Menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI putaran kedua, isu agama masih menjadi senjata mujarab bagi salah satu pasangan calon (paslon) untuk menggusur paslon lainnya. Namun masihkah isu SARA ini berlaku bagi warga Ibukota?
pinterpolitik.com
DKI JAKARTA – DKI Jakarta masih mencari sosok gubernur baru yang akan memimpin ibukota ini hingga lima tahun ke depan. Sebab pada Pilkada Serentak 15 Februari lalu, DKI Jakarta masih belum mendapatkan paslon yang mampu mendapatkan jumlah presentase yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasarkan hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei, telah dipastikan bahwa paslon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) mendapat suara tertinggi mengungguli paslon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (AHY-Sylvi). Sehingga keduanya berhak bertarung kembali di Pilkada DKI putaran kedua.
Tipisnya selisih suara yang diraih Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, memastikan Pilkada DKI putaran kedua nanti akan bersaing sangat sengit. Jika melirik pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, isu agama begitu kencang dihembuskan hingga banyak warga menjadi antipati terhadap agama tertentu.
Belum lagi berbagai gerakan aksi yang dilakukan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan yang bernuansa politis, begitu sering digelar untuk meraih simpati massa. Sehingga dipastikan putaran kedua nanti, situasinya akan lebih panas dan isu agama pun akan terus dimanfaatkan untuk menciptakan perlawanan masyarakat kepada Ahok walaupun porsinya tidak sebanyak Pilkada DKI putaran pertama.
Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya memperkirakan, pertarungan putaran kedua kemungkinan besar akan diwarnai sentimen primordial oleh lawan Ahok. Yunarto mengaku, ia tidak yakin kalau Anies tidak memanfaatkan isu sentimen primordial sebagai strategi jitu untuk mengalahkan Ahok.
Sedangkan Ahok diperkirakan akan tetap menggunakan cara kampanye dengan penjabaran program kerja nyata ke masyarakat dan tidak terpengaruh dengan isu agama atau SARA. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil suara Ahok-Djarot yang mendapat perolehan suara 43,19 persen, mengungguli suara Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Hasil tersebut seakan memberi tahu bahwa masyarakat DKI Jakarta lebih melihat program kerja dan tidak terpengaruh dengan isu agama.
Namun potensi konflik tetap tinggi, untuk mencegah terjadinya konflik yang diakibatkan dinamika politik yang dibumbui dengan isu SARA, maka pemerintah perlu kerja keras bersama masyarakat untuk melakukan pencegahan. Karena bagaimanapun, Pilkada adalah pesta demokrasi yang penuh kegembiraan, bukan perang untuk menjatuhkan kubu lawan dengan segala cara. (Berbagai sumber/A15)