Mewujudkan cita-cita syariah ternyata bisa ditempuh dengan jalur demokratis.
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]ewujudkan cita-cita ideologis nan suci kerapkali tidak mudah. Berbagai jalan harus ditempuh agar tujuan mulia ini dapat terwujud. Kondisi ini tidak terkecuali bagi mereka yang ingin menegakkan syariat Islam di muka bumi.
Menciptakan negara yang sesuai dengan syariat Islam memang tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini membutuhkan proses jangka panjang dan jalur yang berat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan jalur konstitusional melalui parlemen.
Cara ini sepintas merupakan langkah yang paradoks. Mengikuti Pemilu untuk menjadi anggota dewan adalah jalan yang sebenarnya bertentangan dengan syariah. Meski begitu, pejuang syariah seperti dari Front Pembela Islam (FPI) atau Forum Umat Islam (FUI) nampaknya tidak ragu mengambil langkah ini. Apalagi belakangan, Partai Bulan Bintang (PBB) membuka jalan bagi kader-kader FPI dan HTI untuk maju menjadi caleg melalui tiket mereka.
Keputusan untuk mengambil langkah konstitusional adalah langkah yang berani. Disinyalir, caleg syariah akan kembali mewarnai di Pemilu 2019. Dengan langkah mereka tersebut, akankah cita-cita Indonesia bersyariah dapat terwujud?
Mewujudkan Caleg Syariah
Wacana memberi jalan bagi caleg pengusung gagasan syariah mengemuka dari PBB. Partai besutan Yusril Ihza Mahendra tersebut membuka peluang bagi kader-kader HTI untuk menjadi penghuni parlemen melalui partai mereka.
Wacana soal caleg syariah sendiri bukan barang baru. Pada Pemilu 2014, sebuah forum bernama Forum Caleg Syariah pernah digagas beberapa anggota ormas Islam. Bersama-sama, mereka ingin mewujudkan Indonesia yang sesuai syariat Islam.
Bagi mereka, menempuh jalur Pemilu bukanlah sebuah aib. Mereka memaknai Pemilu sebagai ikhtiar, sebuah jalur perjuangan yang dapat diambil untuk mewujudkan sebuah cita-cita suci. Mereka menyadari bahwa perjuangan dengan jalur non-formal harus disertai dengan perjuangan konstitusional.
Hal tersebut diamini oleh Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath. Menurutnya, perjuangan untuk menegakkan syariah perlu dilakukan di seluruh medan termasuk di dalam gedung DPR. Oleh karena itu, ia tidak ragu untuk maju menjadi caleg pada Pemilu 2014 lalu melalui PBB.
Di jalur ekstrem seperti HTI sekalipun, Pemilu ternyata tidak dipandang sebagai barang yang benar-benar haram. Juru bicara HTI Ismail Yusanto pernah mengungkapkan bahwa HTI tidak anti-Pemilu. Menurutnya, HTI hanya melarang kader-kader mereka untuk memilih calon-calon yang tidak bermoral. Ormas tersebut menyerukan anggota mereka memilih kandidat yang peduli pada syariat Islam.
Kondisi-kondisi tersebut tentu dapat dipandang sebagai sebuah paradoks. Di atas kertas, kelompok-kelompok tersebut adalah golongan yang anti dengan demokrasi. Demokrasi kerapkali mereka anggap sebagai sistem thaghut sehingga harus diganti dengan syariat Islam.
Menurut Anthony Giddens, demokrasi memang kerap menimbulkan paradoks. Di negara demokratis, kerap muncul perasaan tidak puas dari beberapa kelompok terhadap sistem tersebut. Hal inilah yang melatari munculnya ormas-ormas pro syariah. Mereka ingin mengganti sistem yang mereka anggap thaghut tersebut dengan syariat Islam. Yang menarik, jalur yang mereka tempuh justru jalur yang demokratis yaitu Pemilu.
Kendaraan Menuju Parlemen
Secara ideologis, partai yang sejalan dengan cita-cita syariat Islam tergolong amat sedikit. Apalagi, saat ini semua partai telah diwajibkan mengusung asas tunggal yaitu Pancasila.
Jika melihat ke belakang, salah satu partai yang mewacanakan pentingnya gagasan syariat Islam adalah Masyumi. Partai yang besar di era pasca kemerdekaan itu tergolong cukup getol membawa agenda syariah dalam perjuangan mereka di parlemen.
Pasca Masyumi bubar, gagasan partai yang membesarkan Muhammad Natsir ini kemudian mewariskan cita-cita luhur mereka ke beberapa pihak. Salah satu orang yang mewarisi gagasan Masyumi adalah Yusril Ihza Mahendra yang kemudian mendirikan PBB.
Partai berlogo bulan dan bintang tersebut memang tidak malu-malu mengusung misi syariah dalam langkah politik mereka. Bagi mereka, tidak ada yang harus dipertentangkan antara syariat Islam dengan sistem demokrasi. Hal ini membuat PBB dipandang paling kompatibel untuk mewujudkan cita-cita NKRI Bersyariah.
Pada tahun 2014, ketika Forum Caleg Syariah dideklarasikan, terlihat bahwa kader-kader ormas Islam memang memilih partai berwarna hijau tersebut sebagai pelabuhan mereka. Ini menjadi bukti bahwa PBB dipandang sejalan secara ideologis dengan ormas pengusung wacana syariah.
Di luar PBB, memang ada beragam partai Islam lain. Secara ideologis, partai seperti PKS memiliki napas yang serupa dengan nilai-nilai Islam. Hal serupa berlaku bagi PPP yang juga memiliki basis massa Islam yang cukup kuat. Dalam beberapa kesempatan, partai-partai ini kerap memberikan jalan bagi caleg syariah.
Meski jarang terjadi, caleg syariah juga dapat memilih partai berhaluan nasionalis sebagai kendaraan mereka. Pada daftar caleg syariah yang dirilis pada tahun 2014, terdapat ada caleg syariah yang memilih partai nasionalis yaitu Hanura. Jika melihat kondisi belakangan, hal ini bisa saja terulang terutama jika melihat kemesraan Partai Gerindra dengan kalangan pro syariat Islam.
Terlepas dari kondisi tersebut, PBB nampaknya masih akan menjadi kendaraan utama bagi caleg-caleg syariah. Kedekatan ideologi antara ormas Islam dan PBB menjadi kunci utama bagi kader ormas untuk melabuhkan diri pada partai tersebut.
Jalan Terjal Jalur Konstitusional
Menempuh jalur konstitusional melalui Pemilu adalah langkah cukup berani dan perlu diapresiasi. Kalangan pendukung syariat menyadari bahwa negara ini adalah negara demokrasi dan menjunjung tinggi hukum. Jika ingin mengubah suatu kebijakan, maka jalur yang harus ditempuh adalah jalur yang demokratis dan legal.
Beberapa kalangan pro-demokrasi dan nasionalis cukup khawatir jika caleg-caleg syariah tersebut benar-benar berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Mereka cukup cemas jika benar-benar bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dan undang-undang di negeri ini.
Meski begitu, sepertinya kekhawatiran mereka dapat dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Membuat peraturan sesuai syariat, apalagi mengganti konstitusi bukanlah hal yang mudah. Langkah caleg syariah kerapkali terjegal dalam upaya menegakkan cita-cita mereka.
Hal ini misalnya nampak dari tingkat keterpilihan caleg-caleg syariah tersebut. Caleg-caleg tersebut tampak masih kesulitan mendulang suara sehingga kursi di parlemen masih belum dapat diambil.
Tengok saja bagaimana ikhtiar Al Khaththath di Pemilu 2014 lalu. Bertarung di Dapil Jakarta 3, Sekjen FUI tersebut kalah bersaing dengan kandidat-kandidat lain sehingga impiannya menegakkan syariah dari Senayan harus kandas. Kondisi serupa berlaku bagi banyak caleg syariah lainnya.
PBB sebagai pengusung gagasan dan caleg syariah kerapkali mengalami kesulitan mendulang suara dari tahun ke tahun. Mereka kerapkali gagal lolos dari hadangan parliamentary threshold. Terakhir kali mereka merebut kursi DPR adalah di tahun 2004. Di tahun itu, mereka tidak bisa membentuk fraksi sendiri sehingga harus bergabung dengan partai lain.
Cita-cita menegakkan syariat Islam kemudian menjadi hal yang amat sulit dilakukan. Jumlah kursi yang terbatas membuat suara mereka menjadi tidak begitu nyaring. Agenda mereka kerapkali harus tertimpa oleh agenda lain sehingga cita-cita NKRI bersyariah masih harus menunggu untuk terwujud.
Perjuangan caleg syariah untuk menegakkan Islam di negeri ini nampaknya masih menempuh jalan terjal. Perubahan dari tangan mereka sepertinya masih memerlukan waktu dan tahapan lebih lama. Meski begitu, keinginan untuk memilih jalur konstitusional tentu adalah langkah yang patut diapresiasi. (H33)
