore Mahbubani #36]
Pendekatan politik Joe Biden yang berupaya membalikkan semua yang telah dilakukan oleh Donald Trump di satu sisi memang mengembalikan citra politik AS di mata dunia. Namun, ini bisa saja berbahaya dalam konteks dampaknya pada keseimbangan politik global, terutama jika AS kembali ke strategi politik zaman dulu macam McCarthyism yang membelah politik global. Dulu kapitalisme vs komunisme, kini Biden membawa demokrasi vs otokrasi.
“Amerika Serikat tidak pernah terpecah dan terpolarisasi seperti sekarang ini. Ini adalah masyarakat yang sangat terpecah”.
::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat Singapura::
Pasca mengambil alih kepemimpinan dari Donald Trump, Joe Biden perlahan tapi pasti berusaha mengembalikan image global Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam itu memang dikenal secara tradisional sebagai kekuatan global utama – bahkan bisa dianggap sebagai pemimpin dunia.
Status kepemimpinan global ini sempat ditinggalkan oleh Trump semasa berkuasa karena garis politik suami dari Melania Trump itu memang berfokus pada nasionalisme domestik AS yang untuk beberapa lama memang menjadi arah kebijakan dan strategi politiknya. Pasca Trump kalah memang banyak pengamat dan scholar yang menilai AS akan kembali menjadi pemimpin dan pemain utama dalam politik global untuk mengimbangi kebangkitan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, terutama Tiongkok.
Baca juga: Menunggu Jokowi Satukan “Kumandra”
Namun, strategi politik yang digunakan oleh Biden cukup menarik untuk diamati. Ini salah satunya ia sampaikan di forum Munich Security Conference yang dilaksanakan oleh negara-negara G7 secara virtual pada pertengahan Februari 2021 lalu.
Pada kesempatan tersebut, Biden secara bold menggambarkan pentingnya negara-negara demokrasi untuk bekerja sama dan bersama-sama menghadapi rezim otokrasi Tiongkok dan Rusia. Biden seolah mengedepankan kembali posisi AS sebagai bagian dari multilateral team player di hadapan negara-negara yang mayoritas berasal dari Eropa tersebut.
Sikap ini berbeda dengan Donald Trump yang pada beberapa kesempatan memang cenderung menimbulkan “kemarahan” dari negara-negara sekutunya sendiri lewat garis politik luar negeri yang cenderung transaksional alias bertumpu pada kepentingan nasional negaranya sendiri.
Namun, langkah politik Biden ini bukannya mendatangkan pujian, melainkan justru dikritik oleh beberapa pihak. Strategi politik Biden yang membangkitkan kembali “permusuhan” dengan Tiongkok dan Rusia ini dianggap oleh beberapa pihak cenderung old school dan kuno.
Bukan tanpa alasan, ini seolah mengembalikan memori politik Amerika Serikat di era Perang Dingin – bahkan juga bisa dibilang jauh sebelumnya dari era 1940-an ketika McCarthyism menjadi warna utama politik di AS.
Buat yang belum tahu, McCarthyism adalah paham yang terjadi di AS pada tahun 1940-1950-an ketika banyak orang dituduh subversif dan dianggap mengkhianati negara jika berhubungan dengan komunisme.
Jika demikian, benarkah Biden memang membangkitkan memori akan pertentangan masa lalu ini dan akan seperti apa dampaknya bagi negara lain seperti Indonesia? Kemudian, seperti apa pandangan akademisi dan mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani terkait persoalan ini?
Strategi Kuno Biden
Strategi kuno ala Biden ini salah satunya disinggung oleh dosen di The International Institute Lorenzo de’ Medici Florence, Italia, Fabio Massimo Parenti. Dalam tulisannya di Global Times – media yang punya hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok – Parenti menyebutkan bahwa strategi pembelahan dunia yang dilakukan Biden ini merupakan langkah politik yang cenderung kuno.
Terlepas afiliasi Global Times dengan Partai Komunis Tiongkok, analisis Parenti ini menarik. Jika dulu ada persaingan antara kapitalisme melawan komunisme, kini benturan yang terjadi diformulasikan ulang oleh Biden dalam tajuk demokrasi vs otokrasi. Menariknya beberapa pihak justru menilai strategi politik Biden ini bisa lebih “berbahaya” dibandingkan strategi “America First” milik Trump.
Baca juga: Jokowi di Antara Tumpukan Keraguan Biden?
Pasalnya AS ingin mengembalikan posisinya sebagai pemimpin global seperti yang terjadi pasca Perang Dunia II, sekalipun posisi tersebut sebetulnya sudah memudar seiring terbentuknya organisasi negara-negara G-20 sejak 1999 lalu. Strategi yang “berbahaya” ini – dalam konteks kembali melahirkan konfrontasi global – nyatanya dianggap justru tak akan berhasil karena kondisi dunia saat ini yang telah banyak berubah.
Ini misal terlihat dalam kasus beberapa perjanjian blok dagang. Karena politik yang fokus pada diri sendiri di era Trump, AS akhirnya harus “kelewatan” ketika dua blok dagang besar terbentuk dengan Tiongkok di dalamnya, yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan ASEAN dan negara-negara di Asia Pasifik dan Australia, serta penandatanganan Comprehensive Agreement on Investment antara Uni Eropa dan Tiongkok pada Desember 2020 lalu.
Sebagai catatan tambahan, RCEP adalah blok dagang terbesar di dunia yang pernah tercatat sepanjang sejarah karena menguasai 30 persen GDP global dan 30 persen populasi dunia.
Hal inilah yang membuat mengapa ketika Biden muncul dengan stretagi ala-ala McCarthyism-nya, sebagian penulis menganggap jalan politik ini tak lagi sesuai dengan kondisi global yang telah banyak berubah.
McCarthyism itu sendiri yang diambil dari nama senator AS dari Partai Republik, Joseph McCarthy, merupakan paham yang cenderung diwarnai oleh “ketakutan” terutama pasca Great Depression terjadi di AS pada tahun 1930-an.
Pilihan membuat pembelahan terhadap komunisme kala itu muncul akibat ketakutan beralihnya masyarakat mendukung paham tersebut pasca kemunduran yang sempat dialami oleh kapitalisme ekonomi yang memang berdampak cukup signifikan terhadap ekonomi masyarakat secara keseluruhan. McCarthyism bertahan hingga tahun 1950-an, sebelum AS kemudian masuk ke era Perang Dingin.
Pendekatan politik ala Biden ini memang menjadi pertanyaan tersendiri. Pasalnya, banyak pihak menyebutkan bahwa era Biden seharusnya akan jauh lebih baik dibandingkan era Trump. Ini misalnya disampaikan oleh Kishore Mahbubani dalam wawancaranya bersama PinterPolitik.
Ia menyebutkan bahwa era Biden secara keseluruhan jauh lebih baik dibandingkan era Trump – bahkan memberikan huge difference atau perbedaan yang sangat besar dalam konteks pendekatan politiknya secara global. Namun, Mahbubani juga memberikan peringatan untuk berhati-hati menilai AS saat ini sebab pada kenyataannya negara tersebut masih bertindak secara unilateral atau sepihak dalam banyak kasus. Ini terkait konflik dan berbagai kepentingan lain yang diupayakan oleh negara tersebut.
Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Has China Won, Mahbubani juga menyinggung bagaimana AS masih kerap menggunakan strategi atau pendekatan lama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kekinian. Ini juga tergambar jelas dalam penanganan Covid-19 misalnya, di mana negara lain seperti Tiongkok terlihat sangat sigap mengutamakan keselamatan masyarakatnya, namun AS tampak meragu dengan kebijakan antara ekonomi atau kesehatan. Akibatnya, negara tersebut jadi salah satu yang paling besar terdampak virus yang satu ini.
Faktanya memang berakhirnya kekuasaan Trump tidak menjamin AS akan jadi negara yang baik-baik saja atau keluar dari semua persoalan yang ada, entah itu di bidang ekonomi dan politik. Sebagai catatan, AS kini jadi satu-satunya negara pemain utama politik internasional yang pendapatan 50 persen masyarakat dari kelas terbawahnya justru mengalami penurunan dalam 40 tahun terakhir.
Jadi, memang ada fenomean besar lain yang harus dihadapi oleh negara tersebut dalam konteks domestiknya sendiri. Namun, kondisi ini disebut tak akan sepenuhnya bisa terselesaikan jika AS masih menggunakan pendekatan politik old school.
Pertimbangan Jokowi
Jika AS benar kembali ke McCarthyism, lalu bagaimana situasi ini harus disikapi oleh Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi? Well, jika di bawah Trump yang tak terlalu mementingkan posisi AS sebagai pemimpin global, kini Indonesia perlu mewaspadai kembalinya AS dengan Joe Biden.
Pasalnya, McCarthyism bisa dibilang cenderung berujung pada pembelahan politik global – dalam hal ini demokrasi vs otokrasi seperti yang dibahasakan oleh Biden terhadap Rusia dan Tiongkok. Jika ini yang terjadi, maka kembalinya 2 kubu politik global bisa saja terjadi lagi seperti di era Perang Dingin.
Masalahnya, ini bisa saja menjadi bumerang untuk pendekatan politik Indonesia yang selama ini dikenal bebas aktif yang sejak era Jokowi cenderung makin dekat dengan Tiongkok dengan segala macam kerja sama di bidang ekonomi. Indonesia tentu akan dihadapkan pada pilihan sulit, apalagi jika tensi politik di Laut China Selatan meningkat.
Memang pernyataan Biden masih perlu dianalisis lebih dalam, apakah ini benar-benar sikap politik utuh negara tersebut ataukah dramaturgi politik yang punya dua cabang pendekatan – seperti yang ditulis oleh sosiolog Erving Goffman – yakni di front stage di hadapan sekutu dan media, serta di back stage ketika berhubungan dengan kepentingan politik praktis.
Yang jelas, jika ini adalah McCarthyism atau strategi masa lalu ala AS, maka Jokowi perlu memikirkan cara untuk menyeimbangkan kembali politik luar negeri Indonesia. Jika terlalu dekat dengan Tiongkok, bukan tidak mungkin hal ini akan berbahaya untuk negara dan kepemimpinannya sendiri.
Bagaimanapun juga AS masih menjadi penguasa tradisional yang harus diwaspadai tingkah laku politiknya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.