Drama pelarian hingga penangkapan Setya Novanto, ternyata mampu menyatukan opini masyarakat Indonesia kembali. Apakah ini bukti bahwa masyarakat kita tengah terjangkit politik emosional?
PinterPolitik.com
“Politik dalam pandangan saya, selama bertahun-tahun dan sejauh ini, hanya lebih menekankan pada golongan kanan atau kiri, dibanding benar dan salah.”
[dropcap]P[/dropcap]ernyataan Richard Armour – penyair asal California, Amerika Serikat ini mungkin ada benarnya bila dikaitkan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini. Keberpihakan seakan telah melumpuhkan akal sehat, dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah.
Terbelahnya keberpihakan masyarakat yang mengakar sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, antara pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, hingga kini masih begitu kental terasa. Apalagi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang baru lalu, keberpihakan ini semakin diperuncing dengan isu agama.
Akibatnya, keutuhan berbangsa di tanah air menjadi rawan. Munculnya gerakan massa yang terpicu isu SARA dan politik identitas, tanpa disadari rakyat, digunakan oleh para politikus untuk meraih kekuasaan. Maraknya berita-berita bohong (hoaks) yang sengaja dihembuskan pun, semakin mengobrak-abrik opini masyarakat.
Situasi semakin mencemaskan ketika perpecahan ini menimbulkan aksi persekusi oleh sekelompok orang. Persekusi fisik memang telah ditangani kepolisian, tapi bagaimana dengan persekusi di dunia maya? Walau dampaknya tidak besar, namun aksi saling hina dan cela di media sosial (Medsos) saat ini, semakin sering dilakukan para Netizen.
Namun berbeda ketika Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan oleh KPK minggu lalu. Adanya musuh bersama, ternyata mampu menyatukan masyarakat yang selama ini saling bertentangan. Kondisi ini sangat terlihat pada opini yang terbangun di Medsos.
#SaveTiangListrik masih di pucak TT. Setnov, Setya Novanto, RSCM, Fortuner, RS Medika Permata Hijau dan Papa mendominasi TT. Warganet sungguh penuh perhatian. Untuk pertama kalinya TT diborong oleh satu kasus. pic.twitter.com/hWWHljIowd
— Nukman Luthfie (@nukman) November 17, 2017
Dalam kehidupan sehari-hari, perpecahan bangsa tidak terlihat memprihatinkan layaknya di Medsos. Isu SARA yang sempat dihembuskan, juga tidak serta merta menimbulkan kekacauan seperti yang terjadi pada Mei 1998. Kondisi yang masih terkendali ini, memperlihatkan bahwa rakyat sebenarnya hanya terhasut oleh provokasi semata.
Bangsa Indonesia memang sangat mudah terhasut, begitu juga kesimpulan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini akibat masyarakat masih senang mengedepankan emosinya dihadapan publik dan kurang terlatih untuk berpikir kritis dan rasional.
Akibatnya, emosi publik tersebut mudah dipergunakan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan dalam mencapai tujuan politiknya. Bila benar demikian, bagaimana caranya agar emosi publik tersebut dapat dibendung, agar tidak disalahgunakan kembali? Mengingat dua tahun ke depan, Indonesia akan memasuki tahun politik kembali.
Peran Emosi Dalam Politik
“Demokrasi hanya akan menjadi amuk massa bila lima puluh satu persen orang merampas hak dari empat puluh sembilan persen massa lainnya.” ~ Thomas Jefferson
Kemarahan, begitu yang dirasakan kubu Prabowo Subianto dan pendukungnya, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan suara akhir Pilpres 2014 lalu. Dengan total nilai 53,15 persen, Jokowi-JK dinyatakan menang. Sementara Prabowo yang meraih suara 45, 85 persen menyatakan mundur karena merasa dicurangi.
Setelah tiga tahun berlalu, namun sikap tidak menerima kekalahan dari kubu Prabowo dan pendukungnya, telah berubah menjadi rasa benci mendalam. Emosi sebagian masyarakat ini terlihat dari begitu banyaknya kritik dan hinaan, baik pada kebijakan pemerintah maupun Jokowi dan keluarganya secara pribadi.
Kebencian ini, sepertinya memang sengaja dipupuk oleh para politikus yang menempatkan diri sebagai oposisi, dengan terus mengipasi sekam dalam hati pendukungnya. Strategi ini juga diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang kurang bisa menyenangkan semua lapisan.
Munculnya berita-berita tidak seimbang dan hoaks menjadi salah satu penyebab terus terpanggangnya emosi masyarakat. Dalam hal ini, medsos menjadi sarana yang paling menguntungkan bagi oknum-oknum yang menginginkan kekacauan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi berpikir kritis dan rasional dan mudah terbakar isu, tanpa mencari tahu kebenarannya.
Peristiwa yang dapat dijadikan contoh dan paling mudah diingat adalah, kasus penodaan agama yang pada akhirnya menjebloskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke dalam penjara. Kekuatan massa yang terbakar emosi pada akhirnya menempatkan kebenaran dan keadilan hanya berlandaskan emosi massa, bukan berdasarkan kebenarannya.
Kondisi ini, menurut Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, merupakan politik emosional, yaitu politik yang tidak mengedepankan rasional tetapi lebih menempatkan emosi yang konfrontatif. Strategi ini kerap digunakan oleh partai-partai yang sengaja menciptakan situasi tidak damai dan tidak beretika, demi mencapai tujuannya.
Hilangnya rasionalitas akibat emosi yang terus disulut inilah, yang menurut Ray Rangkuti menyebabkan demokrasi yang gaduh. Berbagai isu yang dilemparkan, baik anti asing, anti aseng, sampai PKI pun membuat Presiden Jokowi merasa prihatin. Demokrasi Indonesia berubah menjadi demokrasi yang tidak lagi mengedepankan etika dan kesopanan.
Indonesia dan Era Paska Kebenaran
“Post truth adalah kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik, dibanding emosi dan keyakinan personal.” ~ Kamus Oxford
Era post truth atau paska kebenaran, sebenarnya telah diperkenalkan sejak tahun 1992 oleh Steve Tesich di majalah The Nation, AS. Ia merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran yang terjadi di tahun itu, dengan menuliskan bahwa “Kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia post-truth.”
Berdasarkan artinya, era paska kebenaran merupakan suatu masa di mana masyarakat lebih terpengaruh dengan opini-opini publik berdasarkan daya tarik emosionalnya, tanpa memandang apakah fakta itu nyata atau obyektif. Dalam kata lain, masyarakat hanya ingin mengetahui apa yang sesuai dengan ketertarikan emosionalnya semata.
Pada 2016, paska kebenaran menjadi kata yang paling banyak dicari di Kamus Oxford, karena pada saat itu masyarakat AS tengah menyelenggarakan kampanye presiden, di mana berita bohong dan sikap rasialis Trump mampu membakar emosi masyarakat AS sehingga ia mampu menduduki kursi kepresidenan.
Platform yang digunakan Trump dalam menyebarkan ketakutan melalui berita-berita bohong, tak lain dan tak bukan adalah Medsos. Tak mengherankan pula ketika cara-cara kurang etis ini, kemudian juga digunakan politikus luar negeri lain. Munculnya tokoh populis cenderung fasis di Uni Eropa, umumnya juga berupaya meraih keuntungan yang sama dengan Trump.
Bukan hal yang mengagetkan pula ketika politikus Indonesia pun ikut-ikutan mencoba cara yang sama. Apalagi Indonesia sebagai negara plural, sangat mudah disulut melalui isu SARA. Isu yang paling kerap dijadikan senjata oleh para politikus untuk menjatuhkan rivalnya – tanpa perlu susah payah menjabarkan program saat kampanye.
Namun bila dulu isu SARA jarang berhasil membuat masyarakat terpecah, kehadiran Medsos membuatnya menjadi mudah. Di Mesir, kekuatan Medsos dapat menggerakkan revolusi yang menjatuhkan pemimpin negeri itu. Di Indonesia, tepatnya Jakarta, kekuatan itu juga sudah pernah diperlihatkan melalui demo berjilid FPI.
Seiring keuntungan yang ditawarkan untuk diraih, para politikus yang memanfaatkan momen itu pun tak merasa malu untuk mengubah diri menjadi Demagog atau politikus yang sengaja menyesatkan opini masyarakat demi kepentingan pribadinya. Demagog tak berbeda dengan provokator maupun manipulator yang senang mengaduk-aduk emosi massa dengan tipu daya dengan mencari celah kekurangan lawannya.
Pada masa ini, masyarakat Indonesia tentu belum merasakan efek dari era paska kebenaran yang tengah terjadi. Seperti kata pepatah, “kebenaran akan menemukan jalannya sendiri”. Apalagi tahun politik akan datang sebentar lagi, para demagog tentu sudah membangun strategi demi mengaduk-aduk emosi rakyat lagi. Apa yang akan terjadi nanti? Mari berdoa yang terbaik bagi bangsa ini. (R24)