Kemenangan Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap membawa nilai-nilai progresif dalam Pilpres 2019 disebut-sebut sebagai pengimbang bagi tren politik strongman yang sedang terjadi di berbagai negara, seperti Xi Jinping di Tiongkok dan Vladimir Putin di Rusia.
PinterPolitik.com
“You were too two-faced for me. Thought you was my number one true-blue ace, but you ain’t” – Eminem, penyanyi rap asal AS
Usai pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataannya bersama sang cawapres, Sandiaga Uno. Dengan asumsi atas maraknya kecurangan yang terjadi, paslon tersebut memutuskan untuk menolak hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU.
Di tempat yang berbeda, Presiden Jokowi mengungkapkan pidato kemenangannya. Dalam pidato tersebut, Jokowi juga menyempatkan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019.
Terkait kemenangannya, mantan Wali Kota Solo tersebut melihat hasil dari Pemilu kali ini sebagai pemenuhan kedaulatan rakyat secara hakiki dan sebagai pendewasaan demokrasi di dalam perbedaan. Oleh sebab itu, Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di antara warga penghuni Kampung Deret di Jakarta, siang ini. Saya telah mendengar pengumuman rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019 oleh KPU.
Kini saatnya melangkah ke depan. Kita bersatu padu membangun bangsa dan Tanah Air demi kedamaian dan kesejahteraan generasi mendatang. pic.twitter.com/E8CeuEIVyV
— Joko Widodo (@jokowi) May 21, 2019
Pesan-pesan yang senada juga disampaikan oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan The New York Times. Dalam wawancara tersebut, Jokowi kembali menekankan pada pentingnya demokrasi, harmoni, dan pluralisme bagi pemerintahannya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pada nilai-nilai Islam yang toleran dan demokrasi yang dianggapnya saling melengkapi. Dengan budaya Indonesia yang beragam dan toleran, ia melihat keberadaan Indonesia akan tetap terjaga.
Sebelumnya, dijelaskan dalam salah satu artikel The New York Times bahwa pemerintahan Jokowi secara aktif memerangi tumbuhnya nilai-nilai Islam konservatif di Indonesia, yaitu dengan melarang beberapa organisasi masyarakat yang dianggap ingin mendirikan khilafah di Indonesia.
Dengan nilai-nilai progresif yang dibawa, kemenangan sang petahana tersebut dianggap sebagai kabar gembira di tengah-tengah tren global dengan politik strongman – sebutan untuk politisi “bertangan kuat” – yang juga identik dengan Prabowo. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga dianggap dekat dengan kelompok-kelompok konservatif.
Anggapan kabar gembira tersebut memunculkan beberapa pertanyaan. Mengapa kemenangan Jokowi dapat disebut sebagai penyeimbang bagi tren politik strongman di dunia? Bagaimana tren tersebut terjadi? Lalu, apakah benar Jokowi bisa disebut sebagai penyeimbang politik strongman?
Strongman Lagi Nge-tren
Dunia saat ini memang disebut-sebut sedang mengalami tren populisme yang mendorong kemunculan pemimpin-pemimpin bergaya strongman – seseorang yang memimpin atau mengkontrol berdasarkan kekuatan kemauan dan karakter atau dengan metode-metode militer – di berbagai negara.
Sejarawan asal Amerika Serikat (AS), Robert Kagan, dalam tulisannya di Brookings menjelaskan bahwa kembalinya politik strongman ini berkaitan dengan otoritarianisme yang kembali meraih kekuatan strategis dan ideologis di tengah-tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap liberalisme.
Sepanjang sejarah, kontestasi antara otoritarianisme dan demokrasi liberal (atau liberalisme) selalu hadir. Perebutan pengaruh selalu terjadi antara otoritarianisme yang mendukung kehadiran otoritas yang lebih tinggi dan liberalisme yang menekankan pada kebebasan kehendak individual.
Kagan pun mencontohkan kontestasi antara otoritarianisme Gereja dan liberalisme pada Abad Pencerahan (sekitar abad ke-18 di Eropa). Kontestasi ini mulai bergeser pada abad ke-20, di mana negara-negara demokrasi liberal mulai beralih fokus untuk melawan komunisme.
Perebutan pengaruh selalu terjadi antara otoritarianisme yang mendukung kehadiran otoritas yang lebih tinggi dan liberalisme yang menekankan pada kebebasan kehendak individual. Share on XKagan menjelaskan bahwa kontestasi abad ke-20 yang kemudian dimenangkan oleh liberalisme tersebut membawa dominansi bagi demokrasi liberal. Namun, di satu sisi, anggapan kemenangan liberalisme ini membuat negara-negara demokrasi liberal lengah dan membiarkan otoritarianisme kembali meraih kekuatan.
Rusia misalnya, semenjak runtuhnya Uni Soviet, dipenuhi oleh berbagai persoalan politik dan ekonomi di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin. Menurut Kagan, berbagai kelemahan yang dimiliki oleh liberalisme di Rusia memunculkan dua kekuatan pesaing, yaitu sisa-sisa pendukung police state Tsar dengan Vladimir Putin dan nasionalis-tradisionalisme Rusia dengan Bolshevik – yang nantinya dihidupkan kembali oleh Putin.
Ian Bremmer, ilmuwan politik asal AS, dalam tulisannya di majalah Time menjelaskan bahwa kemunculan Putin di Rusia merupakan bentuk politik strongman yang didukung janji-janjinya untuk memperbaiki kondisi Rusia.
Selain Putin, Xi Jinping sebagai salah satu strongman di Asia juga menggunakan kampanye anti-korupsi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Jeffrey Wasserstrom dari University of California Irvine menjelaskan bahwa Xi merupakan tipe pemimpin yang tidak bersahabat terhadap perbedaan pendapat.
Janji-janji para pemimpin strongman tersebut, menurut Bremmer, merupakan narasi-narasi populis yang menjanjikan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman – seperti elite-elite yang korup, orang-orang asing, kelompok minoritas, politisi dan birokrat yang buruk, media pembohong, dan lain-lain.
Uniknya, gelombang munculnya pemimpin-pemimpin strongman tidak hanya terjadi di negara-negara yang memiliki sejarah otoritarian seperti Tiongkok dan Rusia. AS sebagai negara yang sejak awal merupakan demokrasi liberal disebut-sebut mengalami gelombang politik strongman dengan kemunculan Donald Trump.
Munculnya Donald Trump memang berkaitan erat dengan narasi populis yang memecah belah seperti yang dijelaskan oleh Bremmer sebelumnya. Mantan bintang televisi tersebut dalam berbagai kegiatan kampanyenya sering kali mengutarakan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menyerang berbagai kelompok yang dianggap mengancam, seperti kelompok Muslim, kelompok Latin, serta wartawan dan media.
Dengan melihat apa yang terjadi di AS, apakah mungkin Indonesia yang awalnya lahir sebagai negara demokrasi mengalami kemunculan sosok strongman?
Seperti Rusia, Indonesia yang dipenuhi berbagai persoalan ekonomi dan politik – seperti ketidaksetaraan sosial dan maraknya korupsi – membuat negara ini rentan terhadap kemunculan sosok-sosok strongman dengan narasi-narasi populis.
Prabowo misalnya, hadir sebagai sosok penantang bagi pemerintah yang dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga sering melontarkan narasi-narasi populis antara “kita” dan “mereka”, seperti ancaman dari pihak asing dan dari elite Jakarta.
Seperti Trump, kubu Prabowo-Sandi yang dekat dengan kelompok-kelompok Islam konservatif juga menggunakan narasi-narasi identitas yang eksklusif, seperti ancaman tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok dan kubu Jokowi-Ma’ruf Amin yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kaum Muslim.
Sosok Prabowo juga dilihat sebagai pemimpin macho yang tegas ala strongman yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Beberapa solusi yang diusulkan mantan Danjen Kopassus tersebut juga selalu menekankan ketegasan dalam melawan ancaman-ancaman negara, seperti usulan untuk meningkatkan anggaran pertahanan yang dianggap terlalu kecil.
Jika memang benar Prabowo merupakan sosok strongman yang dapat mengancam nilai-nilai demokrasi, wajar saja apabila kemenangan Jokowi dianggap sebagai penyeimbang bagi kontestasi antara demokrasi liberal dan otoritarianisme di tengah-tengah tren politik strongman global.
Jokowi Juga Strongman?
Namun, anggapan bahwa kemenangan Jokowi sebagai kemenangan demokrasi liberal di Indonesia sebenarnya merupakan asumsi yang masih terlalu dini. Apalagi, kebijakan-kebijakan progresif Jokowi pada periode keduanya disebut-sebut akan mengalami berbagai kendala.
Sebagai salah satu politisi yang juga bangkit dengan narasi-narasi populis, Jokowi digadang-gadang sebagai pembawa harapan untuk perubahan bagi masyarakat Indonesia. Janji-janji Jokowi pada Pilpres 2014, seperti Revolusi Mental dan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, dianggap dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat.
Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kagan sebelumnya, otoritarianisme dapat kembali mengancam gagasan-gagasan liberal, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana kelompok-kelompok Islam konservatif mulai merangkak naik dengan mendapatkan pengaruh dalam polemik penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok).
Harapan perubahan tampaknya sirna dengan diamnya Jokowi dalam polemik tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam artikel The New York Times, minimnya upaya dari sang presiden dianggap bentuk pengkhianatan bagi kelompok minoritas.
Jokowi sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Thomas P. Power dalam tulisannya yang berjudul “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline”, tampaknya juga menggunakan cara-cara otoritarian untuk mengatasi ancaman-ancaman yang datang dari lawan-lawan politiknya, termasuk kelompok-kelompok konservatif. Cara ini disebut oleh Marcus Mietzner dari Australian National University sebagai upaya untuk melawan illiberalisme dengan cara illiberalisme.
Jika tren illiberal ini terus berlanjut, Indonesia bisa jadi berakhir menjadi negara demokrasi illiberal pada era Jokowi 2.0. Dalam tulisan Rizqi Bachtiar and Prischa Listiningrum yang berjudul Indonesia’s Illiberal Democracy, dijelaskan bahwa Indonesia berkemungkinan akan menjadi negara demokrasi yang hanya melaksanakan Pemilu sebagai elemennya tanpa memenuhi elemen-elemen demokrasi lainnya, seperti supremasi hukum dan perlindungan hak-hak sipil seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Tidak menutup kemungkinan, di tengah-tengah meningkatnya kesalihan dan konservativisme di masyarakat, Jokowi juga akan mempertahankan cara-cara illiberalnya. Kemungkinan Jokowi untuk menjadi strongman juga semakin terlihat dari kehadiran Ma’ruf Amin – ulama konservatif yang turut mendukung demonstrasi yang memenjarakan Ahok – sebagai cawapres.
Uniknya, cara-cara illiberal Jokowi juga dapat mengancam posisi kelompok minoritas di masyarakat yang juga merasa takut dengan kemunculan Prabowo. Kelompok LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) yang sempat diabaikan hak-haknya oleh Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu misalnya, akan semakin terhimpit dengan meningkatnya tren hijrah di masyarakat.
Selain itu, seperti Xi, Jokowi juga semakin terlihat tidak terbuka terhadap perbedaan pendapat setelah Pemilu lalu. Beberapa tokoh oposisi dikabarkan dijerat dengan kasus-kasus hukum, katakanlah seperti yang terjadi dalam tuduhan upaya makar.
Pada akhirnya, mungkin benar apa yang dinyanyikan oleh Eminem di awal tulisan. Bisa jadi, orang yang disayanginya tersebut tidak bertindak secara konstan sesuai harapan pada ujungnya. Lagi pula, setiap orang pasti tidak ingin harapannya tidak tersampaikan. Bukan begitu? (A43)
