Pembangunan di era Jokowi didominasi oleh perusahaaan-perusahaan BUMN. Hal semacam ini kerap menjadi corak utama di negara-negara pengadopsi kapitalisme negara.
Pinterpolitik.com
“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan”, begitu bunyi salah satu petikan pidato Visi Indonesia presiden Joko Widodo pada Juli 2019 lalu. Pembangunan infrastruktur yang telah menjadi ciri khas lima tahun pertama kepemimpinannya, tampak masih akan menghiasi langkahnya menuju periode kedua.
Meski tak ada yang pernah menampik pentingnya infrastruktur fisik untuk menunjang pembangunan ekonomi, tak sedikit yang mengritik gerilya pembangunan di tangan Jokowi. Salah satu kritik yang paling mengemuka adalah terkait pelibatan BUMN dalam proyek-proyek tersebut dan menyisakan hanya sedikit sekali ruang untuk pihak swasta.
Tak hanya soal persaingan, ada satu hal lain yang jadi bahan kritik bagi pelibatan BUMN dalam pembangunan di era Jokowi. Dalam praktik pembangunan semacam ini, potensi korupsi dan kronisme tergolong tinggi seiring dengan gelontoran uang dan kiprah politisi di sekelilingnya.
Pelibatan BUMN dalam setiap sendi pembangunan Jokowi ini membuat banyak pertanyaan muncul terkait masa depan pembangunan Indonesia. James Guild dari RSIS Nanyang Technological University Singapura dalam tulisannya untuk East Asia Forum bahkan mempertanyakan pembangunan dengan model semacam ini bisa bekerja bagi Indonesia.
Lalu, bagaimanakah pembangunan yang dipimpin oleh BUMN ini akan berjalan dalam jangka panjang? Apakah keputusan untuk meminimalisasi swasta dapat sepenuhnya berdampak positif bagi negeri ini?
Bertumpu pada Pelat Merah
Pelibatan BUMN untuk menjalankan sejumlah proyek di negeri ini memang tergolong amat masif. Secara distribusi, memang terdapat jatah 55 persen untuk BUMN berbanding 45 milik swasta. Hanya saja, dengan jumlah perusahaan swasta yang lebih banyak secara tidak langsung membuat BUMN terlihat lebih banyak menikmati proyek ketimbang sektor privat.
Menggunakan BUMN sebagai motor pembangunan utama memang bisa saja memberikan kisah sukses. Secara umum, model pembangunan dengan bertumpu pada BUMN ini bisa memberikan keuntungan berupa pembangunan yang lebih terkontrol.
Singapura bersama Temasek dapat menjadi contoh dari kisah sukses pelibatan BUMN dalam pembangunan. Menurut Chua Beng Huat, sistem kapitalisme negara dengan tumpuan BUMN membuat Singapura kuat saat harus menghadapi krisis finansial.
Di luar itu, BUMN juga memiliki keleluasaan lebih lebar ketimbang negara dalam urusan utang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN tidak boleh defisit di atas 3 persen. Sementara, tak ada batasan serupa untuk BUMN, sehingga ada sedikit kelonggaran.
Dalam kadar tertentu, jika dibiarkan terus-menerus, pelibatan BUMN secara besar-besaran ini bisa mengarahkan Indonesia ke bentuk kapitalisme negara yang diadopsi di beberapa negara. Pelibatan BUMN memang kerap menjadi corak utama bagi negara yang mengadopsi sistem ini.
Perlu diakui bahwa Indonesia memang belum bisa diberikan label telah sepenuhnya mengadopsi kapitalisme negara. Hal ini terkait dengan tetap adanya kelompok-kelompok korporasi yang masih menancapkan kukunya di negeri ini. Baik korporasi asing maupun lokal masih bisa mendapatkan peluang untuk berinvestasi di negeri ini.
Meski demikian, dengan kemiripan pola yang ada di Indonesia dengan negara-negara lain penganut kapitalisme negara, bukan tidak mungkin pengadopsian gagasan ini secara penuh dapat terjadi.
Kapitalisme Negara?
Sekalipun dianggap baik karena bisa membuat pembangunan lebih terkontrol, melimpahkan sebagian besar proyek kepada BUMN juga bisa berdampak negatif. Dalam kadar tertentu, ada bahaya yang mengintai jika praktik ini berlangsung tanpa kontrol.
Salah satu dampak yang bisa dihasilkan adalah soal potensi larinya investor dari sektor privat. Mengutip tulisan The Economist, kata-kata: “Saya dari BUMN, dan saya ingin kapital Anda,” bisa menjadi kata-kata yang paling ditakuti oleh investor. Padahal, menurut Gould dalam tulisannya, ada kemungkinan bahwa para pelaku swasta ini akan berperan dalam pembangunan secara lebih efisien.
Tak hanya itu, masalah lain yang dapat menghantui pelibatan masif dalam pembangunan adalah soal korupsi. Kedekatan BUMN dengan pemerintah dan politisi membuatnya menjadi tak tersentuh meski memiliki “kanker” berupa korupsi.
Pembangunan bertumpu pada BUMN merupakan corak dari negara pengadopsi kapitalisme negara Share on XKasus korupsi semacam ini dapat terjadi bahkan di negara yang memiliki hukuman keras bagi para pelaku rasuah. Di Tiongkok, eks bos PetroChina harus dipenjara setelah skandal korupsinya terbongkar di tahun 2013.
Menurut Minxin Pei, BUMN memang memiliki sifat kolusif, sehingga praktik korupsi yang melibatkan pimpinan BUMN dan politisi amat mungkin terjadi. Secara spesifik, menurut Michael Hirson, di negara yang menjalankan kapitalisme negara seperti Tiongkok, kontrol partai politik kepada BUMN memang lebih ketat.
Berkaca pada kondisi itu, jika melihat keadaan negara-negara lain yang dianggap menjalankan praktik kapitalisme negara, mereka tergolong tak seluruhnya menggembirakan. Dalam beberapa waktu terakhir, ada tren dunia yang menggambarkan guncangan di dalam tubuh BUMN.
Beberapa perusahaan pelat merah di negara yang dikategorikan menganut kapitalisme negara ternyata bekerja sesuai ekspektasi. Di Rusia, Gazprom yang diprediksikan akan bernilai US$ 1 triliun, ternyata hanya bernilai US$ 73 miliar di tahun 2014.
Di Tiongkok, PetroChina yang sempat mencapai kapitalisasi pasar di kisaran US$ 700 miliar pada tahun 2007, mengalami penurunan hingga kisaran US$ 700 miliar di tahun 2014. Secara umum, pada periode tersebut, 500 perusahaan pelat merah dunia mengalami penurunan valuasi sebesar 33 hingga 37 persen.
Beberapa negara bahkan harus menjual perusahaan-perusahaan milik mereka untuk menghadapi persoalan tersebut. Hal itu dapat menjadi gambaran bagaimana praktik kapitalisme negara dapat berujung pada privatisasi BUMN.
Berdasarkan kondisi ini, ada indikasi bahwa pelaksanaan kapitalisme negara tak sepenuhnya memberikan dampak positif bagi negara dan bagi BUMN itu sendiri. Alih-alih berdampak baik bagi masyarakat seluas-luasnya, hal ini dapat memberikan keuntungan kepada elite-elite politik yang berada di sekeliling BUMN.
Perlu Berhati-hati
Kondisi BUMN Indonesia sendiri saat ini boleh jadi tak sedang dalam keadaan benar-benar prima. Berbagai goncangan tengah dialami oleh perusahaan-perusahaan pelat merah di era Jokowi.
Perkara korupsi misalnya, tengah menggeorogoti BUMN-BUMN di negeri ini. Selama beberapa waktu terakhir, gedung KPK di Kuningan telah menjadi tempat singgah bagi beberapa direktur dari perusahaan-perusahaan pelat merah tanah air.
Jika melihat polanya, ada praktik di mana relawan pemenangan Jokowi ditempatkan di posisi penting BUMN. Hal ini dapat menggambarkan praktik yang digambarkan Hirson di mana kader partai mengisi posisi kunci di BUMN dapat terjadi. Apalagi, ada sifat kolusif BUMN yang digambarkan oleh Pei. Kondisi ini membuat praktik korupsi berpeluang terjadi.
Memang, dalam konteks Jokowi, kontrol Menteri BUMN Rini Soemarno terhadap struktur BUMN cenderung lebih kuat. Meski demikian, hal ini belum tentu berarti Rini sebagai aktor politik akan steril dari aspirasi untuk menempatkan orang yang sejalan dengannya.
Tak hanya soal korupsi, utang BUMN di era saat ini juga tergolong tak menggembirakan. Utang perusahaan pelat merah itu pernah meroket hingga menembus Rp 5.000 triliun di tahun 2018. Angka tersebut merupakan peningkatan luar biasa jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya berada di angka Rp 2.263 triliun.
Secara spesifik, utang ini dialami oleh BUMN sektor karya yang menjadi tonggak bagi pembangunan infrastruktur. Pada 2015 hingga 2018, sebagian besar BUMN karya mengalami pertumbuhan utang lebih dari dua kali lipat. Total utang paling tinggi dimiliki oleh Waskita Karya yang mencapai Rp 95,5 triliun.
Jika melihat pada kondisi-kondisi tersebut, terlihat bahwa pembangunan yang bertumpu pada BUMN saat ini memiliki kekurangan dalam urusan modal manusia dan juga modal finansial. Hal itu masih berpadu dengan tak adanya kebijakan publik ketat yang bisa mengatasi persoalan itu.
Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka bukan tidak mungkin kehancuran BUMN menjadi ancaman tak terhindarkan. Layaknya, langkah yang diambil oleh beberapa negara, langkah setara privatisasi boleh jadi akan tak terhindarkan jika pembangunan ini mengarah sepenuhnya menuju kapitalisme negara.
Merujuk pada kondisi tersebut, pembangunan melalui BUMN boleh jadi memiliki keuntungan seiring dengan kontrol yang lebih mudah dilakukan. Meski demikian, dengan kondisi BUMN dalam negeri dan tren luar negeri yang belum ideal, bertumpu berlebihan bahkan hingga menjadi kapitalisme negara bisa saja menjadi sesuatu yang bisa dipertanyakan jika tak ingin berujung pada kehancuran BUMN. (H33)
