Pemerintah Indonesia berencana menegosiasi ulang kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 dengan Korea Selatan. Renegosiasi ini menimbulkan pertanyaan terkait komitmen pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di waktu mendatang di sektor pertahanan.
PinterPolitik.com
Kerja sama kedua negara untuk mengembangkan pesawat tempur baru dengan nama Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) dimulai pada tahun 2010 lalu. Menurut perjanjian awal, total biaya pengembangan sebesar US$ 8 miliar akan ditanggung 20 persen-nya oleh Indonesia, atau sekitar Rp 21,6 triliun.
Melalui kerjasama ini Indonesia akan mendapatkan 48 pesawat ketika KFX/IFX resmi memasuki masa produksi pada tahun 2026. Selain itu indonesia juga akan menerima transfer teknologi dan produksi beberapa bagian pesawat, sehingga nantinya diharapkan indonesia bisa memproduksi sendiri KFX/IFX.
Lalu, kenapa sekarang, setelah sembilan tahun, Indonesia berusaha melakukan renegosiasi?
Kurangnya Perhatian Jokowi?
Program pengembangan KFX/IFX memang beberapa kali menemui hambatan. Pada tahun 2013, Korsel secara sepihak menunda program karena ada masalah pendanaan dari parlemennya. Penundaan kembali terjadi pada 2015 ketika Korsel mengalami permasalahan politik yang berujung pada digulingkannya Presiden Park Geun-hye.
Di sisi lain, hambatan juga datang dari pihak Indonesia. Pada tahun 2017 Indonesia telat melakukan pembayaran tahunan ke Korsel. Pembayaran yang telat ini berujung pada munculnya isu bahwa Indonesia akan keluar dan membatalkan program ini.
Baru-baru ini nampaknya hambatan lagi-lagi muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Wiranto mengatakan bahwa Indonesia ingin melakukan renegosiasi dengan Korsel terkait program ini.
Ada dua poin utama dalam renegosiasi ini. Pertama, keinginan Indonesia untuk menurunkan tanggung jawab pembiayaan menjadi 15 persen. Kedua, Indonesia berharap dapat membayar tanggung jawab biaya tersebut bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk imbal dagang.
Wiranto mengatakan bahwa renegosiasi ini dilakukan karena untuk 5 tahun ke depan program prioritas pemerintah menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu penggunaan anggaran juga lebih diprioritaskan ke dua sektor tersebut.
Pernyataan ini tentunya menimbulkan pertanyaan terkait seberapa besar sebenarnya komitmen Jokowi-Ma’ruf dalam sektor pertahanan. Apakah lima tahun ke depan pertahanan Indonesia benar-benar dikorbankan demi infrastruktur dan SDM?
Dalam debat Pilpres beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan pentingnya investasi di sektor industri pertahanan agar nantinya Indonesia bisa membuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara mandiri. Ia juga menambahkan bahwa investasi ini dilakukan dalam bentuk penguasaan teknologi dan transfer of knowledge dari negara lain yang sudah lebih maju.
Jawaban ini juga diberikan setelah adanya kritik dari Prabowo yang mengatakan bahwa pertahanan Indonesia rapuh dan lemah.
Sejauh ini, rententan keterlambatan pembayaran selama ia menjabat dan munculnya keinginan untuk renegosiasi program KFX/IFX, tampak tidak sesuai dengan janji kampanye-nya.
Atau jangan-jangan menurut Jokowi program KFX/IFX tidak menguntungkan bagi Indonesia?
Kalau benar demikian, Marsekal Madya (Pur) Eris Herryanto punya pendapat berbeda.
Menurutnya, keuntungan ekonomi dan teknologi yang dapat diperoleh Indonesia melalui program KFX/IFX justru lebih tinggi dari biaya yang harus dikeluarkan. Mantan Sekertaris Jenderal Kemhan ini juga menambahkan bahwa permasalahan justru terletak pada komitmen pemerintah karena KFX/IFX merupakan investasi jangka panjang.
Alasan ekonomi (infrastuktur dan SDM) dalam renegosiasi ini pun membingungkan karena terjadi ketika anggaran pertahanan Indonesia justru dinaikkan oleh pemerintah sebesar 17,5 persen. Ya, bulan lalu Komisi I DPR telah menyetujui anggaran pertahanan sebesar Rp 126,5 triliun untuk tahun 2020.
Lalu, kemana larinya anggaran ini?
Seluruh anggaran pertahanan tentu saja tidak bisa difokuskan ke program KFX/IFX. TNI masih memiliki program-program alutsista lain yang tidak kalah penting.
Peningkatan anggaran pertahanan pun tidak serta merta sama dengan peningkatan belanja alutsisa.
Hal ini terkait dengan alokasi anggaran pertahanan Indonesia yang selama ini presentase belanja pegawai-nya selalu lebih besar dibanding belanja barang ataupun modal. Pada tahun 2019 saja hampir 40 persen anggaran habis untuk menggaji personel.
Dominasi belanja pegawai ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi surplus prajuit yang terjadi di tubuh TNI, salah satu masalah sektor pertahan yang belum mampu diatasi Jokowi. Surplus prajurit menyebabkan tidak maksimalnya anggaran yang bisa digunakan untuk pembelian, riset, dan pengembangan alutsista.
Pada akhirnya hal ini tetap saja mengherankan karena Kemhan seharusnya sudah mengetahui berapa anggaran yang harus disisihkan setiap tahunnya untuk program KFX/IFX.
Atau jangan-jangan ada alasan lain di balik narasi anggaran, infrastruktur, dan SDM?
Disebabkan Korsel dan AS?
Selain faktor internal, tidak menutup kemungkinan bahwa renegosiasi yang diajukan juga disebabkan karena adanya ketidakpuasan Indonesia terhadap program ini.
Penting untuk diketahui bahwa sebagian teknologi dalam program KFX/IFX berasal dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Lockheed Martin.
Keterlibatan Lockheed dalam program ini didasari oleh pembelian 40 pesawat F-35 buatan Lockheed oleh Korsel. Sebagai balasan dari pembelian tersebut, Lockheed akan membantu Korsel dalam program KFX/IFX
Permasalahan muncul pada 2017 ketika Lockheed dikabarkan tidak bersedia mentransfer beberapa teknologi penting untuk program KFX/IFX. Permasalahan ini juga disinggung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Abdurrahman Mohammad Fachir, yang mengatakan bahwa program harus tertunda karena permasalahan lisensi teknologi dari AS.
Pihak Lockheed akhirnya angkat bicara pada akhir 2017. Saat melakukan kunjungan ke Indonesia, delegasi Lockheed mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program KFX/IFX.
Namun permasalahan ini nampaknya tidak benar-benar selesai.
Ketika renegosiasi diumumkan pada Oktober tahun lalu, Wiranto menyebutkan beberapa hal dil uar anggaran yang menjadi alasan dilakukannya renegosiasi. Hal-hal yang dimaksud adalah alih teknologi, hak intelektual, serta hak pemasaran bagi Indonesia jika nantinya KFX/IFX selesai.
Hal-hal inilah yang mungkin menjadi permasalahan selain narasi infrastruktur dan SDM.
Jika memang ada pembatasan teknologi dan hak pemasaran, renegosisai ini bisa jadi bertujuan untuk menekan Korsel dan AS agar memberikan deal yang lebih baik dengan memberikan kesan bahwa Indonesia akan menarik diri dari program tersebut.
Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah Korsel akan menyetujui usulan renegosiasi?
Jika ditarik jauh ke belakang, kerja sama pertahanan Indonesia-Korsel sudah terjadi sejak 1973. Bagi Korsel, Indonesia merupakan salah satu tujuan ekspor alutsista utama dengan nilai perdagangan triliunan rupiah.
Pada tahun 2011, hampir setengah pendapatan ekspor alutsista Korsel berasal dari Indonesia. Indonesia bahkan menjadi negara asing pertama yang membeli beberapa alutsista Korsel seperti kapal selam Chang Bogo, pesawat tempur ringan T-50 Golden Eagle dan pesawat latih KT-1 Woongbi.
Kerja sama ini pun terus berlanjut di mana baru-baru ini kedua negara menandatangani kontrak pengadaan tiga kapal selam senilai US$ 1,02 miliar. Mirip dengan program KFX/IFX, pengadaan kapal selam ini juga banyak berkaitan dengan transfer of technology dari Korsel ke Indonesia.
Sejarah Indonesia sebagai pelanggan setia alutsista-alutsitsa Korsel ini, ditambah ketertarikan komoditas ekspor Korsel lainnya terhadap pasar Indonesia yang besar, dapat menguatkan posisi tawar Indonesia dalam program KFX/IFX.
Di tengah semua tarik-ulur yang terjadi, hingga saat ini pengembangan KFX/IFX masih terus berjalan. Agustus nanti Indonesia juga berencana mengirim 32 personil tambahan untuk menambah jumlah tim Indonesia yang saat ini berjumlah 80 orang.
Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus memastikan jalannya renegosiasi dan tetap tergabungnya Indonesia dalam program KFX/IFX. Bagaimanapun juga, inilah salah satu investasi pertahanan paling ambisius Indonesia.
Keberhasilan program ini nantinya akan semakin mengukuhkan status Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki industri produksi pesawat terbang di ASEAN.
Pada akhirnya, jika ternyata renegosiasi ini benar-benar (hanya) disebabkan oleh pemerintah yang lebih mengutamakan infrastruktur dan SDM, bukan hal yang mustahil ke depannya akan ada program pertahanan lainnya yang ditumbalkan.
Dengan demikian, komitmen Jokowi-Ma’ruf dalam menjaga pertahanan Indonesia memang sangat patut dipertanyakan. (F51)
**
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
