Teka-teki pasangan Jokowi di Pilpres 2019 dikabarkan mulai terungkap.
PinterPolitik.com
[dropcap]C[/dropcap]alon orang nomor dua bagi petahana Joko Widodo(Jokowi) memang telah lama jadi misteri. Nama-nama dirumorkan akan berduet dengan mantan Wali Kota Solo tersebut, tetapi belum ada yang benar-benar jadi nyata.
Meski tampak masih seperti teka-teki, beredar kabar bahwa misteri calon pasangan Jokowi sudah mulai mengerucut. Sebuah artikel di Asia Times yang ditulis oleh John McBeth mengungkap bahwa sang petahana akan mengambil sosok Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon RI-2.
Jika kabar tersebut benar, maka langkah tersebut bisa dikatakan agak mengejutkan. Memang, Airlangga tampak gencar dipromosikan untuk mendampingi Jokowi melalui berbagai publikasi. Meski demikian, nama Menteri Perindustrian tersebut tampak tidak memenuhi kriteria sebagai tokoh Islam yang kerap disarankan kepada Jokowi.
Memang sampai sejauh ini, belum resmi ada deklarasi dari pasangan Jokowi-Airlangga ini. Meski demikian, penting untuk diketahui apa yang melatari pasangan ini jika benar-benar bersatu. Kedua belah pihak jelas harus memperoleh keuntungan politik dari lahirnya pasangan Jokowi-Airlangga ini. Lalu, keuntungan apa yang dapat diambil?
Mengawinkan Jokowi dan Airlangga
Meski bukan unggulan, nama Airlangga sebagai bakal cawapres sudah lama berhembus. Adalah Relawan Gojo (Golkar Jokowi), kelompok relawan yang rajin mempromosikan pasangan Jokowi-Airlangga jelang Pilpres 2019.
Semula, dikabarkan bahwa Jokowi terlanjur merasa klop dengan pasangannya saat ini, Jusuf Kalla (JK). Meski demikian, langkah pasangan Jokowi-JK jilid II sirna setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait masa jabatan wapres. Putusan MK ini membuat Jokowi beralih ke sosok menterinya sendiri, yaitu Airlangga.
Di atas kertas, cukup rasional jika ingin meminang putra mantan Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto tersebut. Airlangga adalah pemimpin Partai Golkar, salah satu partai terbesar di negeri ini. Golkar akan menjadi mesin politik yang sangat bermanfaat selama proses pemilihan. Pada Pemilu 2014 misalnya, partai beringin ini menduduki urutan dua dengan raihan suara nasional 14,75 persen dan perolehan kursi 16,2 persen.
Good reading: Jokowi is close to decide his running matehttps://t.co/Jo8SJ6TfFs
— Iman Brotoseno (@imanbr) July 3, 2018
Airlangga dan Golkar juga berjasa mengamankan Pulau Jawa untuk Jokowi pada Pilkada 2018. Diberitakan bahwa Airlangga diminta langsung oleh Jokowi untuk memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilgub Jatim. Berdasarkan kondisi tersebut, Airlangga dan Golkar memiliki posisi tawar cukup tinggi untuk diberikan kursi orang nomor dua.
Dukungan bagi Airlangga di internal Golkar diutarakan misalnya oleh salah satu tokoh senior partai beringin itu, Ginandjar Kartasasmita. Mantan menteri di era Orde Baru tersebut berpendapat bahwa Airlangga memenuhi berbagai kriteria ideal untuk menjadi cawapres Jokowi.
Dukungan tokoh sebesar Ginandjar tergolong sangat berarti. Ayah dari Agus Gumiwang Kartasmita ini tergolong tokoh yang berpengaruh besar di internal partai beringin. Tidak hanya itu, tokoh dengan jam terbang seperi Ginandjar juga bisa membuka akses ke berbagai tokoh baik politikus dan pengusaha. Ginandjar bisa saja berperan sebagai tokoh endorser bagi pasangan Jokowi-Airlangga.
Selain itu, kader-kader partai beringin tersebut kini mulai tampak satu suara mendukung pasangan Jokowi-Airlangga. Mereka menyebut bahwa jika Jokowi datang kepada Golkar, mereka hanya menawarkan satu nama cawapres yaitu Airlangga Hartarto.
Perlu diakui bahwa Airlangga memang bukan tokoh dengan latar belakang ideologi Islam yang kuat. Hal ini bertentangan dengan saran banyak orang tentang cawapres Islam bagi Jokowi. Meski begitu, dalam artikel McBeth tersebut dipaparkan bahwa persoalan identitas bisa saja tidak lagi terlampau penting.
Kondisi tersebut merujuk pada hasil sejumlah Pilkada di tingkat provinsi. McBeth menilai bahwa politik identitas yang berhasil menumbangkan Ahok diprediksi tidak akan terlalu banyak bekerja di tingkat nasional.
Golkar Sebagai Presidentialized Party
Jika diperhatikan, Golkar hampir tidak pernah mengambil posisi berseberangan dengan Pemerintah. Seorang politisi partai beringin tersebut bahkan pernah berkelakar bahwa Golkar tidak memiliki bakat menjadi oposisi. Oleh karena itu, mereka hampir selalu akan menempel pada koalisi penguasa pemerintahan.
Jelang Pilpres 2019, bakat oposisi Golkar sepertinya belum juga akan keluar. Partai yang identik dengan Orde Baru ini seperti memilih jalan mudah dengan mendukung kandidat presiden paling bersinar versi survei, yakni Jokowi sang petahana.
Berdasarkan kondisi tersebut, Golkar sepertinya mulai menjalankan strategi sebagai presidentialized party (partai terpresidensialisasi). Karakteristik Golkar sebagai presidentialized party ini diungkapkan misalnya oleh Koichi Kawamura. Kawamura melihat karakteristik ini ada pada diri Golkar sejak era Orde Baru di mana mereka berlindung di balik ketokohan Soeharto.
Presidentialized party ini berbeda dengan personalized party yang bertumpu pada tokoh kuat di internal partai atau partai yang hanya mencari suara untuk legislatif saja. Partai seperti ini adalah partai yang mengincar kemenangan di Pilpres karena tergolong partai besar.
Salah satu karakter utama presidentialized party, merujuk pada Thomas Poguntke dan Paul Webb, adalah calon yang diusung bukanlah politisi senior, melainkan sosok yang paling populer. Dalam konteks tersebut, tidak jarang kandidat tersebut adalah seorang outsider atau orang yang berada di luar partai.
Jokowi jelas bukanlah kader apalagi elite senior partai beringin. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bahkan lebih pantas dikategorikan sebagai seorang outsider bagi Partai Golkar. Meski begitu, partai ini tidak ragu mendukung Jokowi bahkan termasuk sangat loyal kepadanya.
Dengan menjalankan strategi sebagai presidentialized party tersebut, Golkar bisa saja terbawa efek ekor jas (coattail effects) dari Jokowi. Mendukung Jokowi dapat berbuah tambahan suara dan kursi bagi partai yang bermarkas di Jalan Anggrek Nely tersebut.
Berdasarkan kondisi tersebut, sangat rasional jika Partai Golkar memperjuangkan pasangan Jokowi-Airlangga. Mereka berpotensi tidak hanya mengamankan kamar eksekutif, tetapi juga menguasai kamar legislatif. Hal ini jelas menguntungkan bagi Golkar yang tidak pernah bisa jauh dari lingkar kekuasaan.
Membentuk Koalisi Ramping
Merujuk pada tulisan McBeth, salah satu alasan bersatunya Jokowi-Airlangga adalah terkait dengan koalisi. Sumber McBeth menyebutkan bahwa keduanya mengharapkan ada stabilitas pemerintahan dari sisi koalisi.
Selama ini, Jokowi memang seperti disandera oleh kepentingan partai-partai koalisi di dalamnya. Ada beberapa partai yang kerap merongrong kekuasaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan memaksakan kebijakan tertentu. Selain itu, ada juga anggota koalisi dan kabinet yang kerap bermanuver untuk kepentingannya sendiri.
Hal ini digambarkan misalnya melalui langkah yang diambil oleh PAN. Meski berada di dalam koalisi pendukung Jokowi, partai ini justru kerap bertindak bak oposisi. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini tidak ragu untuk melontarkan kritik tajam. Padahal, partai matahari ini sudah dihadiahi satu kursi di Kabinet Kerja.
Selain itu, ada pula PKB dan manuver ketua umumnya Muhaimin Iskandar. Partai kaum Nahdliyin ini dianggap lebih banyak mengejar ambisi pribadi ketua umumnya ketimbang fokus mendukung pemerintahan Jokowi.
Berdasarkan kondisi tersebut, langkah yang paling rasional adalah dengan membentuk koalisi seramping mungkin. Di atas kertas, koalisi dengan anggota lebih sedikit jelas lebih mudah dikendalikan ketimbang dengan koalisi yang terdiri dari banyak partai.
Secara teori, koalisi ramping seperti ini pernah diungkapkan oleh William Riker. Dalam pandangan Riker, koalisi yang terbaik adalah koalisi dengan jumlah partai paling minimum.
Perolehan suara Golkar dapat dikatakan cukup mumpuni untuk menjadi tulang punggung pasangan Jokowi-Airlangga. Raihan kursi 16,2 persen dapat menjadi modal awal yang cukup tinggi untuk membangun sebuah koalisi.
Hingga saat ini, belum ada sikap resmi dari PDIP tentang wacana Jokowi-Airlangga. Jika pun partai banteng ini berpaling dari Jokowi, perolehan suara dari Golkar tergolong cukup solid untuk menjadi basis pasangan Jokowi-Airlangga.
Pasangan Jokowi-Airlangga hanya memerlukan sedikit suara partai kecil untuk memenuhi syarat presidential threshold. Suara-suara dari partai yang loyal pada Jokowi seperti PPP dan Nasdem sudah cukup untuk memenuhi syarat.
Koalisi yang ramping dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Jokowi. Stabilitas peserta koalisi yang absen di pemerintahan sebelumnya dapat terwujud di periode kedua. Hal ini membuat Jokowi dapat lebih mudah menjalankan pemerintahan dan mengambil sejumlah keputusan berat di kabinetnya.
Sejauh ini, belum ada deklarasi resmi dari pasangan Jokowi-Airlangga. Yang jelas, dalam politik apapun bisa terjadi bahkan di detik terakhir sekalipun. Jika mengincar keuntungan seperti yang disebut sebelumnya, maka pasangan tersebut bisa saja berlaga di 2019. (H33)