Lupakan perang dagang antara Tiongkok versus Amerika Serikat. Indonesia sendiri terancam lesu karena boikot sawit dari Eropa.
PinterPolitik.com
[dropcap]U[/dropcap]paya Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Kemaritiman membahas sawit di Vatikan, sempat ditanggapi miring. Buat apa menteri kemaritiman jauh-jauh membahas sawit? Ke Vatikan pula. Apakah tugas tersebut relevan dengan bidang kementeriannya?
Apapun alasan dan jawabannya, kedatangan Luhut untuk mengajak Vatikan dan negara sekitar mendukung impor sawit Indonesia memang membawa misi penting. Parlemen Eropa hendak memboikot sawit untuk masuk ke Eropa di tahun 2021.
Indonesia patut was-was dengan ancaman kebijakan tersebut, sebab sawit adalah penyumbang lumbung devisa terbesar dari sektor non migas dan Indonesia adalah salah satu negara produsen sawit terbesar. Tak hanya itu, Eropa selama ini merupakan pasar yang sangat ranum bagi Indonesia. Bila boikot dijalankan, harus kemana lagi Indonesia melempar sawitnya?
Ancaman ‘perang dagang’ yang sudah mulai menggeliat sejak 2016 lalu ini, tak mau ditanggapi cuma-cuma saja oleh Indonesia. Indonesia pernah balik menuding bahwa kebijakan boikot tersebut sangatlah diskriminatif. Mengapa? Sebab Eropa hanya mengarah pada produk sawit dan turunannya saja. Aturan ini tidak berlaku untuk produk minyak nabati yang dihasilkan Eropa, seperti minyak kelapa, minyak kedelai, biji bunga matahari, dan lain-lain.
Hal tersebut, jelas-jelas menyalahi prinsip national treatment dan non-discrimination sebagaimana diatur dalam WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Dari sini, bukan hal aneh bila selanjutnya Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Douglas Uggas Embas, menilai ancaman boikot adalah cara melindungi industri minyak kedelai dan bunga matahari dari persaingan dengan minyak sawit.
Selain ancaman boikot, sebelumnya Prancis sebagai salah satu negara pendukung boikot juga menjalankan pajak progresif dan juga anti dumping duty untuk menghadapi sawit. Anti dumping sendiri, adalah kebijakan menentukan harga yang dilakukan secara monopoli oleh negara yang dituju. Kebijakan ini bisa diartikan pula sebagai cara mendikte harga secara diksriminatif dalam menghadapi sawit.
Ancaman perang dagang ini, pernah disebutkan oleh Boulding dan Schelling dalam Verhard Vahabi di tulisan berjudul Political Economy of Conflict Foreword. Ia menyebut bahwa konflik yang ditimbulkan oleh ketimpangan perjanjian perdagangan bisa setara dengan konflik real. Vahabi menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antar negara, salah satunya diakibatkan oleh masalah ekonomi, dan boikot merupakan salah satu contoh bagaimana timpangnya perjanjian perdagangan yang ada. Hal ini, tentu saja berpotensi melahirkan perang dagang.
Lantas mengapa Eropa sejak awal mau menerima sawit bila pada akhirnya melakukan boikot? Seberapa ampuh pula kampanye anti sawit yang digalakkan di Eropa?
Sengitnya Kampanye Anti Sawit
Kampanye anti sawit tidak begitu saja muncul ke permukaan, hal ini mulai tercium sejak 2014 lalu. Seperti yang dilansir oleh The Guardian, Jacha Potgieter, seorang seniman kelahiran Afrika Selatan, pertama kali tergugah menjadi seorang anti sawit saat berkunjung ke Kalimantan.
Saat itu, ia trenyuh melihat bagaimana besarnya kerusakan hutan di Kalimantan yang diduga akibat ekspansi kebun sawit. Menyaksikan kerusakan alam tersebut, pria paruh baya itu lantas memutuskan untuk selalu menggunakan produk berlabel palm oil free alias produk bebas dari kandungan minyak sawit. Sejak saat itu, jargon no oil palm, zero percent oil palm perlahan tapi pasti mulai populer di kalangan anti sawit.
Aksi boikot anti sawit tak hanya dilakukan perorangan seperti halnya Potgieter saja. Jauh sebelumnya, yakni tujuh tahun lalu aksi boikot minyak sawit Indonesia dilakukan juga oleh perusahaan multinasional besar seperti Nestle dan Unilever. Aksi ini muncul karena LSM lingkungan Greenpeace merilis laporan soal adanya dugaan pembabatan hutan secara ilegal di Kalimantan untuk sawit.
Selain pembabatan liar hutan, sawit juga menyebabkan adanya korupsi, pekerja anak di bawah umur, hingga pelanggaran HAM.
Kampanye anti sawit atau menolak sawit Indonesia memang cukup marak, terutama di Eropa. Sikap anti sawit ini sendiri juga selaras dengan kemunculan minyak nabati yang dihasilkan Eropa seperti sunflower (biji bunga matahari), soybean (biji kedelai), dan rapeseed oil (minyak bunga rapeseed). Dari sini, wajar saja bila kemudian menteri Malaysia menuduh boikot dan kampanye anti sawit diarahkan untuk melindungi bisnis produk minyak nabatinya.
Minyak nabati keluaran Eropa ini memang kalah bila harus bersaing dengan sawit. Minyak sawit menguasai perdagangan minyak dunia yang kerap dipakai untuk bahan baku produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sereal, kosmetik, minyak goreng, bahan bakar, dan lain-lain. Kemenangan sawit ini juga diikuti karena murahnya harga sawit di Eropa, sehingga bisa meminimalkan biaya produksi bahan-bahan yang menggunakan bahan baku sawit, terutama industri kosmetik yang juga besar di Eropa.
Terlepas dari itu, kampanye anti sawit Eropa semakin lama semakin masif. Hal ini membuat Menteri Perdagangan dari masa kepemimpinan SBY hingga Presiden Jokowi sering mondar-mandir ke Eropa, untuk kampanye positif soal sawit Indonesia. Mendag Thomas Lembong, pada 2016 pun secara khusus berkunjung ke Prancis membawa agenda melobi pemerintah dan perlemen Prancis agar membatalkan rancangan amandemen aturan pajak impor tentang sawit.
Perang Dagang ala Tiongkok – Amerika Serikat (AS)
Ancaman kelesuan akibat perang dagang antara Indonesia dan parlemen Eropa terkait sawit, tak jauh bedanya dengan peperangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Peperangan yang terjadi antara dua negara ‘besar’ ini berawal dari Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan membidik negara yang dianggap merugikan AS. Tiongkok masuk di salah satu daftarnya, sehingga pengenaan tarif atas barang-barang impor dari Tiongkok diberlakukan guna memukul negara tirai besi tersebut.
Tiongkok pastinya tidak berdiam diri saat diserang. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying sudah mantap akan mengakhiri perang dagang dengan AS apapun caranya. Mendag Tiongkok lantas memberlakukan impor sebanyak 25% untuk impor daging babi AS dan alumunium. Nilainya mencapai 3 miliar dollar AS.
Xin Jinping juga langsung mengambil langkah besar, yakni dengan membatalkan order pembelian Boeing senilai 38 miliar saat berkunjung ke pabriknya di Seattle, AS. Tiongkok juga tidak menandatangani kesepakatan WTO untuk membeli pengadaan pemerintahan yang dibeli dari AS. Dari sini, sudah pasti perusahaan teknologi AS, seperti Apple Inc, Intel Corp, dan Cisco System Inc, akan mengalami dampak pembalasan dari Tiongkok.
Namun begitu dalam perang dagang antara AS vs Tiongkok, para praktisi perdagangan atau analis global, sudah banyak memprediksi bila kemenangan akan berada di pihak Tiongkok alih-alih AS. Dalam tulisannya berjudul Why America would lose a trade war with China, Winter Nie dari International Institute for Management Development (IMD) menyebut bahwa AS jauh lebih membutuhkan Tiongkok daripada sebaliknya.
Lantas bagaimana dengan Indonesia dengan parlemen Eropa? Siapa yang akan lesu dari perang dagang ini?
Indonesia Terancam Lesu?
Bila boikot sawit resmi diberlakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Parlemen Eropa, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib yang sama dengan AS saat menghadapi Tiongkok. Dalam perang dagang ini, Indonesia akan menjadi korban.
Eropa selama ini masih menjadi pasar sawit terbesar kedua bagi Indonesia. Urutan pertama pangsa pasar sawit Indonesia masih diduduki Asia, yakni India dan Tiongkok. Namun begitu, di tengah kampanye hitam soal sawit di Eropa, toh sawit Indonesia masih bercokol dengan kuat di pasar.
Nilai ekspor memang tidaklah turun, tetapi tentu saja kebijakan yang berupaya menghambat pasar sawit di Eropa akan makin gencar pula. Hal ini tinggal menunggu waktu saja pemberlakuan anti dumping duty secara menyeluruh dan pajak impor progresif, sebelum akhirnya boikot dijalankan di tahun 2021.
Paradoks berupa naiknya fenomena permintaan Eropa terhadap produk sawit Indonesia, juga tak mengejutkan, mengingat harga sawit sangat murah dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti rapeseed, minyak bunga matahari, minyak kelapa, hingga minyak biji kedelai. Dalam kacamata dagang, sawit lebih unggul sebab produktivitasnya 10 kali lebih banyak dari minyak kedelai dalam tiap hektar, lebih unggul 5 kali dari minyak kelapa, dan 2 kali lebih banyak dari minyak kelapa.
Melihat hal ini, tak mengherankan bila negara-negara Eropa memproteksi produk minyak nabatinya dari serbuan sawit. Mau bagaimana lagi, sawit memang minyak nabati terefisien di dunia.
Seperti yang dijelaskan pula oleh Michael Hobbes dalam HuffingtonPost, aksi boikot tak bijak dan efektif untuk menengahi masalah kerusakan alam yang terjadi karena sawit. Pemerintah memang wajib membenahi pengelolaan tanah dan praktik budidaya sawit yang punya sederet masalah yang disebutkan di awal tulisan. Tetapi, boikot pun tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik atau bahkan bisa mengembalikan hutan yang rusak akibat sawit.
Bila pemerintah masih lengah terhadap persoalan nyata seperti pengawasan dan perusakan hutan, maka tak menutup kemungkinan Eropa akan terus mengusik industri sawit dengan peraturan diskriminatif berbalut kepedulian lingkungan dan HAM. (A27)