Site icon PinterPolitik.com

Jebakan Korupsi Penegak Hukum

Jebakan Korupsi Penegak Hukum

tipikor

Di Indonesia, di mana ada proyek, di situ kemungkinan besar akan ada korupsi. Kali ini, jebakan itu muncul di institusi penegak hukum.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Berita mengenai korupsi seakan tidak habis-habis di Indonesia, masyarakat pun sepertinya sudah bosan mendengarnya. Korupsi bagai benang kusut di negeri ini, untuk mencari ujung penyelesaiannya seakan butuh kesabaran tingkat tinggi atau bahkan hilang sama sekali.

Proyek bernilai besar yang jumlahnya hampir menyamai dan disinyalir akan bermasalah seperti proyek e-KTP, saat ini tengah dikerjakan oleh salah satu instasi penegak hukum. Proyek dengan dana senilai Rp 600 miliar yang telah mulai dikerjakan di beberapa daerah adalah penerapan teknologi baru dalam identitas sidik jari. Proyek ini sendiri merupakan satu dari enam proyek yang sudah masuk pada tahap penawaran.

Seorang sumber mengatakan, jajaran penegak hukum di mana proyek tersebut dikerjakan harus berhati-hati karena terkait dengan seorang pengusaha yang sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber tersebut juga menegaskan agar pembenahan yang sudah dirintis di tubuh lembaga penegak hukum tersebut, jangan sampai tercoreng karena ulah pengusaha yang bermasalah.

Ditambahkan pula, kehati-hatian diperlukan karena pola korupsi bukan hanya saat proyek sudah berjalan, melainkan bisa saja sudah diatur sejak tahap awal. Proyek senilai 600 miliar tersebut juga tengah dikerjakan di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumut, Riau, jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB.

“Kalau di Jakarta dan Jateng-DIY masing-masing nilainya mencapai Rp 100 miliar, karena itu perlu dicegah jangan sampai terulang dan menghabiskan uang rakyat seperti pengadaan e-ktp,” kata sumber tersebut.

Apakah memang penegak hukum di negeri ini selalu ramah terhadap para koruptor, sehingga hukum yang dijalankan terkesan tebang pilih. Seakan-akan mengusut namun sebenarnya hanya hangat-hangat tahi ayam, sehingga kasus tersebut hilang begitu saja. Ataukah karena tersedianya penjara koruptor yang konon bisa di sulap menjadi hotel sekelas bintang lima, sesuai pesanan yang tentunya ada harga yang harus di bayar? Silahkan ditebak sendiri. (Suara Pembaruan)

Exit mobile version