Wapres Jusuf Kalla (JK) menyarankan bahwa CEO Go-Jek Nadiem Makarim untuk tetap menjadi pengusaha di bidangnya daripada menjadi menteri bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ungkapan tersebut bisa jadi merupakan cara sang wapres untuk “menghibur” partai-partai politik terkait jatah menterinya.
PinterPolitik.com
“Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people” – Steve Jobs, Mantan CEO Apple
Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan “Indonesia Emas” tampaknya semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Masih berkaitan dengan pidatonya yang bertajuk “Visi Indonesia” beberapa waktu lalu, sang presiden juga acap kali mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan investasi sumber daya manusia (SDM) dan penelitian-pengembangan (litbang) di bidang teknologi.
Mimpi tersebut juga sepertinya ingin diwujudkan Jokowi melalui keinginan atas menteri muda di kabinetnya. Dalam beberapa kesempatan, sang presiden mengungkapkan kepada media bahwa dirinya ingin mencari sosok anak muda dan milenial yang paham soal Revolusi Industri 4.0 yang erat kaitannya dengan ekonomi digital.
Kunjungan CEO Go-Jek Nadiem Makarim ke kantor Wapres Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu dianggap oleh publik sebagai sinyal bahwa bos start-up tersebut berkemungkinan untuk menjadi sosok yang dicari-cari oleh Jokowi. Apalagi, sosok pengusaha digital tersebut telah berhasil membawa Go-Jek menjadi decacorn.
Pak JK bertemu Nadiem Makarim, Founder dan CEO Gojek. Kantor Wapres 16/7 pic.twitter.com/0gW5lLaJWa
— Husain Abdullah (@husainabdullah1) July 16, 2019
Sebelumnya, keinginan Jokowi untuk melakukan pembangunan leapfrog ke arah ekonomi digital tersebut diiringi dengan pembahasan media di Indonesia mengenai sosok-sosok potensial menteri muda. Beberapa di antaranya adalah Nadiem dan CEO Bukalapak Achmad Zaky.
Namun, tampaknya jalan kolaborasi Jokowi dengan sosok-sosok pengusaha digital muda tersebut tengah menemui aral. Usai bertemu dengan Nadiem, JK membuat harapan berbagai pihak atas kolaborasi tersebut pupus. Sang wapres menilai bahwa sosok-sosok pengusaha muda seperti Nadiem lebih cocok menjadi pengusaha dibandingkan menjadi menteri.
Meskipun sang wapres telah mengungkapkan alasan di balik sarannya tersebut – yakni kebutuhan kewirausahaan Indonesia, pertanyaan politis tetap saja timbul.
Jika sosok-sosok seperti Nadiem dan Zaky dianggap sejalan dengan visi “Indonesia Emas” ala Jokowi, mengapa JK justru memberikan gagasan yang berbeda mengenai potensi sosok-sosok tersebut – yakni untuk tetap menjadi pengusaha digital? Apakah sang wapres tidak menginginkan menteri muda di kabinet Jokowi 2.0?
Eufemisme?
Terlepas dari mungkin atau tidaknya sosok-sosok tersebut menjadi menteri muda Jokowi, ungkapan sang wapres bisa jadi merupakan caranya untuk menghindari anggapan dan pertanyaan lanjutan dari publik. Bentuk ungkapan tersebut bisa saja merupakan eufemisme JK guna “menghibur” partai-partai politik yang memang tengah mengincar posisi-posisi strategis di kabinet Jokowi 2.0.
Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan oleh para politisi juga memiliki tujuan politis di baliknya. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat merupakan unsur yang vital bagi para politisi.
Biasanya, politisi akan menggunakan kata dan bahasa untuk menjaga dukungan dan meraih kesepakatan. Kata dan bahasa yang digunakan akan lebih “sopan” sehingga tidak ada kesan negatif yang membekas.
Boleh jadi, cara inilah yang digunakan JK dalam ungkapannya tersebut. Sang wapres mungkin tengah menjaga suasana di antara partai-partai politik yang tengah melakukan lobi-lobi politik terkait posisi-posisi strategis di pemerintahan Jokowi 2.0.
Pemilihan kata dan bahasa yang tepat merupakan unsur yang vital bagi para politisi. Share on XKeinginan Jokowi untuk mencari menteri muda sendiri juga ditanggapi tak terlalu antusias oleh partai tempat sang presiden berlabuh, yakni oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima tersebut mewanti-wanti Jokowi terkait pilihan menteri mudanya yang juga perlu memerhatikan faktor kapasitas dan kapabilitas.
Pernyataan Megawati tersebut juga selaras dengan penjelasan JK mengenai menteri muda. Ketika merespons pertanyaan awak media mengenai kemungkinan Nadiem sebagai menteri, sang wapres turut menekankan kapasitas menteri muda Jokowi, yakni kemampuan dalam mengeksekusi keputusan.
JK sendiri sempat berkomentar mengenai PDIP yang seharusnya memperoleh porsi jatah menteri terbesar di kabinet. Dilansir dari surat kabar Rakyat Merdeka, sang wapres dianggap tengah menyenangkan partai berlambang banteng tersebut di tengah-tengah proses negosiasi politik yang tengah terjadi.
Pertanyaan lain pun kemudian muncul. Mengapa JK seakan-akan tengah “menghibur” partai-partai politik ini, terutama PDIP? Ada apa di balik ungkapan sang wapres tersebut?
Bisnis dan Politik
Ungkapan-ungkapan JK boleh jadi memang cara sang wapres “menghibur” partai-partai politik tersebut. Mungkin, sang wapres memiliki kepentingan tersendiri di belakang upaya “menghiburnya” tersebut.
Ungkapan eufemistis sendiri tentu memiliki sisi lain. Dengan mengutip pendapat-pendapat ahli lainnya, Crespo-Fernández menjelaskan bahwa penggunaan bahasa yang hati-hati – seperti doublespeak – turut ditujukan untuk memproyeksikan versi realitas yang sesuai dengan kepentingan pribadi politisi.
Lalu, bagaimana dengan ungkapan eufemistis JK?
Meski JK tampaknya tak lagi memiliki karier politik ke depannya, sang wapres sebagai pengusaha bisa jadi masih memiliki kepentingan bisnis yang kerap bersinggungan dengan pemerintahan.
Charles P. Taft dalam tulisannya yang berjudul Business in Politics? menjelaskan bahwa bisnis dalam sejarahnya selalu memiliki keselarasan dengan politik. Pasalnya, kontrak-kontrak kerja sama yang dihasilkan oleh pemerintah kerap menjadi tumpuan bagi para pemangku industri.
Jika memang bisnis dan politik memiliki pertalian tersebut, pertanyaan lain pun timbul. Apakah sang wapres juga memiliki pertalian serupa?
Bila berkaca pada adanya keselarasan politik dan bisnis menurut Taft tersebut, tidak menutup kemungkinan bisnis dan pemerintahan di Indonesia turut memiliki pertalian tersebut. Posisi-posisi politik di Indonesia juga sebagian besar diisi oleh para pebisnis, termasuk dalam partai-partai politik.
Hubungan bisnis JK dengan program-program pemerintah juga eksis melalui kerja sama yang terjalin antara Kalla Group dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina – dalam proyek pemerintah yang ingin menyediakan tenaga listrik hingga 35 ribu megawatt.
Selain proyek pembangunan pembangkit listrik, bisnis JK turut memiliki andil dalam proyek regasifikasi pemerintah yang dilakukan melalui kerja sama antara PLN, Pertamina, dan PT Bumi Sarana Migas (BSM) – anak perusahaan Kalla Group.
Lantas, apa hubungan antara pertalian bisnis-politik tersebut dengan menteri muda Jokowi?
Dari pertalian bisnis dan politik tersebut, posisi-posisi strategis di pemerintahan pun menjadi penting bagi para pebisnis. Taft menjelaskan bahwa para pemangku bisnis selalu memperhatikan siapa-siapa saja yang duduk di kursi pemerintahan.
Boleh jadi, upaya JK untuk “menghibur” PDIP tersebut menggambarkan perhatian pemangku kepentingan bisnis yang dijelaskan oleh Taft tersebut. Mungkin, JK tengah menyelaraskan dirinya dengan partai berlambang banteng tersebut terkait pengisi jabatan-jabatan kabinet Jokowi 2.0.
Pasalnya, PDIP merupakan partai yang keluar sebagai peraih suara terbanyak dalam Pileg 2019 lalu – menjadikannya sebagai partai yang memiliki posisi tawar yang kuat, baik di legislatif maupun eksekutif melalui jatah menteri di kabinet.
Pada akhirnya, ungkapan JK bisa jadi menggambarkan keselarasan dan perhatian bisnis-politik terkait posisi-posisi strategis di pemerintahan. Selain itu, keselarasan antara JK dan PDIP bisa jadi melambangkan keengganan keduanya terhadap kemungkinan kehadiran menteri muda di kabinet Jokowi 2.0.
Namun, gambaran atas keselarasan JK dengan PDIP tersebut belum dapat sepenuhnya dipastikan. Sosok pasti menteri muda yang kerap digemborkan Jokowi juga belum terlihat. Yang jelas, bisnis dan politik akan tetap bertemu secara selaras di Indonesia, baik sekarang maupun di masa mendatang.
Mungkin, ucapan Mantan CEO Apple Steve Jobs di awal tulisan berhasil menggambarkan pentingnya kerja tim dalam suatu bisnis. Apalagi, tim tersebut terdiri atas pejabat-pejabat politik. (A43)
