Wali Kota Solo teranyar Gibran Rakabuming Raka tampak langsung melakukan manuver positif sejak dilantik sepekan lalu. Lantas, akankah hal itu mengindikasikan ihwal positif pula bagi kiprah politik putra Presiden Jokowi itu ke depannya?
Publik mungkin sedikit pangling melihat sosok putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dalam balutan pakaian dinas harian (PDH) khas aparatur sipil negara (ASN).
Penampilan baru itu bahkan sempat jadi bahan kelakar seniornya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ketika di media sosial menyebut bahwa busana Gibran pasti lah baru.
Ya, jika dahulu Gibran hanya lekat dengan sosok pengusaha muda yang sederhana, kini putra sulung RI-1 itu telah bertransformasi menjadi pemimpin kepala daerah dengan tanggung jawab yang jauh berbeda, yakni sebagai Wali Kota Solo.
Sejak dilantik pada 26 Februari lalu, Gibran sendiri sudah melakukan sejumlah langkah awal di pekerjaan barunya itu. Titel sebagai anak Kepala Negara plus torehan sejarah di mana putra presiden aktif terpilih menjadi kepala daerah, membuat sorotan media dan berbagai pihak begitu intens di awal kepemimpinannya.
Satu yang cukup menarik perhatian ialah ketika Gibran yang punya nickname baru yakni Mas Wali, meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan prioritas vaksin Covid-19 ke Kota Solo.
Sontak permintaan itu langsung disambut riuh khalayak yang menilai kecenderungan tendensi minor atas relasi subjektif dengan Presiden Jokowi. Padahal, menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, permintaan Gibran adalah hal yang biasa dalam konteks tupoksinya kini.
Sosok yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menilai, banyak kepala daerah lain yang juga meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan vaksinasi untuk wilayahnya masing-masing.
Namun di samping itu, dalam sepekan sejak diambil sumpah di Gedung Graha Paripurna DPRD Solo, Gibran tampak cukup apik dalam memulai langkah pertamanya sebagai Wali Kota.
Baca juga: Bukan Anies-Gibran, Mengapa Jokowi Dorong Pilkada 2024?
Melalui sorotan media yang intensif, Gibran tampak cukup aktif dengan melakukan sejumlah kunjungan kerja atau blusukan ke beberapa lokasi dengan signifikansi persoalan kontemporer yang relevan.
Hal itu tercermin misalnya dari kunjungan Gibran ke proyek pembangunan Pasar Legi, meninjau tempat pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo di Jebres, melihat proyek rel layang di Solo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga meninjau vaksinasi Covid-19 di RSUD Moewardi Solo bersama Ganjar.
Lalu, apakah yang dapat dimaknai start kepemimpinan yang tampak cukup apik dari Gibran tersebut?
Konsolidasi Elite Lokal Ditunaikan?
Masih terlalu dini memang untuk menilai kapabilitas Gibran dalam memimpin Kota Solo dalam sepekan setelah dilantik. Kendati demikian, dari apa yang telah ditampilkannya, Gibran tampaknya berhasil mengonsolidasikan elemen esensial di balik apa yang tampak di permukaan.
Ryan Tans dalam Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia menjabarkan karakteristik vital yang merupakan kunci dalam konteks kepemimpinan level daerah di Indonesia. Dengan mengutip Vedi Hadiz, dijabarkan karakteristik dan kekuatan politik lokal di Indonesia dalam kacamata sociology of local elites.
Berdasarkan perspektif tersebut, mayoritas karakteristik politik lokal Indonesia sampai saat ini masih sulit untuk dilepaskan dari tendensi oligarki kedaerahan dari turunan atau warisan Orde Baru. Ihwal yang tampak pada gejala dan dominasi para birokrat, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha yang memiliki afiliasi yang kuat maupun berfusi di dalam parpol.
Ketika menghadapi kompetisi elektoral dan terjadi mobilisasi koalisi secara komprehensif, pada akhirnya para elite lokal yang terpilih memang harus mengakomodasi ekspektasi kolektif dari kelompok determinan tersebut, plus konsensus koalisi parpol. Perkara yang erat kaitannya dengan politik transaksional.
Terpilihnya Gibran sebagai Wali Kota sendiri, disokong oleh koalisi politik terbesar sejak era reformasi di Solo. Hal itu yang membuat Gibran sesungguhnya punya peluang menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, dengan mengakomodasi kepentingan yang ada. Namun, apakah Gibran berhasil melakukannya?
Dari gejala yang tampak, agaknya Gibran sukses mengelola aspek kunci tersebut. Dalam Dynastic Politics: Indonesia’s New Normal, Yoes C Kenawas menyebutkan bahwa terdapat gejolak besar saat pencalonan Gibran yang membuat PDIP dan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri dilanda dilema pelik ketika dihadapkan pilihan sulit antara Achmad Purnomo sebagai salah satu elite lokal solo atau Gibran dengan popularitasnya.
Sejak intrik internal tersebut, Gibran tampak lihai untuk mengatasi gejolak yang ada dengan melakukan sowan ke sejumlah tokoh kunci seperti Wali Kota petahana saat itu FX Hadi Rudyatmo, bahkan ke Achmad Purnomo sendiri, hingga menyambangi Megawati di Jakarta.
Baca juga: Ketika Pratikno Klarifikasi Gibran
Langkah itu agaknya menjadi sebuah upaya konsolidasi cukup positif yang kemudian menambah daya magis langkah politiknya berkat back up signifikan dari PDIP sebagai partai politik (parpol) dominan di Solo.
Dengan dominasi yang tampak pula di level legislatif dengan dominasi 30 kursi, membuat jalan politik Gibran seolah lebih leluasa, hingga termanifestasi di pekan pertamanya.
Dalam pemikiran fenomenalnya yang terangkum dalam Il Principe, Niccolo Machiavelli menjabarkan beberapa cara untuk memerintah sebuah wilayah (kerajaan) yang baru dikuasai.
Salah satunya adalah ketika wilayah yang dikuasai telah terbiasa dengan tata pemerintahan dan peraturan yang mereka jalani, membiarkannya untuk hidup dalam ekosistem tersebut menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan kekuasaan plus legitimasi atas teritori tersebut.
Secara “text book”, hal itu sekiranya telah diperagakan dengan ciamik oleh Gibran sebagai kepala daerah dengan sumber daya politik yang mumpuni, sehingga tampak cukup baik di pekan perdananya sebagai Wali Kota.
Dan dalam perjalanannya kelak, kelihaian dalam memaksimalkan upaya minimal itu kiranya juga bisa terus dilakukan Gibran untuk tampak konsisten menampilkan performa dan kapabilitas terbaik dalam kepemimpinannya di Surakarta. Plus, dengan catatan, kinerjanya tanpa dicemari oleh kontroversi serta isu miring apapun.
Lalu, dengan modal tersebut mungkinkah Gibran dapat menunaikan tugasnya di Solo dengan mudah?
Perlu Diferensiasi Politik?
Dalam berbagai analisa pengamat, baik dalam maupun luar negeri, munculnya nama Gibran di Solo seolah tak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai hubungan dan komparasinya dengan rekam jejak sang ayah, Jokowi yang mengampu jabatan serupa di tahun 2005 hingga 2012.
Itulah yang kiranya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Gibran, dan akan berpadu dengan sentimen nasional atas tendensi politik dinasti maupun oligarki kekuasaan yang kepalang terpatri secara tidak langsung dalam kepemimpinannya saat ini.
Bayang-bayang Jokowi yang telah teratribusi kepada Gibran kiranya memang cukup sulit dilepaskan. Ihwal yang juga dilihat oleh pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, yang bahkan menilai persoalan tersebut sebagai beban berat yang harus dipikul Gibran.
Lebih lanjut, dirinya menilai bahwa Jokowi telah meninggalkan legacy yang baik di Solo. Oleh karena itu, Gibran perlu pembuktian bahwa kemenangannya tak hanya menumpang pada nama besar Jokowi.
Baca juga: Gibran Mau Maju Pilpres 2024?
Namun tampaknya Gibrak tak hanya perlu untuk membuktikan itu saja, melainkan dari aspek kinerja dan langkah politik pun, sang Mas Wali kiranya harus memiliki diferensiasi tersendiri.
Sebuah ihwal yang tampak cukup abstrak namun kiranya sangat penting untuk dilakukan Gibran.
Karakteristik seperti blusukan dan manuver merakyat lainnya yang memiliki efek dan impresi positif memang lumrah saja untuk diadopsi dan dipertahankan. Namun, inovasi kinerja out of the box, hingga melakukan gebrakan birokrasi yang konkret demi kemajuan Kota Solo dengan predikat sosok muda yang dimilikinya, agaknya dapat menjadi satu diferensiasi yang konstruktif.
Tak hanya bagi penilaian publik atas kinerjanya yang sudah pasti akan mendapat sorotan nasional, tetapi juga bagi kiprah politik Gibran ketika ingin berbicara level yang lebih tinggi ke depannya.
Selain itu, sembari mengelola konsolidasi positif dengan elite lokal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga menjadi tantangan bagi Gibran yang jamak dinilai belum memiliki pengalaman politik. Terlebih ketika dalam perjalanannya terdapat gejolak ataupun friksi tak terhindarkan yang menjadi kelaziman tersendiri dalam politik dan pemerintahan.
Esensi itulah yang kiranya harus benar-benar dibuktikan Gibran, sekaligus menjadi upaya negasi plus alternatif lain dari diskursus mengenai politik dinasti yang dinilai sejumlah pengamat hanya punya opsi tunggal untuk memperbaikinya. Yakni perubahan perilaku elektoral untuk tidak memilih kandidat dengan kecenderungan dinasti, yang pada praktiknya cukup sulit terjadi di Indonesia. (J61)
Baca juga: Bajo Kunci Kemenangan Gibran?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
