HomeNalar PolitikJebakan Korupsi Penegak Hukum

Jebakan Korupsi Penegak Hukum

Kecil Besar

Di Indonesia, di mana ada proyek, di situ kemungkinan besar akan ada korupsi. Kali ini, jebakan itu muncul di institusi penegak hukum.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Berita mengenai korupsi seakan tidak habis-habis di Indonesia, masyarakat pun sepertinya sudah bosan mendengarnya. Korupsi bagai benang kusut di negeri ini, untuk mencari ujung penyelesaiannya seakan butuh kesabaran tingkat tinggi atau bahkan hilang sama sekali.

Proyek bernilai besar yang jumlahnya hampir menyamai dan disinyalir akan bermasalah seperti proyek e-KTP, saat ini tengah dikerjakan oleh salah satu instasi penegak hukum. Proyek dengan dana senilai Rp 600 miliar yang telah mulai dikerjakan di beberapa daerah adalah penerapan teknologi baru dalam identitas sidik jari. Proyek ini sendiri merupakan satu dari enam proyek yang sudah masuk pada tahap penawaran.

Seorang sumber mengatakan, jajaran penegak hukum di mana proyek tersebut dikerjakan harus berhati-hati karena terkait dengan seorang pengusaha yang sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber tersebut juga menegaskan agar pembenahan yang sudah dirintis di tubuh lembaga penegak hukum tersebut, jangan sampai tercoreng karena ulah pengusaha yang bermasalah.

Ditambahkan pula, kehati-hatian diperlukan karena pola korupsi bukan hanya saat proyek sudah berjalan, melainkan bisa saja sudah diatur sejak tahap awal. Proyek senilai 600 miliar tersebut juga tengah dikerjakan di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumut, Riau, jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB.

“Kalau di Jakarta dan Jateng-DIY masing-masing nilainya mencapai Rp 100 miliar, karena itu perlu dicegah jangan sampai terulang dan menghabiskan uang rakyat seperti pengadaan e-ktp,” kata sumber tersebut.

Apakah memang penegak hukum di negeri ini selalu ramah terhadap para koruptor, sehingga hukum yang dijalankan terkesan tebang pilih. Seakan-akan mengusut namun sebenarnya hanya hangat-hangat tahi ayam, sehingga kasus tersebut hilang begitu saja. Ataukah karena tersedianya penjara koruptor yang konon bisa di sulap menjadi hotel sekelas bintang lima, sesuai pesanan yang tentunya ada harga yang harus di bayar? Silahkan ditebak sendiri. (Suara Pembaruan)

Baca juga :  Teror Soros, Nyata atau "Hiperbola"? 
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

Begitu Sulit Sri Mulyani

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025.

Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...