Indonesia berada di ambang otoritarianisme, begitulah pendapat banyak pihak. Bukan tanpa sebab, akhir-akhir ini banyak tindakan pemerintah yang dinilai mengarah ke bentuk pemerintahan otoriter seperti penangkapan aktivis, pembatasan demonstrasi, serta pengesahan Undang-Undang yang tidak melibatkan publik. Lalu, kalau pandangan ini benar adanya, seperti apa otoritarianisme yang akan terjadi di Indonesia?
PinterPolitik.com
Menurut Freedom House, skor kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan dari yang tadinya “bebas” (free) pada 2013 menjadi “sebagian bebas” (partly free) sejak 2014. Pun tahun ini skor kebebasan terus mengalami penurunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengatakan hal yang sama. Menurut BPS, meskipun indeks demokrasi Indonesia meningkat, terjadi penurunan dalam hal aspek kebebasan sipil.
Kepala BPS Surhariyanto juga menjelaskan bahwa kebebasan sipil yang menurun adalah hak politik masyarakat untuk mengkritik dan memberikan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan.
Kondisi ini juga dilihat oleh Haris Azhar, aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru, yang menyebutkan bahwa pemerintah makin otoriter karena berusaha menekan gerakan mahasiswa melalui ancaman sanksi dari Menristekdikti.
Memang, prediksi akan berubahnya pemerintahan Jokowi menjadi otoritarian sendiri sudah diprediksi setidaknya sejak 2018 oleh Thomas P. Power, akademisi asal Australian National University.
Mau Otoriter Seperti Apa?
Terdapat beberapa jenis pemerintahan otoriter. Ada total authoritarian, competitive authoritarian, electoral authoritarian, dan bentuk otoritarian lainnya.
Lalu bentuk pemerintahan otoriter seperti apa yang dapat terjadi di Indonesia?
Menurut Steven Levitsky adan Lucan A. Way, competitive authoritarian alias otoriter kompetitif adalah bentuk pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis, namun tidak juga sepenuhnya otoriter. Pemerintahan model inilah yang sangat mungkin terjadi di Indonesia.
Di satu sisi pemerintahan jenis ini tetap memiliki atau mempertahankan kriteria-kriteria minimum demokrasi.
Pemerintah tetap mempertahankan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pemilihan umum (pemilu), hak memilih, kebebasan pers, dan pemerintahan yang dijalankan oleh mereka yang memenangkan pilkada atau pemilu.
Namun ,di sisi lain pemerintahan yang sama juga sering melakukan pelanggaran serius terhadap kriteria-kriteria demokrasi di atas, khususnya terhadap oposisi ataupun pihak-pihak yang mengkritik.
Levitsky dan Way juga menjelaskan bahwa dalam bentuk otoritarianisme ini pemerintah masih mempertimbangkan dampak negatif jika dirinya dilihat sebagai pemerintah otoriter.
Oleh sebab itu, pelanggaran demokrasi tidak dilakukan secara terbuka melainkan melalui cara-cara yang lebih halus atau tertutup seperti pemberian suap, persekusi, dan penggunaan institusi negara untuk membuat pelanggaran demokrasi yang dilakukan seolah-olah merupakan sesuatu yang legal.
Kondisi ini pada titik tertentu menjadikan kriteria-kriteria demokrasi di negara dengan pemerintahan otoriter kompetitif hanya sebagai formalitas atau prosedural saja karena pemerintah dapat seenaknya, secara terbuka ataupun tertutup, melanggar kriteria demokrasi.
Bentuk otoritarianisme inilah yang bisa jadi sedang dituju oleh Indonesia.
Di satu sisi pemerintah tetap mempertahankan nilai-nilai demokrasi seperti pemilu, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkritisi pemerintah, dan kebebasan pers.
Namun, di beberapa kesempatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bertanggung jawab atas banyak insiden yang dinilai tidak demokratis, seperti meningkatnya penangkapan terkait UU ITE UU dan Pasal Penodaan Agama dalam RKUHP.
Pejabat pemerintah dan tokoh politik seperti Jokowi, Bambang Soesatyo, dan Fahri Hamzah juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengklaim dirinya atau institusinya memiliki komitmen demokrasi.
Namun banyak pihak, seperti yang sudah disebutkan di awal, menilai justru kebebasan sipil Indonesia menurun dan Indonesia sedang mengarah pada otoritarianisme.
Legislatif Sumber Otoriter?
Selama ini tuduhan bahwa pemerintah otoriter lebih banyak diarahkan kepada lembaga eksekutif khususnya Presiden Jokowi dan menteri-menterinya.
Namun, tidak menutup kemungkinan jika otoritarianisme juga berasal dari lembaga legislatif, dalam hal ini partai politik (parpol) dan DPR.
Salah satu bentuk otoritarianisme yang akhir-akhir ini dinilai dipraktekkan oleh DPR adalah pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak melibatkan masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, pada kasus RUU KPK, DPR melakukan politik otoriter.
Hal ini dikarenakan revisi dan pengesahan RUU tetap dilakukan di tengah-tengah kritik dan penolakan keras masyarakat.
Hal senada juga diungkapkan Feri Amsari, pakar hukum tata negara.
Menurut Feri, dibahasnya RKUHP menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia akhirnya menjadi otoritarian karena pembahasan tidak mempedulikan penolakan masyarakat.
Ia juga menjelaskan bahwa kasus ini membuat publik terpaksa tunduk kepada kekuatan eksekutif dan legislatif.
Lalu, apa sumber otoritarian DPR?
Menurut Lisa Blayed yang mengkaji rezim otoriter di Mesir, otoritarianisme bisa muncul karena adanya pemilihan legislatif (pileg) yang kompetitif dan perilaku elite politik khususnya parpol.
Kursi yang terbatas dan besarnya manfaat yang diterima jika seseorang berhasil menjadi anggota parlemen membuat pileg di Mesir dijadikan sebagai ajang pelelangan parpol terhadap mereka yang ingin masuk ke parlemen.
Kondisi ini, menurut Blayed, menjadikan pileg di Mesir sebagai salah satu sumber otoritarianisme karena partai-partai bisa mengendalikan siapa yang masuk ke parlemen dan pada akhirnya hanya elite tertentu yang duduk di kursi legislatif.
Pun setelah duduk di parleman, para anggota dewan harus menunjukkan loyalitasnya pada partai jika tidak ingin dikeluarkan. Hal ini menyebabkan anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan parpol dibanding rakyat
Blayed juga menjelaskan bahwa rezim otoriter mempertahankan adanya badan legislatif, parpol, dan pileg untuk memberikan kesan seolah-olah rezim tersebut memiliki legitimasi.
Di Indonesia beberapa pihak juga menilai bahwa anggota DPR lebih loyal ke partainya dibanding ke masyarakat.
Ray Rangkuti misalnya, menilai bahwa loyalitas anggota DPR ada untuk partainya, bukan masyarakat yang memilihnya.
Loyalitas ini juga disebabkan oleh adanya kemampuan parpol untuk mengganti kadernya di DPR dengan kader yang lain jika ia merasa kader tersebut tak menguntungkannya.
Oleh sebab itu, anggota DPR cenderung harus mengikuti keinginan parpol, meskipun keinginan tersebut bersifat otoriter
Tidak berhenti di situ, dalam perpolitikan Indonesia ada fenomena yang dinamakan sebagai kartelisasi parpol.
Kartelisasi parpol merupakan fenomena di mana parpol-parpol yang secara ideologi atau dalam pemilu berbeda pandangan, bergabung dengan koalisi pemerintahan demi mendapatkan akses sumber daya finansial dan politik negara.
Kartelisasi ini menunjukkan bahwa Parpol lebih mengutamakan pembagian kursi kekuasan dan kepentingkannya sendiri dibanding menjaga suara pemilihnya.
Pola hubungan partai seperti ini juga dinilai beberapa pengamat sebagai hal yang merusak demokrasi.
Beberapa pihak juga menilai bahwa RKUHP dijadikan sebagai alat dagang atau tukar guling politik antara DPR dengan pemerintah (presiden).
Freedom House juga mengatakan bahwa turunnya skor kebebasan sipil di Indonesia, sebagai salah indikator rezim otoriter, juga bersumber dari badan legislatif dalam hal korupsi, keterbukaan dan transparansi, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR.
Jika benar terjadi, itu artinya anggota DPR, demi kepentingan politik dan loyalitas ke partainya, rela mengambil sikap otoriter dengan tidak mendengarkan penolakan masyarakat terhadap berbagai RUU bermasalah. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
