Dalam HUT ke-58 Partai Golkar, Presiden Jokowi memberi kritik tersirat terhadap calon presiden yang dianalogikannya sebagai calon pilot karena memberi janji yang tidak masuk akal. Mungkinkah itu adalah refleksi atas populisme Jokowi selama ini?
Winter is Coming. Itu adalah frasa dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan sambutan di Pertemuan Tahunan IMF – World Bank pada 12 Oktober 2018. Pidato itu ramai dibicarakan karena frasa “Winter is Coming” adalah salah satu judul episode dalam series film Game of Thrones (GoT).
Baru-baru ini, tepatnya pada perayaan HUT ke-58 Partai Golkar, Jokowi kembali mengeluarkan frasa yang memantik perdebatan luas. Uniknya, analogi pilot dan kopilot digunakan RI-1 untuk menggambarkan capres dan cawapres.
“Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Pilpres itu memilih pilot dan kopilot,” ungkapnya pada 21 Oktober 2022. Lebih menarik lagi, Jokowi menceritakan soal dua calon pilot yang memiliki pernyataan yang berbeda.
“Ada dua calon, pilot pertama ini ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan: ‘saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30 ribu kaki’. Pilot kedua mengatakan: ‘semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya, dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya’. Bapak Ibu akan tertarik yang mana?,” tanya Jokowi.
Lanjut Jokowi, besar kemungkinan pilot nomor dua yang dipilih karena tawarannya sangat menarik meskipun tidak masuk akal. Cerita itu disampaikan untuk mengingatkan banyak pihak agar tidak sembarangan memilih capres dan cawapres.
Sekiranya ada pesan tersirat yang mengatakan untuk berhati-hati terhadap sosok yang memberi janji-janji manis tidak masuk akal.
Lantas, mungkinkah Jokowi tengah mengkritik calon pemimpin yang hanya menjual kebijakan populis? Lebih spesifik lagi, apakah itu kritik terhadap populisme politik?
Jokowi Kritik Populisme?
Untuk menjawabnya, seperti kutipan René Descartes yang terkenal, kita tentu harus memahami isme itu secara jelas dan terpilah (clear and distinct).
Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural, dengan mengutip Margaret Canovan, membagi populisme dalam tiga bentuk.
Pertama adalah populisme “wong cilik”. Populisme ini berorientasi pada petani, borjuasi kecil, kooperasi antar pengusaha kecil, dan selalu menaruh prasangka buruk terhadap usaha besar dan pemerintah. Kedua adalah populisme otoriter yang mengharapkan lahirnya para pemimpin karismatik yang melampaui politisi medioker.
Sedangkan yang ketiga adalah populisme revolusioner. Populisme bentuk ini adalah idealisasi kolektif atas penolakan terhadap elitisme dan ide-ide tentang kemajuan. Dalam pandangan ini, segenap pranata politik dan desain institusi politik dinilai tidak lebih dari pengejawantahan dari dominasi elite terhadap rakyat.
Jika mengacu pada pidato Jokowi, populisme bentuk pertama sekiranya yang menjadi titik kritik. Janji pilot kedua untuk memberikan diskon dan tiket kelas bisnis adalah satir terhadap mereka yang menjual kemurahan hati.
Janji-janji manis seperti itu bertumpu pada asumsi kantong tipis. Mayoritas masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah harus menjadi prioritas. Padahal, apabila melakukan kalkulasi rasional, janji seperti itu akan membuat industri penerbangan gulung tikar, yang pada akhirnya membuat semua kelas masyarakat kesusahan.
Menariknya, jika benar Jokowi tengah mengkritik kebijakan-kebijakan populis, kritik itu sekiranya juga menyasar dirinya sendiri.
Ruth Pollard dalam tulisannya New Culture Wars Worsen Political Slide in Indonesia pada 22 November 2021 di Bloomberg, secara tegas menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin dunia populis yang bombastis.
Sejak kemenangannya di Pilpres 2014, Jokowi memang dikenal sebagai salah satu cerita sukses dari pemimpin populis. Dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia, Marcus Mietzner menyebut Pilpres 2014 merupakan pertarungan antara kandidat populis.
Di satu sisi, Prabowo Subianto mengusung populisme klasik dengan retorika anti-asing, kecaman terhadap status quo, membela orang miskin, dan rencana reformasi neo-otoriter. Sementara di sisi lain, Jokowi membawa bentuk baru populisme teknokratis yang inklusif, non-konfrontatif, serta berfokus pada peningkatan kualitas pemberian pelayanan publik.
Menurut Mietzner, kemenangan Jokowi menunjukkan bentuk populisme baru yang sekarang lebih diterima. Mengelaborasinya dengan buku Muhtadi, secara meyakinkan Jokowi dapat disebut tengah menggunakan bentuk populisme “wong cilik”.
Well, entah kebetulan atau tidak, bentuk populisme itu juga menjadi slogan partai Jokowi, yakni PDIP sejak awal Reformasi. PDIP adalah partai wong cilik.
Lantas, mengapa Jokowi mengkritik strategi politiknya sendiri?
Politisi Memang Harus Hipokrit?
Greg Jericho dalam tulisannya There is always hypocrisy in politics – but it can be good for the nation, memberi premis menarik dengan menyebut politisi tidak masalah untuk bersifat hipokrit. Menurutnya, politisi yang memiliki peran dalam kebijakan publik selalu dihadapkan pada dua tegangan yang sering kali berlawanan, yakni antara harapan publik vs kalkulasi kebijakan yang rasional.
Jericho mencontohkan pada harapan atas adanya surplus anggaran. Menimbang surplus anggaran banyak diharapkan publik, banyak politisi mengobral janji untuk memenuhinya. Padahal, jika mengacu pada realitas ekonomi, terlalu banyak faktor yang sulit dikontrol untuk menghadirkan harapan tersebut.
Pada kondisi tidak menguntungkan, seperti menurunnya penerimaan pajak, kebijakan untuk mengurangi belanja negara dilakukan agar anggaran menjadi surplus. Langkah tersebut jelas buruk bagi perekonomian secara makro karena mengurangi perputaran kapital.
Menurut Jericho, alasan politisi sering kali tidak menerapkan kebijakan yang dijanjikannya adalah kalkulasi yang memang tidak memungkinkan. Pada situasi itu, suka atau tidak, politisi harus bersikap hipokrit agar seayun dengan harapan publik.
Kebutuhan atas sikap hipokrit merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari tumbuhnya kelompok pemilih kritis. Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi dalam buku Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia sejak Demokratisasi, menjelaskan bahwa kelompok pemilih ini yang menyebabkan terjadinya tren golput dalam pemilu.
Akses informasi yang luas, serta terus meningkatnya pendidikan membuat masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih menuntut kehadiran negara. Ketika aspirasi atau kepentingannya dinilai tidak terjawab, kelompok ini memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.
Fenomena ini tidak hanya melanda Indonesia, melainkan juga dunia. Mengutip Francis Fukuyama dalam tulisannya Infrastructure, Governance, and Trust pada 3 Mei 2021, fenomena ini telah mengalami kemajuan pesat dibanding 50 tahun yang lalu.
Atas situasi dilematis yang ada, tidak heran kemudian berbagai pemimpin dunia menampilkan dirinya sebagai sosok hipokrit. Janji-janji politik yang tidak memenuhi aktualisasi tampaknya telah menjadi suatu kelumrahan.
Kembali pada kasus pidato Jokowi, sikap hipokrit jelas terlihat. Sosoknya yang telah lama dikenal sebagai pemimpin populis, justru mengkritik secara satir kebijakan populis.
Namun, pada konteks ini, mungkin ada satu tafsiran yang dapat dikembangkan selain kesimpulan atas sifat hipokrit. Bukan tidak mungkin, Jokowi telah menyadari kekeliruan atas kebijakan populisnya. Atas kesadaran itu, Jokowi hendak memberi peringatan untuk tidak tertipu pada janji populis yang tidak masuk akal. (R53)
