Jokowi meminta semua lapisan masyarakat untuk berhenti saling menghujat dan menjelekkan karena semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jokowi mengatakan bahwa tidak ada gunanya berkonflik karena konflik akan menghalangi kemajuan bangsa dan tanah air.
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]A[/dropcap]khirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersuara! Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan dialog yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan para pemuka agama. Hasil dialog tersebut kemudian disampaikan oleh Presiden Jokowi di depan awak media di Istana Kepresidenan, pada Selasa, 16 Mei 2017.
Pernyataan Presiden tersebut seolah menjawab berbagai pergunjingan yang beredar di masyarakat seputar posisi Jokowi yang terlihat diam dan seperti menghilang selama hampir 6 bulan terakhir. Jokowi memang tidak banyak berbicara untuk menanggapi situasi politik – khususnya di ibukota Jakarta – yang belakangan mulai menjurus pada perpecahan. Mungkin momentum saat ini sangat tepat bagi presiden untuk mengemukakan sikapnya, mengingat konflik tersebut sudah mulai mengganggu suasana kebangsaan dan kebhinekaan.
Berikut ini transkrip lengkap pernyataan Presiden Jokowi.
Saya baru saja bersilaturahmi dengan beliau-beliau, tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereha Indonesia, perwakilan umat Buddha Indonesia, dari Hindu Dharma Indonesia dan majelis tinggi Konghucu Indonesia serta Panglima TNI dan Kapolri untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama.
Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga terus mempertahankan dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antarumat antarkelompok dan antargolongan.
Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita.
Tapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat.
Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
Kita adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Tuhan YME meridhai upaya kita bersama.
Apa Dampak Pernyataan Jokowi?
Dalam pernyataannya di hadapan media, Presiden Jokowi mengambil sikap tegas agar konflik antar kelompok atau golongan di Indonesia yang muncul sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 segera berakhir. Kepada publik, Jokowi meminta konflik segera diakhiri. Jokowi meminta semua lapisan masyarakat untuk berhenti saling menghujat dan menjelekkan karena semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah air. Jokowi mengatakan bahwa tidak ada gunanya berkonflik karena konflik akan menghalangi kemajuan bangsa dan tanah air.
Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih dilanda konflik antar-kelompok atau golongan pasca Pilkada DKI Jakarta 2017. Konflik itu terjadi tidak hanya di lapangan dalam bentuk demonstrasi, namun juga di dunia maya yang berwujud berbagai perdebatan di sosial media. Salah satu pemicu konflik itu adalah kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sejumlah pendukung Ahok menganggap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membawa sentimen agama dalam memvonis Ahok dengan dua tahun penjara. Sementara itu, sejumlah kelompok kontra Ahok beranggapan putusan hakim sudah adil. Hal tersebut bahkan mulai berujung pada perpecahan atas nama SARA, bahkan beberapa pihak sudah mulai menggoyang Pancasila dan keutuhan NKRI.
Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi secara tegas meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengancam persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI, dan berlawanan dengan Bhineka Tunggal Ika. Pernyataan ini mungkin akan berdampak pada ormas-ormas yang beberapa waktu terakhir mulai menggoyang dasar negara dan ke-Indonesiaan.
Kita ini adalah saudara. Jangan saling menghujat, menjelekkan, memfitnah, saling mendemo -Jkw pic.twitter.com/yyvlLn0hrj
— Joko Widodo (@jokowi) May 16, 2017
Pernyataan Presiden Jokowi ini diharapkan mampu meredakan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Ketegangan tersebut bahkan telah menjalar hingga ke pelosok daerah, misalnya seperti yang terjadi di Minahasa. Masyarakat terpecah belah atas nama identitas dan SARA. Apa yang dikatakan Jokowi ini sekaligus bisa dipandang sebagai upaya rekonsiliasi di tingkat nasional.
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin yang mengatakan mendukung sepenuhnya upaya Presiden dan jajaran pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai dasar negara Pancasila dan UUD 1945, serta merawat Kebhinekaan bangsa dengan dialog-dialog antar umat beragama. Dialog antara Presiden Jokowi dengan tokoh lintas agama ini diharapkan menjadi perajut suasana kebangsaan yang sempat terlukai untuk beberapa saat.
Pekerjaan rumah yang mungkin belum terselesaikan adalah rekonsiliasi dengan elit-elit politik, misalnya dengan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono, serta rekonsiliasi di internal pemerintahan Jokowi sendiri. Bukan rahasia lagi jika dalam beberapa waktu terakhir ini isu kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beredar luas di masyarakat. Bahkan isu ini dianggap sebagai sumber utama konflik yang terjadi belakangan ini.
Presiden Jokowi sebelumnya memang sempat dikritik oleh banyak pihak karena dianggap terlalu sibuk dengan aktivitas ‘kerja kerja kerja’, dan dianggap melupakan kondisi politik nasional yang mulai carut marut. Mungkin hal ini menjadi jawaban Jokowi untuk kritik tersebut. Memang, konflik akan selalu mengganggu program-program pembangunan, dan oleh karenanya Jokowi perlu bersuara. (Berbagai Sumber/ S13)